Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem mata pencarian hidup peisan Melayu Jambi yang tinggal di pinggiran sungai Batanghari khususnya di desa Senaning terdiri dari berbagai unit usaha seperti, pertanian sawah, pertanian kebon, perikanan darat dan perdagangan serta ekonomi rumah tangga. Masing-masing sistem mata pencarian hidup ini memiliki mekanisme tersendiri dalam pengelolaannya, namun sebagai peisan yang hidup dalam satu desa terdapat beberapa kesamaan yang dimiliki mereka terutama pada sikap mental, yaitu sikap mental peisan. Sikap mental ini tidak hanya berorientasi subsistensi dan moral, tetapi mereka juga melakukan aktifitas perekonomian yang berprespektif untung-rugi atau rasional.Dengan menggunakan pendekatan kultural dalam kerangka pendekatan kualitatif, maka penelitian terhadap sistem mata pencarian hidup peisan Melayu Jambi dengan mengamati aktifitas mereka dan juga peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan untuk mengetahui fenomena khas tersebut dalam rangka melihat nilai-nilai kultural yang ada. Dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam terlihat dengan jelas bahwa di desa Senaning sangat kuat memegang tradisi pelarian atau tolong menolong, kuatnya ikatan kekeluargaan dan prinsip shared poverty `berbagi kemiskinan". Prinsip ini menjadi pedoman dalam siklus kehidupan mereka, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam aktifitas yang sifatnya sosial, seperti kenduri acara agama dan upacara-upacara lainnya.Sistem mata pencarian hidup juga menggambarkan bahwa pertanian sawah dan kebon tidak hanya melahirkan budaya pelarian namun semakin memantapkan mentalitas subsistensi yaitu budaya ragan yang cenderung hanya pada pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara itu budaya berguyur atau santai dan nrimo takdir merupakan implikasi dari sistem mata pencarian hidup pertanian kebon dan usaha perikanan tradisional, hal ini merupakan satu sisi dari dua mata uang nilai-nilai kultural yang terdapat pada mereka. Pada sisi lain peisan Melayu Jambi melalui sistem mata pencarian hidupnya juga memiliki sikap mental yang berorientasi komersil dan pasar. Orientasi ini terlihat jelas dalam sistem mata pencarian hidup perikanan darat yaitu keramba dan unit usaha perdagangan. Kalkulasi yang rasional terlihat ketika peisan menanamkan modal, mengelola, memanen dan menjual ikan kerambanya. Dalam bidang perdagangan peisan melakukan hubungan dengan pasar-pasar besar dan perhitungan yang matang dalam perdagangannya khususnya perdagangan ikan keramba. Selain itu dari sistem mata pencarian hidup peisan Melayu Jambi juga melahirkan budaya celengan atau investasi. Budaya ini terlihat dalam unit usaha pertanian kebon, walaupun mereka bersifat santai, namun tersirat mereka mempersiapkan modal dihari depan, begitu juga dalam rumah tangga peisan sudah muncul kesadaran untuk menginvestasikan hasil-hasil usaha mereka dengan membeli kebon, sawah, dan ternak dan termasuk juga menyekolahkan anaknya sebagai modal hari depan. Dari rumah tangga semakin terlihat jelas bahwa masing-masing mata pencarian hidup tersebut saling menopang antara satu dan lainnya.Dengan demikian jelaslah bahwa mentalitas peisan masih memegang teguh nilai-nilai subsistensi, tagan hidup, lamban (berguyur), Pelarian (tolong menolong), Familisme (kekeluargaan). Namun demikian Peisan sudah ada yang mengarah pada mentalitas komersil dan pasar sekalipun prosesnya berjalan secara lamban, memakan waktu yang cukup lama."

"Tulisan ini memusatkan perhatian pada perubahan mata pencaharian penduduk Bumi Agung di kawasan objek wisata Way Belerang. Hal ini dilihat dari strategi-strategi yang diciptakan dan dikembangkan oleh warga masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata. Mata pencaharian hidup masyarakat Bumi Agung sejak masuknya pembangunan pariwisata memperlihatkan perubahan dominan, dimana beralihnya masyarakat dari yang semua berkebun menjadi pedagang dan wiraswasta ( Data statistik Kelurahan Bumi Agung, 2004). Pembangunan pariwisata yang dimaksud di sini adalah pembangunan pariwisata di kawasan objek wisata Way Belerang yang berada di kelurahan Bumi Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pariwisata dalam hal ini merupakan salah satu unsur pembangunan. Masuknya suatu unsur baru ke dalam masyarakat, akan membawa keadaan tidak seimbang dalam masyarakat tersebut, dalam keadaan ini Para warga masyarakat akan melakukan koreksi dengan cara memodifikasi pola-pola tradisional, atau pola yang baru diterima atau memodifikasi kedua-duanya. Penyesuaian unsur baru dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung harmonis, adaptif dan pergeseran-pergeseran bahkan konflik (Bee, 1973). Pembangunan pariwisata merupakan sektor penting yang terus dikembangkan pemerintah dan menjadi sektor andalan dalam menunjang pembangunan. Terbukanya objek wisata di kelurahan Bumi Agung, telah membuka pintu bagi terbukanya akses daerah ini dengan dunia luar, antara lain dengan akses pariwisata, yakni dengan kunjungan pendatang atau pengunjung wisata yang semakin bertambah jumlahnya. Disamping itu juga dengan terbukanya jalan lintas sumatera, dan berkembangnya berbagai sarana transportasi, membuat hubungan mereka dengan dunia luar semakin intensif.Penelitian ini dipengaruhi oleh pendekatan prosessual. Manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, kreatif dan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Pendekatan ini tidak melihat perubahan secara linear melainkan melihat apa yang berubah dan yang tidak berubah, serta mekanisme dan proses yang berlangsung hingga ada hal yang berubah, ada yang tidak. Untuk melihat proses adalah pada peristiwaperistiwa yang saling berkaitan satu sama lain secara berkesinambungan (Moore dalam Winarto, 1999). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ( Denzin& Lincoln, 2000). T'eknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, informan terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait dengan masalah penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah perubahan total, ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi adalah bervariasi. Ini diperlihatkan bahwa masyarakat tidak meninggalkan sepenuhnya pekerjaan lama mereka yakni berkebun, dan menyebutnya sebagai tabungan lama, disamping mereka tetap mengembangkan jenis pekerjaan baru lainnya di kawasan wisata, ini dilihat sebagai sebuah strategi atas pilihan-pilihan yang diambil. Perubahan yang bervariasi ditunjukkan juga oleh adanya kelompok masyarakat cepat menanggapi perubahan, yang lambat dan bahkan ada yang menolak perubahan itu sendiri, meski penelitian ini tidak menfokuskan kepada penolakan terhadap perubahan tersebut, namun tidak menafikan bahwa hal itu terjadi. Kelompok masyarakat yang cepat menanggapi perubahan adalah masyarakat yang hubungannya dengan dunia luar cukup intensif dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Kelompok masyarakat yang lambat menanggapi perubahan adalah kelompok masyarakat yang perlu belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Masyarakat yang menolak adanya perubahan adalah generasi tua, yang menolak pembangunan pariwisata yang berakibat negatif bagi kelangsungan kehidupan keagamaan dan adat setempat.Ditunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi pengetahuan baru dan mengkreasikannya dengan pengetahuan lokal mereka. Ini dilihat dari bagaimana mereka ietap mempertahankan pekerjaan mereka sebagai pekebun dan sementara itu mengembangkan mata pencaharian baru. Proses ini terjadi dengan cara dimana masyarakat menginterpretasi, memodifikasi, melakukan pengamatan, memperbandingkan dan belajar dari pengalaman."

"Poverty is one obstacle for economic development. therefore, poverty alleviation is one crucial aspect to be considered to enhance development. Unfortunately, there is a phenomenon that poverty is transmitted from the older to the younger generation. That is way a child from poor family tends to be poor when he/she grows up. To break up this vicious cycle, itis important to understand the patterns of intergenerational transmission of poverty."

"

Penelitian ini membahas bagaimana pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah, yaitu pelaksanaan sistem perbudakan seksual pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berbagai negara di Asia Tenggara, Cina, dan Korea Selatan yang terlibat dalam peristiwa tersebut memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada penanganan kompensasi dana pampasan perang dari pihak Jepang melalui organisasi Asian Women’s Fund di Indonesia. Selama penyelesaiannya, LBH Yogya selaku penasehat hukum Jugun Ianfu Indonesia berusaha memperjuangkan keadilan yang pada awalnya tidak diberikan oleh Pemerintah Jepang. Keberadaan Jugun Ianfu Indonesia baru diakui saat perundingan di Tokyo pada tahun 1996, setelah itu mendapat kompensasi dana mulai dari tahun 1997. Dana tersebut oleh Kementerian Sosial RI digunakan untuk membangun panti-panti sosial dan tidak diberikan secara langsung kepada korban yang bersangkutan sehingga banyak muncul pertentangan dari pihak eks Jugun Ianfu Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak  secara tuntas menyelesaikan permasalahan ini dan cenderung bersikap pasif. Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengaitkan kedua permasalahan, yaitu, bagaimana peranan Asian Women’s Fund dalam menangani peristiwa Jugun Ianfu di Indonesia dan bagaimana kebijakan Indonesia setelah menerima dana kompensasi dari Jepang. Pemerintah Indonesia bersikap pasif sehingga masalah ini tidak secara tuntas terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang sumbernya didapat melalui studi literatur berupa arsip dari organisasi Asian Women’s Fund, buku, artikel jurnal, dan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai permasalahan Jugun Ianfu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguraikan proses serta peranan dari organisasi Asian Women’s Fund terhadap masalah Jugun Ianfu di Indonesia terkait isu-isu yang masih belum terselesaikan  dan bagaimana Jepang menangani dampak yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. 

---

This study discusses about how during the Japanese occupation of Indonesia occurred a tragic occasion, that is an implementation of a sexual slavery system during the Japanese occupation in Indonesia. Various countries in Southeast Asia as well as China, and South Korea involved in the event, have different policies in dealing with this problem. This research focuses on conducting the compensation for war reparation funds from the Japanese Government through the Asian Women’s Fund organization in Indonesia. During the settlement, LBH Yogya as legal advisor Jugun Ianfu Indonesia tried to fight for justice which was not initially given by the Japanese Government. The existence of Jugun Ianfu from Indonesia was only acknowledged in 1996 during a meeting between ex Jugun Ianfu representation and Japanese Government in Tokyo. LBH Yogya demanded compensation for a formal apology from the Japanese Government, which was actualized in 1997. Indonesian Ministry of Social Affairs used the funds to build social institutions instead of given it directly to the victims, it emerges a disagreement between ex-Jugun Ianfu in Indonesia and the Indonesian Government. The Indonesian Government handling this problems passively so this issue is not completely resolved. This study uses historical research methods which sources are obtained through literature studies in the form of archives from the Asian Women’s Fund organization, books, journal articles, and the Indonesian Ministry of Social Affairs report concerning the issue of Jugun Ianfu. The main objective of this research is to elaborate the process and role of the Asian Women’s Fund organization on the issue of Jugun Ianfu in Indonesia regarding issues that remain unresolved and how Japan has handled the impacts caused by the event. 

"