Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian mengenai Penyidikan Tindak pidana perkosaan di Polda Metro Jaya bertujuan untuk menunjukkan proses penyidikkan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tim penyidik Ruang Pelayanan Khusus selaku aparatur penegak hukum bagian dari sub system peradilan pidana. Adapun permasalahan yang diteliti adalah mengenai penyidikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tim Ruang Pelayanan Khusus. Ruang lingkup masalah penelitian mencakup mengenai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan penyidik tim Ruang palayanan khusus dalam penanganan tindak pidana perkosaaan, manajemen operasional penyidikkan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan, pola-pola hubungan yang terjadi dalam proses penyidikan dan fakta-fakta empiris yang ditemukan dalam penanganan korban perkosaan oleh penyidik tim Ruang Pelayanan Khusus. Dengan Fokus penelitian dalam tulisan tesis ini adalah penyidikan tindak pidana perkosaan oleh Tim Ruang pelayanan khusus Polda Metro Jaya. Proses penyidikan adalah serangkaian tugas penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkal pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota Tim Ruang pelayanan khusus Polda Metro Jaya ditemukan beberapa hal spesifik antara lain dalam hal pembuktian medis terhadap tindak pidana perkosaan, pemeriksaan terhadap korban perkosaan dan timbul suatu pertanyaan kenapa dalam Tim ruang pelayanan khusus tersebut semua penyidiknya Polisi Wanita (Polwan). Hal tersebut dapat diabstraksikan diantaranya adalah bahwa pembuktian secara medis kedokteran adalah mutlak diperlukan untuk membuktikan apakah benar korban tersebut merupakan korban dari tindak pidana perkosaan dan juga ditemukan rasa traumatic korban terhadap peristiwa yang dialaminya, serta jawaban dari pertanyaan tersebut adalah agar dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polwan (Tim Ruang pelayanan khusus) korban tidak merasa canggung/korban dapat menerangkan secara gamblang mengenai peristiwa yang dialaminya. Selain itu karena kesamaan jender dalam hal ini rasa traumatic korban dapat dinetralisir oleh anggota Tim Ruang pelayanan khusus yang dalam hal ini juga dapat sebagai konseling. Namun demikian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota Tim Ruang pelayanan khusus bukan berarti berjalan dengan mulus begitu saja. Pengetahuan, pengalaman dan perasaan sesama perempuan yang dimiliki oleh anggota Tim Ruang pelayanan khusus dalam hal penyidikan sangatlah membantu untuk mengungkapkan suatu tindak pidana perkosaan. Tindakan Tim Ruang pelayanan khusus tersebut tidak hanya berhenti sampai dengan selesainya proses penyidikan/ setelah berkas perkara dan tersangkanya dilimpahkan kepada Penuntut Umum namun penyidik masih berusaha untuk merehabilitasi perasaan traumatic dan medis dan memberikan jaminan keamaan/keselamatan korban dan keluarganya. Dalam tesis ini ditunjukkan bahwa tindakan penyidik Tim Ruang pelayanan khusus Polda Metro Jaya secara formal telah mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kapolri tentang proses penyidikan tindak pidana dan Petunjuk Tehnis (Juknis) Kapolri tentang penyelidikan Reserse. Selain hal tersebut penyidik Tim Ruang pelayanan khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana perkosaan juga mengikuti pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diinfentarisir bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan korban perkosaan dihadapkan oleh rasa traumatic korban sehingga dibutuhkan kesabaran dari penyidik untuk menciptakan nuansa pemeriksaan yang tidak diliputi perasaan takut, cemas dan emosional yang tidak menentu. Untuk dapat melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perkosaan secara professional, benar dan adil serta dapat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan baik terhadap korban maupun saksi-saksi maka dibutuhkan seorang penyidik yang memiliki pengetahuan tentang tindak perkosaan, pembuktian medis, pemahaman mengenai psikologi individu. Selain pengetahuan tersebut juga diharapkan penyidik Tim Ruang pelayanan khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan paramedis/dokter, unit-unit lain yang terkait dalam membantu pengungkapan kasus serta sub system CJS (criminal justice system) lainnya tidak dapat lepas dari keberhasilan dalam pengungkapan kasus secara benar dan adil. Sehingga diharapkan bahwa kasus perkosaan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas dan dapat memenuhi rasa keadilan dari korban.

Abstrak :

Tesis ini membahas pengaturan perlindungan anak korban perkosaan (statutory rape) di peraturan perundang-undangan Indonesia yang pada saat ini masih mengatur tentang pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan secara sempit. Serta penelitian ini juga melakukan studi perbandingan tentang pengaturan perlindungan anak korban perkosaan dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti  juga melakukan analisa terhadap beberapa putusan pengadilan untuk melihat bagaimana peranan Hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan pendekatan perbandingan dengan mekanisme wawancara, dimana peneliti menganalisa Peraturan Perundang-Uundangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia yang berlaku saat ini belum memiliki pengaturan khusus dan masih mengatur secara sempit dari segi pengertian dan bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait tindak pidana perkosaan di Negara Indonesia dengan Negara Filipina, Inggris dan Malaysia. Serta perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kasus perkosaan yang dilakukan dengan sukarela (statutory rape) dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga terdekat anak korban.

---

This thesis discusses the regulation of the protection of child victims of rape (statutory rape) Indonesian legislation, which currently still regulates the definition and forms of criminal acts of rape in a narrow manner. As well as this study also conducted a comperative study of the regulation of the protection of child rape victims with Phillipine, British and Malaysian countries. Futhermore, in this study researchers also conducted an analysis of several court decisions to see how the role of the Judge in providing protection for children who were victims of rape. This study is study a normative juridicial and comparative approach to the interview mechanism. Where the researcher analyzes the laws and regulations that are related to the extent to wich the regulation is applied and apllies in the community. The results of the study reveal that the current legislation concerning the rape crime in Indonesia does not yet have a specific regulation and still regulates narrowly in terms of understanding and forms of rape. Furthermore, there are some differences in the regulation regarding the crime of rape in the state of Indonesia with the Philippines, Britain and Malaysia. And the difference in the imposition of penalties for rape cases carried out voluntarily (statutory rape) with criminal acts of rape carried out by the immediate family of the victim’s child.

Abstrak :
Sikap menyalahkan korban pemerkosaan yang berkembang di masyarakat menjadikan pemerkosaan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak tidak dilaporkan. Penerimaan masyarakat terhadap mitos pemerkosaan dipengaruhi oleh pandangan yang konservatif, seperti peran gender seksis pada budaya patriarkal yang lahir dari ajaran agama yang kuat di masyarakat. Berbagai penelitian berusaha mengungkap peran religiusitas terhadap penerimaan mitos pemerkosaan dan menemukan bahwa religiusitas pada mahasiswa pria memiliki korelasi dengan penerimaan mitos pemerkosaan. Penelitian ini menguji adanya hubungan antara penerimaan mitos pemerkosaan dan religiusitas pada mahasiswa pria di Jakarta dan sekitarnya dan menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut dan intervensi untuk mengurangi berkembangnya penerimaan mitos pemerkosaan khususnya di institusi pendidikan. ......Blaming the rape victims is one issue that evolved in our society, making rape as one of the criminal scenes most underreported. Rape myth acceptance is influenced by conservative beliefs, such as sexist gender role in patriarchy culture that was born from strong religious core in certain community. Several studies were conducted to examine the relationship between rape myth acceptance and religiosity and most found that religiosity in male college students correlated with rape myth acceptance. This research is held to find the connection between rape myth acceptance and religiosity in male college students in Jakarta and the surrounding areas and found significant negative correlation (r = -0,150*; p = 0,022; LoS = 0,05). Researcher suggested further studies to be conducted and also intervention to decrease the development of rape myth acceptance, especially in educational settings.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan korban perkosaan guna memposisikan dan mengakamodasi perlindungan terhadap para korban tersebut. Peneliti melakukan analisis terhadap hukum adat Nagari Lunang terkait perlindungan terhadap korban perkosaan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berperspektif sosio-legal dengan melakukan analisis terhadap aturan terkait perlindungan korban perkosaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengamatan, wawancara secara mendalam dengan bantuan instrumen berupa pedoman wawancara, dan dokumentasi dalam rangka mengungkapkan gejala-gejala dalam kehidupan di masyarakat seperti yang dipersepsikan oleh warga masyarakat Nagari Lunang tentang kondisi mereka sendiri. Perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan baik secara yuridis maupun non-yuridis merupakan hal yang penting guna menjamin tegaknya rasa keadilan dalam masyarakat. Namun, hingga saat ini, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih sangat minim, seperti yang ditunjukkan dari kurangnya komitmen negara dalam melindungi mereka. Untuk mewujudkan perlindungan yang dimaksudkan tersebut maka dibutuhkan suatu instrumen hukum yang dapat mengakamodir hak-hak perempuan atas kebenaran, keadilan dan pemulihannya secara utuh menyeluruh.

---

This undergraduate thesis aims to analyze the laws and regulations in Indonesia relating to rape victims to positioning and accommodate the protection of these victims. Researchers conducted an analysis of the customary law of Nagari Lunang related to the protection of rape victims. The method used in this study is a socio-legal perspective by analyzing the rules relating to the protection of rape victims regulated in Law Number 7 of 1984 concerning the ratification of CEDAW, Criminal Law Book, and Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, as well as by collecting data carried out in several ways, namely observation, in-depth interviews with the help of instruments in the form of interview guidelines, and documentation in order to express symptoms in life in the community as perceived by residents of Nagari Lunang about their own condition. Protection of women victims of rape both legally and non-legally is important to ensure the upholding of a sense of justice in society. However, until now, the protection of women victims of violence is still very minimal, as shown by the lack of state commitment to protect them. To realize the intended protection, a legal instrument is needed that can fully accommodate the rights of women to truth, justice, and its full recovery.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang bertujuan untuk melihat pengaruh perlawanan pelapor terhadap persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum tentang kredibilitas laporan kasus pemerkosaan. Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa perlawanan korban merupakan salah satu hal yang dianggap sebagai sikap yang harus dilakukan oleh korban dalam kasus pemerkosaan, sehingga laporan perlapor akan dipersepsikan lebih kredibel ketika pelapor melawan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan stimulus case vignette untuk menggambarkan kasus pemerkosaan.  Peneliti melakukan variasi manipulasi terkait variabel bebas penelitian ini, yaitu perlawanan pelapor ke dalam  dua kelompok, yaitu  pelapor yang melakukan perlawanan dan pelapor yang tidak melakukan perlawanan. Pada variasi pelapor melakukan perlawanan, pelapor akan mendorong dan menendang pelaku, sedangkan pada variasi pelapor tidak melakukan perlawanan, pelapor akan menutup mata dan menangis. Partisipan  dalam penelitian ini (N= 111) adalah mahasiswa ilmu kepolisian yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan mahasiswa ilmu hukum dari berbagai universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan pelapor tidak memengaruhi persepsi mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum tentang kredibilitas laporan pelapor. Meskipun begitu, mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum yang menerima laporan dimana pelapor digambarkan melakukan perlawanan cenderung mempersepsikan laporan tersebut akan didukung oleh alat bukti yang cukup dibandingkan dengan laporan dari pelapor yang digambarkan tidak melakukan perlawanan. Selain itu, kasus pemerkosaan dimana laporan pelapor tidak konsisten namun melakukan perlawanan dipersepsikan oleh mahasiswa ilmu kepolisian dan ilmu hukum lebih reliabel dibandingkan laporan pelapor yang tidak konsisten dan tidak melakukan perlawanan. Implikasi  penelitian ini menyarankan adanya pelatihan untuk aparat penegak hukum perihal meningkatkan sensitivitas dan berperspektif korban ketika melakukan penyidikan. ......This research is an experimental study that aims to see the effect of complainant's resistance on perceptions of credibility of police science students and law students in reports of rape cases. In previous research, it was found that the victim's resistance was one of the things considered as an attitude that must be carried out by the victim, so that the reporting report would be perceived as more credible when the complainant resisted. In this study, researcher used the stimulus case vignette to describe rape cases. The researcher manipulated the independent variables, the complainant's resistance into two groups, namely the complainant resist and the complainant who did not resist, In the variation where the complainant resists, the complainant will push and kick the perpetrator, while in the variation the complainant does not resist, the complainant will close her eyes and cry. The participants in this study (N = 111) were police science students who currently studying at the Police Science High School and law students from various universities. The results of the study showed the resistance that the complainant carried out did not affect the perceptions of students of police science and law regarding the credibility of the reporter’s report. But, the police science students and law students who receive reports of rape cases in which the complainant is described as resisting tend to perceive the report will be supported by sufficient evidence compared to reports which described the complainant as not resisting. Students of police and law science perceived rape cases more reliable when complainant's report was inconsistent but does resist than the complainant's report was inconsistent but did not put up a fight. The findings of this study suggest the existence of training for law enforcement officers regarding increasing the sensitivity and perspective of the victim when carrying out investigations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan, serta untuk mengetahui efek moderasi ideologi peran gender pada hubungan tersebut. Responden penelitian ini berjumlah 522 orang, dengan karakteristik laki-laki berusia 18-30 tahun dan berorientasi heteroseksual. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan. Selain itu ditemukan bahwa ideologi peran gender memoderatori hubungan antara paparan pornografi dan penerimaan mitos perkosaan, dengan individu yang memiliki ideologi peran gender tradisional lebih rentan terkena efek paparan pornografi terhadap penerimaan mitos perkosaan dibandingkan dengan individu dengan ideologi peran gender egaliter. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran perbedaan individu dalam dalam penelitian pengaruh media.

---

ABSTRACT
The purpose of this study was to find the relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance, also to find the moderation effect of gender role ideology on that relationship. Participants of this study were 522 heterosexual men aged 18 30 years old. Result showed that there is no relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance. Moreover gender role ideology moderated the relationship between exposure to pornography and rape myths acceptance, with individual who endorse traditional gender role is more susceptible to the effect of exposure to pornography on rape myths acceptance. Result of this study indicated the importance of individual difference in media effect research. Exposure to pornography, gender role ideology, rape myths acceptance