Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kuperta adalah singkatan dari Kredit usaha pengembangan ekonomi rakyat Takalar yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka membantu pengusaha kecil dan menengali, khususnya dalam hal permodalan, Yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro, pengusaha kecil, petani dan nelayan melalui periguatan struktur keuangan Koperasi, Kelompok dan Pengusaha kecil. Sejauh ini be!um ada upaya untuk meneliti Iebih jauh bagaimana tingkat pengembalian dana bargulir KUPERTA di Kabupaten Takalar dan apakah telah menyentuh sasaran atau tidak? Sehingga pertanyaan yang coba untuk dijawab dalam penelitian adalah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana Kuperta oleh masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang menggambarkan keadaan penerima Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM serta teknik regresi model Iogit dengan anal'sis prob Z Statistic, LR Statistic, counr R- squared; pengujian multikolineritas serta nilai odd dari masing-masing koefisiennya. Metode ini dilakukan untuk melihat pengaruh dart faktor-faktor yang menyebabkan menunggak atau tidakriya pengembalian Kuperta. Dari tabe! output model yang merupakan basil perhitungan residual plot dari program eviews, diperoleh hasil nilai R2-(count R-Squared) adalah sebesar 0,6720 yang berarti model atau variabel bebas secara bersama-sama mampu nenjelasnan kecenderungan penerima Kuperta dada Dinas-Koperasidan PKM Kabupaten Takalar--untuk menunggak atau tidak sebesar 67,20%. Dilihat dari pengujian mode secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa nilai LR-Stat signifikan pada taraf nyata 1% (4,44E-16), namun dari pengujian masing-masing koefisien regresi secara parsial diperoleh hasil bahwa jumlah pinjaman, jarak, jenis usaha, masa pinjaman dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang menunggaknya penerima kredit, sedangkan umur dan jenis penerima kredit tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Takalar selama kurun waktu Juli 2001 sampai dengan Desember 2005, meskipun model secara keseluruhan telah mampu menjelaskan perilaku tingkat pengembalian Kuperta.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi operasi yang dilakukan JOB Tomori ketika dijadwalkan turn around namun di saat yang sama terdapat permintaan pasokan gas dari salah satu pembeli gasnya, PAU. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ahli-ahli terkait, observasi dokumen, dan perhitungan revenue. Analisis dilakukan dengan menyusun kerangka kerja build-borrow-or-buy, kemudian borrow terpilih. Implementasi dari kerangka kerja borrow adalah skenario pinjam-meminjam gas antara JOB Tomori dan PEP untuk memenuhi permintaan PAU yang dirumuskan dalam Lending and Borrowing Agreement (LBA). Dari dua skenario, yaitu Skenario 1 do nothing dan Skenario 2 pinjam-meminjam gas, maka diperoleh revenue tertinggi pada saat melakukan Skenario 2. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Nvivo untuk mengetahui manfaat dari LBA. PEP memasok sejumlah gas kepada PAU atas nama JOB Tomori sehingga JOB Tomori tetap memperoleh revenue. Setelah berhasil menjalankan LBA saat turn around, JOB Tomori dan PEP bersepakat membuat LBA jangka panjang sehingga LBA dapat diimplementasikan pada saat salah satu pihak mengalami unplanned maintenance. ......This study analyzes the operating strategy implemented by JOB Tomori when it is scheduled to turn around but at the same time there was gas demand from one of its gas buyers, PAU. It uses a qualitative approach by conducting interview with related experts, observing documents, and calculating revenue. Based on analysis of the build-borrow-or-buy framework, JOB Tomori should choose ‘borrow’. The implementation of borrow framework is a gas Lending and Borrowing Agreement (LBA) between JOB Tomori and PEP to fulfill PAU's demand. From two scenarios, namely Scenario 1 do nothing and Scenario 2 gas lending and borrow, the highest revenue would be earned from Scenario 2. The interviews will be analyzed using NVivo to identify the advantages of LBA. PEP supplied gas to PAU on behalf of JOB Tomori, so JOB Tomori still earned revenue. After successfully implement the LBA during the turn around, JOB Tomori and PEP agreed to create a long-term LBA in order to accomodate unplanned maintenances.

Abstrak :
Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa dampak sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bukti hal tersebut hadirnya sebuah layanan pada bidang keuangan khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yaitu peer to peer lending. Layanan yang menyediakan sebuah platform/marketplace berbasis system elektronik yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dengan pelaku usaha sebagai penerima pinjaman (Debitur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Tujuan layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan sumberdaya modal. Hal tersebut memberikan jawaban bagi para petani dengan hadirnya sebuah perusahaan peer to peer lending yang bergerak dalam bidang agrobisnis. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dibuat yaitu dengan cara melakukan pembelian unit berupa pohon atau bibit. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perjanjian yang dilakukan dalam layanan yang disediakan oleh Perusahaan X yang merupakan perusahaan peer to peer lending pada bidang agrobisnis. Selain itu akan memberikan pemaparan tinjauan untuk memahami gagal bayar yang berpotensi akibat perjanjian yang akan memengaruhi tanggungjawab dari para pihak jika hal tersebut terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil laporan penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai perjanjian yang disediakan oleh Perusahaan X, dan juga tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal bayar. ...... Nowadays, the digital technology development has brought a highly significant impact in all walks of life. One of those is a service in finance sector, specifically in lending money, namely, peer to peer lending. A service that prepares a platform or marketplace based on electronic system connecting the creditor – the one who lends – with the debtor – the one who receives the loan – in a loan contract. It is expected that the service is able to facilitate in accessing funding in all types of societies, specifically in agriculture sector which rarely obtains capital resources. Furthermore, the service gives solution for the farmers with the availability of a peer to peer lending company that focuses on agribusiness sector. In carrying out the contract, it is by purchasing several trees or seedlings. In this research, the contract is implemented in the service available by Company X – a peer to peer lending company in agribusiness sector. Additionally, this research gives a discussion in understanding risks or payment failure in which potentially caused by the contract. Furthermore, it discusses the length of implementation of a condition failure in harvesting crops that influences the responsibility of all parties, if they occur. The research method used in this research is a juridical-normative one. That is a research conducted towards written positive law which includes researching references material or secondary data. The result of this report identifies contract available by Company X, and also to recognize responsibilities of all parties if failure occur.

Abstrak :
Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau Peer-to-Peer Lending khususnya terkait risiko wanprestasi/default dan fraud oleh Penyelenggara LPMUBTI, baik yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan maupun penerapannya dalam Perjanjian. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran dan perbandingan hukum di China dan India sebagai pembanding terhadap pranata hukum perlindungan pemberi pinjaman dalam industri LPMUBTI.

---

The rapid development of financial technology sector on the one hand has proven to bring benefits to consumers, business society and the national economy, but on the other hand has potential risks which if not properly mitigated could disrupt the state financial system. This thesis discusses the legal protection for lenders in the Information Technology-Based Money Lending Services or Peer-to-Peer Lending spesifically related to the risk of lending default and fraud by P2P Company, not only which already provided by laws and regulations but also its implementation in the Agreement. Furthermore, the author also conducts law research and comparisons in China and India as a comparator to Indonesias laws and regulations related to lender protection in the P2P lending.

Abstrak :
Karya Akhir ini membahas peranan Transaksi Pinjam Meminjam Efek di PT KPEI sebagai salah satu sarana penyelesaian transaksi bursa bagi Anggota Kliring, dalam rangka menghindari kegagalan serah saham dan berbagai strategi perdagangan. Dari pembahasan didapat kesimpulan bahwa fasilitas Transaksi Pinjam Meminjam Efek di KPEI membantu Anggota Kliring dalam penyelesaian kewajiban serah sahamnya. Fasilitas PME juga memberikan banyak manfaat bagi Anggota Kliring dalam memfasilitasi berbagai transaksi yang memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan bagi PT KPEI. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan PT KPEI sebagai obyek pengambilan data dan informasi. Penelitian ini juga membahas hubungan transaksi PME terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia dan variabel makro lainnya yaitu Kurs, BI rate dan Inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara IHSG terhadap transaksi PME, Kurs, dan Inflasi, kecuali dengan variabel BI rate yang memiliki hubungan negatif sginifikan dengan IHSG. Untuk itu penelitian ini menyarankan bahwa sosialisasi Fasilitas Pinjam Meminjam Efek di KPEI harus terus dilakukan dalam rangka memaksimalkan fungsinya dan memberikan kontribusi bagi IHSG.

---

This final paper discusses the role of Securities Lending and Borrowing Transaction in PT KPEI as tools of settlement of exchange transactions for Clearing Member, in order to avoid the securities payment default and various trading strategies. From the discussion, it concludes that the Securities Lending and Borrowing transaction facility in KPEI assists the Clearing Member to settle its securities obligations. SLB facilities also provide many benefits to the Clearing Member in facilitating various transactions to give effect to the increase in revenue for PT KPEI. This research is a case study research with PT KPEI as an object of data and information. This study also discusses the relationship of the SLB transaction toward the Indonesia Composite Index and other economic macro variables, namely exchange rate, BI Rate and Inflation. Results of research indicate that there was no significant effect on the transactions between the Indonesia Composite Index with the SLB Transaction, Exchange Rate, BI Rate and the Inflation. Therefore, this research suggests that the socialization of Securities Lending and Borrowing Facility in KPEI should be continued in order to maximize its function and contributing to the Indonesia Composite Index.

Abstrak :
Berdasarkan hasil studi Uchida, Udell dan Watanabe (2007) dikatakan bahwa bank kecil di Jepang memiliki keunggulan komparatif yaitu strategi penyaluran kredit kepada Small Medium Enterprises (SMEs) yang didasarkan pada relationship lending yaitu kedekatan hubungan yang lebih kuat antara bank dengan debiturnya bila dibandingkan dengan bank besar. Pengukuran relationship lending dilakukan dengan menggunakan variabel: (i) kedekatan hubungan, (ii) kedekatan lokasi, (iii) frekuensi pertemuan bank dengan debiturnya, dan (iv) eksklusifitas bank. Selanjutnya keunggulan komparatif bank dengan keempat pengukurannya tersebut dilakukan analisis terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia. Hasilnya dapat dibuktikan bahwa bank dan koperasi di Indonesia juga menerapkan pendekatan relationship lending dengan debiturnya dalam penyaluran kredit mikro dan kecil. Melalui pendekatan relationship lending diharapkan penyaluran kredit mikro dan kecil meningkat, tetapi berdasarkan hasil analisis data kredit mikro dan kecil dari bank umum di Indonesia, diketahui bahwa kredit mikro justru menurun, kredit kecil naik dan secara bersama-sama (kredit mikro + kredit kecil) mengalami sedikit kenaikan atau relatif stabil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro dan kecil diusulkan suatu pola kerjasama pembiayaan antara bank dan koperasi yang diatur spesifik skim pembiayaannya.

---

Based on a study conducted by Uchida, Udell and Watanabe?s (2007) which stated that small banks in Japan have comparative advantage, i.e. strategy of credit extended to Small Medium Enterprises (SMEs) is based on relationship lending of which there is a stronger relationship between small banks and their borrowers than with big banks. Measurements of relationship lending are done using the following variables: (i) the scope of relationship, (ii) the distance from the borrower, (iii) the frequency of contact with their borrower, and (iv) the exclusivity of lender. Comparative advantage of the banks with the four measurements is also used to analyze micro and small credits in Indonesia. The outcome shows that bank and cooperative in Indonesia also implement relationship lending with their borrowers in channeling their micro and small credit. By using relationship lending approach, it is expected that micro and small credits in Indonesia will increase. However, based on data analysis of micro and small credit from commercial banks in Indonesia, it appears that micro credit tend to decline, small credit tend to rise and at the same time both micro credits and small credits experience a slight increase or relatively stable. Thus, in order to increase micro and small credits, a pattern of finance cooperation between bank and cooperative arranged by specific financing scheme is advisable.

Abstrak :
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume perdagangan saham, dan nilai transaksi perdagangan saham. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Mei 2009 hingga Desember 2016 dan menggunakan 3 model regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi PME tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, tetapi berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai transaksi perdagangan saham dan IHSG. ......PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI has Securities Lending and Borrowing SLB facility which aims to avoid the securities payment default, helps investors in implementing their short selling strategy, and increases the market liquidity. This research aims to analyze the impact of SLB transaction on stock trading volume, stock trading transaction value, and Jakarta Composite Index JCI. This research was conducted by using monthly data from May 2009 to December 2016 and three simple linear regression models. The research results indicated that SLB transaction did not affect the stock trading volume, but has negative significant effect on the stock trading value and JCI.

Abstrak :
Teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Data Statistik Fintech Periode Desember 2020 milik OJK menunjukkan bahwa seiring pesatnya pertumbuhan pengguna layanan Peer to Peer Lending, angka Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari (TKB90) justru mengalami penurunan yang artinya semakin banyaknya kasus gagal bayar pada aktivitas Peer to Peer Lending. Akan tetapi AFPI melalui Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Secara Bertanggung Jawab justru mewajibkan seluruh penyelenggara Peer to Peer Lending untuk menyatakan bahwa risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman kecuali diatur lebih lanjut mengenai pertanggungan. Platform x sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital dalam klaster aggregator dengan Peer to Peer Lending sebagai salah satu layanannya hadir dengan mengusung inovasi berupa dana proteksi guna melindungi pemberi pinjaman ketika mengalami gagal bayar. Akan tetapi pada laman surat pembaca masih ditemukan adanya aduan dari pengguna platform x terkait gagal bayar. Oleh karena itu, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada penyelenggaraan teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia dan implementasinya oleh platform x dalam kasus gagal bayar. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat ialah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap kasus gagal bayar dalam penyelenggaraan teknologi finansial berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia sudah cukup beragam untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi pengaturan itu masih bersifat umum dan tidak ada pengaturan khusus mengenai kasus gagal bayar, platform x telah mengimplementasikan pengaturan tersebut dalam kasus gagal bayar dengan cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kewajiban yang belum sepenuhnya platform x laksanakan. ......Financial technology based on Peer to Peer Lending is experiencing rapid development in Indonesia. OJK's December 2020 Fintech Statistical Data shows that along with the rapid growth of Peer to Peer Lending service users, the 90-Day Payment Success Rate (TKB90) has actually decreased, which means that there are more cases of default in Peer to Peer Lending activities. However, AFPI through its Code of Conduct for Responsible Financial Technology Based on Peer to Peer Services requires all Peer to Peer Lending providers to state that the risk of default is fully suffered by the lender unless further regulated regarding coverage. Platform x as the provider of digital financial innovation in the aggregator cluster with Peer to Peer Lending as one of its services comes by bringing innovation in the form of protection funds to protect lenders when they against the case of default. However, on the reader's letter page, there are still complaints from platform x users regarding default case. Therefore, the author raises two main issues, namely how to regulate legal protection for lenders in the implementation of financial technology based on Peer to Peer Lending in Indonesia and its implementation by platform x in case of default. The form of research in this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion obtained is that the regulation regarding legal protection for lenders against default cases in the implementation of Peer to Peer Lending-based financial technology in Indonesia is diverse enough to ensure legal certainty, but the arrangement is too general and there are no special arrangements regarding default cases. Platform x has implemented these arrangements in the case of default quite well but there are still some obligations that platform x has not fully implemented.