Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga penasehat dan pertimbangan merupakan lembaga yang memberikan nasehat, pertimbangan, saran, opsi dan usul-usul kepada Presiden. Dahulu lembaga penasehat dan pertimbangan yang ada di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 adalah Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga DPA sudah ada sejak berdirinya atau adanya UUD Negara tahun 1945. Sesuai dengan perkembangan dan jalannya pembangunan bangsa Indonesia, lembaga DPA banyak mengalami perubahan. Dari mulai bernama DPA, kemudian, DPAS, Dewan Nasional dan kembali ke DPA lagi dan sekarang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mempunyai peran yang sama. Namun dari fungsi serta kedudukan dan jumah anggotanya mengalami perubahan. DPA pada waktu sebelum Perubahan UUD 1945 sebagai Lembaga Tinggi Negara. Namun setelah Perubahan ke empat (4) tahun 2002 UUD 1945, "dewan pertimbangan" ini masuk pada kekuasaan eksekuif (pemerintah). Pada 16 UUD 1945 diamanahkan kepada Presiden untuk membentuk dewan pertimbangan dan diatur dalam undang-undang. Yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang lebih dikenal dengan singkatan Wantimpres. Terjadinya perubahan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan karena dianggap oleh DPR dan para akademisi dalam sidang perubahan UUD tidak efektif jika masih berada pada posisi sebagai Lembaga Tinggi. Negara. Juga karena adanya dibentuk badan penasehat ekstra konstitusionil oleh Presiden sehingga menimbulkan kesan DPA tidak terlalu dibutuhkan. Maka dari itu dalam perubahan UUD dibuat supaya efektifnya tugas dan fungsi sebagai badan penasehat maka ia diletakkan pada kekuasan Presiden. Lembaga penasehat atau pertimbangann tidak hanya ada di Indonesia, hampir di semua negara, dalam bentuk apapun sistemnya mempunyai lembaga tersebut. Hanya saja berbeda pada peran dan kedudukannya dengan Wantimpres. Wantimpres ini lebih hampir sama dengan zaman Hindia Belanda yaitu Raad van Nederlandseh Indie, yang berhubunan Iangsung dengan Gubernur Jendral. Wantimpres dalam memberikan pertimbangan, saran, opsi maupun usulannya langsung berhubungan dengan Presiden. Karena dalam memberikan pertimbangan tersebut harus bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Wantimpres pun hanya bertanggung jawab kepada Presider, tidak seperti DPA pada waktu itu memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Ia diangkat dan dipilih Iangsung oleh Presiden tanpa ada rekomendasi atau pilihan-pilihan yang diberikan dari DPR. Namun jika dibandingkan dengan Negaranegara lain fungsi dan peran dari dewan pertimbangan atau penasehat ini mempunyai peran yang lebih luas."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan gaya retorika dari pidato Presiden Susilo BambangYudhoyono, yang dibawakan di depan peserta The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change di Bali, 2007, untuk memperoleh legitimasi politik. Dengan metodologiAnalisisWacana Kritis yang secara khusus difokuskan pada Teori Linguistik Fungsional Sistemik milik Halliday: Sistem Transitivitas serta Suasana dan Modalitas, penelitian dilakukan dengan membandingkan gaya bahasa kedua pidato. Hasil temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan pendekatan pada kedua pidato yang disampaikan melalui subjektivitas dan formasi ideologi pada beberapa isu utama. Hasil tersebut mendemonstrasikan keahlian retorika Yudhoyono yang lebih besar pada pidato kedua dibandingkan dengan pidato pertama. Melalui pidato kedua, dia merangkul seluruh peserta dari berbagai bangsa, yang pada saat itu sedangterlibat dalam perdebatan dramatis,untuk secara kooperatif menyelesaikan tujuan konferensi sehingga pada pidato ini, dia berhasil mencapai legitimasi politik yang lebih tinggi.

---

The purpose of this reserach is to figure out the changes on the rhetorical styles of President Susilo Bambang Yudhoyono's speeches, which were given to participants of The 13th COP/3rd CMP UN Conference on Climate Change in Bali, 2007, in order to gain political legitimacy. Framed with the methodology of Critical Discourse Analysis that specifically focuses on Halliday's Systemic Function Linguistic Theory: Transitivity and Mood & Modality, this research compares the linguistic features of two speeches.

The findings reveal that there are different approaches between two speeches that are reflected through Yudhoyono's subjectivity and the ideology formation of several main issues. Finally, it demonstrates Yudhoyono's more skillful use of rethorical strategies in second speech compared to the first one in which he embraced all participants from various nations, who were engaged in a dramatic debate, to cooperatively complete the goal of conference so that he could reach higher level of legitimacy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi legitimasi dilakukan PT. Semen Indonesia Tbk dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat pembangunan pabrik Rembang yang ditengarai merusak lingkungan. Masalah penelitian muncul akibat pengungkapan perusahaan yang kurang memadai sehingga muncul serangkaian aksi protes. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Penelitian ini juga menggunakan data pengungkapan yang bersifat web-based dan diolah dengan software Nvivo 12 Pro yang masih jarang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, terutama strategi-strategi memperbaiki legitimasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan triangulasi data kualitatif dan data kuantitatif, yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan software NVivo 12 Pro dari media pengungkapan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, websites, berita online, dan akun media sosial perusahaan. Data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: jumlah kata, jumlah kalimat, dan persentase pengungkapan. Temuan dalam penelitian ini adalah strategi "membantah", "justifikasi", "membuat sistem pemantauan", "mengganti personel", "merevisi praktik", dan "menghindari kepanikan" digunakan perusahaan. Strategi "meminta maaf" tidak dilakukan karena perusahaan tidak merasa bersalah. Media yang dominan digunakan adalah pernyataan melalui berita online. Penggunaan media sosial dan sustainability report justru sangat sedikit memperlihatkan upaya legitimasi, membuktikan perusahaan tidak dapat mengoptimalkan seluruh media pengungkapan yang tersedia dalam menghadapi isu yang beredar di masyarakat.

---

This study aims to evaluate how the legitimacy strategy was carried out by PT Semen Indonesia Tbk to repair the legitimacy due to the construction of the Rembang plant which was suspected of damaging the environment. Research problems arose due to inadequate company disclosures, resulting in a series of protests. This research has a contribution to understanding further how the company's strategy in facing the crisis of legitimacy. This research also uses web-based disclosure data and is processed with Nvivo 12 Pro software that has never been done before. This research uses legitimacy theory, especially strategies to repair legitimacy. This study uses case studies with triangulation of qualitative data and quantitative data, all of which are secondary data. Qualitative data in this study is the result of data processing using NVivo 12 Pro software from disclosure media such as annual reports, sustainability reports, websites, online-based newspaper, and corporate social media accounts. Quantitative data in this study include the number of words, number of sentences, and percentage of disclosures. The findings in this study were the strategy of "deny", "justify", "create monitors", "replace personnel", "revise practices", and "avoid panic" were used by companies. The strategy of "excuse" is not used because the company does not feel guilty. The dominant media used is a statement through the online-based newspaper. The use of social media and sustainability report shows very minimal legitimacy efforts, meaning the company hasn't optimized all the disclosures media available."

"ABSTRAKKarya tulis ini dilatarbelakangi terjadinya demonstrasi besar-besaran di Timur Tengah yang dijuluki Arab Spring dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dengan judul ldquo;Wacana Pemerintahan Demokratis bagi Tunisia, Mesir dan Libya: Sebagai Dampak dari Arab Spring di Timur Tengah rdquo;, karya tulis ini membahas proses pasca terjadinya Arab Spring di tiga negara tersebut menuju pemerintahan demokratis yang diinginkan masyarakatnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber surat kabar, jurnal, dan media online. Teori penulisan karya tulis ini merujuk kepada teori demokrasi Sri Soemantri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya Arab Spring, Tunisia merupakan negara yang telah berhasil menciptakan pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu dan kondisi yang kembali kondusif serta telah diakui oleh pihak internasional. Sedangkan Mesir, meskipun telah melaksanakan pemilu, adanya kudeta menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan Mesir belum kondusif dan hingga kini masih terus terjadi penyerangan terhadap suatu golongan tertentu. Terakhir, keterlibatan pihak asing ditambah dengan adanya saling rebut kekuasaan antargolongan membuat Libya semakin sulit menciptakan pemerintahan demokratisnya sendiri.

---

ABSTRACTThis paper is motivated by massive demonstration in the Middle East called the Arab Spring in order for the creation of a democratic governmence. The paper entitled ldquo Discourse of Democratic Governmence for Tunisia, Egypt, and Libya Impact of the Arab Spring in the Middle East rdquo , discusses the process of post Arab Spring in the three countries towards democratic government as was desired by the society. The author uses descriptive method literature and use newspaper, journals, theses, and online media. As sources of writing this paper refers to the theory of democracy by Sri Soemantri . The results of this research show that after The Arab Spring, Tunisia has been successfully created democratic governance with general election, created the conducive condition, and being recognized by the other country around the world. While Egypt, although has been held the election, the rebellion of the chosen government showed that the condition of Egypt was not conducive and up to now, the attacks are still happening against the certain group. The last, the involvement of foreign side and the power struggles between groups made Libya more difficult to created their own democratic governance. "

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."