Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kerjasama aktor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan melakukan analisis menggunakan perangkat teori intelijen dan Collaborative Governance model Ansell & Gash, penelitian ini berusaha memeriksa aspek kendala, realisasi serta upaya kerjasama aktor Forkopimda. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja Forkopimda dan stabilitas keamanan nasional dari ancaman kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai model analisis. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Forkopimda dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya ialah komunikasi yang berkesinambungan, baik komunikasi di antara aktor Forkopimda sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok separatis. Sehingga dibutuhkan sebuah proses kolaboratif (collaborative process) yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan tahap kolaborasi, yakni: menentukan masalah (problem setting), menentukan tujuan (direction setting) dan pelaksanaan (action). ......This study discusses the collaboration of Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) actors in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency. By conducting an analysis using intelligence theory and the Collaborative Governance model of Ansell & Gash, this study seeks to examine aspects of constraints, realization and collaborative efforts of Forkopimda actors. This study aims to improve the performance of Forkopimda and the stability of national security from threats from separatist groups in Puncak Jaya Regency. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is further confirmed in Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning the Regional Leadership Coordination Forum. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis as the analysis model. This research data was obtained through interview techniques and literature study. The results of this research show that the obstacle faced by Forkopimda in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency is continuous communication, both communication between Forkopimda actors themselves and communication with separatist groups. So, a collaborative process is needed that can be utilized effectively based on the collaboration stages, namely: problem setting, direction setting and implementation.

Abstrak :
Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia. ......Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia.

Abstrak :
TRWP (Tentara Revolusi West Papua) adalah bagian terpenting dari Kelompok Separatis Teroris (KST) yang merupakan kelompok bersenjata dengan tujuan utama memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok ini juga terus bertahan dan berjuang menyebarkan paham Radikalismenya berdiri untuk memisahkan diri dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan misi utama untuk memerdekakan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan data yang di analisa berdasarkan teori ancaman, teori separatis dan teori penggalangan intelijen. Sehingga, untuk dapat mengantisipasi ancaman KST TRWP, perlu dilakukan telaahan akademis berdasarkan penelitian salah satu orang yang terlibat. Penulis bukan orang yang terkenal, namun keterlibatannya dalam keberhasilan menggalang Direktur Kesehatan KST TRWP dan Timnya, yang merupakan tangan kanan Panglima Tertinggi TRWP kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan suatu telaahan akademis sebagai contoh studi kasus. Dihadapkan dengan studi kasus tersebut, maka strategi penggalangan intelijen melibatan TNI-AD dalam menghadapi ancaman KST TRWP merupakan salah satu solusi efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi nyata dalam upaya penggalangan KST di wilayah Papua Indonesia. ......TRWP (West Papua Revolutionary Army) is the most important part of the Separatist Terrorist Group (KST) which is an armed group with the main objective of separating themselves from the Unitary State of the Republic of Indonesia. This group also continues to survive and struggle to spread its Radicalism ideology and stands to separate itself from the Sovereignty of the Republic of Indonesia with the main mission of liberating West Papua from the Indonesian Government. This study uses a qualitative method, with data analyzed based on threat theory, separatist theory and intelligence-gathering theory. So, to be able to anticipate the threat of KST TRWP, it is necessary to conduct an academic study based on the research of one of the people involved. The author is not a well-known person, but his involvement in the success of bringing the TRWP KST Health Director and his team, who is the right hand of the TRWP Supreme Commander back to the Motherland of the Unitary State of the Republic of Indonesia, can be used as an academic study as an example of a case study. Faced with this case study, the intelligence-raising strategy involving the TNI-AD in dealing with the threat of KST TRWP is one effective solution. The results of this study are expected to provide a real contribution to efforts to raise KST in the Papua region of Indonesia.

Abstrak :
Sejak proses integrasi wialayah kerajaan Pattani kedalam wilayah kerajaan Thailand pergolakan di wilayah Thailand Selatan yang notabene merupakan bekas wilayah kerajaan Panani terus menerus berlangsung perbedaan kultur antara masyarakat muslim melayu minoritas di Thailand Selatan dengan masyarakat Thai-Buddhis yang mendominasi wilayah Thailand menjadi penghambat proses integrasi kebijakan pemerintah kerajaan Thailland yang cenderung bersifat asimilatif dan diskriminatif terhadap kultur dari masyarakat Muslim Melayu di Wilayah Thailand Selatan juga menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik. Pada akhir tahun 1990an, pemerintah kerajaan Thailand sepertinya telah berhasil meredam gejolak separatisme dan aksi-aksi terorisme di wilayah Thailand Se!atan. Namun sejak awal tahun 2004, Thailand Selatan kembali m enjadi sorotan karena adanya peningkatan siklus konflik di Wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat. Permasalahan Kultural dan peningkatan jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan militer Thailand telah mebangkitkan amarah dan memancing aksi-aksi kekerasan oleh para separatis Muslim Thailand Selatan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan krisis konflik apakah yang sebenarnya terjadi ? Mengapa kekerasan kembali mengalami peningkatan ? Bagaimana pemerintah Thailand seharusnya mengatasi konflik tersebut ? Hal inilah yang akan penulis coba bahas dalam studi ini.

Abstrak :
Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason,
as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena gerakan separatisme yang terjadi di negara dunia pertama yaitu Kanada. Gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan sovereignisme ini terjadi di salah satu provinsi terbesar di Kanada yang mayoritas penduduknya merupakan orang-orang berbahasa dan berbudaya Perancis yaitu Quebec. Perbedaan identitas merupakan salah satu pemicu dari lahirnya gerakan tersebut. Penelitian ini membahas keberlangsungan gerakan terkait pasca kekalahannya pada Referendum Quebec 1995 hingga saat ini yang dimotori oleh partai pro-sovereignty Bloc Quebecois. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep sovereignism yang dikemukakan oleh Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Setiap data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun gerakan sovereignisme yang dilancarkan oleh partai Bloc Quebecois mengalami kekalahan pada referendum 1995, upaya dan semangat gerakan itu masih tetap eksis hingga hari ini di bawah naungan partai tersebut. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan bentuk gerakan sovereignisme yang dilakukan oleh Bloc Quebecois dari waktu ke waktu menyesuaikan dan mengikuti situasi dan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Quebec saat ini. .......This study aimed to discuss the phenomenon of separatism movement that occured in Canada as a first world country. The movement itself better known as sovereignism movement that currently occured in one of the biggest provinces in Canada with the majority of its population are culturally and speaking French which is Quebec. The differences of identity is one of the causes of the movement itself. This study examines the movement after its defeat in the 1995 Quebec Referendum until present day that was driven by pro-sovereignty party Bloc Quebecois. The concept that is used in this study is sovereignism concept founded by Spiegliere, Skinner & Sweijs (2017). Every datas obtained in this study sourced from literature study. This study found that even though the movement was defeated in the 1995 referendum, the effort and spirit of it are still exist even until now under the Bloc Quebecois. This study also found there is a change of movement done by the Bloc Quebecois in order to be able to adapt and fit current economical, social, and political situation of Quebec.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai upaya yang dilakukan kreditor separatis melakukan eksekusi atas jaminan hak kebendaan yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam penulisan ini mengenai kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan dan proses eksekusi jaminan yang dilakukan kreditor separatis dengan adanya pembatasan jangka waktu. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Dalam proses kepailitan terdapat batasan-batasan terkait hak yang dimiliki kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan hak kebedaan. Pembatasan yang utama mengenai jangka waktu untuk memulai melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan tersebut.

---

This thesis discusses the efforts made by separatist creditors in order to execute their security right of goods in the prescribed period by law of Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. Problems are regarding the separatist creditor in a process of bankruptcy and the process of execution by separatist creditor in restriction period. The legal research was carried out through normative research with qualitative data processing. In a process of bankruptcy, there are limitations imposed related to the separatist creditor's rights, to execute by himself the security right of goods that his owned. The main limitation is the defined time period for separatist creditor to begin exercising his rights to execute that security right.

Abstrak :
ABSTRAK
Isu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT
Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance.

Abstrak :
ABSTRAK
Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACT
The status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities.

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana Benny Wenda selaku Ketua kelompok separatis United Liberation Movement West Papua (ULMWP)membingkai isu kekerasan di Papua dan mobilisasi massa sebagai dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut. Pemberitaan mengenai konflik Papua selalu menjadi perbincangan menarik dalam media hingga sekarang. Penelitian ini ditujukan untuk melihat proses pembingkaian, pembuatan dan penyebaran informasi yang dilakukan untuk menggiring opini publik dan mobilisasi massa supaya mendukung kemerdekaan Papua.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis framing Robert Entman. Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, studi pustaka, dan laporan pemerintah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa narasi pembingkaian yang dibangun oleh Benny Wenda dan ULMWP dapat memberikan ancaman terhadap aksi separatis terorisme di Papua......This study discusses how Benny Wenda, the head of the separatist group the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) framing the issue of violence in Papua and the mass mobilization result. News about the Papuan conflict has always been an interesting discussion in the media. The study aims to examine the process of framing, producing, and disseminating information brought to lead public opinion and mobilize the masses to support Papuan independence. The research method used in this research is qualitative with Robert Entman's framing model analysis. The data were collected from various literature such as social media, literature studies, and government reports. The results of this study indicate that the framing narrative built by Benny Wenda and ULMWP can pose a threat to acts of terrorism in Papua.