Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Leasing adalah merupakan suatu kata atau peristilahan baru dari bahasa asing yang masuk ke dalam Bahasa Indonesia, yang padanannya sampai sekarang dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada atau belum ada yang dirasakan cocok untuk menggantikannya. lstilah Leasing ini sangat menarik oleh karena istilah tersebut dapat bertahan tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga leasing ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga Leasing, termasuk di Indonesia. Namun istilah Leasing ini di Indonesia sering diterjemahkan dalam istilah "Sewa Guna Usaha" atau dapat disingkat dengan "SGU". Secara umum Leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai definisi Leasing itu sendiri sebenarnya ada banyak pendapat, namun dari semua pendapat-pendapat yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan tersendiri. Kesimpulan tersebut adalah bahwa definisi-definisi Leasing yang telah ada mempunyai beberapa unsur-unsur pokok seperti : adanya dua pihak pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menyewa barang modal (Lessee) dan yang menyewakan barang modal (Lessor), adanya penyediaan barang modal, adanya ketentuan jangka waktu tertentu, pembayaran secara berkala, adanya hak pilih (hak opsi), serta adanya nilai sisa dari barang modal tersebut. Keuntungan pembiayaan perusahaan melalui sistem Leasing ini adalah adanya penghematan modal, sifatnya yang fleksibel, on I off balance sheet yaitu barang modal dapat ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam neraca perusahaan, dapat menguntungkan cash flow, adanya hak opsi bagi Lessee, dapat mengurangi resiko ketinggalan teknologi, dapat sebagai pelindung terhadap kenaikan inflasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas Leasing adalah relatif lebih rendah dibandingkan biaya untuk mendapatkan fasilitas kredit (dari Bank misalnya). Sedangkan kerugian dari sistem Leasing ini adalah biaya yang relatif mahal, tidak dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank, masalah prestise, dan resiko dari pihak Lessor yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan penulis ini dilatar belakangi oleh perkembangan bisnis yang semakin mengglobal serta tingkat persaingan yang semakin tajam diantara perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasar atau tingkat return yang tinggi. Sehingga diperlukan adanya efisiensi dalam pembelian barang modal untuk mengurangi pengeluaran (biaya) pembelian barang modal. Hal tersebut dapat diatasi dengan digunakannya kontrak sewa secara Leasing untuk mengganti keputusan pembelian barang modal. Dalam berlangsungnya suatu kontrak perjanjian SGU (Leasing) --- dengan hak opsi --- kadang kontrak tersebut dapat terputus sebelum masa SGU berakhir. Sehingga masa SGU menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu force majeur, default (tidak mampu membayar}, dan sebab ekonomis. Dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas maka akan terjadi penyesuaian dalam pembukuan pihak perusahaan yang menyewakan barang modal (Lessor). Penyesuaian atau koreksi yang dilakukan oleh pihak Lessor tersebut meliputi koreksi terhadap pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya yang sebelumnya telah diakui. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui tahapan pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh PT Bumiputera - BOT Lease dalam kasus Sewa Guna Usaha dengan jangka waktu yang lebih pendek dari masa yang semula disepakati; (2) mengetahui adanya perbedaan atau penyimpangan pelaksanaan antara ketentuan dari pemerintah dengan pelaksanaannya yaitu pada PT Bumiputera - BOT Lease; dan (3) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau penyimpangan tersebut. Penulisan Karya Akhir ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan tekilik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. dan studi lapangan. Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak digunakan penulis untuk menganalisis perbedaan atau penyimpangan yang terjadi pada PT Bumiputera - BOT Lease. Juga digunakannya tabel jadwal pembayaran (payment schedule) untuk menilai konsistensinya dalam praktek. Dalam penelitian, penulis menemukan adanya (1) ketidak konsistenan serta kesalahan dalam penetapan perhitungan oleh Lessor, yaitu dalam penggunaan tabel jadwal pembayaran (payment schedule), dan perhitungan interest income; (2) perhitungan profit I loss termination account yang tidak jelas perinciannya; dan (3) penentuan nilai sisa barang modal (repossessed asset) yang tidak sesuai dengan payment schedule. Dapat disimpulkan dari penelitian penulis, bahwa Lessor sebenarnya sudah cukup konsisten dalam melaksanakan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun ada beberapa perbedaan atau penyimpangan yang timbul dalam perhitungan dan pencatatan dari Lessor, dimana menyangkut jumlah perhitungan yang cukup materiil (meminjam istilah akuntansi). Untuk kasus Force Majeur ditemukan dua macam penyimpangan, yaitu profit I loss termination account yang tidak terperinci perhitungannya dan ketidak konsistenan Lessor dalam menggunakan payment schedule. Dalam kasus Default penulis menemukan tiga macam penyimpangan, yaitu perhitungan interest income yang tidak konsisten, perhitungan nilai sisa barang modal yang tidak jelas, dan penggunaan barang modal selama sebelas bulan yang tidak dibayar oleh Lessee. Sedangkan untuk kasus Ekonomis ditemukan tiga macam penyimpangan, yaitu penentuan profit yang tidak jelas perhitungannya, adanya kesalahan perhitungan interest income oleh Lessor, serta penentuan nilai sisa barang modal yang digunakan Lessor berbeda dengan yang tercantum pada payment schedule. Oleh karena itu dalam hal masa Leasing lebih pendek dari masa yang semula disepakati, penulis dapat menyarankan (1) Lessor perlu memperhatikan prospek dari Lessee dalam kemampuannya membayar atau melunasi setiap angsurannya. Ini untuk mencegah terjadinya kasus pemutusan kontrak leasing dengan alasan default seperti diatas; (2) Perlunya mengefektifkan penggunaan surat teguran pada Lessee jika terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga dapat mencegah terjadinya default dari Lessee, dan juga mencegah penggunaan barang modal yang cukup lama oleh Lessee; (3) Lessor juga perlu menjelaskan pemilihan perhitungan nilai sisa (residual value) dari barang modal apabila kontrak tersebut diputuskan sebelum masa kontrak leasing selesai. Karena untuk contoh kasus pemutusan Ekonomis diatas, Lessor tidak menggunakan perhitungannya, melainkan mengikuti perhitungan pihak Lessee. Sedangkan untuk contoh kasus default, perhitungan pihak asuransi yang menjadi patokan; dan ( 4) Lessor dalam melakukan koreksi haruslah dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindarkan atau memperkecil besarnya penghasilan, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi besar kecilnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara.

Abstrak :
Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan virtual office di Indonesia dalam rangka mengkaji keabsahan perjanjian sewa-menyewa alamat virtual office dengan dikaitkan alamat sebagai suatu benda atau properti yang dapat dijadikan sebagai objek didalam suatu perjanjian serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum perdata pihak penyedia virtual office terhadap permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh pihak pengguna virtual office. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan virtual office di Indonesia berbeda dengan pelaksanaan virtual office dibeberapa Negara, dengan penggunaan konsep sewa-menyewa menjadikan perjanjian sewa-menyewa virtual office di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan yang diatur oleh KUH Perdata Indonesia, maka perjanjian virtual office dikategorisasikan sebagai perjanjian tak bernama (inominaat). Pertanggung jawaban hukum perdata mengenai hubungan kontraktual antara pengguna virtual office dengan pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak penyedia virtual office sehingga apabila terjadi permasalahan hukum yang ditimbulkan atas hubungan kontraktual tersebut pihak penyedia virtual office tidak memiliki tanggung jawab hukum perdata. ......This study was made to explain the implementation of a virtual office in Indonesia in order to assess the validity of the lease agreement with the associated virtual office address as the address of an object or property that can be used as an object in an agreement and examine the civil liability of the provider of virtual office to problems law posed by the virtual office users. Results from this study is that the implementation of a virtual office in Indonesia is different from the virtual office implementation in several countries, with the use of the concept of lease agreement makes a virtual office in Indonesia might not be categorized as lease agreement in accordance with stipulated by the Civil Code Indonesia, the virtual office agreements categorized as inominaat agreement. Civil liability law regarding the contractual relationship between the virtual office users with third parties can not bind the virtual office provider so that in the event of legal problems arising on the contractual relationship the virtual office provider does not have a civil legal liability.

Abstrak :
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum. Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat.

Abstrak :
Financial lease sebagai salah satu bentuk sewa guna usaha mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan aktiva lainnya. Jenis pembiayaan ini memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak secara tepat. Dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) yang tepat, maka Wajib Pajak dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar. Dengan demikian, perumusan masalah meliputi, bagaimana penerapan penyusutan aktiva pada financial lease yung dilaksanakan oleh wajib pajak, apakah penyusulan aktiva leasing dalam perencanaan perpajakan (tax planning) wajib pajak (lessee) sudah sesuai dengan peratuan perundang-undangan perpajakan, dan apakah perencanaan perpajakan (tax planning) yang efektif dapat menjadi unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli, upaya dalam melakukan pengurangan pengenaan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari tax management tergantung dari instrumen yang dipakai. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan Iikuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: Pertama, perencanaan pajak (tax planning), merupakan Iangkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah unluk meminimumkan kewajiban pajak. Kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), manajemen pajak tidak dimasukkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Yang ketiga adalah pengendalian pajak (tax control), bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan maupun material. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskripif analisis dengan pendekatan penelitian kebijakan secara kualitatif. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Leasing suatu aktiva tetap pada financial leasing merupakan salah salu cara dari tax planning, seperti halnya perusahaan yang melakukan penyusutan aktiva leasing dimana dalarn penyusutan aktiva leasing terdapat celah-celah (loopholes) yang bisa dimanfaatkan dalam pengurang pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Hanya saja banyak perusahaan yang belum melakukan atau memanfaatkan dari suatu peraturan yang dapat menghemat alau mengurangi pembayaran pajak yang sesuai dengan UU perpajakan yang ada. Banyaknya perusahan yang belum melakukan atau memanlaalkan tax planning yang ada karena belum mengetahui tujuan dari tax management sendiri. Perencanaan pajak pada dasamya merupakan Iingkup dari manajemen pajak, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin. Tax Planning biasanya dirasakan tidak dalam jangka dekat tetapi dalam jangka panjang. Hal ini karena tax planning perlu pengelolaan yang matang. Tujuan paling akhir dari tax manajemen adalah memakai prinsip the least and the last, yaitu membayar jumlah seminimal mungkin dan waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Dan untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya pemerintah mengkaji dan membuat aturan yang lebih jelas untuk menutupi loopholes. Meskipun memanfaatkan loopholes adalah tindakan yang legal telapi tidak dapat dibenarkan.

---

Financial lease as a form of leasing has a tax requirement as well as the other assets. This financial lease needs a planning which is probably able to manage the tax accurately. By managing the tax planning accurately, so the Lessee is able to plan, to do, to evaluate and finally is able to control his tax requirement accurately and properly. However , the formula of problem extends over, how the application of assets depreciation in financial lease which is performed by the Lessee, has the leasing assets depreciation in Lessee tax planning accordance with the provision of Taxation Law, is the tax planning effectively able to become the supporting element to achieve the purpose of the company. Based on the theories of the experts- the efforts in treating the tax depreciation legally can be performed through the tax management. Yet, the legality of the tax management depends on the instrttments which are used. The tax management is a facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as it can to achieve the benefit and liquidation. The purpose of the tax management can be achieved through the functions of the tax management which consist of: First, tax planning is the first step of tax management. Generally, the tax planning pressure is to minimize the tax requirement. Second, the tax implementation, the tax management does not intend to break the law in the implementation. The third is the tax control, it is to concern that the tax requirement has been implemented according to what has been planned and has fulfilled the conditions and material as well. The type of observation which will be used in writing this thesis is the descriptive analyze method with the approach of policy observation qualitatively. By using the technique of the data collecting such as the study of literature and the study of the field which is carried out through the interview of the related parties. Fixed assets leasing in financial leasing is an option of tax planning, it is like the company which treats the assets depreciation leasing where in the assets depreciation there are loopholes which can be used in tax deduction, without breaking the tax provision. But many companies haven?t treated or used one of the regulations which can save or reduce the tax expend based on the taxation law. There are many companies which haven?t treated or used the available tax planning because they haven?t known the purpose of the tax management it self. Basically, the tax planning is a part ofthe tax management, that is the facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as possible. Generally, the tax planning can?t be achieved in a short term but in long term, because the tax planning needs the accurate management. The last purpose of the tax management is using the principle the least and the last, that is paying the amount as minimum as possible and the last time which is still allowed by the taxation law and provision. And to prevent that case, the government would rather look over the provision clearly to cover the loopholes. Although using the loopholes is the legal action but it can?t be the right action.

Abstrak :
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kepastian dan akibat hukum dilakukannya tindakan pengakhiran sewa oleh Kurator secara sepihak. Selain itu, juga bertujuan untuk mempelajari putusan hakim atas perbuatan hukum tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dan menggunakan data sekunder. Tim Kurator menimbulkan kerugian terhadap boedel pailit dengan mengakhiri perjanjian sewa, dan tidak memperhatikan ketentuan pengakhiran perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan luas yang diberikan kepada Kurator hendaknya disertai dengan pengawasan yang tegas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan ataupun kelalaian. ......This study aims to determine the legal certainty and legal consequences of termination of the lease for action by curator unilaterally. It also aims to study the judge's ruling on the legal acts. The author uses a normative legal research, the typology of explanatory research, and using secondary data. Curator Teamm causing losses to bankrupt estate by ending the lease agreement, and does not pay attention to the termination provisions of the agreement stipulated in the Law on Bankruptcy and Suspension of Payment and the Code of Civil Law. Broad authority granted to Curator should be accompanied by strict supervision.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan jaminan fidusia yang diberikan oleh PT Mandra Alila selaku pemberi fidusia kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku penerima fidusia dengan menggunakan bangunan yang didirikan diatas tanah dengan hak sewa sebagai objek jaminan fidusia, serta membahas mengenai eksekusi yang dapat dilakukan terhadap bangunan yang kepemilikannya berbeda dengan tanahnya. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Hasil penelitian menyarankan antara Pemilik tanah dengan PT Mandra Alila selaku penyewa seharusnya membuat surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang isinya menyatakan bahwa bangunan yang didirikan diatas tanah milik pemilik tanah adalah milik PT Mandra Alila, mengingat hal ini dimukinkan karena system hukum dinegara kita mengunagakan asas pemisahan horizontal.

---

This Thesis is written to discuss about the validity of ?collateral fiduciary ? that have been given by PT Mandra Alila as "Fiduciary's lender" to PT Bank CIMB Niaga Tbk as the receiver of the "Fiduciary", with a building that had been built above the ground with the rights of lending/hak sewa on it as the object of collateral fiduciary. This thesis also discussed about the execution that might be carried out to the buildings with the rights of the land and the rights of the buildings is owned by different owners. The research methodology for this thesis is analytical- descriptive, which mean that the methods are collecting the actual data(s) and compiling them, processing the data(s) and being analyzed before get the actual picture to show the actual problem(s). The result of the research is to give a suggestion between the owner of the land and PT Mandra Alila as the "lender" that they should have such a "statement letter and agreement letter between the parties" that the content itself must be stipulates that the construction builds above the land owned by the land?s owner should be "owns" by PT Mandra Alila, take into account that this conditions is possible to do in Indonesia referring to the Indonesian law systems that using the principles of horizontal separation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan telah menerapkan pelaporan dan pengungkapan akuntansi atas transaksi sewa pada perusahaan pembiayaan sesuai PSAK 30 tentang sewa yang telah diadopsi dari IFRS secara bertahap oleh DSAK-IAI. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini isu penerapan konsep joint project IAS 17 IASB dan FASB atas akuntansi sewa pada perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian juga untuk menganalisis kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menentukan segmentasi pasarnya sesuai penerapan PSAK 30 tentang sewa. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus pada dua perusahaan pembiayaan di Jakarta yang memiliki karakter dan latar belakang usaha yang berbeda sebagai objek penelitian. Analisis pembahasan terhadap dua perusahaan pembiayaan secara umum telah melakukan penerapan PSAK 30 meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada konsep joint project IAS 17 tentang sewa kedua perusahaan telah mengetahui dan siap menerapkan konsep tersebut. Berdasarkan kebijakan dan analisis perhitungan PSAK 30 tentang sewa, perusahaan pembiayaan juga telah menerapkan PSAK 30 tentang sewa dalam menentukan segmentasi pasar perusahaan. ......This research objective is to analyze whether the report and disclose of accounting for lease transactions has implement in accordance with PSAK 30 on Lease from IFRS that have been adopted gradually by DSAK IAI. This research also intend to perceive the current progress issue of the implementation joint project concept IAS 17 IASB and FASB on lease accounting at finance companies. This research also intend to analyze the companys financing policy in determining market segmentation in accordance PSAK 30 on Lease. The research method in this study is a case study in two finance companies in Jakarta, which has the character and background of different businesses as a research object. Analysis of the discussion of the two finance companies in general have been doing PSAK 30 on Lease though there are still some things that still need to be improved. On the concept of joint project of IAS 17 Leases both companies have recognized this and are ready to apply the concept. Based on the policies and analysis concerning the calculation of PSAK 30 Leases, finance companies have also applied PSAK 30 on Lease in determine market segmentation.