Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaruh penerapan revenue management khususnya dalam konteks inventory control dan denied boarding terhadap kepuasan konsumen pada industri penerbangan sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dan melibatkan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inventory control berpengaruh sebagian terhadap kepuasan konsumen, sementara kebijakan denied boarding berpengaruh penuh terhadap kepuasan konsumen. Hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai perilaku konsumen airlines di Indonesia yang dinamis.

---

This Bachelor Thesis mainly discuss about the application of revenue management, specifically in inventory control and denied boarding context towards the customer satisfaction in commercial airlines industry in Indonesia. This research use experiment method and involve the students of Universitas Indonesia as the respondent. The research result shows that inventory control is partially affecting the customer satisfaction while denied boarding is fully affecting the customer satisfaction. This result can serve as a reference for further research about the dynamic airline consumer behaviour study in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti metode pengakuan pendapatan dan beban di perusahaan konstruksi Indonesia yaitu PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk apakah telah sesuai dengan penerapan yang diatur dalam PSAK No 34 Revisi 2010 Selain itu akan dibahas juga mengenai hubungan antara responsibility center pada proyek dengan proses pengakuan pendapatan dan beban. ......The purpose of this study is to analyze the revenue and expense recognition methods of PT Wijaya Karya Tbk and PT Waskita Karya Tbk whether those companies have applied PSAK No 34 Revised 2010 This study also tries to analyze the relation between performance evaluation responsibility center on projects and the process of recognizing the revenues and expenses.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengimplementasian deregulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana adanya penghapusan beberapa jenis PNBP, yaitu jasa pelayanan ekspor dan impor, sewa penggunaan auditorium, dan jasa penyajian data impor / ekspor / cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi dari penghapusan beberapa jenis PNBP di DJBC. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ini adalah pengimplementasian peraturan ini sudah cukup baik walaupun masih ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Selain itu, penghapusan beberapa jenis PNBP ini juga mempengaruhi fungsi pegawai dan penerimaan di DJBC.

---

This research discusses about Implementation of the Deregulation of Non-Tax Revenue in Directorate General of Customs and Excise where there are deletion for some charges such as Export, Import, and Excise Charges, Rental of Auditorium, and Data Preparation of Export, Import, and Excise Charges. This research aims to analyze the implementation and implications of the elimination of some types of non-tax revenues in Directorate General of Customs and Excise. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implementation of this regulation is good enough, but there are some problem about communication. And then, deletion of some non-tax revenue subject give effect to employee function and revenue of Directorate General of Customs and Excise.

Abstrak :
The implementation of decentralization policy gives the local government a larger authority. The implementation needs proper funding from the local government. In order to support implementation authority, fiscal desentralization policy is being run by the central government. Even though having a large authority, Bekasi municipality felt that their original local revenue is still inadequate. This research focuses on how the strategy of Bekasi municipality increases their original local revenue and the factors that affect their strategy.

Abstrak :
Revenue is the net receipt someone, either in cash or in kind. Revenue also called income of a citizen is the proceeds of the factors of production are owned in the production sector. And this production sector to buy the factors of production are used as an input to the production process with the prices prevailing in the market of production factors.

The level of income received by a person in selling depends on the location of the business (access, visibility, traffic, parking, competition, and government regulation) and the time to sell. The business location is one very important factor in the marketing mix (marketing mix). Selection of the exact location will result in a more successful outlets than other outlets located in a less strategic, despite selling the same products and also has the characteristics of the same seller. The time to sell is the amount of hours spent on start selling until the finish at specific hours of the day.

Total population as well as a sample of 30 vendors, but returned questionnaires is 22 questionnaires. By using the descriptive method in analyzing the data collected showed that the business location and time effect on income trader selling salad Simpang Tujuh Tembung dating market. The business location strongly influence revenues and selling time has influence with the criteria of being on income.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Tingkat Diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Elastisitas Fiskal terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s.d. 2021. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus kepada dampak PAD terhadap kemandirian daerah tetapi tidak melihat dari sisi tingkat diversifikasi dan elastisitas PAD terhadap kemandirian daerah. Tingkat diversifikasi PAD diukur dengan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sedangkan elastisitas fiskal dihitung dengan membandingkan perubahan PAD terhadap perubahan PDRB. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah dan tingkat kepadatan penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data realisasi pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, PDRB, jumlah penduduk, luas wilayah dan indeks kapasitas fiskal daerah yang tersedia untuk 330 kabupaten dan 87 kota di Indonesia dalam periode 2015- 2021. Penelitian ini menggunakan metode pengujian regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi PAD memiliki hubungan negatif dengan kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya komponen pendapatan dalam PAD atau semakin banyaknya diversifikasi PAD justru memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian daerah. Selanjutnya, elastisitas fiskal terbukti tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yang menunjukkan bahwa elastis tidaknya PAD suatu daerah tidak berhubungan dengan kemandirian fiskalnya. Untuk tiga variabel kontrol yang ada hanya satu variabel yang tidak memiliki hubungan dengan kemandirian daerah yakni pertumbuhan ekonomi dan dua sisanya memiliki hubungan positif dengan kemandirian daerah yakni kapasitas fiskal daerah dan kepadatan penduduk. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi sebelumnya yang hanya berfokus hanya pada hubungan nominal PAD terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan PAD ke depan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah. ......This research has objective to analyze the relationship between the Level of Local Own-source Revenue (LOR) Diversification and Fiscal Elasticity on Level of Local Autonomy in Local Governments in Indonesia from 2015 to 2021. Previous studies have focused solely on the impact of LOR on Level of Local Autonomy, without considering the aspects of diversification and LOR elasticity in relation to Level of Local Autonomy. The level of LOR diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while fiscal elasticity is calculated by comparing changes in LOR to changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) Control variables used in this study include economic growth, regional fiscal capacity, and population density. The data used in this study include actual regional revenue, local own-source revenue, PDRB, population size, land area, and the index of regional fiscal capacity for 330 regencies and 87 cities in Indonesia from 2015 to 2021. The research employs a panel data regression test using a fixed effect model. The results indicate that the level of LOR diversification has a negative relationship with Level of Local Autonomy, suggesting that an increased number of revenue components in LOR or greater diversification of LOR is negatively associated with the level of Level of Local Autonomy. Furthermore, fiscal elasticity is found to have no relationship with Level of Local Autonomy, indicating that the elasticity of a region's LOR is not related to its fiscal autonomy. Among the three control variables, only one variable, economic growth, is not associated with Level of Local Autonomy, while the other two variables, regional fiscal capacity, and population density, show a positive relationship with Level of Local Autonomy. This study has objective to fill the gap in previous research that focused solely on the nominal impact of LOR on Level of Local Autonomy. It is also expected to provide information and evaluation for regional governments in managing LOR in the future to enhance Level of Local Autonomy.

Abstrak :
Laporan ini dituliskan untuk mengetahui permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan Perusahaan MPLS, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology ndash; Reviu Pengendalian Internal, serta Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 ndash; Auditing Application Control. Personil KAP PQRS menemukan empat belas permasalahan pada sistem informasi siklus pendapatan MPLS, yang berfokus pada application control. Penulis menemukan perbedaan antara prosedur yang dilakukan personil KAP PQRS dengan PQRS Global Audit Methodology. Perbedaan ini disebabkan karena PQRS Global Audit Methodology adalah pedoman untuk melakukan audit keuangan, sedangkan penugasan ini adalah penugasan jasa konsultasi tetapi pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut. Penulis juga menemukan perbedaan urutan proses pada GTAG 8 dan pada penugasan ini. Perbedaan ini timbul karena penugasan ini diawali dengan analisa permasalahan, dan kemudian mengkaji risiko yang mungkin muncul dari permasalahan yang ditemukan. ......This report was written to identify problems with the information system used in revenue cycle of MPLS company, as well as the suitability of procedures conducted by the KAP PQRS with the PQRS Global Audit Methodology Guidance ndash Internal Control Review, and Global Technology Audit Guide 8 GTAG 8 Auditing Application Control. Personnel of KAP PQRS found fourteen problems in the information system used in MPLS's revenue cycle, which focuses on application control. The authors found the difference between the procedures performed by KAP PQRS personnel and PQRS Global Audit Methodology. This difference is happened because PQRS Global Audit Methodology is a guideline for conducting financial audits, while this assignment is the assignment of consulting services but the implementation refers to the guidelines. The authors also found differences in sequence of processes in GTAG 8 and on this assignment. This difference arises because this assignment begins with problem analysis, and then examines the risks that may arise from the problems found.

Abstrak :
Pengaruh dimensi waktu dan ruang (spatial) baik pada skala daerah (region) ataupun negara (state) adalah dua dimensi penting dalam sebuah analisa perekonomian. Penggunaan ilmu spasial ekonometrik memungkinkan studi ini menganalisa interaksi antar variabel ekonomi dalam ruang (spatial). Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat urbanisasi tenaga kerja, modal, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap produksi output. Jenis spatial dependence yang terdapat dalam model adalah bentuk spatial error. Model spatial error menunjukkan adanya efek global dari hasil interaksi antar kabupaten/kota dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan indikator bahwa masing-masing daerah seharusnya saling bekerjasama dalam usaha untuk meningkatan pertumbuhan ekonominya.

Abstrak :
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas.

Abstrak :
ABSTRAK Adanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election.