Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional. ......The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan tiga model dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Adapun tiga model tersebut adalah risk-based capital (RBC) yang merupakan regulatory assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); CARAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Reinsurance, Adequacy of claims and actuarial, Management soundness, Earnings and profitability, Liquidity, dan Sensitivity to market risk) dari The International Monetary Fund; serta Financial Strength Rating (FSR) dari Standard and Poor’s. Studi kasus penelitian ini terbatas pada lima perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan, terutama sebagai basis penghitungan indikator kuantitatif masing-masing model tersebut. Selain indikator kuantitatif, juga dilakukan penilaian indikator kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ketiga model tersebut untuk masing-masing perusahaan menunjukkan tingkat kesehatan yang sama. Meskipun perusahaan asuransi jiwa mendapatkan RBC tertinggi, namun belum tentu mendapatkan penilaian tertinggi pula pada model CARAMELS atau FSR. Oleh karena itu, sintesis ketiga model tersebut dapat digunakan secara lebih komprehensif oleh regulator dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa. ......This research aims to compare three models to evaluate financial soundness of life insurance companies in Indonesia. The three models are RBC (risk-based capital) as regulatory assessment from Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan); CARAMELS (capital adequacy, asset quality, reinsurance and actuarial issues, management soundness, earnings and profitability, liquidity, sensitivity to market risk) from The International Monetary Fund; and  FSR (Financial Strength Rating) from Standard and Poor’s. This case study research uses mixed methods and secondary data. The result concludes that life insurers have healthy financial condition using three models. Although an insurer has the best result on RBC, but it doesn’t necessarily show the best result on CARAMELS and FSR model. Therefore, the synthesis of three models is needed to measure financial soundness comprehensively using both quantitative and qualitative indicators.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait. ...... This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas pemeriksaan KAP dan BPK RI serta jangka waktu yang dibutuhkan oleh keduanya dalam menyelesaikan pemeriksaan tersebut. Pengujian dilakukan atas LK yang diaudit BPK dan KAP TA 2015 dengan sampel masing-masing sebanyak 34 entitas serta antara LK TA 2014 dan TA 2015 yang diaudit KAP dan BPK sebanyak 34 sampel dengan entitas yang sama. Metode yang digunakan adalah uji beda dua kelompok dan analisis kovarian. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan oleh BPK memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP dalam hal jumlah temuan SPI, jumlah temuan kepatuhan, dan tingkat penyimpangan nilai temuan. Untuk entitas yang sama waktu yang dibutuhkan oleh KAP dalam pemeriksaan lebih panjang dibandingkan BPK. ...... This study sets out to investigate the audit quality of Public Accounting Firm PAF and The Audit Board of the Republic of Indonesia BPK in examining local government financial statement as well as the amount of time required to complete an audit. The test was conducted using two sample groups. The first group is 34 entities audited by PAF in Fiscal Year 2015 as compared to the same 34 entities audited by BPK in the Fiscal Year 2014. The second group is 34 entities audited by PAF in the Fiscal Year 2015 as compared to 34 other entities in the year the same using paired matched sample criteria. This study applies quantitative research in which t test and regression test serve as the tools for data analysis and hypotheses testing. The results of the study depicted that audit by BPK had better quality compared to audit conducted by PAF. Such results are demonstrated by more audit findings obtained by BPK than PAF, both in terms of findings of internal control systems, findings of non compliance, and value of audit findings. Furthermore, the results indicate that there is no significant difference regarding the amount of time required by PAF and BPK.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur modal dan faktor atribut syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yakni dalam rentang 2012 sampai dengan 2016. Variabel struktur modal diwakili Debt to Equity Ratio (DER) sedangkan kinerja keuangan diwakili oleh rasio Return on Equity (ROE). Penelitian ini menggunakan model regresi data panel melalui metode OLS Pooled dengan Generalized Least Square (GLS). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif signifikan struktur modal terhadap kinerja perusahaan, pengaruh negatif struktur modal yang dipengaruhi faktor atribut syariah terhadap kinerja keuangan, serta terdapat pola non-linear pada pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the effect of capital structure and shariah attribute to financial performance among listed manufacturing firms in Indoenesia. The sample taken in this research is in the range of 2012 until 2016. Capital structure represented by Debt to Equity Ratio (DER) and firm's financial performance represented by Return on Equity (ROE) ratio. This research uses panel data regression model through OLS Pooled method with Generalized Least Square (GLS). As the conclusion, there is negative significant effect of capital structure on firm's performance and capital structure influenced by sharia attribute as facto's variable to financial performance. There is a conclusion of non-linear effect of capital structure to the firm performance

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan kualitas pemeriksaan keuangan negara yang terdiri dari kualitas auditor, akuntabilitas keuangan auditee, serta pelaksanaan reviu oleh pihak ketiga (cross review). Penelitian dilakukan atas 238 pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tinggi Negara (LKKL) Tahun Anggaran 2012-2014. Kualitas pemeriksaan, yang diukur dengan Indeks Kualitas Pemeriksaan dikembangkan dari indikator kualitas pemeriksaan BPK. Sementara itu, kualitas auditor yang diukur dengan Skor Kualitas Auditor diekstrak dari 12 variabel dengan menggunakan metode principle component analysis. Proses ekstraksi menghasilkan 5 komponen utama pembentuk kualitas auditor, yaitu pelatihan, pengalaman, pendidikan, motivasi, dan profesionalisme. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan kualitas tinggi mampu mendeteksi temuan berindikasi pidana dan merumuskan rekomendasi yang berkualitas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Akuntabilitas keuangan auditee yang diukur dengan temuan dan opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Auditee dengan akuntabilitas keuangan baik, yang diindikasikan dengan temuan yang sedikit dan opini yang baik, akan memperoleh sedikit rekomendasi sehingga menjadi fokus dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pelaksanaan cross review juga berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena cross review akan mendorong auditor untuk lebih teliti dalam memeriksa sehingga kemungkinan untuk mendeteksi temuan menjadi besar dan rekomendasi yang dihasilkannya menjadi berkualitas.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the determinants of state financial audit quality which consist of auditor quality, auditee financial accountability, and cross review. This study uses sample of 238 financial audits on government institution and ministry in 2012- 2014. Audit quality is measured by audit quality index using two audit quality indicators from Audit Board of Republic of Indonesia. Meanwhile, auditor quality is measured by auditor quality score and extracted from twelve variables by using principle component analysis method. The extraction resulted five principal components that formed auditor quality which are training, experience, education, motivation, and profesionalism. The result shows that auditor quality has positive effect on audit quality. This indicates that high quality auditor is able to detect fraud findings and to formulate recommendations that easily followed up by auditee. Auditee financial accountability as measured by audit findings and opinions has positive effect on audit quality. Auditee that has fair accountability as indicated by less findings and unqualified opinions would receive less recommendations, so they would be more focus on following up the recommendations. Cross review also has positive effect on audit quality because it would encourage auditor to be more cautious in conducting the audit so the probability to discover the fraud is high and the recommendations that produced would be appropriate.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model bisnis yang di gunakan oleh pelaku bisnis dalam industri teknologi finansial. Analisis di lihat dari elemenelemen yang tergabung dalam ekosistem fintech beserta kunci penggerak nya. Produk yang di tawarkan, permintaan pelanggan, hambatan masuk, percepatan teknologi, serta modal pendanaan usaha juga termasuk ke dalam bagian dari penelitian. ...... This study aims to analyze the influence of bussiness models that are used by peer to peer lending businesses in financial technology fintech. The analysis is viewed from the element of fintech ecosystem along with its driving key firms. Offered products, customer demands, barriers to entry, pace of acceleration technology, and funding of the bussiness are also included inside the part of research.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SAIBA di Kementerian Agama Tingkat Satuan Kerja Kota Jakarta Pusat Kemenag Satker Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis permasalahan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan SAIBA di Kemenag Satker Jakarta Pusat pada tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan prosedur. Permasalahan prosedur berupa input data SPM dan SP2D yang tidak real-time, kesalahan input data SPM, keterlambatan mengumpulkan LPJ, dan kompetensi pegawai belum mendukung proses penyusunan laporan keuangan. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dalam proses input data SP2D, memiliki aturan jelas dan tepat dalam pengumpulan LPJ mengadakan pelatihan bimbingan teknik yang berisi materi mengenai proses penyusunan laporan keuangan dan teknis pelaksanaan SAIBA. ...... This study aims to analyze the problems that occur in the implementation of SAIBA in the Ministry of Religious at the working unit level in Central Jakarta Kemenag Satker Jakarta Pusat. This study used qualitative methods with study case approach to analyze problem and problem solving in implementation SAIBA at Kemenag Satker Central Jakarta in 2016. Based on the results of interviews, it can be concluded that there are problems in procedure. The problem of procedure in the form of SPM data input and SP2D which is not real time, data input error of SPM, delay in collecting LPJ, and employee competence not supporting financial reporting process. The problem solving is verification in SP2D data input process, developing SPM application, conducting training of technical guidance which contains material about compilation process financial and technical report of implementation SAIBA.