Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sekitar 32 tahun telah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanail sehingga memungkinkan bangsa Indonesia dapat membangun bidang ekonomi guna peningkatan kesejahteraan, setidaknya selama era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Namun demikian apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru ini disamping adanya pujian juga mengundang sejumlah kritik. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam membangun, khususnya dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan, tidak lepas dari peran pembinaan Orsospol - Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia - yang selama PJP I tampak efektif. Akan tetapi pada akhir PJP I dan memasuki PJP II, pembinaan terhadap Orsospol menunjukkan kecenderungan (trend) menurun, yang ditandai oleh banyaknya aksi unjuk rasa selaku refleksi rasa ketidakpuasan masyarakat. Masalah itulah yang menjadi pokok kajian tesis ini. Tujuan penelitian ialah : (1) Menelusuri faktor-faktor penyebab pembinaan Orsospol yang sangat efektif pada kurun waktu Pelita I s/d IV, tetapi efektifitas itu menurun mulai akhir Pelita V dan seterusnya; (2) Mencoba melakukan konstruksi suatu model alternatif pembinaan Orsospol yang diharapkan dapat mengakomodir tuntutan perkembangan kemajuan serta dinamika masyarakat dan dengan memperhatikan kecenderungan perubahan lingkungan strategis. Analisis masalah menggunakan pendekatan Konsepsi Ketahanan Nasional, dengan desain penelitian deskriptif kualitatif, dimana korelasi antara variabel efektivitas pembinaan Orsospol dan variabel kemajuan pembangunan dibandingkan dengan menggunakan metode SWOT (strength ? weakness - opportunity - threat). Rentang waktu penelitian dibatasi antara sejak lahirnya Orde Baru (1966) sampai Pemilu 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang menjadikan pembinaan terhadap Orsospol yang dilakukan selama PJP I dirasakan efektif adalah : (a) bangsa Indonesia menaruh perhatian besar untuk membasmi komunisme pasca pengkhianatan G30S PKI; (b) berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi; (c) adanya dukungan dunia internasional dalam upaya memberantas kemiskinan dan komunisme; (d) dwifungsi ABRI yang memperhatikan kepentingan rakyat dengan pendekatan keamanan; (e) kepemimpinan nasional yang masih berwibawa dan disegani. (2) Faktor-faktor yang menjadikan kurang efektif adalah : (a) tingkat kemajuan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi; (b) adanya perubahan struktur sosial dan munculnya masyarakat sipil (madani); (c) beberapa ketentuan perundang-undangan dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dinamika masyatakat; (d) pengaruh perkembangan gelombang demokratisasi internasional; (e) ketidakadilan distribusi ekonomi; (f) pelanggaran terhadap norma Pancasila dan UUD 1945. (3) Model pembinaan yang dapat mengakomodir tuntutan masyarakat adalah pembinaan yang tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan kemajuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi pemberdayaan masyarakat sipil dan tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Terlepas dari berbagai kritikan terhadap kebijakan pembinaan orsospol di zaman Orde Baru, namun keberhasilannya dalam membina stabilisasi politik selama lebih 3 dekade telah mencatat rekor waktu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian tentang Orde Baru yang ditulis pada era Orde Reformasi ini sekaligus dapat dipandang sebagai upaya untuk menghimpun berbagai fenomena kehidupan sosial politik pada zamannya, yang mungkin takkan terulang kembali di masa datang, agar tidak tercecer dalam catatan sejarah perjalanan bangsa yang tercinta ini.

---

ABSTRACT The Guidance of Social Political Organization in Indonesia during the New Order within the National Resilience Perspective For the last 32 years the new order government was in power, political stability and security were successfully achieved allowing economic development to grow for the sake of national prosperity, at least during the first long-term development plan (25 years). Although, the new order government received praises for their accomplishments, it also received criticisms. The new order government's success in ensuring political stability and security was also due to the guidance provided by the existing social-political organizations; the United Development Party (PPP), the Functional Group (Golkar) and the Indonesian Democratic Party (PDT). At the long-term development plan appeared effective. However, by the end of the first long-term development plan era, there were signs of a downward trend. This was indicated by the increasing number of protests and demonstrations reflecting the public's dissatisfaction. Therefore, it is this issue that has become the primary study of this thesis. The objectives of this study are: (1) To discover the factors that caused the guidance given by these social-political organizations to be less effective by the end of the 5th five year development plan period; (2) To construct an alternative guidance model that is expected to accommodate all the demands of the people and the dynamics of the society without neglecting the trend of the change of strategic environment. The analysis will use the approach of National Resilience Concepts along with the descriptive quality design. The correlation between the social-political organization's (SPO) guidance effectiveness variable and the development advancement variable are compared with the SWOT (strength-weakness-opportunity-threat) method. The time frame of this study begins at the start of the new order government (1966) up to the general elections of May 1997. The results of this study are: (1) The factors attributed to the effectiveness of the SPO's guidance during the first long-term development plan are: (a) The Indonesian people placed all of their attention on the eradication of communism after the failed coup attempt by the Indonesian Communist Party, PKI; (b) Full concentration on economic development; (c) The existence of international support in an effort to eradicate poverty and communism; (d) The implementation of ABRI's dual function doctrine in hopes to serve the public's interest through the assurance of security approach; (e) Good governance and strong national leadership. (2) The factors contributing to the decline in effectiveness are: (a) The rise in the level of education and the increase of the public's political awareness; (b) The change of social structure and civil society; (c) Regulations and laws that are regarded incompatible with the advancement in social dynamics; (d) Influence of international issue of democratization; (e) Injustices in the distribution of national wealth; (f) Violations against the norms of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution. (3) An alternate guidance model that will accommodate the public's demand is the adaptation and implementation of the Pancasila state ideology and the 1945 Constitution. While developments in society, noting to allow movements that will enable the empowerment of a civil society and assure national unity at the same time. Despite criticisms of the policies undertaken by the SPOs during the new order period, its success in maintaining political stability for approximately three decades, is a record in Indonesia's history. Therefore, this study on the New Order during the present Reform Era is a means to understand the phenomenon of the social-political life during that time. Thus, to ensure that mistakes made in the past do not repeat themselves and to not forget the endeavors made in this nation's journey.

Abstrak :
Terjadinya situasi yang dianggap akan membahayakan integritas wilayah Maluku Utara yang disebabkan konflik horizontal dan konflik politik, maka perlu Keppres nomor 88/2000 tentang keadaan Darurat Sipil di Maluku Utara. Pemberlakuan darurat sipil sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Teori yang digunakan adalah teori konflik, konsensus, pengaruh militer, peran negara dan HAM, hubungan pusat daerah, politik lokal dan primordialisme, serta keadaan darurat. Dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat studi kasus, tekhnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth intewiew), pengamatan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil temuan menunjukan bahwa, akar permasalahan munculnya konflik horizontal di Maluku Utara, disebabkan oleh dua faktor yakni, Faktor penyebab, dan pemicu. Yang terrnasuk dalam faktor penyebab antara lain; adanya represif dan resistensi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, lemahnya kohesi sosial yang mengakibatkan disharmonis masyarakat di Maluku Utara, adanya sentimen agama, dan lemahnya birokrasi pemerintah. Sedangkan Faktor pemicu adalah; adanya ambisi kekuasaan elit lokal, adanya perebutan wilayah dan sumberdaya alam di Kao-Malifut, adanya sentimen etnis dan persaingan kolektif, pengaruh konflik SARA di Ambon, adanya pengungsi, dan beredarnya dokumen Sosol Berdarah. Disamping itu juga terdapat konflik elit politik pusat maupun elit politik local. Karena itu, pemberlakuan Keppres nomor 88/2000, minimal dapat menekan tiga hal pokok; pertama, menghentikan pembunuhan dan pengrusakan secara fisik (termasuk pelanggaran HAM), kedua, menghentikan rusaknya pos-pos ekonomi masyarakat dan ketiga, memacu terciptanya konsensus. Sementara dari sisi politik, realitas dan dampak pemberlakuan darurat sipil juga menimbulkan banyak persoalan, antara lain; munculnya konflik Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dengan Majelis Ulama Indonesia, Media Massa, satgas Polri PDSD dan ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil, konflik dengan anggota DPRD dan Intervensi pada suksesi gubernur, juga dukungan pengamalan dan politik PDSD kepada anggota PPK sehingga dianggap mengintervensi proses politik, pembentukan struktur satgas dan pemanfatan dana darurat sipil yang tidak jelas, dan pemanfatan satgas TM penguasa darurat sipil untuk pemulangan pengungsi, yang terkesan barns dan tidak professional. Kondisi ini menyebabkan terpasungnya nilai-nilai demokrasi dan semakin bertambahnya pelanggaran HAM di Maluku Utara, sekaligus sangat mempengaruhi arah kebijakan politik baik kebijakan politik lokal maupun nasional, hal ini sangat terasa ketika berlangsungnya pemilihan gubernur, ekses dari kebijakan itu adalah gagalnya pelantikan Abdul Gafur dan terpilihnya Thaib Armain sebagai gubernur definitive pertama. Ekses lain adalah dipecatnya beberapa anggota DPRD dari fraksi masingmasing, karena dianggap membangkang dari keputusan partai dan di duga mendukung kebijakan Penguasa Darurat Sipil. Daftar Pustaka : 77 buku dan artikel, 5 buah tesis, 5 jurnal, 11 media massa, 16 buah website, 4 buah Keppres, 16 nara sumber dan 8 peserta FGD; 84 halaman lampiran.

---

Local Political Dynamics and Civil Emergency Implementation in North Maluku of 1999-2003Emerging situation considered to harm integrity of North Maluku caused by horizontal conflicts and political conflicts, then it required Presidential Decree number 88/2000 concerning Civil Emergency in North Maluku. The implementation of this civil emergency highly affected the local political dynamics. Used theories are conflicts, consensus, military influence, the role of the state and human rights theories. And used approach is qualitative one a study case in nature, data collection techniques in form are in-depth interview,, observation, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD). Finding results indicate that the core problem of emerging horizontal conflicts in North Maluku caused by two factors namely causal factor, and trigger factor. Including causal factor among them; there were repressive and resistant against New Order government policies, lower education and economy of people, weak social cohesion resulted in people's disharmony in North Maluku, there were religious sentiments, weak government bureaucracy. While the trigger factors are; power ambitions of local elite, area and human resources acquisition in Kao-Malifut, ethnical sentiment and collective competition, the influence of tribal, religious, racial and inter-group conflicts (SARA) in Ambon, refugees, emulation of bloody Sosol document. In addition, there were elite political conflicts of central and local government. Therefore the implementation of Presidential Decree Number 88/2000, minimum can stress three main points: first, stopped the killings and damages physically (including human rights violation), second, stopped the destroy of economic posts of the community and the third, encouraging the consensus. While from the political aspect, reality and impact of civil emergency implementation also raised many problems, among them; arising conflict of Governor as the Local Civil Emergency Administrator (PDSD) with Indonesian Ulemas Council, Mass Media, duty enforcer, Police, PDSD to PPK so they were considered to intervene policial process, duty enforcers establishment and unclear civil emergency fund allocation, and deployment of Indonesian Army of civil emergency administrator to return the refugees impressed as inefficient and unprofessional. These conditions put democracy values in the stock and increasing human rights violation in North Maluku, at the same time highly influenced political policies direction both local political and national policies, it was felt when governor election took place, excess from these policies was the failed inauguration of Abdul Gafur and the relection of Thaib Armain as the first definitive governor. Other excess was the dismissal of some Regional Representative members as they were considered to reject the parties decisions and allegedly supported policies of Civil Emergency Administrator. Bibliography : 77 books and articles, 5 thesis, 5 journals, 11 mass media, 15 websites; 4 Presidential Decree, 16 speakers and 8 FGDs; 84 appendix.

Abstrak :
Kelompok Pemilih muda merupakan kelompok yang terus mengalami kenaikan jumlah sejak Indonesia memasuki masa reformasi. Kondisi ini membuat kelompok pemilih muda menjadi kelompok yang strategis dalam pemilihan umum, sehingga menarik untuk dilihat hubungan antara wakil dan konstituen pemilih muda. Studi ini meneliti mengenai strategi politik Mohammad Saleh sebagai anggota legislatif DPR RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu 2019–2024 dalam mengelola konstituen pemilih muda. Sebagai wakil yang bukan berasal dari kelompok umur pemuda, peneliti ingin melihat bagaimana strategi politik yang Mohammad Saleh lakukan untuk memaksimalkan alokasi dana untuk kegiatan yang menyasar kegiatan konstituen pemilih muda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Politik Pork barrel Susan Stokes (2013) dan Konsep Gaya Presentasi Wakil Richard Fenno (2003) untuk menjelaskan strategi politik Mohammad Saleh dalam mengelola konstituen pemilih muda. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder observasi lapangan, artikel berita, dan dokumen resmi kenegaraan. Riset ini menemukan bahwa kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh Mohammad Saleh untuk mengelola hubungan wakil dan konstituen dapat terjadi karena penempatan Mohammad Saleh pada Komisi VIII yang memiliki mitra kementerian dengan program-program yang menargetkan konstituen kelompok pemuda. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi gaya presentasi wakil di daerah pemilihan dengan cara presentasi melayani distrik dan berorientasi pada isu pemuda. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi masalah yang muncul saat Mohammad Saleh mengelola hubungan wakil dengan konstituen pemilih muda yaitu tidak dapat berfokus pada semua kelompok pemilih muda di Provinsi Bengkulu, hambatan untuk melakukan pendidikan politik oleh wakil, dan tidak ada jaminan loyalitas dari kelompok pemilih muda kepada Mohammad Saleh. ......The group of young voters has continued to experience an increase in numbers since Indonesia entered the reform period. This condition makes young voters a strategic group in general elections, so seeing the relationship between representatives and young voters' constituencies is interesting. This study examines the political strategy of Mohammad Saleh as a member of the DPR RI legislature for the electoral district of Bengkulu Province 2019–2024 in managing young voter constituencies. As a representative not from the youth age group, the researcher wants to see how the political strategy Mohammad Saleh is implementing is to maximize the allocation of funds for activities targeting the activities of young voter constituents. In this study, researchers used Susan Stokes' Pork barrel Political Theory (2013) and Richard Fenno's Representative Presentation Style Concept (2003) to explain Mohammad Saleh's political strategy for managing young voter constituencies. Researchers used qualitative research methods with primary data collection techniques through in-depth interviews and secondary data collection from field observations, news articles, and official state documents. This research found that the youth activities carried out by Mohammad Saleh to manage representative and constituent relations could occur due to the placement of Mohammad Saleh on Commission VIII, which has a ministry partner with programs targeting youth group constituencies. This ultimately influenced the representative's presentation style in the constituency by serving to district and oriented toward youth issues. In addition, the researcher also identified problems that arose when Mohammad Saleh managed representative relations with young voter constituents, namely not being able to focus on all groups of young voters in Bengkulu Province, obstacles to carrying out political education by representatives, and there was no guarantee of loyalty from young voter groups to Mohamad Saleh.

Abstrak :
Otonomi daerah pada dasarnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya, atas prakarsa sendiri dengan berdasarkan kepada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Artinya kepada daerah otonom diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerahnya atas upaya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dapat terciptanya daerah-daerah yang mandiri, daerah yang mampu memberdayakan potensi-potensi yang dimilikinnya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini menarik karena kontradiksi atas kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999, terjadi manakala Megawati tidak terpilih sebagai Presiden RI. Pada tahun 2001, PDI Perjuangan menghantar Megawati sebagai Presiden Rl periode 2001-2004. Hal itu terjadi setelah meIalui serangkaian proses di lingkungan Iegislatif Pada tahun 2004, PDI Perjuangan menjadikan Megawati sebagai calon Presiden mclalui Pemilihan Presiden Iangsung, Semua itu tidak Iepas dari Strategi dan taktik memenangkan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang di jalankan.

Penelitian ini difokuskan pada histori politik PDI Perjuangan, kemudian pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Permasalahan yang diajukan mengenai Strategi dan taktik PDI Perjuangan dalam menghantar dan mendukung Megawati sebagai Presiden RI. Untuk menjawab permasalahan tersebut. digunakan teori system pemilu dengan tujuan membandingkan system PemiIu 1999 dan 2004. Kemudian diikuti dengan teori partai politik guna melihat tipologi partai PDI perjuangan. Dan terakhir adalah konsep strategi dan taktik. Maurince Duverger mengatakan, rencana perjuangan ini merupakan strategi; unsur-unsur yang berbeda di dalamnya -tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taklik. Aplikasi teori digunakan adalah analisis SWOT.

Dengan menggunakan pendekatan kuaIitatif dengan kasus. melalui studi dokumentasi dan pustaka, sekaIigus juga wawancara dengan beberapa informan. Dari analisis ditemukan bahwa: tipe system Pemilu 1999 adalah pemilihan presiden tidak Iangsung sedangkan Pemilu 2004, menggunakan pemilihan presiden langsung. Faktor kegagalan strategi dan taktik PDI perjuangan dalam memenangkan pemilihan presiden adalah (1) Arogansi PDI Perjuangan ketika menjadi partai penguasa. (2) Akumulasi konflik kepentingan elit PDI Perjuangan. (3) Kurang terbukanya sistem partai terhadap sesuatu yang baru. (4) Strategi yang digunakan masih berkisar pada tingkat kepercayaan pada pemilih tradisional dan meninggalkan strategi pemenangan yang lebih modern. (5) Tidak adanya fungsi Public Relations.

Abstrak :
Penulisan ini mengangkat permasalahan tentang Perumnas Depok Baru dari awal pembangunannya sampai rumah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat. Diantaranva : mengapa Depok yang dipilih untuk pembangunan perumnas ini, dan juga proses pembangunannya serta setelah jadi bagaimana rumah tersebut sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, begitu juga syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan rumah tersebut. Dan bagaimana respon masyarakat terhadap perumnas itu sendiri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencoba memahami proses pembangunan perumnas Depok Baru yang merupakan proyek percontohan dari perumnas-perumnas lainnya. Dan setidaknya bisa menambah pengetahuan tentang salah satu proses pembangunan kawasan pemukiman di Indonesia khususnya Depok sebagai penyangga Jakarta. Perumnas Depok pada awalnya hanya merupakan salah satu proyek pernerintah untuk mengatasi tingginya tingkat urbanisasi di Jakarta yang berdampak Pemda Jakarta tidak dapat menyediakan perumahan yang layak bagi para warganya. Untuk itu dikembangkanlah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi termasuk Depok didalamnya. Dengan pembangunan Perumnas tersebut orang_-orang berminat untuk tinggal di Depok, karena Depok hanya difungsikan sebagai wilayah hunian bagi warga Jakarta karena pada kenyataannya mereka tetap mencari nafkah di Jakarta.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Peranan dan gejolak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa kepemimpinan Ketua Umum Naro (1978-1989). Selama masa kepimimpinan Naro di PPP merupakan masa yang penuh dengan gejolak internal. PPP pada masa awal Orde Baru merupakan suatu Partai Politik yang merepresentasikan umat Islam. karena PPP merupakan Partai politik hasil fusi empat partai Islam yang ada sebelumnya, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Melalui fusi partai Islam menjadi PPP, pemerintah Orde Baru mengharapkan dapat mengontrol kekuataan Islam, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik nasional. Maka, PPP selama masa kepemimpinan Naro cenderung akomodatif terhadap kepentingan pemerintah Orde Baru.

---

This thesis examine the role of Partai Persatuan Pembangunan and the distortion at the leadership of the head leader in 1978-1989. The leadership of Naro in Partai Persatuan Pembangunan was the era with full of internal distortion. Partai Persatuan Pembangunan at the Beginning of Orde Baru Era is the political party that`s presented moslems. Partai Persatuan Pembangunan is the outcome of four Islamic political parties fusion. The four of Islamic political parties were NU, Parmusi, PSII and Perti. Trough the Islamic political party fusion and become Partai Persatuan Pembangunan, the government in Orde Baru Era hoped to control islam power, that aim to managed national political stability. Therefore, Partai Persatuan Pembangunan in Naro leadership tend to be more accommodative with Orde Baru government interest.