Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham. ...... For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition.

Abstrak :
Secara hukum perusahaan anggota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan group adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri. Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Dengan demikian timbul permasalahan yaitu: mengapa induk perusahaan bertanggung jawab kepada pihak ketiga (kreditur), apabila anak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya? Apa bentuk tanggung jawab induk perusahaan atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak perusahaan tersebut? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan apabila jaminan tersebut tidak mencukupi pelunasan hutang anak perusahaan? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif analisis dengan berpedoman pada norma-norma hokum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan tanggung jawab PT. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa adanya jabatan rangkap pada kepengurusan perseroan dalam perusahaan group merupakan hal yang secara nyata dapat mengikat induk perusahaan dengan anak perusahaan, sehingga kreditur dapat meminta induk perusahaan ikut terlibat dalam hal perikatannya. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa:induk perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Konsekuensi dari kelalaian anak perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya dapat berakibat pada kewajiban induk perusahaan untuk melunasinya; apabila harta benda anak perusahaan disita terlebih dahulu dan belum dapat mencukupi untuk pelunasannya.

Abstrak :
Tujuan Penelitian untuk mengetahui manfaat yang dapat diambil oleh pemerintah dari privarisasi PT Semen Tonasa, untuk mengetahui mekanisme privatisasi pada BUMN khususnya privatisasi pada PT Semen Gresik Group Tbk, untuk mengetahui manfaat apa yang dapat diambil oleh PT Semen Tonasa dengan keikutsertaan Cemex dalam kepemilikan saham di PT Semen Gresik Group Tbk, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk (PT Semen Tonasa) memberi manfaat jangka pendek bagi pemerintah dimana pemerintah akan memperoleh dana segar untuk dimasukkan kedalam anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2000, tetapi disisi lain pemerintah akan mengalami kerugian jangka panjang. Terhadap keikutsertaan Cemex kedalam kepemilikan saham PT Semen Gresik Group Tbk, dimana laba yang diperoleh PT Semen Tonasa 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu, tabus anggaran 1999 dan tahun 2000 mengalami penurunan secara drastis, hal ini berpengaruh terhadap produksi semen. Tantangan dan berbagai kendala selama privatisasi PT Semen Gresik Group Tbk pada tahun 1998, tetap tidak mempengaruhi pemerintah untuk melepas sebagian sahamnya ke Cemex Mexiko. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah bersania masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengembalikan eksistensi PT Semen Tonasa agar lepas dari PT Semen Gresik Group Tbk untuk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mumi tetap mengalami hambatan. Privatisasi versi pemerintah dilakukan tidak memata-mata untuk memberikan konstribusi ke APBN tetapi untuk perbaikan dan peningkatan perekonomian nasional, dapat membawa perubahan bagi Badan Usaha Milik Negara (manajemen dan karyawan) maupun masyarakat pads umumnya sehingga perlu kesadaran kolektif untuk menyikapi agar privatisasi membawa dampak positif secara nasional. Argumentasi demikian tetap dipertahankan pemerintah pusat untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang selalu terfokus terhadap sisi kelemahan pemerintah itu sendiri. Diperlukan kearifan kolektif seluruh komponen bangsa dalam menyikapi persoalan ini, mengingat argumentasi yang dimunculkan pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan bukanlah argumentasi tanpa dasar, sebab dukungan rill seluruh komponen masyarakat dapat dijadikan refensi dan sekaligus pertunbangan pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan Spin Off bilamana itu menjadi altematif, tetap dilaksanakan berdasarkan procedure hukum yang berlaku mengingat PT Semen Gresik merupakan Perusahaan yang telah go publik dalam hal ini rencana tersebut haruslah didukung dan disetujui oleh pemegang saham minoritas serta hams ada negosiasi ulang dengan pihak cemex yang telah menjadi pihak dalam perjanjian jual bell bersyarat dengan pemerintah. Terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk memiliki saham pada PT Semen Tonasa maka tetap harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada

Abstrak :
Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut. Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut. BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan. Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan serta perlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakan skema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan cara membentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaan untuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yang dijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikan Subsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana pada nantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksud dengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari Holding Company dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha serta bagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadap tenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatu transaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankan tahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitian lapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisah sebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawaban hukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam hal pertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuan sosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimana pembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapat dilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dan kepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetap memiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja Subsidiary Company-nya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the company liability and labor protection in connection with the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade the provisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article 163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up a company to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to be used as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as the Subsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of the SPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to who is a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company and Subsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of the Holding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms of the implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentioned above. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e. the legal research that is carried by researching the material literature by running the stages of research, the research literature and/or assisted with field research . In conclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are an limited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of labor liability, there is a perspective that there is a social and economic unity between the Holding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company and Subsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging the legal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the Holding Company retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee.

Abstrak :
Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, energi baru dan terbarukan di Indonesia, melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melakukan pembentukan holding dan membagi menjadi enam subholding dengan stream bisnis yang berbeda pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan holding sub holding Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait motif restrukturisasi, strategi Perusahaan dan dampak restrukturisasi Perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan explanatory case study. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dampak dari restrkturisasi Perusahaan telah menjawab keseluruhan motif atau ekspektasi dari Manajemen dan pemegang saham Perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi Perusahaan dapat menciptakan Perusahaan lebih fokus, agile, lean, streamlining decision making dan operational excellence. Penelitian ini mengurai proses end to end restrukturisasi Perusahaan mengenai motif, strategi dan dampak restrukturisasi perusahaan, sehingga dapat merumuskan strategi kebijakan di masa yang akan datang baik untuk Perusahaan maupun Pemerintah. Selain itu, penelitian ini menguatkan teori pada studi sebelumnya bahwa salah satu motif restrukturisasi Perusahaan adalah untuk meningkatkan fokus dan transparansi Perusahaan. Penelitian mengenai restrukturisasi perusahaan tidak banyak dilakukan karena keterbatasan informasi yang komprehensif. ......In 2021, one of the oil, gas, and new and renewable energy companies in Indonesia restructured by establishing a holding and dividing it into six sub holdings with distinct business segments. This study seeks to provide an overview of the motivations, strategies, and consequences of corporate reorganisation through the formation of a holding sub holding. This study aims to explore the related motives of restructuring, corporate strategy and the impact of corporate restructuring. To be able to address research questions, the researchers employed a qualitative methodology involving an explanatory case study. According to the findings of the study, the impact of the Company's restructuring reached all the motives or expectations of Management and Company shareholders. The restructuring of the company can make it more focused, agile, and lean, while also streamlining decision-making and enhancing operational excellence. This study explores the complete process of corporate restructuring, including the motives, strategies, and implications of corporate restructuring, in order to formulate future corporate and government policy strategies. In addition, this study reinforces the theory in previous studies that one of the motives for corporate restructuring is to increase corporate focus and transparency. Due to a lack of comprehensive data, research on corporate restructuring is not extensively conducted.

Abstrak :
Penelitian tesis ini difokuskan pada konsep yang dilakukan dalam melakukan rekonstruksi Holding Usaha Milik Negara (Holding BUMN) agar dikelola secara akuntabel. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, tipologi penelitian preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yakni perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang merupakan dasar hukum pembentukan Holding BUMN dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena kedua peraturan perundang-undangan belum memuat definisi holding dan pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menyebabkan konflik hukum dalam pelaksanaannya. Diperlukan konsep hukum ideal untuk menentukan pengelolaan dan pengawasan Holding BUMN agar sesuai dengan prinsip Bussiness Judgement Rule dan Good Corporate Governance yang akan menentukan kedudukan hukum dan batas tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kekayaan Holding BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar manajemen Holding BUMN dapat melakukan bisnisnya dengan baik serta memiliki ruang gerak untuk memaksimalkan potensi, sumberdaya, dan pengelolaan secara akuntabel. ......This thesis research focuses on the concepts of reconstructing State-Owned Enterprises’s Holding (SOE’s Holding) to managed in an accountable manner. The form of research used is juridical-normative, prescriptive research typology, the type of data used is secondary data, and the data analysis method used is qualitative method. The results of the study are necessary to synchronize Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies which is the legal basis of SOE’s Holding establishment with the prevailing regulations are namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises because the two regulations do not contain the definition of holding and separation of separated state assets, causing legal conflicts in their implementation. An ideal legal concept is needed to determine the management and supervision of SOE’s Holding according the principles of Business Judgment Rule and Good Corporate Governance to determine the legal position and limits government responsibility in managing the wealth of SOE’s Holding. This needs to be done so the management of SOE’s Holding can conduct its business well to maximize potential, resources, and management in an accountable manner.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa pengaruh cash holding terhadap perfoma perusahaan setelah krisis Covid-19. Menggunakan pendekatan differences-in-differences (DiD), penelitian ini membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sebagai fungsi dari kepemilikan kas mereka satu tahun sebelum krisis. Sebagai akibat dari pandemi, perusahaan menghadapi kejutan negatif yang signifikan terhadap performa mereka. Sementara perusahaan dengan cadangan kas besar akan berkinerja lebih baik dalam hal investasi dan pembiayaan selama pandemi, mereka akan mengurangi rasio pembayaran dividen mereka lebih banyak daripada perusahaan dengan lebih sedikit kas. Penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kas lebih tinggi memiliki profitabilitas yang lebih tinggi tetapi memiliki pertumbuhan aset lebih rendah daripada perusahaan yang memegang kas lebih sedikit. Penelitian ini berfokus pada fungsi manajemen risiko kepemilikan kas perusahaan, yang sangat penting dalam mengurangi volatilitas pasar. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian ini adalah penelitian pertama yang melihat bagaimana kepemilikan kas memengaruhi indikator kinerja perusahaan yang lebih luas selama krisis Covid-19 di Indonesia. ......This study looks at how cash holding affects firm performance in the aftermath of the COVID-19 crisis. Using a differences-in-differences (DiD) approach, this study compares firms' performance before and after the Covid-19 pandemic as a function of their cash holdings one year prior to the crisis. As a result of the pandemic, firms face a significant negative shock. While firms with a large cash reserve will perform better in terms of investment and financing during a pandemic, firms with more cash will reduce their dividend payment ratio more than firms with less cash. This study also discovered that firms with more cash have higher profitability but lower asset growth than firms with less cash. This paper focuses on the risk management function of corporate cash holdings, which is critical in mitigating market volatility. This is the first study to look at how cash holdings affected a broader range of corporate performance indicators during Indonesia's Covid-19 crisis

Abstrak :
Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN. ......The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities.