Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan atas akta jual beli dan pengalihan hak atas saham PT ABC yang dibuatnya dengan tanggal mundur (back-dated). Hal tersebut terlihat dari tanggal legalisasi salah satu surat kuasa dalam komparisi akta yang melewati tanggal akta itu sendiri. Pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris dalam akta autentik melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, antara lain mengenai bentuk akta autentik itu sendiri yang mengakibatkan akta autentik tersebut kehilangan autentisitasnya dan hanya berkekuatan hukum seperti akta dibawah tangan. Kewenangan penghadap pun menjadi permasalahan dalam akta ini karena pada tanggal akta ditandatangani, secara logis, surat kuasa yang tanggalnya melewati tanggal akta dianggap belum sah dan belum berlaku, sehingga pihak yang menghadap serta bertindak atas nama orang yang dikuasakannya untuk menandatangani akta tidak memiliki kecakapan dalam hal tidak berwenangnya pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Peraturan Jabatan Notaris jelas menyatakan sebagai akibat hukum dari ketidakcakapan penghadap akta adalah akta autentik yang bersangkutan juga telah kehilangan autentisitasnya. Selain itu, terdapat juga pelanggaran kode etik atas perilaku Notaris yang tidak jujur dalam membuat akta serta adanya delik pidana jika Notaris terbukti memasukan keterangan palsu, dalam hal ini tanggal yang tidak sebenarnya ke dalam akta autentik. Melihat hal tersebut, Notaris bertanggungjawab penuh atas segala akta yang dibuatnya sehingga terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam membuat akta dengan tanggal mundur. Sanksi tersebut terbagi atas sanksi keperdataan, sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana ketiganya diatur secara terpisah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. ......This particular Thesis examines and elaborate the responsibility of a Public Notary towards a legitimate and legal consequence that occurs in Share Purchase Deed of PT ABC's stock which constructed back-dated. Such issue appears in an unconsistant dates between the date of the deed and the legalization date of the Power of Attorney within the deed. Back-dated act that conducted by Notary in the authentic deed is a violation of Law Number 2 of 2014 jo. Law Number 30 of 2002 concerning The Notary Regulation, inter alia, regarding the form of the deed itself which causing the authenticity dissapearance of the deed with the result that such deed become down-grading. The party's competency is also becoming an issue due to the signing date, logically, however, the Power of Attorney has not granted its validation, so that the proxy was not proficient to conduct any legal action based on the Power of Attorney. The Notary Regulation clearly emphisize regarding the legal consequence of an unproficient party of the deed is also a dissapeareance of the authenticity of the deed. Nonetheless, there are several ethical violation due to the Notary's dishonesty in constructing the particular deed, not to mention the criminal act if the Notary is proven guilty in inserting false statement as stated in Article 266 of Indonesian Criminal Law. In this regard, Notary has a full responsibility towards all the deeds which construted and signed by them, hence, there are sanctions that could be sentenced to them as the result in their unlawful act an/or negligence in constructing a back-dated deed. The sanctions categorized in civil sanction, criminal sanction, and administrative sanction, where those three are regulated seperately in Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Law and The Notary Regulation along with the ethical code which issued by Indonesian Notary Association.

Abstrak :
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014). Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris. ......Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014). To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary.

Abstrak :
Surat keterangan notaris atau yang dikenal dengan istilah covernote merupakan catatan penutup yang diterbitkan notaris untuk memberitahu pihak yang bersangkutan bahwa sedang ada akta yang diproses pada kantor Notaris. Covernote timbul dari kebiasaan dalam praktik perbankan sehingga tidak ada pengaturan khusus yang mengatur. PT Bank XYZ Kantor Cabang Kalimalang mencairkan Kredit Kepemilikan Rumah kepada Tuan KLT dengan dasar covernote yang objek jaminannya telah dijaminkan sebelumnya oleh Bank CBD. Dalam tesis ini akan dibahas kekuatan hukum covernote sebagai dokumen hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pemecahan sertipikat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote bukan suatu akta autentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), jadi covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kreditur dan debitur, namun mengikat Notaris yang bersangkutan untuk menyelesaikan akta-akta yang sedang diproses, karena covernote tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan secara perdata maupun pidana, pertanggungjawaban secara perdata dapat dikenakan dengan dasar perbuatan melawan hukum dengan adanya kesalahan atau kelalaian, pertanggungjawaban secara pidana dapat dituntut dengan tindak pidana pemalsuan dokumen secara sengaja dengan kesadaran yang dilakukan Notaris menerbitkan covernote untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan kreditur dan debitur.

---

Notary certificate or known by the term covernote a cover note issued by the notary to inform the parties concerned that there was a deed being processed at the Notary office. Covernote arise from convention in banking practices so that there is no specific legislation governing. PT Bank XYZ Kalimalang branch office liquefy the housing loans to Mr. KLT base on covernote which the object warranty has been pledged by CBD Bank. This thesis will discuss legal force covernote as legal documents and responsibilities Notaries in solving land certificate. The method used is a normative juridical research normative , typology used is eksplanatoris and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions inductive ( specially - general ). Covernote not an authentic deed regulated in Law Number 2 of 2014 about changes to the Law Number 30 of 2004 about Position of Notary, so covernote not have binding legal force creditors and debtors, but bind Notary concerned to complete the deed which is being processed, because covernote not regulated in Law of Position of Notary, the form of responsibility Notary may be requested to civil liability or criminal liability, liability in civil may be imposed by an unlawful act with an false or negligence, liability in criminal can be charged with the crime of falsification of documents intentionally with awareness issuing publish covernote to be used as a means of doing a lie / giving false information that could harm the creditor and the debtor.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. ......Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed. This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question.

Abstrak :
Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah calon Notaris telah menjalani magang pada kantor Notaris. Keberadaan calon Notaris berstatus magang terhadap kewajiban menjaga rahasia akta memunculkan permasalahan bagaimana tanggung jawab calon Notaris berstatus magang terhadap Rahasia Jabatan Notaris, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap calon Notaris berstatus magang yang melakukan pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa calon Notaris berstatus magang mempunyai kewajiban untuk merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Apabila calon Notaris membocorkan isi akta dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu perbuatan membuka rahasia akta yang dilakukan oleh calon Notaris berstatus magang dapat dikenai pidana dalam Pasal 322 KUHP. Pada setiap kantor Notaris sebaiknya dibuat perjanjian magang secara tertulis yang memuat mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi calon Notaris yang menjadi pegawai magang di kantor Notaris. ......Notary as a reliance function has an obligation to keep the substance of the deed and any information which obtained in the process of deed?s establishment. Based on article 3 letter f of The Act Number 2 Year 2014 about Changes to The Act Number 30 Year 2004 about Position of Notary, the requirement to become a notary, a candidate notary should has done an internship in Notary office. The presence of intern candidate notary and the obligation to keep the substance of the deed raises issues of how the responsibility of intern candidate notary toward The Confidential of Notarial Post, then how law enforcement for intern candidate notary that against The Confidential of Notarial Post. The research method that used in this journal is normative judicial approach. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern. Based on writer's research, intern candidate notary has an obligation to keep the deed's substance. If intern candidate notaries divulge the substance of the deed, they can be sued by civil tort because of their act against the law as regulated in Article 1365 Civil Code. They can also get punished under Article 322 of the Criminal Code. At the Notary's office should have made a written internship agreement that accommodate about the responsibility and sanctions for intern candidate notary.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk pada ketentuan Undang-undang, Kode Etik, dan peraturan lainnya. Akan tetapi masih terdapat Notaris yang menjalankan jabatannya diluar kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014 dan bagaimana tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan dalam pembuatan akta dibawah tangan pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Pts/Mj. PWN Prov DKI Jakarta/II/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Notaris telah menjalankan tugas diluar kewenangan, karena menandatangani sebagai saksi dan membubuhkan cap jabatan yang merupakan lambang Negara pada akta dibawah tangan dalam kaitan Notaris sebagai Pejabat Umum. Tanggung jawab Notaris atas tindakan hukum yang dilakukan pada pembuatan akta dibawah tangan tersebut berupa sanksi teguran tertulis. ......In carrying out their positions, a Notary must act trustful, honest, thorough, independent, impartial, and keeping the interests of the parties in the law act. A Notary, in running their positions also must to obey the rules of law and code of ethics. However, there is still a notary who running his position out of his authority which has been determined by applicable laws and regulations. The main problems in this thesis are how is the role of a Notary in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014 and how is the responsibility of the Notary in his law actions in the making of the private deed in the Assembly Supervisor Decision of the Region DKI Jakarta Number 02 Pts Mj.PWN Prov DKI Jakarta II 2014. The method used in this thesis is a juridical normative which is analytically descriptive. The data applied is a type of a secondary data using data collection method document study, supported by interviews processed qualitatively. The result of this research is that the Notary has performed his duties beyond his authority, because he signed as a witness and appended the stamp office on the private deed which is the epitome of a country in regards Notary as a Public Official. The Notary rsquo s responsibility in his law action in the making of that private deed is a written reprimand sanction.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli tanah, namun oleh karena hukum agraria kita memakai sistem dan asas-asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Dalam Putusan Nomor 767/Pdt/2017/Pt.DKI antara Indrajaya Halim alias Bong King Hoa ('Penggugat') melawan PT Exist Assetindo ('Tergugat I'); Firdhonal,SH., Notaris dan Pembuat Akta Tanah ('Tergugat II'); dan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia ('Turut Tergugat') terdapat unsur cacat kehendak yang mana seharusnya Notaris membuatkan perjanjian pinjam meminjam guna memfasilitasi kehendak para pihak tetapi notaris tersebut justru membuat Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum adat yang dianut dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Dimana Notaris dalam membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat (etik). Dengan pendekatan yuridis yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta yang dibuat jika berisikan larangan kuasa mutlak adalah batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. ......Law Number 5 Year 1960 regarding Basic Agrarian Law (hereinafter referred to as the UUPA) does not provide an explanation of what is meant of sale and purchase of land agreement. However, Indonesian agrarian law using the system and the principles of customary law, then the meaning of sale and purchase of land in Indonesia shall also be interpreted as a legal act in the form of transfer right on such land (transfer and/or assign the land forever) by the seller to the buyer, who at the same time handed the price to the seller. In Verdict Number 767/Pdt/2017/PT.DKI by and between Indrajaya Halim alias Bong King Hoa ('Plaintiff') against PT Exist Assetindo ('Defendant I'); Firdhonal, SH., Notary and Real Estate Act ('Defendant II'); and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Center ('Defendant') there is a defect in the will of which the Notary should make a loan and borrowing agreement to facilitate the will of the parties but the notary made a Sale and Purchase Agreement with Buyback Clause which is contrary to the principle of law customs adopted in the agrarian law system in Indonesia. Where the Notary in making the act should be based on the prevailing legislation. Notaries who violate the deed should be responsible for the act. The notary accountability can be sought in the form of Civil, Criminal, and Adminsitrative. In this case, the notary must be guided by the Notarial Deed, Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This study uses a normative juridical method that refers to the legal norms in the law and norms that apply and bind society and habits in society (ethics). With juridical approach in the form of document or literature study that has a correlation and relevance to the issues to be investigated. The results of this study indicate that, the legal consequences of the act made in the absolute discretion of the law are null and void and the act is a lawless act.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, serta mengatur tata cara pembuatan akta Notaris. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib bertindak jujur dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, menganalisis putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, dalam upaya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya serta sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi maupun pidana.

---

Constitution number 30 of 2004 of Notary`s profession regulates an authority, obligations and prohibitions of Notary`s, and regulate the procedure of making Notary's deed. Notary`s is a public official and the main basis of the Notary`s profession is trust, therefore a Notary obliged to act honestly and not taking side. In this thesis author discusses about the violations commited by Notary`s, analize the council decision investigator Notary`s center`s, during its effort to learning the impact and the sanctions that can be given to the Notary who commit violations. In Notary profession constitution were ruled that if Notary found commits a violation the sanction will be imposed for Notary such as civil code sanction, administration or even criminal law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs.

Abstrak :
ABSTRAK Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai Notaris yang melakukan penipuan dalam pembuatan Akta menimbulkan banyak sekali menimbulkan kerugian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sanksi untuk Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan dan apa dampak yang terjadi pada Akta-nya. Menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, Menggunakan alat pengumpulan data sekunder yaitu makalah dan buku. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada pemerintah atau Lembaga Pengawas Notaris agar merumuskan tindak pidana Notaris yang unsurnya hanya dapat berlaku sanksinya untuk profesi Notaris.

---

ABSTRACT Notary deed is an official document issued by a notary according to the Civil Code article 1870 which has absolute and binding evidence. The Notary Deed is perfect proof so that it does not need to be proven by other proofs as long as the untruth cannot be proven. Based on the Civil Code article 1866, the notary deed is the main proof or proof of proof so that this document is a proof of trial that has a very important position. In practice, it is often found that problems regarding Notaries who commit fraud in making Deed cause a lot of losses. The problem raised is how to sanction a Notary who commits a criminal act of fraud and what impact it has on the Deed. Using research methods in the form of juridical-normative research, using tools for collecting secondary data, namely papers and books. The results of this thesis writing suggest to the government or Notary Supervisory Institution in order to formulate a criminal act of Notaries whose elements can only apply to the Notary profession.