Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Online marketplace merupakan sebuah format e-commerce yang cukup populer di Indonesia dan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan online store pada umumnya. Karakteristik jual-beli dapat dipahami melalui pendekatan relational exchange menggunakan variabel transaction cost. Transactional cost merupakan salah satu komponen penting kegiatan pertukaran baik online maupun offline dan sudah cukup sering di diskusikan dalam berbagai penelitian ilmiah terkait dampaknya terhadap perilaku konsumen. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari information searching cost, moral hazard cost, dan specific asset investment yang merupakan komponen dari transactional cost terhadap perceived value dan repurchase intention dari konsumen online marketplace Forum Jual Beli Kaskus. Sampel penelitian yang digunakan adalah pengguna FJB Kaskus di kota-kota besar di Jawa, dan data yang didapat diolah dengan menggunakan metode structural equation modelling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa information searching cost dan moral hazard cost berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perceived value yang dirasakan konsumen dalam proses jual-beli, sedangkan specific asset investment tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceived value konsumen. Selanjutnya dalam kaitannya terhadap intensi pembelian ulang, hasil penelitian menunjukan bahwa information searching cost dan specific asset investment memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong repurchase intention konsumen.

---

ABSTRACT
Online marketplace is a fairly popular e-commerce format in Indonesia which has different characteristic compared to the common online stores. Transaction characteristics can be well-explained by relational exhchange approach, using transaction cost variables. Transaction cost is one of the most important component for both online and offline exchange activity and frequently discussed on scientific research related to consumer behavior. This study will analyze the impact of information searching cost, moral hazard cost, and specific asset investment which are the components of transaction cost to perceived value and repurchase intention of consumer of popular online marketplace; FJB Kaskus. Data on this study collected from FJB Kaskus user which live in Java Island’ biggest cities. The data analyzed using two-step approach structural equation modelling. The results indicates that information searching cost and moral hazard cost significantly influence to the consumer perceived value, while specific asset investment has no significant influence to the perceived value. Related to consumer repurchase intention, the result indicates information searching cost and specific asset investment has significant influence on consumer repurchase intention. However, moral hazard cost has no impact on consumer repurchase intention.

Abstrak :
Online marketplace menerapkan berbagai bentuk promosi penjualan untuk menarik pembeli di mana salah satunya adalah flash sale. Flash sale merupakan penjualan produk dengan harga lebih murah dalam jumlah dan waktu terbatas. Pembelian impulsif merupakan perilaku pembelian online yang dapat terjadi di mana pembelian dilakukan secara tiba-tiba serta tanpa perencanaan sebelumnya. Flash sale dapat menjadi peluang bagi online marketplace untuk merangsang dilakukannya pembelian impulsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pembelian impulsif pada flash sale. Teori Stimulus-Organism-Response (SOR), Competitive Arousal Model, Pleasure-Arousal-Dominance (PAD) serta konsep scarcity digunakan untuk merepresentasikan hubungan faktor-faktor pada flash sale terhadap pembelian impulsif. Penelitian dilakukan dengan 1.093 responden dan analisis menggunakan metode PLS-SEM. Wawancara juga dilakukan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil menunjukkan bahwa pembelian impulsif dipengaruhi rangsangan untuk membeli dan perasaan senang. Waktu dan jumlah terbatas memengaruhi rangsangan untuk membeli. Informasi, perasaan terhibur, dan keuntungan ekonomis memengaruhi rangsangan untuk membeli dan perasaan senang. Rangsangan untuk membeli berpengaruh terhadap perasaan senang. Sikap terhadap flash sale dipengaruhi oleh informasi, ketertarikan pada tampilan visual, perasaan terhibur, dan keuntungan ekonomis. Pihak online marketplace dapat memerhatikan keuntungan ekonomis dan pengalaman berbelanja yang menghibur untuk meningkatkan peluang pembelian impulsif pada flash sale. ......Online marketplaces use various sales promotions to attract buyers, one of the promotions is flash sale. Flash sale offers products at lower prices in limited quantity and limited time. Impulse buying is an online buying behavior that can occur which purchases are made suddenly and without prior planning. Flash sale can be an opportunity for online marketplaces to stimulate impulse buying. This study aims to examine factors that influence impulse buying on flash sale. Stimulus-Organism-Response (SOR) theory, Competitive Arousal Model theory, Pleasure-Arousal-Model (PAD) theory and scarcity concept are used to represent the relationship of flash sale factors toward impulse buying. This study was conducted with 1.093 respondents and PLS-SEM is used for analysis. Interviews were also conducted to support the result. Results show impulse buying is influenced by arousal and pleasure. Limited quantity scarcity and limited time scarcity affect arousal. Information, entertainment, and economic benefits affect arousal and pleasure. Arousal affects pleasure and attitude towards flash sale influenced by information, visuality, entertainment, and economic benefits. Online marketplace can give more attention to economic benefits and entertaining shopping experience to increase the chance of impulse buying occurs.

Abstrak :
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Terdapat salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam masyarakat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang diterima menjadi pajak masukan yang kemudian dikreditkan dengan pajak keluaran untuk suatu masa yang sama. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut dalam transaksi online marketplace. oleh karena itu, setiap pengusaha dalam transaksi online marketplace yang telah memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sesuai dengan batasan minimal yang ditetapkan undang-undang wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Selama Pengusaha tersebut masih belum memenuhi batasan minimal untuk dikukuhkan sebagai PKP maka ia disebut sebagai pengusaha kecil. Untuk membuktikan bahwa PKP telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak dan diberikan kepada pembeli. dalam pembuatan faktur pajak, PKP wajib untuk mengikuti tata cara dan bentuk faktur pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, masih banyak PKP yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan undang- undang. Apabila dilihat dari faktur penjualan yang diberikan oleh situs online marketplace, faktur tersebut masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam pihak yang memberikan faktur pajak dan bentuk faktur penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Tax is a compulsory contribution to the state by a person or body collected under the Act and used to carry out state activities to achieve state goals. There is one type of tax imposed on consumption in society, namely Value Added Tax. Value Added Tax is imposed on the delivery of taxable goods and/or taxable services carried out by Taxable Entrepreneurs. in Value Added Tax the tax received becomes input tax which is then credited with the output tax for the same period. Value Added Tax can be collected in online marketplace transactions. Therefore, every entrepreneur in an online marketplace transaction that has gross circulation and/or gross receipts in accordance with the minimum limit stipulated by the law must establish itself as a PKP. As long as the Entrepreneur still does not meet the minimum limit to be confirmed as PKP, he is referred to as a small businessman. To prove that the PKP has collected Value Added Tax, PKP is required to make a Tax Invoice and is given to the buyer. in making tax invoices, PKP is obliged to follow the procedures and forms of tax invoices regulated in legislation. But in practice, there are still many PKPs that have not carried out their obligations to make tax invoices in accordance with the provisions of the law. When viewed from the sales invoice provided by the online marketplace site, the invoice still does not meet the statutory provisions. This can be seen in those who provide tax invoices and sales invoices that are not in accordance with the provisions of the Regulation.

Abstrak :
Meski telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun transaksi di Online Marketplace dapat meningkatkan ambiguitas, terutama dalam hal pertanggungjawaban produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan penjual dan perusahaan Pasar Online sebagai dua entitas yang berbeda, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen mengenai pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas mengenai kewajiban produk dan batasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dan luar negeri. Penelitian ini juga akan melihat kebijakan internal dari Online Marketplace. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penjual bertanggung jawab atas produk yang dijual, sedangkan operator sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem. Namun masih ada perusahaan Online Marketplace yang mengabaikan hal tersebut sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat.
Although it has provided convenience for the public, transactions in the Online Marketplace can increase ambiguity, especially in terms of product accountability. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not separate sellers and Online Market companies as two different entities, so that it does not provide legal certainty for consumers regarding which parties can be held accountable. Through juridical-normative research, this paper discusses product liability and limits on the responsibilities of electronic system operators in Indonesia and abroad. This research will also look at the internal policies of the Online Marketplace. It can be concluded that overall the seller is responsible for the products sold, while the electronic system operator is responsible for the system. However, there are still Online Marketplace companies that ignore this, so stricter supervision is needed.