Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Lautan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, dan 2.7 juga kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif. Perairan yang luas ini ditaburi lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, sehingga patutlah apabila Indonesia terkenal sebagai salah satu dari sekian banyak negara kepulauan (archipelago state) atau negara pantai (coastal state) yang ada di bumi ini, sesuai istilah yang ada setelah Konferensi Hukum Lautan Intemasional (Haeruman 1985). Bagian yang paling rawan di wilyah lautan ini adalah teritorial tempat adanya terumbu karang dan hutan bakau. Kerawanan itu disebabkan oleh tingkat eksploitasi sumber daya alam yang sudah sangat tinggi, karena daerah pesisir merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani dkk 1987). Salah satu perwakilan ekosistem terumbu karang yang potensial terdapat di kawasan Pulau Bunaken perairan bagian Utara kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara. Menyadari betapa penting dan bernilainya potensi sumber daya alam kelautan tersebut, maka sejak tahun 1980 Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mulai melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan agar kekayaan Nasional tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaakan bagi Pembangunan Nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya, Tindakan dan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terlihat pada Surat Keputusan Gubemur KDH Tingkat l Sulawesi Utara No. 224 Tahun 1980 tentang Perlindungan, Pengamanan, Pengelolaan, dan Pengembangannya terhadap Obyek Wisata Taman Lout Manado yang selanjutnya disebut Taman Laut di Bunaken, Mando Tua, Siladen, Montehage sekitarnya dan batas-batasnya. Untuk memperkuat Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas ditindak lanjuti dengan beberapa surat Keputusan dan pengumuman Gubemur. Untuk upaya-upaya konservasi Departemen Kehutanan R.I. sejak tahun 1986 telah menunjuk Pulau Bunaken dan pulau pulau di sekitamya sebagai Cagar Alam Lout, melalui S.K. Menteri Kehutanan No. 238/Kpts-11/86. Pada Tahun 1989 Bunaken Manado Tua (Sulawesi Utara), Way Kambas (Lampung) dan Aopa Watumahoe (Sulawesi tenggara) dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/ 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hokum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati don Ekosistemnya. Konsep konservasi menurut Atmawidjaya (1985) adalah upaya manusia untuk mengelola lingkungan guna menjamin manfaat yang maksimal bagi manusia sekarang dan mendatang. Konservasi sumberdaya alam adalah pemanfaatan sumber daya dam diperuntukan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dengan menjamin keberadaan potensi dan keseimbangan tata lingkungannya dan kemungkinan bahaya kerusakan, kepunahan dan penurunan kualitas dan kuantitasnya (Direktorat PPA-Dephut 1982). Dalam Strategi dan Program Konservasi di Indonesia, pada strategi ke 2 disebutkan meningkatnya perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, memeliharan pengawetan keanekaragaman sumberdaya dan plasma nutfah, serta menjamin kelestarian pemanfaatannya. Penjabaran strategi ke 2 meliputi antara lain terrnasuk pengelolaan taman nasional. Sebagai konsekuensi dengan dikembangkannya Pulau Bunaken menjadi Taman Nasional Laut timbul masalah pemanfaatan yaitu di satu sisi adanya upaya pemerintah melakukan perlindungan dan pemanfaatan sesuai dengan program konservasi yang ada, di sisi lain adanya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang sebagai sumber dan tempat mata pencaharian hidup menunjukkan bahwa 85 % penduduk setempat mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem terumbu karang, karena itu penangkapan ikon merupakan pilihan utama sebagai mata pencaharian hidup mereka. Penelitian ini berusaha mempelajari sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat dengan melihat bagaimana dampak pengembangan Taman Nasional Laut terhadap pola-pola penangkapan ikan dalam sistem mata pencaharian hidup di dalam kerangka sistem budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dampak upaya pengembangan Taman Nasional terhadap sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat sebagai nelayan tidak berubah, namun di sisi lain telah menimbulkan perubahan pola-pola penangkapan ikan di sekitar kawasan terumbu karang ke kawasan laut lepas. Hal ini dapat dianggap sebagai hasil positif dari upaya konservasi dalam melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai aset nasional. Namun di sisi lain, despot dikatakan kehadiran Taman Nasional Laut Bunaken dengan aktivitas industri kepariwisataannya sejauh ini belum memberi atau menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat khususnya para nelayan diperlukan suatu partisipasi nyata dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Taman Nasional Laut dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa dana, teknik keterampilan sesuai kebutuhan yang ada, kursus-kursus keterampilan industri kecil dan sebagainya. Dengan demikian, setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dilarang undang-undang untuk dieksploitasi, masyarakat merasa diperhatikan al-au dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan Lain-Iainnya sehingga akan timbul rasa kesadaran dan tanggung jawab masyrakcrt untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

---

ABSTRACT The Indonesian ocean covers an area approximately of 5.8 million sq km. it is consists of 0,3 million sq km of littoral coastal area, 28 million sq km ofNusantara coastal area and 2.7 million sq km of the Exclusive Economical zone. In this great expense of seawater lies 17.500 islands of varying sizes. it can be expressed that Indonesia is one of the archipelago states or coastal states in the world, based on the terms of the Law of the Sea Treaty (Haeruman 1985). The most indispensable area of the Indonesian ocean is the coral reef and mangrove area in the territorial coastal area. The critical condition mainly is due to the high level of marine resource exploitation, while coastal area is the most productive area in Indonesia Ocean (Soerjani et al 1987). One of those potential coral reef ecosystems is Bunaken Islands coastal area, which lies in the north part of the city of Manado in the North Sulawesi province. Due to the Bunaken islands important resources potential, since 1980 the provincial government of North Sulawesi had been executed the required action to and to conserve those resources of the national interest and the welfare of the local community since 1980. The North Sulawesi Governor decree No. 244/1980 has established the administrative boundary of Bunaken Islands included Manado Tua, Siladen and Montehage as the Marine Tourist Destination Area and set the policies for the development, management and protection, for those areas. Since 1986 The Indonesia Forest Ministry also had been directing conservation policies of Bunaken Islands, by declaring Bunaken Islands first as an Coastal Protected area with the regulation from the Forest Ministry No. 382/Kpts-ll/86, and 444 Menhut-II/ 1989. On the National level, the supporting law were UU No 5/1982 about Conservation of Natural Resources. The concept of conservation had been proposed by Atmawidjaja (1985) as the act of managing the environment to guarantee the maximum benefit for the meantime and the future. Nature conservation in this view were the action for the sake of the people in the sustainable way by protecting the resources from the possibility of degradation, destruction and misuse in the qualitative and quantitative terms (Directorate PPADephut 1982). The second strategy from Indonesia National Conservation Program and Strategy had stressed the improvement of ecological protection which supported living system, maintenance of resources including genetic diversities to assure the sustainable use. The implementation of the second strategy also encompassed the management of National Park.Bunaken islands development as a National Marine Park has brought two important issues. First, is the issue of conservation and development of the resources as park of conservation program. Second, the issue of people dependencies on the coral reef ecosystem as the main source of their living. In his research, Rondo (et al 1985) had found that 85 % of local people seek their living as fishermen. They were dependent on the coral reef ecosystem as the source of fish for their catches. This research were done to study the changes in the system of livelihood of Bunaken island people. The main focus were impacts assessment from the development of Bunaken Islands as a Marine National Park on the fishing patterns of local people as part of their local cultural system. Research findings had implied that Bunaken Islands Marine Park development had not produced changes on their trades as fishermen. But the development had influenced their ways of fish catching, as inferred by the changing place where they pursue the fish. After development, the fish men seek their catch in the open sea, not in the coral reef area anymore as before the development. Analysis about the research findings suggested that the development of Bunaken Island as Marine National Park had bring positive results, in the from of conservation of coral reef as national asset. The development also has sprouted tourism activities as circumstantial job opportunities. But, local people still could not take advantage from this condition. Participation from many sectors still must be sought to make the people more prepared for the available opportunities, such as small-scale credit for business capital, additional courses to upgrade their skill and abilities, ect.. In the future, it can be hoped that by creating favorable condition the people could be directed to lessen their dependency for marine resources exploitation gradually. By involving the people, it can be hopped that they shall be more responsible in safeguarding their environment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat model dan tahapan program pemberdayaan nelayan yang ada di Kecamatan Pelabuhanratu. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan nelayan dalam program pemberdayaan, serta menjelaskan proses reproduksi praktik dominasi yang terjadi dalam program pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk melihat seperti apa relasi yang terbangun antar agen dalam mereproduksi praktik-praktik kekuasaan dalam program pemberdayaan nelayan tersebut berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Perikanan Tangkap bersifat charity atau bantuan langsung masyarakat (BLM). Konsep pemberdayaan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak memberdayakan nelayan. Namun persoalan-persoalan struktural yang mengekang (constraint) membentuk kesadaran nelayan untuk terlibat dalam program pemberdayaan. Akibat model pemberdayaan dan faktor-faktor struktural diatas, maka keterlibatan nelayan hanya sebatas mobilisasi. Kondisi ini juga memicu pragmatisme nelayan terhadap program-program pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan praktik kekuasaan yang dimungkinkan terjadi dalam KUB sebagai wadah pemberdayaan. Di internal KUB, nelayan mengalami dominasi oleh taweu dan atau bakul. Relasi sosial yang dibangun oleh nelayan dalam tahapan dan mekanisme pengajuan bantuan dalam program PUMP menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap pemerintah dan anggota DPRD sebagai elit nelayan yang memiliki otoritas politik.

---

ABSTRACT
This study aims to look at the model and stages of fishermen empowerment programs in Palabuhanratu. This study also wants to explain the determinan factors of the fishermen 's involvement in that project. As well as the practice of domination describes the reproduction process that occurs in the empowerment program. This study uses structuration theory of Anthony Giddens to see what kind of relationship that is built between agents in reproducing the practices of power in the ongoing development programs fishermen. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that PUMP program in Palabuhanratu is a charity model of program for fisheries or community grants ( BLM ). Such empowerment concept is only temporary and does not empower fishermen. But the structural problems that curb (constraints) forming the awareness of fishermen to engage in empowerment programs. Due to empowerment models and structural factors above, the involvement of fishermen is only shows the practice of mobilization. This condition also triggers pragmatism fishermen against government programs. This condition is going badly by the practice of power relation that made in the KUB. In the internal, fishermen has a domination by taweu or bakul. Social relations that built on the PUMP mechanism caused dependency fishermen against the government and political elite.

Abstrak :
Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. ...... The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pola wilayah kesuburan laut dan hubungannya dengan produksi ikan tangkap di Selatan Jawa Barat pada April hingga Juli 2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan yaitu melakukan interpretasi data citra satelit MODIS untuk melihat karakteristik wilayah front thermal dari sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a serta arah arus permukaan laut yang selanjutnya dilakukan penampalan untuk mendapatkan pola wilayah kesuburan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola wilayah kesuburan laut di daerah penelitian yaitu semakin ke lautan lepas yaitu Samudera Indonesia tingkat kesuburannya menurun. Sedangkan produksi ikan tangkap tidak mengikuti pola wilayah kesuburan lautnya. ......The objective of this research is to describe the pattern of sea water fertility and the relationship to the production of fishing ground in the Southern of West Java on April until July 2010. The method used in this research is descriptive analysis with spatial approach using interpretation satellite imagery data of MODIS to find out sea surface temperature distribution, chlorophyll-a concentration, sea surface current, and then used overlay technique to find the pattern of sea water fertility. The result of this research showed that the pattern of sea water fertility decline toward the Indonesian Ocean, while fishing ground production did not follow the pattern of sea water fertility.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil tangkapan dan laju tangkap pada perikanan pukat tarik (mini trawl), tugu (trapnet) dan kelong (setnet). Data hasil dan upaya penangkapan serta waktu penangkapan dari setiap unit perikanan tersebut, telah digunakan dalam analisis hasil tangkapan dan laju tangkap secara kuantitatif yang menggambarkan komposisi hasil tangkapan dan nilai laju tangkap dari ketiga unit perikanan tangkap tersebut di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam operasi penangkapan pukat tarik memiliki 2 (dua) target tangkapan, yaitu ikan pepija (nomei hc) dan udang (shrimp) dalam 2 (dua) musim penangkapannya. Ikan nomei juga menjadi target tangkapan pada pengoperasian perikanan tugu (trapnet) dan ikan-ikan pelagis kecil di sekitar pantai dan muara menjadi tangkapan utama perikanan kelong (setnet). Pengoperasian pukat tarik dengan target tangkapan ikan nomei memiliki nilai laju tangkap sebesar 16,1 kg/jam dan pada perikanan tugu memiliki nilai laju tangkapan sebesar 1,67 kg/jam. Nilai laju tangkap dari pengoperasian kelong sebesar 5,39 kg/hari dan perikanan pukat tarik dengan udang sebagai target tangkapan, memiliki nilai laju tangkap sebesar 2,05 kg/jam. ......This paper purposed to assessment for fishing catch and catch rate of the dragged gear on shrimp, trapnet and setnet fisheries in Tarakan. Catch and effort data (number and species), fishing time of capture unit, were used in analysis qualitative fishing catch and catch rate to describe catch compotition and catch rate from three unit capture fisheries in Tarakan. The result of research showed that in the operation draged gear on shrimp have two main catch are nomei fish and shrimp. on the their two fishing season. Nomei fish as to be a main catch on the trapnet fisheries and pelagic fishes that estuary and coastal of waters as to be a main catch on the setnet fisheries. Dragged gear on shrimp operation with nomei fish as a main catch have catch rate of value are 16.10 kg/hour and trapnet fisheries are 1.67 kg/hour. Catch rate of value from setnet fisheries are 5.39 kg/day and dragged gear on shrimp operation with shrimp as a main catch have a catch rate of value 2.05 kg/hour.

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji motivasi Indonesia dalam melakukan lokalisasi norma anti illegal unreported unregulated fishing (IUUF). Indonesia telah menghadapi ancaman kedaulatan dan eksploitasi sumber daya perikanan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia selalu patuh terhadap kebijakan internasional PBB. Deklarasi Djuanda dan UNCLOS telah menjadi dasar kebijakan perikanan Indonesia selama lebih dari lima dekade. Kebijakan internasional yang ada ternyata tidak cukup untuk mengamankan cadangan ikan dan biota laut dunia. FAO menyadari menurunnya produksi pangan dari ikan yang terancam punah. Setelah melakukan penelitian dan menerapkan kebijakan International Plan of Action on Illegal Unreported Unregulated Fishing yang sukarela diterapkan oleh negara-negara anggota FAO, kebijakan ternyata secara global efektif mengurangi kerugian akibat IUUF. Norma Anti IUUF relevan untuk diadopsi Indonesia namun Indonesia melakukan perubahan yang tadinya sekedar manajemen perikanan menjadi masalah keamanan dan pidananya bertingkat karena maraknya kejahatan yang menyertai IUUF. Norma Anti IUUF telah memberi kekuatan bagi legitimasi kebijakan Indonesia yang telah ada dengan menerapkan kebijakan yang multidoor bagi pelaku IUUF. Norma Anti IUUF memberi diskursif tindakan bagi aktor domestik transnasional Indonesia untuk menegakkan kebijakan anti IUUF. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma anti IUUF yang kritis dan konstruktivis sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pembuatan kebijakan anti IUUF dan lembaga khusus yang menangani IUUF, diharapkan dapat menegakkan kedaulatan Indonesia dan melestarikan keberlanjutan sumber daya maritim dan perikanan Indonesia.

---

This study examines Indonesia’s motivation in localizing anti-illegal unreported unregulated fishing (IUUF) norms. Indonesia has faced the threat of sovereignty and exploitation of fisheries resources since the beginning of the independence of the Republic of Indonesia. Indonesia always adheres to the UN's international policies. The Djuanda and UNCLOS Declarations have been the basis of Indonesia's fisheries policy for more than five decades. The existing international policy is apparently not enough to secure the world's fish and marine biota reserves. FAO realizes the decline in food production from endangered fish stock. After conducting research and applying the International Plan of Action (IPOA) policy on Illegal Unreported Unregulated Fishing which is voluntarily implemented by FAO member countries, the policy turned out to be globally effective in reducing losses due to IUUF. Anti-IUUF norms are relevant to adopted into Indonesia situation, but instead of merely fisheries managementt, Indonesia make its regulations into a multi-level security because of the widespread crime that accompanies IUUF. The anti-IUUF norm has strengthened the legitimacy of existing Indonesian fisheries policies by implementing multidoor policies for IUUF actors. The Anti-IUUF norm gives discursive actions for Indonesian domestic transnational actors to enforce anti-IUUF policies. This research concludes that the critical and constructivist anti-IUUF norms are very relevant to be applied in Indonesia. Making anti-IUUF policies and special institutions that handle the IUUF expected to be able to uphold Indonesia's sovereignty and preserve the sustainability of Indonesia's maritime and fishery resources.