Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan menciptakan peluang bagi penegak hukum melakukan pelanggaran HAM. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1) Salah satu pertimbangan MK mengeluarkan putusan No. 21/PUU-XII/2014 adalah penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan; 2) Keluarnya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 berdampak pada penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena institusi Kepolisian, kejaksaan dan kehakiman merupakan institusi yang paling sibuk menerima aneka gugatan praperadilan dengan berpedoman pada perluasan enam objek praperadilan berdasarkan putusan MK tersebut; 3) Dampak putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 terhadap kompetensi penyidik Polri adalah dalam memutuskan penetapan status tersangka, penyidik dituntut lebih profesional dan lebih mampu menjalankan ketentuan dalam KUHAP dengan baik dan benar; 4) Dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap Penegakan HAM di Indonesia adalah, dalam menetapkan status tersangka, penyidik harus melakukannya secara hati-hati, karena penetapan status tersangka tanpa dua alat bukti, tanpa ada konfrontasi dengan calon tersangka, dan kesahihan cara memperolah alat bukti, merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) MA perlu mengeluarkan PERMA tentang batasan ruang lingkup Praperadilan; (b) DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi KUHAP sehingga sesuai dengan tuntutan persoalan penegakan hukum pidana yang semakin kompleks dan multidimensi; (c) Perlunya melakukan peningkatan kompetensi para penyidik Polri dengan cara pelaksanaan sertifikasi penyidik tipikor berdasarkan kemampuan pengetahuan dan teknis penyidikan yang harus dimiliki; (d) Perlunya penyusunan SOP oleh Dit Tipikor Bareskrim Polri yang mengatur teknis dan administrasi penetapan tersangka setelah terdapat perluasan objek peradilan sebagaimana dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. ...... This thesis discussed about the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 on the provision of suspects as an object pretrial create an opportunity for law enforcement do violations of human rights. Research used is qualitative research. Data collection is conducted through the observation involved, in-depth interviews and study of documents. The research shows: 1) One of the consideration MK issued the ruling No. 21/PUU-XII/2014 is determination the suspect is part process investigation that is constitute deprivation of human rights, then it should the determination of the suspect by investigator is object which may be requested for protection through ikhtiar law pranata pretrial; 2) The emergence of the decision of the MK No. 21/PUU-XII/2014 impact on law enforcement in criminal justice systems in indonesia, because police institutions, attorney and judiciary is the institutions that the most busy received various a lawsuit pretrial with reference at expanding six object pretrial based on the judgment the constitutional court mentioned above; 3) The impact of the decision MK No. 21/PUU-XII/2014 to competence Polri investigators is in deciding the determination of status suspects, investigators are required more professional and more are able to run the provisions of kuhap well and correctly; 4) The impact of the decision the MK Nomor 21/PUU-XII/2014 towards enforcement of human rights in indonesia is , in setting status suspects , investigators have to do it carefully , because the determination of status suspects without two tools evidence , without any confrontation with the suspects , and kesahihan way to get instrument evidence , is a arbitrary who can be described as a form of violations of human rights. Implication this thesis discussion contains: (a) MA need to spend PERMA about the limitations of the scope of Pretrial; (b) Parliament and the government needs to revise the KUHAP so that it meets the demands of criminal law enforcement problems are increasingly complex and multidimensional; (c) The need to increase the competence of the Polri investigator in a way the implementation of the certification investigator Tipikor is based on knowledge and technical capabilities investigations that should be owned; (d) The need for the preparation of SOP by direktorat tipikor bareskrim Polri which govern about technical and administrative of determination of the suspect once there is expansion the object of pretrial as in the ruling of MK No. 21/PUU-XII/2014 concerning Suspect As Object Pretrial Stipulation.

Abstrak :
Aceh, yang terletak di ujung utara Sumatera, dulunya dikenal sebagai Serambi Mekkah dan merupakan provinsi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Saat ini, Aceh masih merupakan salah satu provinsi yang paling konservatif dan religius di Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional, melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memungkinkan Aceh, sebagai daerah otonom khusus, untuk menegakkan hukum syariah, yang berasal dari ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Pasal 125 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menetapkan bahwa  pelaksanaan hukum syariah di Aceh harus dilakukan melalui pemberlakuan Qanun. Qanun adalah peraturan Islam, setara dengan Peraturan Daerah (Perda) namun isi Qanun harus didasarkan pada Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Qanun terakhir, yang merupakan konsolidasi dari Qanun-qanun sebelumnya adalah Hukum Pidana Islam, yang diperkenalkan melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Peraturan tersebut secara resmi disahkan pada bulan Oktober dan mulai berlaku pada 23 Oktober 2015 dan sejak diperkenalkan di Aceh, implementasinya telah melahirkan kontroversi di masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, terutama karena adanya legitimasi hukuman badan yaitu hukuman cambuk. Di sisi lain, sebagai anggota PBB, Indonesia  telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Konvensi Hak-hak Anak. Lebih lanjut lagi, dalam sistem hukum positif di Indonesia, KUHP tidak mengenal jenis hukuman cambuk. ...... Aceh distincts itself as a very unique province compared to other provinces in Indonesia. Today, Aceh is still among Indonesia’s most religiously conservative and observant provinces.  The national legislation, through Law Number 11 of 2006 concerning The Government of Aceh, allows Aceh, as a special autonomous region to enforce the syariah (Islamic) law, which derives from the religious precept of Islam, particularly the Quran and the Hadith.  Article 125 of the Law of the Government of Aceh stipulates that the implementation of the syariah law in Aceh must be done through the enactment of a Qanun. Qanun is an Islamic bylaw, equivalent to the  Regional Regulation (Perda) however the content of the Qanun must be based on Islam and shall not contradict with the syariah law. The latest Qanun, which is the consolidation of the three previous Qanun was the Islamic Criminal Law, introduced through Qanun Number 6 of 2014 concerning The Jinayat Law (Qanun Jinayat). The bylaw was formally enacted in October and entered into effect in 23 October 2015 and since its introduction in Aceh, its implementation has spawned controversy in the community, both at the local (Aceh) and national level including capturing global attention, particularly due to the legitimation of corporal punishment in Indonesia, namely caning. In addition to such, as a UN Member, Indonesia has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, the Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child. On the other hand, Indonesia's criminal system (KUHP) does not recognize corporal punishment.

Abstrak :
Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar. ...... The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan sosial serta implementasi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan sosial diantaranya adalah reparasi materiil dan reparasi secara simbolik. Selain itu, pemenuhan hak atas kebenaran juga diperlukan untuk menciptakan kapasitas transformatif dalam ketahanan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan yang telah diimplementasikan. Sehingga, diperlukan suatu alternatif kebijakan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan korban dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia untuk memperkuat ketahanan sosial. ......This research aims to analyze the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy to strengthen social resilience and the implementation of synchronization of the policies taken by Central Government and the policies taken by Local Government in the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy. The writer used qualitative methods such as interviews and literature review. This research shows that the fulfillment of the right to reparation that is able to strengthen social resilience is material reparations and symbolic reparations. Moreover, the fulfillment of the right to the truth is needed to create transformative capacities in social resilience. This research also shows that until now, some policies that are implemented by Central Government and Local Government have made positive impacts on the victims of the 1989 Talangsari Tragedy. Nevertheless, there are some flaws in the policies that have been conducted. Hence, an alternative policy is necessary to optimize the fulfillment of the right to reparation for not only victims of the 1989 Talangsari Tragedy, but also the victims of other alleged gross violations of human rights in Indonesia in order to strengthen social resilience.

Abstrak :
"This collection of essays draws together innovative scholars to examine the relationship between two legal and political phenomena: the shrinking of the state as a monopoly of power in favour of the expansion of power over individuals in private hands, and the change in the nature of rights. The authors expertly discuss the implications of the changing boundaries of state power, the legal responses to this development, its application to human rights, and re-conceptualizations of public life as obligations are handed over to private hands. This innovative book deals with an important set of problems and offers a fresh perspective of different legal themes in an integrated fashion"--