Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satu usaha pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman. Pembangunan perumahan pelaksanaannya melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai instansi. Sering terjadi kesemrawutan dalam proses pelaksanaan pembangunannya dan banyak keluhan penghuni atas kurang baiknya penyediaan prasarana di lingkungan perumahannya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. untuk dapat menggambarkan koordinasi tersebut, disamping mendalami dan mempelajari bahan-bahan tulisan yang bersangkutan dengan pembangunan perumahan, maka diadakan penelitian di lapangan dimana para individu dari instansi yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut dijadikan nara sumber dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik wawancara yang mendalam. Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan sangat diperlukan karena pembangunan perumahan melibatkan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Mekanisme koordinasi yang baik dapat dicapai melalui kepemimpinan yang tepat dan terjalinnya komunikasi yang efektif serta kesesuaian pendapat antara semua pihak dengan terwujudnya kesepakatan diantara pihak-pihak yang terkait. Dari basil penelitian dapat dikemukakan bahwa koordinasi pelaksanaan pembangunan perumahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan kurang menyadani arti pentingnya koordinasi. Bahwa Koordinasi berdasarkan pengamatan harus diusahakan bukan hanya dibiarkan berjalan dengan sendirinya walaupun sudah ada dasar hukumnya. Dari segi kepemimpinan Bappeda sebagai koordinator kurang memotivasi instansi yang terkait yang terlibat dalam koordinasi pembangunan perumahan. Dari segi komunikasi hambatan disebabkan karena kekurang lengkapan informasi yang diberikan oleh instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dari segi kesepakatan, kesepakatan antara instansi yang terkait masih rendah. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri sendiri dalam melakukan tugasnya. Untuk itu disarankan antara lain koordinator harus lebih aktif dan memiliki inisiatif untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran diantara instansi terkait bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tergantung dari kerjasama semua instansi yang terkait. Disamping itu Bank Tabungan Negara atau bank pemberi kredit yang lain sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam koordinasi pembangunan perumahan sebagai anggota Tim Koordinasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsai kebijakan perumahan National Affordable Housing Agreement (NAHA) pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010). Skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori yang dikonstruksikan oleh Katharine Dommett, penulis menegaskan bahwa tiga faktor yang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsai kebijakan NAHA adalah (1) ideologi sosial demokrasi Partai Buruh Australia sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan; (2) motivasi untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang dilihat berdasarkan sisi historis karakteristik kebijakan Partai Buruh Australia; dan (3) tekanan kontekstual berupa permasalahan keterjangkauan perumahan di Australia.

---

ABSTRACT
This study examines the factors affecting Australian Labor Party’s decision to initiate National Affordable Housing Agreement (NAHA), a housing policy in the era of Kevin Rudd’s government (2007-2010). This study is a qualitative research. Applying the theory whose constructed by Katharine Dommett, the author confirms that there are three factors affecting Australian Labor Party’s decision to initiate NAHA; (1) social democratic ideology of the Australian Labor Party as a basic principle in the decision-making process; (2) motivation to ensure the welfare state, based on the historical characteristics of the Australian Labor Party’s policy; and (3) contextual pressures from the housing affordability problems in Australia.

Abstrak :
Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan. Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas. Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible. This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch. Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value. Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor. Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk membahas perlakuan PPN atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Implikasi terhadap Kegiatan Usaha Bank. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis menemukan bahwa perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap AYDA didasarkan atas karakter PPN dikenakan atas keadaan objek pajaknya dan tidak terikat oleh legalitas formalnya saja (yuridis) dalam pendefinisian kegiatan usaha bank serta prinsip pajak lebih memperhatikan substansinya. Pengenaan PPN atas AYDA dianggap menggangu aktivitas kegiatan usaha (ekonomi) bank karena menimbulkan ketidak pastian (uncertainty) bahkan prinsip ease of administration secara keseluruhan. Pengenaan PPN atas AYDA tidak mempunyai landasan hukum yang tepat dalam Undang-undang PPN sehingga berpotensi menimbulkan dispute dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACT This study was conducted to discuss the treatment of VAT on foreclosed properties (repossessed assets) and Implications for Bank Operations. Referring to the theoretical perspectives and research paradigms used, the nature of this research is descriptive research. Analysis of research using qualitative analysis. The analysis finds that the treatment imposition of Value Added Tax (VAT) on repossessed assets are based on the character of VAT levied on the tax and the state of the object is not bound by formal legality only (legally) in the definition of banking activities as well as more attention to the substance of the tax principles. VAT on repossessed assets are considered to interfere with the activity of business (economic) because the bank raises uncertainty (uncertainty) and even the principle of ease of administration as a whole. VAT on AYDA not have proper legal basis in the VAT Act that could potentially lead to dispute in the implementation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perancangan bentuk intervensi pemerintah dalam kcbijakan perumahan rakyat dan analisisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif Metodologi yang digunakan adalam melakukan perancangan kebUakan adalah policy making process oleh William N. Dunn. Sedangkan untuk analisisnya digunakan Analitikal Hirarki Pmses (AHP). Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pasar pcrumahan rakyat di Indonesia, peran intervensi pemerintah masih sangat dominan, baik dari sisi kebliakan maupun dari sisi alokasi APBN, sehingga pasar perumahan rakyat yang ada belum siap untuk dilepaskan kepada mekanisme pasar bebas......The focus of this study is analysis and policy making of the intervention from in the public housing. This reseach is qualitative research with descriptive design. Methodology that is used on the policy making is the policy making process by William N. Dunn, and the analytical hierarchy process (AHF) for analyzing. The result suggests that the Indonesian housing market for low income people, needs intervention fron the govemment, including the policy side and also in spending of the national budget (APBN). So, the housing market for low income people is not ready to be released to free market mechanism yet.

Abstrak :
Hunian layak dan terjangkau merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dengan fenomena pergeseran demografi yang sedang terjadi, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau juga ikut mengalami perubahan. Meningkatnya populasi generasi Y dan Z di masa sekarang menjadi sebuah tantangan pada kota-kota padat seperti Jakarta agar penyediaan hunian layak dan terjangkau turut beradaptasi dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z. Saat ini, penyediaan hunian layak yang ada di Jakarta menjadi kurang relevan dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z karena keterbatasan tipe rumah yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja tipe-tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z di Jakarta dan bagaimana kesesuaiannya dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022. Dengan memahami keterkaitan antara data lapangan, teori kajian literatur, dan kebijakan perumahan dan permukiman yang berlaku serta tinjauan dari preseden hunian di kota pada negara maju, penulisan ini mencoba mengungkap kesenjangan tipe rumah dalam kebijakan berdasarkan kebutuhan hunian generasi muda. Melalui hasil analisis data, teori, dan kebijakan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memerlukan tipe-tipe rumah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan hunian generasi muda saat ini, tetapi mengalami tantangan dalam realisasinya karena aturan kebijakan yang berlaku.  ......Affordable housing that meets someone's needs is every human right that must be fulfilled. With the growing population and demographic shifting toward generation Y and Z that’s currently happening, housing needs are slowly changing to a new direction of ‘affordable’. The current growing splurt and shifting demographic become a new challenge in cities with high population like Jakarta to adapt with new types of house because the current housing types in Jakarta are slowly being irrelevant and not affordable to younger generations anymore. The purpose of this writing is to identify types of houses that meet generation Y and Z’s housing needs and to see how the housing regulation and policy in Jakarta works on that. Through the understanding of data, literature review, and housing regulation and policy with precedent study of another city, it can be said that Jakarta needs new types of houses that fit more with housing needs of generation Y and Z, but at the same time still facing challenges from the housing regulation and policy itself.

Abstrak :
Kebutuhan perumahan masyarakat merupakan sesuatu yang akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi (lama bekerja, perkembangan kedudukan jabatan, peningkatan pendidikan dan lain-lain) serta perkembangan kehidupan sosial (berkaitan dengan siklus hidup, pola pikir). Perencanaan program penyediaan perumahan perlu mengakomodir kondisi tersebut. Tujuan dari penyusunan tulisan ini dalam rangka mengenal atau mengetahui karakteristik MBR untuk beberapa alternatif status tinggal suatu keluarga dalam suatu rumah, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonominya, dengan mengambil studi kasus di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan. Metode multystage sampling (sampling bertahap) digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, mengambil resiko kesalahan kurang dari 1%, ditentukan jumlah sampel sebesar 600 kepala keluarga dari 131.092 Kepala Keluarga (KK) di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan. Persamaan fungsi diskriminan yang dibentuk dengan klasifikasi status tinggal tiga (3) klaster sangat memperbaiki (lebih layak) persamaan fungsi diskriminan lima (5) klaster memperlihatkan adanya kenaikan cukup signifikan untuk ketepatan penaksiran pengelompokkan objek ke dalam klaster status tinggal: 1) Kenaikan sebesar 35,5% untuk status tinggal dengan orang tua; 2) Kenaikan sebesar 24,4 % untuk status tinggal sewa/kontrak; 3) Kenaikan sebesar 29 % untuk status tinggal milik.