Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB). Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

---

The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity. The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment). The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi, perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akta otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta mewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan, bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACT
Indonesia business affairs has been developing rapidly these days, including development in the entrepreneurship sector, economic, trade and other business sector. This rapid development is also accompanied by the forming of various government regulations in order to anticipate business violations, disputes and disagreement, to maintain harmony of cooperation among the parties involved and to ensure the parties shall execute their rights and obligations properly. To business practitioners who do not have good knowledge regarding laws and regulations, things can be troublesome because in front of the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of not knowing the law is not acceptable.Therefore,the presence of notaries as public servants who are knowledgeable regarding laws will be a great help for business practitioners to seek advice so that the business can be performed in accordance with laws, regulations and licenses, and therefore the possibility of being sued by other party can be avoided. Consequently, public notaries will have a very significant role especially to business owners and to Indonesian economic growth in general.Therefore, notaries must, in making authentic deeds for those who require, be very cautious, thorough, stern, open, not taking side, take heed to moral standards, not to act against the laws, social norms and public order, so that the authentic deed being made can preserve the legal interest of the parties who have good intentions. Even though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and Ethical Code of Notaries have been the legality base, reference and guidance in executing professional tasks and duty, nonetheless, in day to day practice we can still find certain notaries who breach the rules, that is a Notary who issued authentic deeds that contradictory to each other in its content. Through this thesis, writer is making analytical legal reviews using secondary data from books, articles, laws and regulations, and also by making some interviews with several notaries, from which can be concluded that an authentic deed which is not in compliance with the objective requirement of the laws and regulations shall be void, and must be solicited to the Judge of the District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in accordance to the decision of the