Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gun Jumping merupakan suatu istilah yang menggambarkan aktivitas pelaku usaha yang seolah-olah transaksi merger yang dilakukannya sudah berlaku secara sah dan efektif di mata hukum walaupun pada kenyataannya merger tersebut belum disetujui oleh otoritas persaingan usaha karena masih dalam proses peninjauan notifikasi merger. Gun Jumping merupakan suatu pelanggaran yang hanya terjadi pada negara yang menganut sistem notifikasi pra-merger atau pra-notifikasi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, tidak dikenal istilah Gun Jumping karena sistem notifikasi yang berlaku saat ini ialah pasca-notifikasi atau post-notifikasi. Pada perkembangan saat ini, pasca-notifikasi dipandang sebagai sistem notifikasi yang sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kekurangan. Dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan terjadi perubahan pada sistem notifikasi Indonesia dari pasca-merger notifikasi menjadi pra-merger notifikasi. Usulan perubahan ini merupakan hal yang wajar karena dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi pelaku usaha. Apabila nantinya amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah disetujui, maka Gun Jumping akan menjadi salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku merger sebelum merger disetujui oleh otoritas persaingan usaha. Selanjutnya, berhubungan dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan kepustakaan. Serta saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah dengan secara konsisten mematuhi dan menjalankan setiap prosedural yang berkaitan dengan ketentuan gun jumping.

---

Gun Jumping is a term that describes the activity of merging parties as if their merger transaction has been valid and effective on law provision, in fact the merger has not approved by the competition commission because it is still in the process of reviewing merger notification. Gun Jumping is a violation that only occurs in countries that have a pre-merger notification system, for example United States of America and European Union. In Indonesia with its post-notification system, the term of Gun Jumping is not familiar. Post-notification system in these era is considered out of context and has many shortcomings. With the plan to amend Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is expected that there will be a change in Indonesia notification system from post-merger notification to pre-merger notification. This change is a reasonable because it can provide legal security, especially for merging parties. If the amendments of Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 has been approved, gun jumping is one of the problems that may occur as a violation that committed by the merging parties before the merger is approved by the competition commission. Futhermore, the method that author used for this research is juridical-normative and literature. For recommendation that author used for gun jumping problems is to consistently obey every procedure and rules that related to gun jumping provision."

"Dengan keberadaan perusahaan digital dominan seperti Meta Platforms, berbagai pelanggaran dalam lingkup persaingan usaha dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Meta Platforms di Jerman dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan posisi dominan Meta Platforms di Indonesia dan apakah hukum persaingan usaha di Indonesia telah cukup dalam menangani kasus perusahaan digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut dalam lanskap persaingan usaha di Indonesia berdasarkan kasus di Jerman dan Amerika Serikat serta mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan Indonesia yang mengatur dinamika ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan berupa penetapan syarat perdagangan, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, serta barriers to entry sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun demikian, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha di ranah pasar digital, khususnya terkait dengan Meta Platforms. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan peraturan menjadi penting untuk merespons dinamika pasar digital yang terus berkembang dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan yang sehat.......With the presence of dominant digital companies like Meta Platforms, various violations within the scope of business competition can occur, as evident in the cases of Meta Platforms in Germany and the United States. In this context, this research analyzes the potential abuse of Meta Platforms’ dominant position in Indonesia and evaluates whether competition law in Indonesia has been sufficient in handling cases involving such digital companies. This research aims to analyze the potential abuse of dominance in the landscape of business competition in Indonesia, drawing insights from cases in Germany and the United States, while also evaluating the effectiveness of Indonesia’s regulatory framework governing this dynamic. The research methodology employed is normative juridical legal analysis, examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research topic. The findings indicate the potential for abuse, including setting trade conditions, market and technology development restrictions, as well as barriers to entry, as stipulated in Article 25 of the Antitrust Law. However, the existing regulations in Indonesia are not entirely effective in addressing competition issues in the digital market, particularly concerning Meta Platforms. Therefore, improvements and amendments to the regulations are crucial to respond the evolving dynamics of the digital market and ensure adequate protection for fair business competition."

"This article discuss about Article 27 of Law No. 5 Year 1999 on the Restriction of Monopoly Practices and Unfair Business Practices (?Competition Law?). One may wonder the rigorousness to the application of Article 27 which arguably could ban any merger which meets market test without conducting any competitive assessment. For this, the law has been presumed that the acquisition or controlling of large market share from merger is per se illegality.Further, the effects of Article 27 would be discussed in this paper. A merger review itself is not an easy task and tends to bring complex issues that one needs to be dealt with. Things get more complicated when one deals with the merger application in developing countries since there are various aspects that need to be taken account by the respective antitrust authority (including Indonesia) Obviously, everycountry needs to set up its competition law in accordance with its own economic characteristics and conditions. Many have argued as to point out the severe condition in market as a result of high concentration of competition. But more of them argued otherwise, as it could positively pushed on the market. This article would also include best practices from US and EU competition law practices regarding the issue at hand, as well as the relationship of merger control and practices in developing countries. The article offers suggestion with regard to the current approach to Article 27 of the Competition Law and from EU and US best practice which could be used for the benefit of Indonesia?s competition law especially to the application of Article 27."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) oleh KPPU dalam pendapatnya untuk menilai, apakah suatu proses merger maupun akuisisi berpotensi untuk menimbulkan pasar monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa pendapat KPPU atas beberapa proses akuisisi. Penelitian dilaksanakan guna memastikan kesesuaian penggunaan HHI dalam pendapat KPPU dengan peraturan perundang – undangan terkait persaingan usaha yang berlaku, serta menggambarkan keberagaman penentuan pasar bersangkutan oleh KPPU guna menghitung tingkat persaingan. Bentuk penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan.......This skripsi discusses the implementation of the Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) by KPPU in its opinion to assess, either a merger or acquisition process has the potential to create a monopoly market or unfair business competition or not both. The research was conducted by analysing several opinions of KPPU on several acquisitions process. The research is carried out to ensure the suitability of the use of HHI in the opinion of KPPU with the prevailing laws and regulations related to business competition, as well as describing the diversity in determining the relevant market by KPPU in order to calculate the level of competition. The form of this skripsi’s research is juridical-normative research conducted through literature research."

"Industri perunggasan di Indonesia saat ini mengalami kondisi persaingan dengan struktur pasar yang berbeda-beda dalam beberapa subsektornya, seperti struktur pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Aktivitas pelaku usaha dengan beberapa subsektor industri perunggasan dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi industri perunggasan, bagaimana pasar oligopoli dalam industri perunggasan dapat terjadi, dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat berupa kartel dapat terjadi dengan kondisi yang saat ini dialami dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis-normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Setelah melakukan analisis fakta dan regulasi, kondisi yang dialami pelaku usaha dengan struktur oligopoli merupakan bentuk persaingan ekonomi yang secara alami terbentuk yang disebabkan dengan terdapatnya beberapa pelaku usaha besar maupun pelaku usaha yang terintegrasi yang lebih dominan pada suatu pasar sehingga dapat berpotensi menyingkirkan pelaku usaha kecil atau mandiri ataupun peternak, bahkan berpotensi untuk terjadinya praktik kartel. Dari potensi yang timbul untuk mewujudkan praktik kartel, praktik kartel cukup sulit diidentifikasi dan dibuktikan karena keterbatasan alat bukti mengingat beberapa kartel yang terjadi dilakukan secara diam-diam dan terdapat perbedaan pandangan mengenai direct evidence dan indirect evidence sebagai hal yang dapat dipertimbangkan.......The Indonesian poultry industry is currently experiencing competitive conditions with different market structures in several sub-sectors, such as oligopoly market structures and perfect competition markets. The activities of business actors with several sub-sectors of the poultry industry can lead to unfair business competition. This study aims to analyze the condition of the poultry industry, how the oligopoly market in the poultry industry can occur, and how the potential for unfair business competition in the form of cartels occurs with the current conditions that can be experienced from the point of view of antitrust law. This research is a research with juridical-normative method obtained through literature study. After analyzing the facts and regulations, the conditions experienced by business actors with an oligopoly structure are a form of economic competition that naturally forms due to the presence of several large business actors and business actors who are integrated into a market so that it can become an opportunity for independent small business actors or breeders, even possible for cartel practices to occur. From the potential that arises to realize cartel practices, cartel practices are quite difficult to identify and prove due to limited evidence considering that some cartels are carried out secretly and there are different views on direct evidence and indirect evidence as things that can be considered."

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang proses pemilihan mitra kerja atau beauty contest. Para Terlapor, yakni PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi melakukan proses beauty contest atau suatu proses pemilihan mitra kerja untuk menjalankan proyek gas Blok Donggi-Senoro secara bersama-sama. Mereka memilih dan menunjuk Mitsubishi Corporation dalam proses pemilihan mitra tersebut. Namun menurut KPPU, perkara ini merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat, karena PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dinilai telah melakukan tindakan persekongkolan tender yang merugikan peserta lainnya. Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka dengan ketentuan pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Skripsi yang dibuat dengan metodepenelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa KPPU tidak tepat dalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tender dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, mengingat ketentuan tender tersebut tidaklah mengatur mengenai proses pemilihan mitra kerja sebagaimana yang dilakukan oleh para terlapor.

---

This thesis discusses about the decision of The Comission for The Supervision of Business Competition (KPPU) about the process of selecting partners or beauty contest. The Parties, PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional, and PT Medco E & P Tomori Sulawesi did beauty contest process or a process of selecting project partners to run the gas project of Block Donggi-Senoro together. They select and appoint the Mitsubishi Corporation in this partner selection process. But according to the Commission, this case is one form of unfair business competition, because of PT Pertamina, PT Medco Energi Internasional and PT Medco E & P Tomori Sulawesi have been regarded as doing tender conspiracy which harm the other participants. In deciding this case, the Commission condemned them with the provisions of articles 22 and 23 of Act No. 5, 1999 about Competition Law. This thesis prepared by the method of juridical normative study concludes that the Commission is not accurate in deciding the guilt reported to the provisions of the tender in Act No. 5 of 1999, considering the provisions of the tender is not regulating the process of selecting partners as what the parties done."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia.......This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation merupakan potensi penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menghadapi kasus penyalahgunaan posisi dominan melalui praktik eksklusivitas distribusi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik eksklusivitas distribusi digital yang dilakukan oleh Sony PlayStation berpotensi melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia karena melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang berakibat pada terhalangnya konsumen atau pengguna Sony PlayStation dalam memperoleh produk bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selanjutnya, penanganan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap kasus serupa yang terjadi di Indonesia belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap praktik eksklusivitas distribusi digital oleh Sony PlayStation di Indonesia dan peningkatan efisiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus eksklusivitas distribusi digital di Indonesia.......This research analyze how Sony PlayStation's practice of digital distribution exclusivity is a potential abuse of dominant position according to business competition law in Indonesia and the role of the Business Competition Supervisory Commission in dealing with cases of abuse of dominant position through digital distribution exclusivity practices in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical by examining various theories, concepts, legal principles and statutory regulations that are relevant in this research. The results of this research conclude that the digital distribution exclusivity practice carried out by Sony PlayStation has the potential to violate business competition law in Indonesia because it abuses its dominant position by setting trade terms which result in the obstruction of Sony PlayStation consumers or users in obtaining competitive products, both in terms of price and quality. Furthermore, the Business Competition Supervisory Commission's handling of similar cases that occurred in Indonesia has not been completely efficient. Therefore, there is a need for further supervision of digital distribution exclusivity practices by Sony PlayStation in Indonesia and increasing the efficiency of the Business Competition Supervisory Commission in handling cases of digital distribution exclusivity in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kewenenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Uni Eropa meninjau dugaan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melaksanakan non reportable transactions berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan perbandingannya dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Transaksi merger antara badan usaha yang memenuhi threshold harus dinotifikasikan kepada lembaga pengawas persaingan usaha. Sementara itu, transaksi yang tidak memenuhi threshold (non-reportable transactions) bebas dari kewajiban notifikasi. Terdapat 2 (dua) jenis sistem notifikasi, yaitu ex-ante dimana notifikasi dilaksanakan sebelum transaksi berlaku efektif, dan ex-post dimana notifikasi dilaksanakan setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Pada 2023, European Union Court of Justice (ECJ) mengeluarkan preliminary ruling dalam Putusan ECJ Case C-449/21. Pada putusan tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar penyiaran televisi Prancis ketika suatu badan usaha bernama TDF melakukan non-reportable transaction berupa merger dengan kompetitornya yaitu Itas. Kompetitor TDF, yaitu Towercast, mengajukan gugatan menyatakan transaksi tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan seharusnya ditinjau kembali. Putusan ECJ menyatakan bahwa non-reportable transactions dapat ditinjau kembali oleh lembaga pengawas persaingan usaha secara ex-post. Putusan tersebut memberi kesadaran bahwa ada kekosongan hukum di hukum persaingan usaha mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan pada non-reportable transactions.......This paper analyzes the authority of business competition authorities in the European Union (EU) reviews allegations of abuse of dominant position by business actors through non-reportable transactions and its comparison with competition law in Indonesia. This paper was written using the normative juridical method. Mergers that meet thresholds must be notified to the business competition authorities. Transactions that do not meet the thresholds and are thus free from notification obligations are referred to as non-reportable transactions. There are two types of notification systems, namely ex-ante, where notification is carried out prior to a transaction becoming legally effective, and ex-post where the notification is carried out after the transaction becomes effective. In 2023, the EU Court of Justice (ECJ) issued a preliminary ruling in the decision of ECJ Case C-449/21. A company named TDF conducted a non-reportable transaction as it merged with its competitor in the television broadcasting market, named Itas. Its other competitor, Towercast, reported the transaction as an abuse of dominant position and therefore must be re-assessed. The results of the preliminary ruling states that non-reportable transactions can be reviewed ex-post by business competition authorities. The ruling raises awareness that an abuse of a dominant position can potentially be conducted through non-reportable transactions."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kewenenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Uni Eropa meninjau dugaan penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang melaksanakan non reportable transactions berdasarkan hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan perbandingannya dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Transaksi merger antara badan usaha yang memenuhi threshold harus dinotifikasikan kepada lembaga pengawas persaingan usaha. Sementara itu, transaksi yang tidak memenuhi threshold (non-reportable transactions) bebas dari kewajiban notifikasi. Terdapat 2 (dua) jenis sistem notifikasi, yaitu ex-ante dimana notifikasi dilaksanakan sebelum transaksi berlaku efektif, dan ex-post dimana notifikasi dilaksanakan setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Pada 2023, European Union Court of Justice (ECJ) mengeluarkan preliminary ruling dalam Putusan ECJ Case C-449/21. Pada putusan tersebut terdapat indikasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar penyiaran televisi Prancis ketika suatu badan usaha bernama TDF melakukan non-reportable transaction berupa merger dengan kompetitornya yaitu Itas. Kompetitor TDF, yaitu Towercast, mengajukan gugatan menyatakan transaksi tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan seharusnya ditinjau kembali. Putusan ECJ menyatakan bahwa non-reportable transactions dapat ditinjau kembali oleh lembaga pengawas persaingan usaha secara ex-post. Putusan tersebut memberi kesadaran bahwa ada kekosongan hukum di hukum persaingan usaha mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan pada non-reportable transactions.......This paper analyzes the authority of business competition authorities in the European Union (EU) reviews allegations of abuse of dominant position by business actors through non-reportable transactions and its comparison with competition law in Indonesia. This paper was written using the normative juridical method. Mergers that meet thresholds must be notified to the business competition authorities. Transactions that do not meet the thresholds and are thus free from notification obligations are referred to as non-reportable transactions. There are two types of notification systems, namely ex-ante, where notification is carried out prior to a transaction becoming legally effective, and ex-post where the notification is carried out after the transaction becomes effective. In 2023, the EU Court of Justice (ECJ) issued a preliminary ruling in the decision of ECJ Case C-449/21. A company named TDF conducted a non-reportable transaction as it merged with its competitor in the television broadcasting market, named Itas. Its other competitor, Towercast, reported the transaction as an abuse of dominant position and therefore must be re-assessed. The results of the preliminary ruling states that non-reportable transactions can be reviewed ex-post by business competition authorities. The ruling raises awareness that an abuse of a dominant position can potentially be conducted through non-reportable transactions."