Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Leasing merupakan suatu alternatif sistem pembiayaan yang banyak digunakan saat ini. Leasing memang memiliki banyak persamaan dengan sewa-menyewa, namun ada ciri tertentu dari leasing yang tidak dimiliki oleh sewa-menyewa Ciri tersebut adalah adanya hak opsi yang dimiliki oleh lessee di akhir periode lease untuk memperpanjang kontrak atau membeli aktiva yang di-lease serta adanya kesepakatan nilai sisa aktiva antara lessee dan lessor di akhir periode lease. Perbedaan lain yang juga penting untuk membedakan lease dan sewa-menyewa adalah bahwa lease biasanya dilakukan untuk barang-barang yang memiliki nilai produktif atau barang modal sedangkan sewa-menyewa dapat dilakukan terhadap barang produktif dan konsumtif Dalam skripsi ini, alternatif leasing yang telah digunakan PT Garuda Indonesia dibandingkan alternatif pembelian. Untuk pembelian ini diasumsikan Garuda akan meminjam dana sebesar yang dibutuhkannya untuk membeli pesawat-pesawat tersebut dari konsorsium beberapa bank dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun dan tingkat bunga 9% per tahun dan pembayaran cicilan pinjaman berikut bunganya akan dilakukan dengan sistem anuitas setiap 6 bulan. Perbandingan ini dilakukan dengan melihat rasio-rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan, dengan investasi dan Earning per Share (EPS). Dari laporan keuangan yang diperoleh dari PT Garuda Indonesia cq bagian akuntansi, dihitung rasio profitabilitas untuk alternatif lease yang telah digunakan Garuda. Kemudian berdasarkan laporan keuangan aktual tersebut disusun laporan keuangan hipotetis yaitu bila Garuda menggunakan alternatif bell. Dan laporan keuangan hipotetis ini kemudian dihitung juga rasio profitabilitasnya. Analisa ini dilakukan pada 8 pesawat Boeing 737-300 yang di-lease Garuda dari International Lease and Finance Corporation (ILFC). Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa alternatif lease memberikan dampak yang relatif baik terhadap rasio-rasio yang menggunakan net income dalam perhitungannya. Sedangkan pembelian menunjukkan rasio profitabilita yang lebih baik dengan gross dan operating income dalam perhitunganya. Hal ini disebabkan karena sekalipun gross dan operating income yang dihasilkan alternatif bell lebih time namun net income-nya menurun karena timbulnya biaya bunga yang cukup tinggi ditambah kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan nilai kewajiban akibat perubahan nilai tukar.

Abstrak :
The EU Action Plan on Financing Sustainable Growth is the most advanced and comprehensive policy agenda on sustainability in the world. But is it going in the right direction? Acting as a bridge between policy and academia, this up-to-date contribution to the global policy debate brings together some of the leading experts from the European Commission's High-Level Expert Group on Sustainable Finance, to discuss how the financial system needs to be reformed to promote sustainability. Finance has long been criticized for being short-term focused and concerned with maximizing returns to intermediaries, rather than with the interests of savers and borrowers. The financial system must now take into account environmental, social and governance considerations to support a sustainable economy and this volume offers new insights on the way forward. A must-read for anyone working on financial sector policy and sustainability.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang sistem finansialnya sangat bergantung kepada sektor perbankan. Sebelum adanya konsep  , konsep  digunakan sebagai upaya penanganan permasalahan Bank Sistemik. merupakan suatu konsep baru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturandan implementasi sebagai upaya penanganan permasalahan Bank Sistemik di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau  Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap. Implementasi bail-in  dilakukan oleh Bank Sistemik dimulai saat Bank telah mencapai  trigger level  yang telah ditentukan.  Trigger level  merupakan tingkatan dimana opsi pemulihan ( recovery options mulai dilaksanakan. Implementasi  melihat indikator apakah yang bermasalah dan menggunakan segala upaya yang dilakukan oleh Bank sendiri. Indonesia memerlukan penyusunan pengaturan rencana resolusi resolution plan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan pengedukasian kepada masyarakat mengenai Bank Sistemik. 
Indonesia is a country where its financial system is depending on the banking sector. Before the bail-in concept, the bail-out concept was used as an effort to handle the problem of Systemic Banks. Bail-in is a concept that existed after the enactment of the Law Number 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Management. This research will discuss about bail-in regulations and the implementation of bail-in as an effort to handle the problem of Systemic Banks. In this research, the author uses the normative juridical approach in the form of descriptive research typology, and the type of data used is secondary data supported by interviews. Bail-in has been regulated by the Law Number 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Management, Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017 concerning Recovery Plan for Systemic Banks and Financial Services Authority Circular Letter Number 20/SEOJK.03/2016 concerning Feature of Conversion into Ordinary Shares or Write Down of Additional Tier 1 and Tier 2 Capital Instruments. The bail-in implementation is carried out by the Systemic Bank starting when the Bank has reached the specified trigger level. Trigger level is the level at which recovery options begin to be implemented. The bail-in implementation looks at what indicators are problematic and uses all the efforts made by the Bank itself. Indonesia requires the preparation of a resolution plan arrangement by the Indonesian Deposit Insurance Corporation and the provision to the public regarding Systemic Banks.

Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 

---

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.