Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini dikaji pengklasifikasian status kredit sepeda motor menggunakan pendekatan data mining. Model pengklasifikasian yang terdapat pada data mining salah satunya adalah algoritma C5.0. algoritma dapat berjalan bila sudah ditentukan mana yang menjadi variabel target dan variabel prediktor.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 13 jenis pengklsifikasian dengan variabel prediktor pendapatan menempati urutan teratas pada pengklasifikasian. Penentuan variabel yang menempati urutan pengklasifikasian/spillting yang paling atas berdasarkan pada informasi gain yang terbesar, kegiatan ini terus dilakukan hingga sampai tidak adalagi variabel prediktor yang dapat di spilliting. Dengan demikian dengan algoritma C5.0 prediksi penentuan status kredit dapat dilakukan.

---

In this study reviewed the classification status of a motorcycle loans using data mining approach. Model classification contained in data mining is one of the C5.0 algorithm. algorithms can be run when it is determined where the target variable and predictor variables.The resultof this research is there are 13 types of classification by income predictor variable top ranked in the classification. Determination of the variable which ranks classification / spillting the top based on information gain is the biggest, this activity continues until no predictor variables that can in splitting. This the prediction algoritm C5.0 credit status determination can be made."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of state owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) regulates that non performing loan of state owned banks is a credit of state, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that regulates the wealth of state owned enterprises is wealth of state. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK regulates that BPK have authority to check state owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises regulates that the wealth that owned by state owned enterprises is separate from the state wealth and its management is according to the health corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that regulates the one that referred by state credit is amount money that must pay to central government. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of state owned banks is by using the way that usually do in banking world.

This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check state owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check state owned enterprises wealth is public accountant."

"ABSTRAKPada situasi lingkungan usaha yang selalu berubah-ubah, peluang dan ancaman bagi perusahaan akan selalu timbul dan seringkali ancaman dan peluang timbul secara simultan. Bag I suatu perusahaan, peluang bisnis yang timbul tidak boleh dllewatkan begltu saja terutama jika peluang tersebut berkaitan erat dengan rencana investasi jangka panjang perusahaan dan strategi pengembangan perusahaan. Pemanfaatan suatu peluang bisnis tidak selalu berjalan dengan lancar, mengingat kendala-kendala maupun keterbatasan fasilitas penunjangnya.Karya akhir ini membahas bagaimana suatu perusahaan (PT. B) berusaha untuk meraih peluang bisnis yang memang berkaitan erat dengan strategi pengembangan perusahaan, namun sejalan dengan itu perusahaan menghadapi kendala keterbatasan dana Rupiah dari dunia perbankan nasional sebagai sumber dana investasi. Peluang bisnis yang ingin diraih oleh PT. B adalah investasi pada Industri Parquet Flooring, sebagai bagian dari pengembangan usaha perusahaan yang telah bergerak dalam bidang pengusahaan hutan.Untuk mengatasi kelangkaan dana nasional ini, PT. B mencoba untuk memanfaatkan alternatif sumber pendanaan lain, yaitu off shore loan. Kredit luar negeri yang menggunakan mata unang DM ini tentunya membutuhkan perlakuan pengelolaan yang berbeda dengan dana mata uang Rupiah. Perusahaan harus memiliki kemampuan agar dana mata uang Rupiah. Perusahaan harus memiliki kemampuan agar pinjaman dalam mata uang DM ini dapat dimanfaatkan secara optimal, karena Itu pengetahuan akan aspek Keuangan Internasional akan sangat penting."

"Tesis ini membahas tentang Tower BTS dan Collocation sebagai jaminan kredit Bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak Bank perlu meminta kepastian dari debitur mengenai IMB dari lokasi dibangunnya Tower BTS dan Collocation agar pengikatan jaminan fidusia dapat dilakukan secara sempurna. Bank juga perlu melakukan pengecekan dengan seksama di Kantor Pendaftaran Fidusia supaya terdapat kejelasan apakah terhadap BTS dan Collocation tersebut sudah pernah dilakukan pengikatan fidusia sebelumnya, sehinga Bank dapat memperoleh kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya apabila terjadi eksekusi di kemudian hari.

---

This thesis discusses BTS Tower and Collocation as loan collateral. The results of this study suggest that the Bank needs to ask the debtor about the certainty of the IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) of the location and construction of BTS Tower Collocation order binding fiduciary can be done perfectly. Banks also need to check carefully the Fiduciary Registration Office so that there is clarity as to whether the BTS and Collocation is binding fiduciary've ever done before, so that the Bank can obtain a preferred position over other creditors in the event of execution in the future."

"Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja di BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak BUMN jika terjadi wanprestasi. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris, dengan metode yang digunakan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pengaturannya pada Permen BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil tidak diatur mengenai adanya jaminan, namun pada praktiknya pihak BUMN meminta jaminan sebagai salah satu syarat pada perjanjian pinjaman modal kerja. Dengan tidak diaturnya jaminan dalam Permen BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 maka jika terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi terhadap jaminan. Pengalihan resiko jika terjadi wanprestasi sangatlah lemah pada perjanjian pinjaman modal kerja, selain itu perlindungan hukum bagi pihak BUMN dilakukan melalui pengamanan represif. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah dalam hal pengaturan, tidak diatur mengenai jaminan yang menyertai perjanjian, namun pihak BUMN tetap mengambil jaminan sebagai tindakan preventif guna mengamankan pinjaman modal kerja yang diberikan bagi mitra binaan meskipun jaminan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah jaminan perlu diatur secara tegas dalam Permen BUMN Nomor: PER-05/BUMN/2007.

---

The purpose of the study is to determine how the regulate and the conduct of lending working capital in state-owned enterprises based on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 and how the legal protection to state-owned enterprises if there is any event of default. The type of legal research that used is empirical normative, with method that used is reviewing legislation related to the issue and to the fact that occur in the field. In regulate on ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 about Partnership Program between state-owned enterprises with small enterprises not set about the guarantee, but in practice, guarantee is need as a condition for the capital loan agreement. With no guarantee arrange in ministerial state-owned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007, if there is any event of default happen then the guarantee do not have the force of law that can not be carry out executions of guarantees. The risk transfer in the event of default is very low in the capital loan agreement, the legal protection to state-owned enterprises with represif secure. For the conclusion of the study is in terms of setting, no set of guarantee agreement, but the state-owned enterprises still take guarantee as preventif act to secure the capital loan which given to small enterprises, despite of the guarantee have no legal force and can not be executed. For the recommendations, the guarantee needs to be regulate on ministerial stateowned enterprises regulation number: PER-05/MBU/2007 clearly and decisively."

"Penulisan hukum ini membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan benda yang masih dijaminkan oleh Debitur tanpa sepengetahuan Kreditur yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840 K/Pdt/2005 tertanggal 26 April 2006. Pada penulisan hukum ini penulis menjabarkan mengenai kedudukan Pembeli Tanah yang dijaminkan pada Perjanjian Kredit antara Penjual dan Bank sebagai Kreditur. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi pihak Pembeli dan resiko yang akan timbul bagi para pihak mengakibatkan pengalihan tersebut sepatutnya dilakukan dengan sepengetahuan dan sesuai prosedur yang disetujui oleh Kreditur. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis concerned about the legal impact of the transfer of an object that still being pledged by the Debtor without the acknowledgement of the Creditor, in connection with the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 840 K/Pdt/2005 dated April 26, 2006. On this Thesis, the Author describes about the status of the Purchaser of a land that being pledged by a Loan Agreement between the Seller and the Bank as the Creditor. The absence of certain legal protection for the Purchaser and the potential arising risk on the Parties causes such transfer deservedly conducted with the acknowledgement and with the procedure approved by the Creditor. The form of this Thesis is a normative juridical study, with descriptive analytical study typology, secondary type data, collection data tools such as documents studies, while the processing and data analysis."

"Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi yang langsung diucapkan dan tidak mengandung kebenaran Maka penulis dengan ini membahas mengenai 'Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Atas Ketidak Benaran Keterangan Penghadap (Studi Kasus: Akta Perjanjian Kredit Antara Bank D dengan PT PK)' dengan pokok permasalahan bagaimana kedudukan akta yang dibuat Notaris apabila ada keterangan palsu yang diberikan penghadap? dan bagaimana perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya? Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan simpulan bahwa akta tersebut tetap menjadi akta autentik sepanjang belum diputuskan pengadilan dan Notaris tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena sudah membuat akta sesuai dengan Undang-Undang.

---

Notary have a role to making a authentik deed. Credit is giving a performance by a side to the other side who need it and by a side who approve a performance to promise will return that performance at specific periode of time. Term of false not only have a meaning false in making a document or of a find but also an information who someone said and it isn't contains a true. So writter make observation with theme 'The Legal Consequences Of False Information By The Appearer In Notarial Deed (Case Study: Loan Agreement Between Bank D and PT PK)' with the main problem are how to Notarial deed if happens false information by appearer? And how to protect the Notary which make a Notarial deed? Writer make this observation using an analysis with descriptive analytical and with using a approachment juridical normatif. The conclusion are notarial deed still be autentik before have judgement from jurisdiction and Notary make a notarial deed with regulation so Notary can't be a someone who make fault in a notarial deed."

"Kredit Sindikasi merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam jumlah yang besar tanpa melanggar ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kredit Sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh dua Kreditor atau lebih untuk membiayai satu Debitor yang sama, dengan syarat dan ketentuan dan dokumentasi kredit yang sama dan dengan jaminan kredit yang sama yang diikat secara pari passu. Agen Jaminan ditunjuk oleh Para Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi untuk melaksanakan pengikatan jaminan kredit untuk kepentingan dan atas nama Para Kreditor Sindikasi, maupun melaksanakan hakhak Para Kreditor Sindikasi terhadap jaminan kredit termasuk dalam hal Debitor dinyatakan pailit. Ketika Debitor dinyatakan pailit, terdapat permasalahan dimana pihak Kurator menganggap bahwa Agen Jaminan tidak berwenang untuk melaksanakan hak tagih Para Kreditor Sindikasi sebagai kreditor separatis dan sebagai kreditor konkuren.Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Agen Jaminan berwenang untuk melaksanakan hak tagih Para Kreditor Sindikasi sebagai kreditor separatis dengan jaminan Hak Tanggungan dan sebagai kreditor konkuren dalam hal terdapat sisa tagihan yang tidak tercover dengan penjualan jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan tersebut.

---

Loan Syndication is a solution to meet a large number of funding needs without breaching Bank Indonesia Regulation (PBI) on Legal Lending Limit. A syndicated loan is a loan made by two or more Creditors to finance a Debtor, on similar terms and condition, using common documentation and administrated by common agent and secured by the same securities in pari passu. Security Agent appointed by Creditors based on Credit Syndication Agreement to encumber the security for the benefits and on behalf of the Creditors, and to exercise any right, power, authority the Creditor`s rights to the credit security documents including if the Debtor has declared bankrupt. In the terms the Debtor has been declared bankruptcy by the court. There is a problem when the Curator assume that the Security Agent have no authority to exercise the Syndication Creditor`s claim as secured creditor and as unsecured creditor.

The method of analysis that is used in this research writing is juridis normative and qualitative method in data processing. The result of the analysis concluded that Security Agent have an authority to exercise the Syndication Creditor`s claim as secured creditor with Hak Tanggungan security and as unsecured creditor for the remain claim uncovered by execution of Hak Tanggungan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan dan berperan cukup baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Mandiri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya gugatan untuk menunda / membatalkan lelang dan masalah pengosongan agunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as a settlement of non performing loans and the problems in the implementation. The purposes of writing this thesis are to analyze the role of the self enforcement of mortgage in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the problems encountered. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for mortgage. Based on the results of research conducted, the author concludes that the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. is complied with the regulations and also take a good role in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, there are still some common problems encountered especially law suit to prevent or to cancel the auction and also the problem of emptying the collateral object."