Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada Proyek Kanal Banjir Timur dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/PK/Pdt/2016 yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan lembaga konsinyasi sebagai upaya ganti rugi pada kasus tersebut dan bagaimanakah kedudukan Hak Pengelolaan Perum Perumnas. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Perum Perumnas adalah pihak yang berhak menerima konsinyasi dapat dikatakan telah tepat, namun untuk mencegah terjadinya kasus yang membuka peluang terjadinya tindak pidana seperti ini peran Panitia Pengadaan Tanah dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah sangatlah penting. Hak pengelolaan Perum Perumnas adalah sah dan tanah hak pengelolaan yang merupakan penyertaan modal negara kepada Perum Perumnas dapat menerima ganti rugi pengadaan tanah namun seharusnya menggunakan prosedur ganti rugi yang berbeda dengan tanah yang dibebani hak atas tanah lainnya.

---

ABSTRACTThis thesis examines one of the problems on East Flood Canal Project by analyzing the Supreme Court Decision Number 309 PK Pdt 2016 which aims to analyze how is the application of consignment in this case and the validity of Perum Perumnas Right to Manage and its legal standing as the basis of compensation from land acquisition for public interest. This thesis belonged to normative study with descriptive analytical and secondary data as data resource is used. The result of this research confirms that the panel of judge rsquo s consideration which states that Perum Perumnas is the rightful party to accept consignment is correct but Land Acquisition Committee rsquo s role here is required to prevent cases like this which opens up opportunities of criminal act. The Right to Manage of Perum Perumnas is valid and Right to Manage of Perum Perumnas can be the subject of land acquisition rsquo s compensation acceptance but a land that is included in state capital participation in state owned enterprises uses different procedure of compensation for land acquisition compared to any other rights. "

"Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang diamanatkan Negara. PPAT masih ldquo;menumpang rdquo; pada kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memutuskan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT. Hal ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, di sisi lain, PPAT sebagai tangan negara juga berperan besar dalam kehidupan masyarakat seharusnya sudah memiliki institusi yang berdiri dengan sempurna, disertai dengan kewenangan yang jelas untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap jabatan PPAT tersebut.

---

Such profession as Notary and PPAT shall not be separated from each other, although these two positions bear the authority that is related to each other but the State regulates the independence of each institution in carrying out its duties. In practice, the imposition of sanctions for PPAT does not show the independence of the institution as mandated by the State. PPAT is still hitchhiking on the authority of the Notary Supervisory Board to impose sanctions against those who committed violations in their position as PPAT. This is done in the absence of a definite legal basis on the implementation, on the other hand, PPAT as the hand of the state also plays a major role in the life of the society should already have such institutions that stand perfectly, accompanied by a clear authority to ensure public confidence for PPAT."

"Latar belakang tesis ini adalah konflik pertanahan antara PT Pertamina Persero dengan Pemerintah Kota Palembang, terkait dengan bidang tanah bekas hak eigendom kotapraja, yang di atasnya terdapat bekas hak erfpacht. PT Pertamina Persero mengklaim berhak atas bidang tanah tersebut, karena telah mengusainya selama puluhan tahun. Sedangkan Pemerintah Kota Palembang mendalilkan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria nomor SK.12/Ka/1963, tanggal 14 Mei 1963. Kedua klaim hak tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Mahkamah Agung memutuskan PT Pertamina Persero sebagai pengusasa tanah yang beritikad baik, sedangkan Pemerintah Kota Palembang tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tersebut. Tesis ini menganalisis putusan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan ketentuan konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan terkait Hak Pengelolaan. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen, serta menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundangan terkait konversi hak atas tanah dan terkait Hak Pengelolaan. Kesimpulannya adalah PT Pertamina Persero seharusnya memegang tanah tersebut dengan Hak Guna Bangunan yang berada di atas Hak Pengelolaan yang dipegang Pemerintah Kota Palembang.

---

The background of this thesis is a land dispute between PT Pertamina and Palembang Municipal related to eigendom estate with erpacht right. Each parties claim as the proprietor or at least hold the possesion of such land. PT Pertamina argue that it has retained that land for years. Meanwile Palembang Municipal urge to take possesion over that land, since it has the right pursuant to Agrarian Minister degree No. SK.12 Ka 1963 dated May 14th 1963. The Supreme Court hold decision that PT Pertamina has a good faith in possess such land. At the same time the court declare Palembang Municipal does not have any sufficient evidence to support its claim. So, the objective of this thesis is to analyze such decison, in accordance with Agrarian Law and landlord regulation. The researh methodology is legal normatif approach, with legislation and court decision as the research material. For conlude this, I am of the opinion that PT Pertamina shall occupy the estate as the holder of building rights, whilst Palembang Municipal shall have the Right to Manage on that land."

"Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Pasal 19 UUPA mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan haknya, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum, juga untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Pemerintah. Pendaftaran Tanah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Pemegang Hak Atas Tanah yang mendaftarkan tanahnya akan diberikan suatu sertifikat, yang di dalamnya tercantum nama pemegang hak bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar. Setiap peralihan hak atas tanah akan dicatat dalam sertifikat. Begitu pentingnya pendaftaran hak atas tanah, terutama untuk tanah bekas Hak Barat, harus didaftarkan dan dikonversi menjadi hak yang dikenal dalam UUPA. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pemegang tanah bekas Hak Barat adalah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, jika tidak diperpanjang maka tanah kembali menjadi Tanah Negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3640/K/PDT/2016, Penggugat merupakan penghuni tanah warisan, namun tidak pernah mendaftarkan haknya. Sedangkan Tergugat merupakan pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Dalam penulisan ini akan dibahas analisa mengenai siapa yang merupakan ahli waris yang berhak atas Tanah Sengketa dan bagaimana status hukum dan kepemilkan hak atas tanah tanah Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis menggunakan metode kualitatif. Dari hasil analisa terhadap Putusan dapat disimpulkan bahwa Putusan dan pertimbangan telah sesuai dengan Hukum Waris yang berlaku, UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas tanah dan tanah dilekati Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat.

---

Inheritance is an affair that can caused transfer Land Rights. Article 19 UUPA emphasizes that it is compulsory to every Land Rights holder to register their right, in order to guarantee the right certainty and the legal certainty, also to provide information for the party in needs, including the Government. Land Registration regulated specifically on Government Regulation Number 24 the Year 1997, that complement the previous regulation, Government Regulation Number 10 the Year 1961. Land Rights holder who register their land will be given a certificate, which consists the name of the person holds the land right. Certificate is an absolute evidence, meaning as long as it cannot be proved otherwise, physical and legal data written on it shall be considered true. Every transition of land rights will be noted on the certificate. Land registration is so important, especially for the former Colonial Land Rights, that is has to be registered and converted to the rights that recognized by UUPA. One of the rights that can be given to the holder of former Colonial Land Rights is Building Rights. Building Rights can be given for as long as 30 years, and if it is not extended then the land status is returned to the State and consider as States`s Land. In a case which is written in Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Number 3640 K PDT 2016, a dispute occurs because Plaintiff`s, whom lived on an Inheritance Land, does not asked for approval from Defendant when the Defendant is going to sell the land. Defendant feels they have the rights to sell the land since his her name is written on the land certificate. Research method used in this Thesis is juridical normative, data type used is secondary data and method of analysis used is qualitative method. The results of the analysis concluded that the verdict has been in accordance with Indonesia Inheritance Law, UUPA and Government Regulation Number 24 the Year 1997 about Land Registration, that Plaintiff is not the rightful heir of the land and the Inheritance Land status is under Building Rights on behalf of Defendant."