Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian atau kajian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Bhenyamin Hoessein Tahun 1993, dimana Kemampuan Administrasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi besarnya otonomi daerah tingkat II. Penelitian ini berawal dengan melihat dari indikator efisiensi dan efektivitas, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1974, yakni pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka meningkatkan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) penyelenggar--aan pemerintahan di daerah, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai : Besarnya kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung dibandingkan dengan Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi daerah tingkat II tersebut, antara lain meliputi keadaan organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah. Penelitian ini mengkaji data sekunder baik di tingkat nasional, propinsi dan di Kotamadya Dati II Bandar Lampung serta Kabupaten Dati II Lampung Selatan. Data tesebut terbatas dalam kurun waktu Pelita V (T.A. 1989/1990 s/d 1993/1994). Tipe penilitian ini adalah diskriptif analisis, dengan analisis bersifat kualitatif. Hasil penelitian/kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan administrasi daerah di Kotamadya Dati II Bandar Lampung tergolong sedang dan Kabupaten Dati II Lampung Selatan tergolong rendah. Hal ini sesuai indikator efisiensi, efektivitas dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dan perhitungan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan administrasi Dati II adalah faktor organisasi pemerintahan daerah, kepegawaian daerah dan keuangan daerah. Dari ketiga faktor tersebut yang dominan mempengaruhi kemampuan administrasi daerah adalah faktor keuangan daerah.

Abstrak :

ABSTRAK
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan.

Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa.

Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah.

Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani kepentingan umum rentan terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan antara para pejabat administrasi negara (pejabat tata usaha negara - pejabat TUN) dengan masyarakat. Apabila timbul permasalahan maka Hukum Administrasi Negara telah menyediakan mekanisme dalam hukum formil atas berbagai permasalahan tersebut yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan langsung terhadap kompetensi absolut PTUN tertuang dalam Pasal 49 UU PTUN. Pengecualian atas suatu sengketa TUN terdiri dari (1) keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya klausul kepentingan umum dalam pembatasan tersebut. Hal ini terkait erat dengan kewenangan diskresi Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (freies ermessen). Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana praktekpraktek diskresi di Indonesia selama ini dalam kaitannya dengan legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan mengenai praktek diskresi yang terjadi selama ini di Indonesia dan menjelaskan kaitan antara praktek diskresi dengan perwujudan good governance di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diolah secara kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi yang transparan dan akuntabel akan menyebabkan terwujudnya good governance. Namun apabila penggunaan diskresi itu tidak transparan dan tidak akuntabel maka yang terjadi adalah bad governance.

Abstrak :
Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province. Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach. The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel dividend yield dan dividend payout ratio. Model regresi yang utama diperluas dengan menambahkan variabel kontrol termasuk ukuran perusahaan, volatilitas pendapatan, hutang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dividend yield tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (2) dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio of the company's stock price volatility. This study uses 40 companies listed on the Indonesian Stock Exchange as the study sample during the period of 2007-2011 and issuing dividends regularly every year during the study year. This study uses multiple linear regression to explore the association between share price volatility and dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio. The primarily regression model was expanded by adding control variables including size, earning volatility, leverage, debt and growth. The results showed that: (1) dividend yield does not have a significant effect on the volatility of stock price, (2) the dividend payout ratio has no significant effect on the volatility of stock prices, (3) the dividend policy is proxied by dividend yield and dividend payout ratio does not have a significant influence on stock price volatility.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan efektifitas program jampersal sebagai sebuah inovasi dalam sektor publik dengan menggunakan studi kasus program jampersal di Kabupaten Malang dengan serapan dana program jampersal hanya sebesar 20 %. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen terkait implementasi program jampersal di Kabupaten Malang. Penelitian ini menemukan bahwa program jampersal di Kabupaten Malang tidak diimplementasikan dengan baik, karena masih banyak penyimpangan dan hambatan yang menyebabkan program ini tidak efektif. Program jampersal juga tidak serta merta menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten malang, AKI pada tahun 2011 63,39 per 100.000 kelahiran pada tahun 2012 meningkat menjadi 65,68 per 100.000 kelahiran. ......This study aimed to clarify the effectiveness of the program Jampersal as an innovation in the public sector using case studies of Jampersal program implementation in Kabupaten Malang where is program funds uptake only by 20%. The approach used in this study is a post-positivist approach to research methods of in-depth interviews, observation and study related to documents jampersal program implementation in Malang. This study found that the program Jampersal in Kabupaten Malang is not implemented properly, because there are many irregularities and obstacles that cause the program to be ineffective. Jampersal program also does not necessarily reduce MMR and IMR, MMR in 2011 is 63.39 per 100,000 births and increased to 65.68 per 100,000 births in 2012.

Abstrak :
BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi. ......BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur. Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension. The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors.

Abstrak :
Dalam industri sepakbola, sebuah klub yang sudah bersifat profesional melakukan penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan bisnisnya. Penyerahan barang ini salah satunya adalah transfer pemain. Meskipun transfer pemain sepakbola sering terjadi dalam klub sepakbola, kegiatan ini tidak diikuti perlakuan perpajakan, khususnya PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemain sepakbola terutang PPN karena telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan suatu transaksi objek kena pajak. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengenaan PPN atas transaksi ini serta membuat kebijakan yang memberikan kepastian atas perlakuan perpajakannya serta bertindak sesuai dengan aturan tersebut untuk mencegah adanya konflik di antara pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah dan klub sepakbola itu sendiri. ......Indonesian football is developing towards football industry, which forced professional clubs to do the delivery of goods or services as their business activity, such as football player transfer. Despite the frequency of this activity, it was not followed by a spesific treatment of taxation, especially VAT. This research showed that the football player transfer may be subject to VAT because it met the requirements that make it taxable. The government should consider the imposition of VAT on this transaction and create policies that provide certainty on the taxation treatment to prevent any conflicts experienced by the relevant parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Tujuannya adalah menganalisis implementasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Bogor dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang terkait dalam keberhasilan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam kegiatan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program Larasita dalam kegiatan One Day Service dalam target pencapaian daerah dan waktu masih diimplementasikan dengan kurang efektif. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertipikat tanah dalam menghindari pihak perantara. Faktor-faktor keterbatasan dari Program Larasita dalam kegiatan One Day Service tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bogor masih memilih menggunakan jasa perantara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah melakukan evaluasi kembali perencanaan awal tahun berikutnya dalam target pencapaian daerah yang dikunjungi agar target daerah di wilayah kota Bogor dapat dikunjungi seluruhnya. ......The focus of this research discusses about implementation of Program for People Service Land Certification (Larasita) in One Day Service at Land Office of Bogor. The aims to : analyze implementation implementation of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor and to analyze factors are related in the success of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor. Methods used in this research is descriptive-qualitative. The data were collected by using in-depth interviews and literature study. Result of this research that Larasita Program in One Day Service achieve the target area and the time is still implemented with less effective. This is evident from the factors related to the expected success was not in accordance with the conditions of reality in helping people to enroll in the title deed to avoid aggravating the intermediary of the community. Factors limitations of Larasita Program in One Day Service activities are causing Bogor still choose to use the services of intermediaries. Recommendations is to re-evaluate the initial planning next years in target attainment areas visited for the target area in the Bogor city can be visited entirely.