Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel demografi dan spasial terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Variabel demografi yang diteliti adalah jumlah penduduk, status pemerintahan dan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dan variabel spasialnya adalah jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan lahan dan ketinggian wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik model logit. Jumlah observasi yang digunakan dalam analisis sebanyak 156 desa di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi yaitu jumlah penduduk dan status pemerintahan dan variabel spasial yaitu jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan sedang dan ketinggian wilayah terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

---

ABSTRACT
This research analyzed the influence of demographic and spatial variables on the rural poverty status in Rejang Lebong Regency Bengkulu Province. Population size, government status and main income source of population majority were used as demographic variables while spatial variable were distance to district capital, slope and elevation of land area. Data source of this study resulted from 2014 Village Potential Census (PODES) and analyzed using logistic regression logit model. The number of observation were 156 villages in Rejang Lebong Regency. This study indicated that there is a significant influence between demographic variables that is population and government status, and spatial variables that is distance to district capital, gentle slope and elevation to the rural poverty status in Rejang Lebong.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations.