Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5228 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simanjuntak, Bonar Partungkoan
Abstrak :
Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT. ......Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Claudy
Abstrak :
Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini. ...... Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45470
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifki Abdurrahman Noer
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai desain kebijakan pada kebijakan transportasi publik terintegrasi pada Jak Lingko di DKI Jakarta dengan studi menggunakan Birkland’s Policy Design. Dimensi yang digunakan dalam analisis dibuat berdasarkan elemen elemen desain kebijakan Birkland, yaitu goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan studi literatur dan studi lapangan, yaitu wawancara mendalam. Hasilnya kebijakan integrasi transportasi publik ini sudah sesaui jika dilihat dalam desain kebijakan namun, memiliki desain kebijakan yang lemah. Terdapat masalah dalam beberapa elemen desain kebijakan yaitu goals of the policy bahwa tujuan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 masih terlalu umum. Berikutnya, jika melihat causal model belum terdapatnya teori kausalitas dalam kebijakan. Pada elemen tools dan implementation of the policy karena tidak sesuai dengan strategi awal pengimplementasian kebijakan dalam bentuk Jak Lingko dan belum adanya rencana induk transportasi. Dengan demikian, Jak Lingko belum dapat mencapai target dan tujuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu kemacetan. ......This study discusses policy design on integrated public transportation policy at Jak Lingko in DKI Jakarta with a study using Birkland's Policy Design. The dimensions used in the analysis are based on Birkland policy design elements, namely goals of the policy, causal theory, tools of the policy, target of the policy, implementation of the policy. This study used a post-positivism approach with descriptive research and data collection techniques using literature studies and field studies, namely in-depth interviews. The result is that this public transportation integration policy is appropriate when viewed in policy design, however, it has a weak policy design. There are problems in several elements of the policy design, namely the goals of the policy that the policy objectives in Regional Regulation No.1 of 2012 are still too general. Next, if you look at the causal model, there is no clear causality theory in this policy. The elements of tools and implementation of the policy are not in accordance with the initial strategy for implementing the policy in the form of Jak Lingko and there is no transportation master plan. Thus, Jak Lingko has not been able to achieve the targets and policy objectives in dealing with transportation problems in DKI Jakarta, namely congestion.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Marsinta Arsani
Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia in general is an archipelagic country, but only eight provinces specifically have island characteristics, this is indicated by the comparison of land and sea area and the presence of islands. The big difference in the characteristics between the island province with the provincial non archipelago cause differences in the solution to any problems encountered. One of the problems faced by island provinces is the slow distribution of goods which results in the difficulty of production competitiveness, the decline in the quality of goods consumed by the people and the price disparity felt by the people in the islands. The existence of sea tolls has not been utilized optimally especially by island provinces in the eastern region of Indonesia. This study aims to outline solutions to overcome problems related to goods distribution and accelerate economic equality in island provinces, especially those located in eastern Indonesia. The method used in this study is a description and analysis of exploration. Some of the solutions outlined are the utilization of the sea tolls and cooperation with pioneering shipping to build special supply chains, map the potential of the region, and develop potential centers. In addition to the sea toll, Bulog's role as an institution that can support distribution and warehousing is also sharpened. As a supporter of transactions and distribution, the role of PT Pos Indonesia and cooperatives was also considered. Both institutions can act as financial intermediary services related to joint accounts, savings and loans, and guaranteed transactions. this is done so that the potential of all levels of society can be maximized. furthermore, the role of the regional government as a policy regulator also has a role in the use of infrastructure sharing.
Jakarta: Badan Perencanaan PembangunaN Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy Supriady Bratakusumah
Abstrak :
The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system.
Jakarta: Badan Perencanaan PembangunaN Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Setyo Hari Priyono
Abstrak :
ABSTRACT
This study examines the existence of local budget utilization behaviour by incumbents who have politically interested policies, since they have motive to attract prospective voters. this study focuses on 254 provincial and districts/cities in Indonesia which held simultaneous regional head election in 2015. it analyses targeted expenditures that have highly visible to please voters, and allegedly affect vote-share results, such as budget deficits, total spending, investment spending, discretionary funds include its sub components: grants, social aids, and financial aids. according to the results obtained, there is no indication of politically driven fiscal policy by incumbent candidates in almost all spending categories. However, there is a positive and significant relationship between the regions that have incumbents and grant expenditure subcategory behaviour. This finding indicates that this category expenditure is still popular among incumbents to stimulate citizens and gain sufficient vote-share later on.
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Proses dan formulasi (perumusan) kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Ada empat hal penting yang menjadi daya tarik....
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Defining what the global commons consisis of may not be an easy task, but the future of humanity depends on its conservation and sustainable care. Humanity is inextricably linked with the global commons, and what wedo to it would have far reaching consequences on us and our pasterity. This articleseeks to promote research in to how policing could be employed and redesigned to enable us global citizens to protect, conserve and steward our global commons, starting with a discussion of how and why past and present developments in police and police reform are unable to effectively perform these tasks. It proceeds with presenting
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mawaddah
Abstrak :
ABSTRAK
One important indicator in the achievement of the MDGs to improve health of maternal and child (KIA) that is contained in the fourth and fifth goals. indonesia's commitment to achieve the MDGs in 2015 through efforts to reduce MMR from 359 to 102 per 100.000 live births and IMR from 32 to 23 per 1.000 live births is still far from the target of achieving the MDGs, as well as in Mandailing Natal.

The research used qualitative method. the informants were all personnel that were involved in the planning and budgeting process of KIA program. they consisted of informants in this study are all elements analyzed qualitatively with Spradley analysis technique.

The result of the research showed that the planning and budgeting process of KIA program in the Health Office of Mandailing Natal District did not use fully implement the planning and performance-based budgeting. situation analysis, problem formulation , and goal setting program uses methods that can not accommodate the needs of the real, still planning and budgeting processes are still using incremental.

That could be all applying the planning and budgeting for performance's based, advocacy and socialization intense to local governments to increase APBD budget allocated by the Healt Office of Mandailing Natal District, need for education and technical training program development KIA well as the need for active role midwife program coordinator KIA, and managerial need to increase leadership on all health fronts.
2018: Universitas HKBP Nommensen, 2018
VISI 26:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Syariful jamil
Abstrak :
ABSTRAK
Garam merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volume permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari tahun 2004-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor, Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Produksi garam domestik dan harga garam impor memiliki hubungan yang negatif dengan volume impor, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang positif. Temuan lain adalah kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif diterapkan pada saat studi ini dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi garam domestik.
Jakarta: Sekretariat badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, RI, 2017
332 BILPDG 11:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>