Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Sistem pembangkitan merupakan sumber utama penghasil energi listrik ,baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan publik lainnya. Dari pembangkit listrik didistribusikan ke sistem interkoneksi se-Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Namun dalam kenyataannya, sistem pembangkitan sering mengalami gangguan, salah satunya yaitu gangguan ketidakseimbangan beban dan gangguan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan adanya sistem proteksi yang memenuhi persyaratan dan semuanya bergantung pada ketepatan penyetelan peralatan proteksinya. Peralatan proteksi untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan beban dan gangguan sistem itu sendiri yaitu rele urutan fasa negatif dan rele gangguan stator-ground. Penyetelan yang baik untuk rele urutan fasa negatif yaitu ketahanan generator untuk menahan arus urutan negatif secara kontinyu adalah 8% dan nilai K adalah 10,serta setting arus untuk definite time sebesar 0,827 kA dan setting arus untuk inverse time sebesar 0,946 kA. Rele 27TN memproteksi generator dari 0-30%. Pada generator ini, keluaran dari rele berupa alarm. Proteksi yang kedua adalah rele tegangan lebih netral 59N, rele ini memberikan proteksi 90% sehingga secara perhitungan bahwa kombinasi kerja dari rele 27TN dan 59N akan memberikan proteksi 100% pada stator. Penyetelan rele 59X sebagai proteksi backup adalah 28.95% yaitu 55 V dengan waktu tunda 6 detik ditujukan untuk berkoordinasi dengan rele 59N. Rele urutan fasa negatif dan rele gangguan stator ground mempunyai persentasi kesalahan yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 0 -1.67%. ......, Generation system is the main source of electrical energy producer, both for industry and other public needs. From distributed power generation systems to interconnect Java-Bali through extra high voltage overhead line 500 kV. But in fact, the generation system is often disturbance, one of which is a load imbalance disorders and disorders of the system itself. Therefore, to prevent such disturbance is necessary to meet the requirements of the protection system and everything depends on the precision of protection equipment settings. Protection equipment to prevent the occurrence of load imbalance and disturbance of the system itself that is negative phase sequence relay and stator ground fault relay. The good setting to relay negative phase sequence generator that resistance to withstand the continuous negative sequence current is 8% and the value of K is 10, and the current setting for the definite time of 0.827 kA and the current setting for inverse time amounted to 0,946 kA. 27TN relay protects the generator from 0-30%. At this generator, the output of an alarm relay form. The second protection is more neutral voltage relay 59N, these relays provide protection of 90% so that the calculations that combined the work of rele 27TN and 59N will provide 100% protection on the stator. Setting relay 59x as backup protection is 28.95%, ie 55 V with 6 seconds delay time is intended to coordinate with the relay 59N. Rele rele sequence and negative phase stator ground disturbance has the percentage of error is very small, ranging between 0 -1.67%. ]

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat. ......This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen LPG tabung 3 kg terkait tabung LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. Tabung Mas Murni pada tahun 2009. Tabung-tabung LPG 3 kg tersebut diduga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Tabung Mas Murni diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPK, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila konsumen LPG tabung 3 kg dirugikan oleh produsen LPG, maka konsumen dapat menggugat produsen tabung LPG 3 kg melalui pengadilan atau di luar pengadilan. ......The focus of this study is the consumer law protection of 3-kg LPG cylinder due to 3-kg LPG cylinders, which have been manufactured by PT. Tabung Mas Murni in 2009. These 3-kg LPG cylinders allegedly don?t accord with the required standard. The research method used in this study is a normative juridical research, using secondary data. This study concludes that PT. Tabung Mas Murni is suspected of violating the provisions of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and may be subject to criminal penalty. If the consumer of 3-kg LPG cylinder has suffered damages caused by LPG manufacturing company, consumer may file charges the LPG manufacturing company through a court or outside the court.

Abstrak :
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kalimantan Selatan yang telah diundangkan melalui Perda No. 3 Tahun 1993 dan telah mendapat pengesahan Mendagri melalui Keputusan No. 53 Tahun 1994 menetapkan wilayah Riam Kanan sebagai wilayah prioritas pengembangan. RT/RW tersebut juga memberikan arahan pengembangannya yakni sebagai kawasan lindung yang diharapkan mampu memberikan perlindungan baik sebagai kawasan perlindungan setempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, maupun sebagai kawasan yang melindungi bawahannya sebagai pengatur tata air (fungsi hidrologis). Upaya ril pengembangkan wilayah Riam Kanan sebagai kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung Riam Kanan ternyata mendapat hambatan besar karena dalam hutan lindung tersebut terdapat 12 perkampungan/permukiman penduduk yang termasuk dalam satu kecamatan definitif. Penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung Riam Kanan selain bermukim juga melakukan aktivitas sosial seperti bertani, menggembala dan mendulang. Dengan demikian dalam kawasan hutan lindung Riam Kanan terdapat konflik pemanfaatan lahan. Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan wilayah Riam Kanan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan tumpang tindih pemanfaatan lahan antara lindung dan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wilayah Riam Kanan ditempuh melalui kebijakan mengembalikan fungsi lindung dengan kegiatan utama rehabilitas hutan pada lahan kritis dan lahan kosong (baru). Kebijakan ini terus dipertahankan hingga saat Kemudian melalui revisi RT/RW Kabupaten Banjar tahun 1999, dimunculkan alternatif kebijakan lain yaitu mengendalikan pengolahan tanah, melestarikan hutan yang masih asli dan membuat buffer zone. Namun ketiga kebijakan ini belum diterapkan dilapangan. Kebijakan mengembalikan fungsi lindung yang selama ini ditempuh pemerintah belum menunjukkan kinerja yang optimal. Beberapa indikator dapat dikemukakan bahwa: (1) target penutupan hutan 70 persen tidak tercapai, (2) luas lahan kritis tidak menunjukkan penurunan yang berarti dan (3) tingkat erosi sangat jauh di atas batas toleransi. Dari sudut pandang sosial-ekonorni, pengembangan wilayah Riam Kanan direpresentasikan oleh wilayah Kecamatan Aranio. Beberapa indikator tingkat perkembangan Kecamatan Aranio adalalr (I) PDRB tahun 1993-1997 tumbuhdengan laju rata-rata 5,32 persen/tahun, berada di bawah Kabupaten Banjar yang tumbuh sebesar 8,11 persen/tahun, (2) Pendapatan per kapita untuk tahuri 1993 dan 1997 masing-masing Rp. 1.476.000 dan Rp. 1.821.000 atau tumbuh 5,39 persen / tahun, sementara pada tahun yang saina untuk Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.328.000 dan Rp. 1.672.000 atau tumbuh 5,93 persen/tahun, (3) pertumbuhan penduduk tahun 1990-1998 sebesar 0,36 persenltahun dan (4) sarana dan prasarana yang terbangun terutama jalan, bangunan SD, puskesmas, pasar dan listrik masih minim dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Banjar. Adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung Riam Kanan disebabkan adanya perbedaan persepsi dan penilaian manfaat antara pemerintah dengan penduduk. Walaupun keduanya memiliki tujuan sama yakni penggunaan lahan secara optimal, pernerintah menilai optimal jika dimanfaatkan sebagai kawasan lindung sementara penduduk menilai optimal jika dimanfaatkan sebagai lahan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan tindakan penduduk. Hasil analisis dengan metode AHP ternyata prioritas sasaran bagi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan guna memperoleh pemanfaatan optimal adalah terjaminnya keutuhan hutan Riam Kanan (0,419), tercapainya fiingsi perlindungan bagi kawasan bawahannya (0,359), keamanan dan ketenangan penduduk terpelihara (0,222). Sementara bagi penduduk dalam kaitannya dengan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan maka prioritas sasarannya adalah menjadikan lahan sebagai lapangan usaha yang berkesinambungan (0,545) dan tempat tinggal yang aman dan nyaman (0,455). Pemecahan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan metode A1-U dan Game Theory menghasilkan keseimbangan yang ketika penduduk menempuh langkah menggarap lahan secara menetap dan intensif sementara pernerintah menanggapinya dengan strategi kebijakan melestarikan hutan yang masih asli.

Abstrak :
Program peningkatan sumber daya personil Polri merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup yang akhir-akhir ini kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Pembangunan berwawasan lingkungan menuntut partisipasi semua pihak, termasuk didalamnya Polri, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Hal ini merupakan kendala terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan, kasus-kasus percemaran lingkungan hidup yang selama ini sulit tertangani akibat kurangnya perhatian pemerintah. Berbagai fakta menunjukkan pelaksanaan dan penegakan hukum tidak memberikan hasil yang memuaskan karena timbulnya berbagai persepsi yang keliru dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh sebagian besar aparat penegak hukum dan masyarakat. Sulitnya proses pembuktian disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta mahalnya biaya finansial dan sosial (Financial and social cost) yang harus dipikul masyarakat umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis para korban percemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu partisipasi Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sangat diharapkan terutama dalam hal memberikan penyuluhan, kegiatan lingkungan, penaatan, pencegahan, teguran dan tindakan hukum.

Untuk menjelaskan informasi tentang bagaimana peranan Polri dalam menangani kasus-kasus percemaran lingkungan hidup, maka dilakukan penelitian tentang "Otimalisasi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup", dengan tujuan mempelajari faktor -faktor yang mempengaruhi peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor apa sajakah yang perlu diprioritaskan didalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan hidup.

Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan pemahaman tentang aspek lingkungan hidup, pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kemitraan polisi dengan instansi terkait, masyarakat serta dukungan sarana laboratorium lingkungan hidup mempengaruhi terhadap optimalnya peranan polisi dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian ditentukan di Polres Jakarta Timur, yang merupakan salah satu Kepolisian Resort yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian dibuat kerangka konsep penelitian yaitu dilakukan pemahaman hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh.

Di dalam penelitian ini ditentukan variabel penelitian sebanyak 92 variabel yang dikelompokkan dalam:
1. kelompok variabel terkait pemahaman tentang lingkungan hidup.
2. kelompok variabel yang terkait dengan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
3. kelompok variabel yang terkait dengan kemitraan responden dengan instansi terkait dan masyarakat.

Populasi penelitian adalah personil Polri sebagai responden yaitu Kepolisian Resort Jakarta Timur, dengan sampel 50 responden yang dipilih di setiap fungsi-fungsi yang ada di tingkat Polres. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, wawancara dengan instansi terkait, masyarakat dan studi literatur.

Data dianalisis secara deskriprif dengan pendekatan kualilatif dan kuantitatif, hipotesis diuji dengan menggunakan Analisis Faktor. Faktor Analisis atau analisis komponen utama (principal component analysis) yang merupakan salah satu metode analisis variabel banyak (multivariate analysis). Data diolah dengan program SPSS for Windows.

Berdasarkan hasil pengelolaan data dari 92 (sembilan puluh dua) variabel yang diasumsikan terkait dengan tujuan penelitian, diperoleh 23 (duapuluh tiga) faktor utama yang memberikan kontribusi penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan di dalam mengoptimalkan peranan Polri dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup sebagai berikut:
1. Aspek pemahaman tentang lingkungan hidup.
Responden harus mengetahui kosep-konsep ekologi, dan dapat mengaplikasikan di wilayah tugas responden serta dapat mengidentifikasi dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri maupun rumah tangga dan daerah yang sering tercemar dan rawan banjir.
2. Aspek pemahaman Peraturan Perundang-Undangan tentang Lingkungan hidup.
Responden harus mampu dan dapat menerapkan undang-undang tentang lingkungan hidup serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, jumlah penyidik bidang lingkungan hidup kurang memadai, informasi tentang lingkungan hidup, dan seringnya tidak tertangani akhirnya dilimpahkan ke instansi yang lebih berkompeten.
3. Aspek kemitraan responden terhadap instansi terkait dan masyarakat. Responden belum terlihat optimal untuk bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, terlebih dalam memprakarsai kegiatan-kegiatan tentang lingkungan.
4. Pengadaan Laboratorium Lingkungan hidup di tingkat Kepolisian Resort dalam mendukung peranan Polri menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Tempat Kejadian Perkara dalam menemukan bukti permulaan.

Dalam hal ini responden masih cenderung bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Responden diharapkan dalam melaksanakan tugas seharusnya mengutamakan tindakan preventif daripada represif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan untuk:
1. Mengadakan pelatihan, pendalaman tentang lingkungan hidup secara rutin dan terpadu antara Polri, Jaksa, Hakim, LSM, Instansi terkait untuk menciptakan satu visi tentang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat Polres seperti membuat identifikasi lingkungan hidup atau laboratorium lingkungan.
3. Personil Polri diharapkan lebih proaktif dalam melakukan tindakan pencegahan yaitu melalui penyuluhan, bimbingan, kegiatan-kegiatan lingkungan, pemantauan, patroli, dan penegakan hukum.

---

The Optimallization of Police Role in Handling Living Environment Pollution Cases (A Case Study on Living Environment Pollution Cases Handling at East Jakarta Resort Police Jurisdiction]The empowerment program of Policemen is one of the alternatives to solve environmental cases that recently increased fast both in its quality and quantity. Development based on environmental insight requires the involvement of all the Indonesians including the Police Force to take care of the sustained capability of environment through environmental management. Development activities is not giving positive impact only but also negative impact This become the constraint to create development based on environmental insight and it can be observed during the times where many cases of environment pollution can not he handled well by the government. The facts indicated that the implementation of law enforcement still not giving satisfied results because of wrong perception in handling environment pollution by law enforce apparatus and community. The difficulties to proof environment pollution resulted by many factors for example weakness of law enforce apparatus professionalism, expensive of financial and social cost that must be carried by the people, and complexity of judicature bureaucracy where sometimes it becomes non juridical constraint for environment pollution victims. Therefore participation of police in this case is really required particularly in giving information, arrangement, prevention, warning, and law action.

To explain how police role in handling living environment pollution cases, research was done with title "The Optimallization of Police Role in handling Living Environment Pollution Cases (a case study on living environment pollution cases handling at East Jakarta Timur Resort Police jurisdiction)". The objective of this research was to know what factors influence police role in handling living environment pollution cases and what factors must be the priority to increase police role in handling living environment pollution cases.

The research hypotheses was increasing of living environment understanding, living environment regulations and partnership with related instances, community and supporting of environment laboratory were very influence to the optimally of police role in handling living environment pollution cases. East Jakarta Resort Police was chosen as the research location with consideration this Resort Police is one of the biggest Resort Police in DKI Jakarta. To achieve the research objective, researcher made a research concept frame that is relationship understanding among influenced variables. There are 92 research variables that divided into 3 groups namely:
1. Variables that related with living environment understanding
2. Variables that related with living environment regulations understanding
3. Variables that related with partnership among respondent, community and related instances.

50 respondents were chosen randomly at all function level of East Jakarta Resort Police. Data collecting conducted by field observation, structured interview with respondents, related instances and community. The obtained data were analyzed descriptively by qualitative and quantitative approaches and hypotheses were tested by factor analysis. Analysis factor or principal component analysis is one of the multivariate analysis methods.

According to data processing output from 92 variables that assumed have relation with research objective, 23 main factors obtained giving significant influence, Research result concluded that generally there are 3 main factors influenced the optimally of police role in handling living environment pollution cases, they are:
1. Living environment understanding aspect
Respondent must understand ecology concepts and able to apply it in his/her duty area, able to identify environmental impacts produced by industrial waste and domestic waste and flood sensitive area.
2. Living environment regulations understanding
Respondent must able to apply the regulations of living environment. number of environment investigator still not enough; little information of living. environment make police often to delegate living environment pollution cases to the competent instance,
3. Partnership aspect among respondent. related instance and community Respondent do not yet make optimal partnership related instance and community particularly to initiative living environment activities.
4. It is needed to build an living environment laboratory at Resort Police level to support polices' role in handling living environment pollution cases to find initial evidences
In this case respondent still waiting the report from community. Respondent must doing preventive action than repressive action.
Based on these results, it was suggested:
1. To make an integrated regular training about living environment among police, lawyer, attorney, NGO and related instances to create one vision about living environment management,
2. To increase the infrastructures at Resort Police level for example build an environment laboratory.
3. Police must more proactive in doing prevention action through giving information, guidance, monitoring, patrol and enforcement.

Abstrak :
Sambaran petir merupakan kejadian alam yang dalam proses pelepasan muatan-muatan listriknya terjadi dalam orde mikro detik dan sangat sulit untuk dikendalikan. Pengaruh sambaran petir terhadap obyek sambaran petir di bumi, bergantung pada sistem perlindungan dan kemampuan dari peralatan proteksi yang digunakan. Sambaran ini menghasilkan arus, tegangan dan gelombang elektromagnetik yang cukup besar. Daya maksimum dari medan elektromagnetik ini dapat mencapai 20.000 Mega watt [1], sedangkan arusnya bervariasi dari 2 sampai 200 kA Pit. Akibat dari arus sambaran petir tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sistem Penangkal Petir yang terpasang pada gedung Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (selanjutnya disebut RSG-GAS) merupakan salah satu sistem pendukung yang mempunyai peranan cukup penting khususnya sebagai sistem perlindungan terhadap sambaran petir. Setelah reaktor beroperasi selama 14 tahun terhitung sejak reaktor diresmikan pada tahun 1987, hingga saat ini masih belum ada yang melakukan evaluasi terhadap distribusi arus akibat sambaran petir pada sistem tersebut, yang sering dilakukan adalah pengukuran tahanan pentanahan pada gedung reaktor dan beberapa gedung penunjang lainnya. Tulisan ini menguraikan suatu analisis perhitungan terhadap distribusi arus sambaran petir pada Sistem Penangkal Petir gedung RSG-GAS. Metoda yang digunakan adalah dengan melakukan simulasi terhadap sambaran petir langsung yang mengenai salah satu bagian finial datar yang terdapat pada bagian atap gedung RSG-GAS. Selain itu pula, simulasi sambaran petir juga dilakukan terhadap bagian-bagian lain dari Sistem Penangkal Petir. Untuk mengetahui distribusi dan arah arus sambaran petir tersebut digunakan Hukum Kirchoff 1. Dengan menggunakan bantuan program komputer Electronic Workbench dan Lab View, dapat diketahui besamya distribusi arus sambaran petir dan tegangan yang terjadi pada bagian kisi-kisi finial dan penyalur arus sambaran petir.

---

Lightning Stroke Current Distribution Analysis for Multi Purpose Reactor GA. Siwabessy Building Lightning Protection SystemLightning stroke is a weather phenomena where the electricity charge release occur in a micro second and very difficult to control it. Lightning stroke effect to the object in the earth depends on the lightning protection and the..capability of the instrumentation protection used. This stroke resulted the big enough current, voltage and electromagnetic waves. The maximum power of this electromagnetic field can reach 20.000 MW t11 and the current variety from 2 - 200 kA tit. The lightning stroke can effect severe. This paper is analyzing the calculation of the lightning stroke current distribution at the RSG-GAS building lightning protection system. The method is using simulation to the direct lightning stroke which strike the finial at the roof of the RSG-GAS building. To know the distribution and lightning stroke current direction used Kirchoff I law. Electronic Workbench and Lab View computer system are used to know the amount of the lightning stroke distribution and the voltage occur at the finial and lightning stroke current distributor.

Abstrak :
Kalimantan Barat mempunyai hutan seluas 14.680.700 hektar, terdiri dari 3.812.740 ha kawasan lindung, dan 10.867.960 ha kawasan budidaya. Pada tahun 2002 jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan telah mencapai 2.163.570 ha dan di luar kawasan hutan 2.978.700 ha. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan karena: (a) penebangan oleh pemegang izin HPH; (b) pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan; (c) kebakaran hutan; dan (d) penebangan Liar. Belakangan ini penebangan liar (illegal logging) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat Sarawak muncul sebagai isu terhangat di bidang kehutanan karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya pada kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga pada aspek legal, sosial, ekonomi, politik, dan bahkan pertahanan keamanan. Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara illegal. Oleh karena itu, rangkaian proses aktivitas illegal logging umumnya terdiri atas: pencurian kayu, penebangan, pengolahan, pengangkutan, perdagangan dan penyelundupan. Permasalahan pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat Sarawak masih terus terjadi dan belum dapat dikendalikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan masih terus berlangsung dan sulit untuk dikendalikan; (2) untuk mengetahui besamya pengaruh faktor-faktor penyebab terhadap aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Tingkat aktivitas illegal logging dipengaruhi oleh tingkat penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi jika aparat penegak hukum mampu meningkatkan tindakan preventif dan represif, kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, serta kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor illegal logging maupun yang tinggal disekitar kawasan hutan dapat ditingkatkan, maka aktivitas illegal logging akan dapat ditekan/dikurangi. Variabel dalam penelitian adalah: aktivitas illegal logging (Y), Penegakan hukum (X1), Kesadaran Hukun (Xz) Kesejahteraan Masyarakat (X3), sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif (survey) dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dilakukan selama enam bulan (Pebruari-Juli 2003) di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan Instansi/lembaga terkait di Propinsi Kalimantan Barat. Penentuan Entikong sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa: (a) Entikong adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan cukup maju dibandingkan kecamatan lainnya; (b) semua rangkaian proses illegal logging mulai dari penebangan sampai pada penyelundupan terjadi di Entikong. Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik sampling aksidenlal yaitu siapa saja di lokasi penelitian yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan diketahui terlibat langsung dalam aktivitas illegal logging, serta dipandang cocok sebagai sumber data. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka jumlah sampel diambil sebanyak 40 prang dengan mempertimbangan persyaratan ukuran sampel untuk analisis, waktu, biaya dan tenaga. Pengumpulan data primer dengan teknik wawancara terstruktur atau menggunakan instrumen penelitian, sebelum dilakukan survey, instrumen diujicoba di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan realibilitas. Data yang diperoleh sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi regresi berganda multikolinieritas, uji heteroskedastisiitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi, selanjutnya data di analisis dengan regresi berganda, dan korelasi parsial, sedangkan koefisien regresi dilakukan uji F dan Uji t. Hasil perhitungan regresi berganda melalui persamaan regresi dengan menggunakan 5P55 (1.0 for windowsdiperoleh: Y = 102.213 - 0.651 (Xi) - 0.444 (X2) - 1.262 (X3) Artinya penambahan atau peningkatan salah satu nilai pada variabei X sebesar 1 unit akan menurunkan aktivitas illegal logging sebesar nilai salah satu variabel X dengan konstanta 102.213. Adapun nilai R2= 0.724. berarti bahwa 72,4 % variabel aktivitas illegal logging secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 27,6 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F menunjukkan sangat signifikan karena nilai F hitung = 31.422 masih jauh lebih besar dari F tabel4.38 pada a a 0.01 Hasil uji t juga menunjukkan sangat signifikan karena nilai t hitung pada Xi = 7.164, Xz = 5.331, X3 = 3.271, semuanya lebih besar dari t label pada 2.704 dengan tingkat signifikan pada a > 0.01. Ini menunjukkan bahwa seluruh koefisien persamaan regresi secara sendiri-sendiri mampu menjelaskan variabel aktivitas Illegal logging. Kesimpulan penelitian adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal lagging sulit diberantas dan cenderung meningkat adalah: a. Masih Iemahnya penegakan hukum, yang disebabkan oleh: (1) terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, (2) terbatasnya sarana dan prasarana penegakan hukum, (3) terdapat oknum aparat yang terlibat dalam praktek kolusi dan korupsi (4) pressure dari oknum atau kelompok masyarakat terhadap aparat penegak hukum, (5) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, (6) terdapat peraturan yang tidak sinkron antara kepentingan pemerintah di setiap tingkatan, (7) terdapat hukum lokal/adat yang kurang selaras dengan hukum positif. b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya sosialisasi peraturan tentang kehutanan, (2) adanya sikap dan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kadang-kadang belum dapat menjadi tauladan bagi masyarakat, (3) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, (4) keterpaksaan melanggar hukum karena dorongan kondisi ekonomi, (5) tidak adanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang dapat membuat masyarakat jera, (6) kejadian sebelum era reformasi yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, kondisi tersebut dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan illegal logging. c. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, (2) terbatasnya lapangan pekerjaan yang lebih layak untuk menopang kehidupan. 2. Besarnya pengaruh penegakan hukum (XI), kesadaran hukum (X2), dan kesejahteraan masyarakat (X3) terhadap aktivitas illegal logging (Y), adalah sebesar nilai R2 yaitu 0.724, yang berarti bahwa 72,4 % faktor penegakan hukum, kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, secara bersama-sama mernpengaruhi aktivitas illegal logging, sedangkan selebihnya sebesar 27,6 % ditentukan oleh faktor lain. Saran yang dikemukakan adalah: (1) perlu penambahan jumlah aparat penegak hukum dari Kepolisian, Bea dan Cukai, Berta lagawana/Polhut untuk ditempatkan pada Pos-pos pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan, (2) Pemerintah Daerah Kalimantan Barat perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi melalui kampanye anti illegal logging, (3) perlu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat perbatasan melalui berbagai pelatihan keterampilan, (4) memberikan peran pengelaiaan hutan yang lebih besar kepada masyarakat lokal/adat, (5) meninjau kernbali berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak sinkron serta berpotensi merusak kelestarian hutan dan menimbulkan illegal logging, (6) Pemerintah Daerah Kalimantan Barest secara bertahap perlu mengupayakan pembangunan jalan di sepanjang garis perbatasan guna mempermudah pengawasan perbatasan dan tindak penyelundupan, (7) untuk mengatasi penyelundupan di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong perlu menugaskan satuan TNI secara bergilir antara 1-3 bulan, (8) melakukan operasi penertiban secara rutin dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum dan instansi terkait di daerah, (9) meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Negeri Sarawak untuk lebih mengintensifkan patroli di garis perbatasan masing-masing. Daftar Kepustakaan: 52 (1981-2003).

---

The Illegal Logging Activity and Control in the Border Area of West Kalimantan - Sarawak (Case study: Entikong Sub District of Sanggau Regency, West Kalimantan Province) The width of natural forest of in West Kalimantan is approximately 14.680.700 ha covers 3.812.740 ha of protected area and 10.867.960 ha of cultivated one. In 2002, the number of critical land within forest area has been 2.163.570 ha, and out of the area has been 2.978.700 ha. The damage is caused by: (a) Tree Cutting by IHPH license holder, (b) Land clearing for agriculture and plantation projects, (c) Forest fire, and (d) Illegal logging. Recently, Illegal Logging in the bordering area of West Kalimantan and Sarawak has been the main issue in forestry sector as it brings impact not only on the damage of forest ecosystem, but also on legal aspect, social, economy, politics, and even security and defense. Illegal logging is an illegal activity done by people to exploit forest resources out of preserved forest management system done by individual or certain group of people systematically either in a network or other ways for personal interest or group interest. Therefore, what people do in line with illegal logging consists of: woods robbing, cutting tree, processing, transporting, trading, and smuggling. The main problem put forward in this research is the activity of illegal logging along the way of bordering area between West Kalimantan and Sarawak is still happening and has not been controlled yet. The purposes of the research are: (1) To identify the causal factors of why illegal logging activity along the way of Bordering Area is still happening and difficult to control. (2) To identify to what extent the causal factors influence the activity of illegal logging along the way of bordering area between West Kalimantan and Sarawak. Hypothesis proposed in this research is: " the level of activity of Illegal togging is influenced by law enforcement, law awareness, and social welfare". By assuming that if Law Officials were capable to increase preventive and repressive actions, public law awareness was able to increase , and standard of living of people who working in illegal logging sector and living nearby the forest area was able to increase, so activity of illegal logging would be able to control or minimize. Variables in this research are : illegal logging activity (Y), Law Enforcement (XI), Law Awareness (X2), Social Welfare (X3). Method used is descriptive (survey) through both quantitative and qualitative approach. The research is undertaken for the period of 6 (six) months (February - July 2003) by taking place in Entikong Sub District of Sanggau Regency and visiting related Department or Institution in West Kalimantan. By doing purposive sampling, Entikong is selected as the location to do research by considering: (a) Entikong is one of Sub Districts that borders directly with Sarawak and more developed than other Sub Districts. (b) Sets of activity illegal logging started from cutting the tree up to smuggling is happening in Entikong. Selection of samples done through accidental sampling method, that is anyone the author meet, who is recognized getting involved directly in the activity of illegal logging and qualified to give data needed. As the number of population is unknown exactly, so the author just pick 40 (forty) people as sample by considering sample size requirement for analyzing process, time, cost, and ability. Primary data is collected through structured interview method or research instrument. Before doing survey, the instrument is examined at the research location to identify the validity and reliability. Before analyzing the data collected, the author 1) lack of socialization of forestry regulations 2) Poor performance of Law Officials 3) Low of people's knowledge and understanding about law 4) Economic pressure 5) No sanction or punishment to those who break the rule 6) Past experience, before reform era,that was less to consider public interest being justification to legal the illegal logging c. Low of social welfare caused by: 1) less commitment from government to develop the bordered area caused the area has no sufficient infrastructure to support economic growth 2) Limited feasible job opportunity to improve people's standard of living 2. The big impact of law enforcement (XI), law awareness (X2), and social welfare (X3) on illegal logging activity (Y) is big as point R2 , that is 0.724. it means that 72,4 % of factors of law enforcement, law awareness, and social welfare altogether influence the illegal logging activity, while the rest (27,6 %) is determined by others. Suggestion to propose is as follows: 1. The government need to increase the number if law officials come from Police department, Custom, Forest Guard I Forest Policy 2. Socialization must be done intensively trough anti illegal logging campaign 3. Job opportunity should be provided through various skill training 4. Local people should be given a bigger role to manage the forest 5. Regional Regulation should be reviewed back 6. Assign Armed Forces take turns for the period 1-- 3 month to guard the Entikong Borderline Post in order to anticipate smuggling 7. The government should cooperate with the local law official and related institutions to do a regular inspection 8. The West Kalimantan Government should develop road along the borderline to ease and facilitate control system in order to anticipate and prevent the smuggling. 9. Enhance international cooperation with Sarawak State Government to do joint patrol at the borderline. Number Reference: 52 (1981-2003)

Abstrak :
Pengelolaan sumber daya alam laut yang selama ini bertumpu pada pemerintah (government based resource management) ternyata tidak efektif karena memang tidak sensitif dengan kondisi realitas lokal, dan membutuhkan biaya yang tinggi. Berbagai peran dengan berbagai pihak tentu akan mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah dan sekaligus akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan usaha-usaha pengelolaan lingkungan (konservasi). Salah satu partner pemerintah yang paling potensial adalah komonitas masyarakat adat. Disamping komunitas ini akan menjaga lingkungan karena adanya ketergantungan atas kepentingan jangka panjang dengan lingkungan lokalnya, mereka juga sudah memiliki sistim pengetahuan, kearifan yang dalam dan Cara pengelolaan sumber daya alam laut secara tradisional. Bagaimanapun sistem pengetahuan lokal tentang laut dalam bentuk pandangan dan sikap penduduk lokal ini sudah matang dan terbukti mampu menyediakan kebutuhan mereka, misalnya pemberlakuan "sake," yang artinya mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan di masyarakat lokal Desa Pare Kabupaten Sangihe Talaud Propinsi Sulawasi Utara. Di masyarakat Maluku dikenal dengan Istilah "Saar. Model yang sama pula ditemukan di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi Kecamatan Demta Kabupaten Jayapura Propinsi Papua. Tesis ini berangkat dari upaya-upaya tersebut diatas, khusus yang dilakukan oleh masyarakat desa Senamai dan desa Endokisi yang langsung bersentuan dan hidup di wilayah pesisir Teluk Tanah Merah. Memilih lokasi ini adalah didorong oleh keunikan sistim pengetahuan lokal yang ada pada mereka sangat abstrak yang sulit bagi orang luar bisa memahaminya. Karena pengetahuan lokal yang satu ini bersifat pandangan dan sikap bisa terwujud kalau melalui wadah lembaga adat yang melaksanakan norma-norma atau aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hampir sebagian dari hasil penelitian ini menunjukan data tentang aturan adat di desa Senamai dan desa Endokisi tidak tertulis. Bicara soal pandangan dan sikap adalah sesuatu yang tidak tertulis, ini menunjukan sebagian dari bentuk pengetahuan local dituangkan dalam bentuk aturan-aturan adat yang ditaati dan dilaksanakan, yang bagi orang luar sulit untuk di mengerti. Apalagi taut adalah sesuatu wilayah yang terbuka, disana tidak di temukan batas-batas yang menurut orang luar desa, siapa saja berhak mencari di wilayah laut sekitarnya. Nyatanya tidak demikian, sebab masyarakat di wilayah ini mempunyai cara Pandang terhadap laut sangat berbeda dengan orang luar. Mereka mengetahui bahwa laut adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga perlu dijaga dan dirawat dari kerusakan. Pemahaman semacam ini soda lama dimiliki yang tertuang dalam Pandangan dan Sikap mereka yang mengalir dalam suatu sistem nilai budaya yang mencermikan pandangan terhadap laut diibaratkan sebagai seorang wanita (ibu) yang memberi makan kepada mereka. Secara langsung mempengaruhi sikap melindungi laut dari kerusakan. Untuk mengulas permasalahan ini dipilih metode Descriptive Research, guna menjelaskan permasalahan terfokus pada obyek yang dikaji dari empat pertanyaan utama masalah, yaitu ; (1) bagaimana wujud gagasan alam pikir masyarakat tentang pengelolaan/pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (2) bagaimana wujud alam pikir masyarakat tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut di Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (3) bagaimana wujud fisik pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut Desa Senamai dan Desa Endokisi,? (4) bagaimana melestarikan pengetahuan lokal tentang pemanfaatan dan pelestarian di masyarakat Desa Senamai dan Desa Endokisi?. Berdasar empat pertanyaan tersebut menghasilkan tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui alam pikir dan perlakuan atau tindakan nyanta pengetahuan lokal menyangkut pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut dan pesisir pada masyarakat ini. Dengan demikian, perlu perhatian semua pihak (stakeholder) mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya dapat dicapai dengan suatu bentuk pendekatan dalam hal tulisan ini atau peraturan, juga program bantuan pemerintah, tetapi perlu ada keterbukaan antara pihak masyarakat lokal dan pemerintah menyadari akan keterbatasan yang perlu saling diisi, berdasar pendekatan pemberdayaan pengetahuan local secara kontiniu tents berpartisipasi melindungi wilayah laut dan pesisir dari kerusakan. Akhir dari pemberdayaan dan partisipasi pengetahuan lokal tidak lain merupakan tujuan dari paradigma baru yang dikembangkan melalui konsep Otonomi Daerah. Ini sangat berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolahan sumber daya yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan lokal, dan harapan hidup di lingkungan pesisir ini tetap terlestari.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini menjadi penting dan mengemuka setelah dunia melihat bahwa proses produksi produk-produk perdagangan ternyata menimbulkan dampak bagi pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Terutama pada konferensi lingkungan hidup di Stockholm, Swedia yang terangkum dalam dokumen The Control of Industrial Pollution and International Trade. Dokumen ini secara langsung mendorong GATT sebagai regime perdagangan untuk meninjau kembali kebijakannya. Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup disisi lain menyebabkan terjadinya distorsi perdagangan berupa hambatan, penolakan dan produk perdagangan yang dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan dijadikan alat untuk melegitimasi penekanan perdagangan satu negara atas negara lain. Dalam kajian ilmu hubungan internasional isu ini merupakan bagian dari isu non-konvensional. Hal ini berhubungan dengan adanya kesadaran bahwa isu ini telah menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia, terutama negara. Negara sebagai aktor hubungan internasional sangat berkepentingan dalam perdagangan internasional. Karena selama ini perdagangan intemasional telah mampu memberikan masukan bagi devisa negara yang turut menyokong pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional selalu berupaya agar produk perdagangannya dapat diterima di pasaran internasional secara luas. Karena selama ini perdagangan inilah yang telah memberikan devisa negara cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan internasional GATT/WTO. Penelitian ini mengambil kurun waktu antara tahun 1992 sampai tahun 1999. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian ini menggunakan konsep Adjustment Strategy dengan model Domestic Offensive Adjustment Strategi sebagai alat analisa Pada strategi ini terjadi perubahan struktur domestik agar lebih kompetitif dalam persaingan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan data sekunder. Berdasarkan analisa dengan konsep tersebut bahwa Indonesia telah melakukan strategi domestic offensive adjustment untuk melindungi produk perdagangannya dari penolakan dan hambatan. Strategi ini merupakan upaya Indonesia dalam menyikapi isu lingkungan hidup dalam perdagangan intemasionalnya. Upaya tersebut antara lain dengan membentuk bad an standarisasi dan sertifikasi nasional, mengadopsi beberapa konvensi lingkungan hidup dari Multilateral Environment Agreements (MEAs), membuat kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bagi produsen dan konsumen serta melakukan kerjasama global. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan Indonesia, bukan berarti tanpa hambatan. Karelia untuk melaksanakan strategi ini diperlukan persiapan baik dalam structural-nya maupun rasional-nya berupa biaya yang harus ditanggung bagi pelaksanaan, proses maupun hasil dari perubahan tersebut.