Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Berbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem logistik nasional berwawasan kemaritiman yang baik. Namun, karena masih banyak daerah di Indonesia yang ulit dijangkau karena permasalahan infrastruktur mengakibatkan pemenuhan kebutuhan logistik ke sejumlah wilayah sulit dilakukan. Pelayaran rakyat sebagai salah satu subsistem angkutan laut nasional juga berfungsi sebagai sarana pengumpul ataupun pengumpan (feeder) barang untuk di angkut ke tujuan daerah yang sulit dijangkau dan minim infrastruktur. Pelayaran rakyat mampu menjadi salah satu solusi dari masalah pemenuhan logistik dalam negeri. Sehingga keberadaan pelayaran rakyat perlu dipertahankan dan bahkan diberdayakan. Hanya saja pertumbuhan jumlah armada dan perusahaan pelayaran rakyat, sejak tahun 2008 hingga kini relatif stagnan bahkan mengalami penurunan dalam beberapa periode. Kondisi ini menyebabkan adanya anggapan usaha pelayaran rakyat yang tidak menguntungkan dan sulit bersaing dengan industri pelayaran lainnya. Dalam upaya meningkatkan ketertarikan kepada banyak pihak terhadap usaha pelayaran rakyat, pengetahuan akan kelayakan finansial sangat diperlukan. Serta mampu mendorong pemerintah maupun stakeholder yang terkait untuk melakukan upaya yang lebih nyata dalam meningkatkan daya saing dan pemberdayaan usaha pelayaran rakyat. Peneltian ini dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan pelayaran rakyat yang berlokasi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Batasan masalah yang digunakan adalah penggunaan data kapal berukuran 496 GT dan diujikan pada 3 (tiga) skenario, yaitu penggunaan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) armada kapal. Berlayar dengan rute perdagangan Jakarta-Palembang dan muatan angkut utama adalah semen. Terakhir, melakukan analisis sensitivitas dan elastisitas untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel-variabel penting dalam kondisi ketidakpastian., There were many efforts had been done by government in a way to build a good national logistic system based on maritime’s view. But, since there are still many uncovered regions in Indonesia, due to infrastructure problems that cause logistic’s supply to some areas are difficult to do. Traditional shipping is a subsystem of sea transportation which can be a feeder to carry on goods to the uncovered areas and which has minimum infrastructures. Traditional shipping can be one of solutions in domestic-logistic supply’s problems. Hence, the existence of traditional shipping is needed to be maintained and empowered. However, the growth rate of traditional shipping since 2008 until nowadays is relative stagnant, even has decrease in some periods. Thus, there are many opinions that say traditional shipping industry is not eligible and difficult to compete with other shipping industry. In the hope of increasing awareness of traditional shipping to many parties, financial feasibility acknowledgemnt is urgently needed. Also, it could support the government to be able to do concret efforts to increase traditional shipping’s competitiveness and empowerement. This study has finished by conducting traditional shipping companies’ sample that located at Sunda Kelapa Harbor, Jakarta. The scope of the problems revered are using the data from 496 GT boat and being tested on 3 (three) scenarios, which are using 1 (one), 2 (two) and 3 (three) fleet of ships. Sailing through Jakarta-Palembang trading route and carrying cement as main cargo. Finally, sensitivity and elasticity analysis is being done to recognize the change that happened on important variables during uncertainty conditions.]

Abstrak :
Pelaksanaan Kerjasama konsesi air minum DKI Jakarta antara PAM Jaya dan PT. PALYJA dan PT. AETRA, sejalan dengan adanya amandemen Perjanjian Kerjasama pada tahun 2001 Kerjasama sudah diupayakan oleh para pihak untuk lebih transparan melalui mekanisme rebasing untuk program lima tahunan (saat ini sudah dalam pembahasan Rebasing periode 5 tahun ke tiga, 2008-2012). Secara ekonomis, investasi yang ditanamkan oleh konsesioner masih menguntungkan karena adanya mekanisme watercharge/imbalan air yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada konsesioner. Dukungan Pemerintah, utamanya adalah untuk pemenuhan air baku dengan menjaga kualitas air baku, sudah diupayakan pembangunan jaringan (shypon) untuk meningkatkan kehandalan pasokan air baku, serta pengadaan genset di pompa air baku, yang dilakukan oleh PJT II. Tarif air minum kepada masyarakat sesuai dengan formula indeksasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sudah mengakomodir tingkat inflasi. Cakupan pelayanan baru mencapai 49%, berdasarkan Badan Regulator PAM DKI Jakarta tahun 2009. Dari fakta yang ada di lapangan, memang sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran oleh limbah domestik dan industri di beberapa titik di daerah Cibeet dan bekasi serta fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau yang disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang saluran tarum barat. Terdapat beberapa isu penting yang dihadapi, khususnya wilayah DKI Jakarta, dalam hal pengadaan air bersih untuk masyarakat. Diantara isu penting tersebut adalah pelayanan yang rendah, kebocoran tingkat tinggi, kualitas dan kuantitas air curah yang tidak memenuhi standar, penurunan kualitas lingkungan dan tarif air yang tinggi. Dari isu penting di atas terdapat beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu penambahan air baku, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan dan penambahan air minum curah dari Jatiluhur. Berdasarkan perhitungan revenue dan biaya yang telah dilakukan di bab 4 diketahui bahwa harga jual dengan kondisi pendanaan tanpa government support lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jual dengan kondisi pendanaan government support. Jika dilihat dari sisi kelayakan proyek dengan parameter IRR, kondisi pendanaan dengan government support lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanpa pendanaan government support. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa IRR dengan government support telah memenuhi asumsi dasar keuangan yang menetapkan target IRR sebesar 16%-18%, artinya proyek ini layak untuk dilanjutkan.

---

The implementation of memorandum of understanding of drinking water concession in DKI Jakarta between PAM Jaya and PT. PALYJA and PT. AETRA, it is parallel to the amendment of Memorandum of Understanding of 2001. This agreement has been managed by parties herein to maintain more transparent rebasing mechanisms for five years program (currently it is under rebassing discussion for 5 years in third term, 2008-2012). Economically, investment by concession parties are profitable because watercharge mechanisms have been paid by first party to concession parties. Government support is very paramount in maintaining standad water in order to preserve the quality of standad water, it has been managed for shypon construction in order to enhance supply superiority on standard water, as well as to procure generators in standard water pumps that have been done by PJT II. Drinking water rate is adjusted to index formula which has been stipulated in the memorandum of understanding that has been accomodated its inflation level. Its service coverage shall reaching to 49%, this figure is based on Regulatory Agency of PAM DKI Jakarta in 2009. From existing facts in field, quality of standar water has been degraded that originated from West Tarum channel because it has been poluted by industrial and domestic wastes in several points such as Cibeet and Bekasi, as well as fluctuation of standard water supply in particular the decreasing standard water debit on dry season, and there are some point which have been shallowed along west tarum channel. There are some important issues in particular for DKI Jakarta in order to supply clean tap water for their society. For example, lesssuperior service, high-level leaking, non-standard water both on quality and quantity, degrading environment quality and higher water rate. There are some proposed solutions from issues mentioned above, such as increasing standard water, enhancing efficiency, increasing environment quality and increasing drinking tap water from Jatiluhur. Based on revenue and cost calculations which has been don on chapter 4, it affirmed that selling price without government support shall be more expensive than it provided with government support. If we look at project feasibility side with IRR parameter, funding from government is smaller than without government support. This condition shows that IRR with government support has fulfilled basic financial assumtion that stipulated its IRR target around approximately 16 to 18%, it means this project is feasible to continue.