Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Skripsi ini membahas tentang pengaturan daluwarsa pembayaran pesangon bagi pekerja dengan perubahan status sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah menghapus isi pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan, diperoleh simpulan bahwa, daluwarsa penuntutan pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja memberikan manfaat bagi para pekerja, khusunya bagi pekerja yang terkena dampak PHK akibat adanya perubahan status. Upah merupakan hak setiap pekerja yang tidak mempunyai jangka waktu dalam hal penuntutan haknya. Upah adalah hak dan sampai kapanpun tidak pernah hapus dengan adanya daluwarsa. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja, penghitungan uang pesangon, serta perubahan status pekerja dari PKWT menjadi PKWTT sudah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Namun, daluwarsa tetap diperlukan dalam pengaturan hak pesangon pekerja, hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi yang menuntut haknya, maupun pihak yang akan dituntut memenuhi kewajibannya., This thesis discusses about the regulation of the expiry severance payment for workers with changed status as a result of termination of employment. Using the descriptive analytical on the verdict issued by Constitutional Court that has legally binding that has erased article 96 of The Employment Act, resulted in a conclusion that the expiry of salary payment prosecution and all the things that arise from working relation give benefit to workers, especially for the ones who get the impact from termination of employment caused by the status changes. Salary is the right for every worker and will never be erased with expiry. The regulation about termination of employment, severance calculation, and changed worker’s status from PKWT to PKWTT has been adjusted in details on the Employment Act and other regulation that related with employment. However, the expiry will still be needed in the regulation of worker’s severance payment right. The regulation is purposed to guarantee the legal certainty, either for the one who demands his right or the one who will be accused to fulfill his responsibility.]

Abstrak :
Pada pekerjaan tertentu dan hanya pada saat tertentu, pengusaha membutuhkan pekerja baru untuk melaksanakan suatu perkerjaan. Akan tetapi apabila menerima pekerja baru, ada konsekuensi logis yang harus diberikan kepada pekerja tersebut sesuai pasal 1602 d Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, pengusaha harus tetap membayar upah pekerja meskipun pekerja tidak melakukan pekerjaan, sedangkan pekerjaan tersebut sudah selesai atau sudah tidak diperlukan lagi. Untuk mengurangi beban biaya pekerja tersebut, pengusaha membuat perjanjian kerja yang dibatasi waktu sampai selesainya pekerjaan tersebut atau dalam jangka waktu tertentu dengan dibuat perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam perkembangan pelaksanaannya, terdapat kecenderungan dari para pengusaha, yang berusaha sebisa mungkin menerapkan perjanjian kerja untuk dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, baik untuk waktu atau suatu pekerjan rutin. Kecenderungan yang demikian, apabila ditinjau dari segi kepentingan karyawan maupun kepastian mendapatkan pekerjaan dalam kondisi dan situasi sekarang ini, tidak menguntungkan karyawan, karena angkatan kerja yang mendambakan suatu pekerjaan jauh lebih banyak jika dibanding dengan formasi kerja yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan-batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan membatasi jangka waktu berlakunya paling lama 3 tahun, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber/informan.

Abstrak :
Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah? Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah.

Abstrak :
Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA. ......In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

---

;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

Abstrak :
This paper examines the implications and issues for female employment under the rationale of “diverse regular employees,” whereby restrictions are placed on an employee’s work type, place of work, etc. In Japan, the introduction of a course-based employment management system has been advocated by employers’ associations since around the 1980s. Particularly in larger companies, the majority of male employees have been hired on the “managerial career track,” with no restriction on working hours, work type and place of work, and the majority of females on the “clerical career track,” with restrictions on work type and place of work, on the assumption of short-term employment. The conventional course-based employment management system and “diverse reg- ular employees” resemble each other, in that they both create categories of employment management in which there are restrictions on the work type and place of work, etc. But if we consider the ideal employment management sys- tem, there is a difference as to whether the respective employment is “short-term” or “medium- to long-term.” Depending on how systems are de- signed with a view to forming medium- to long-term careers, the policy of “diverse regular employees” could in fact both reinforce and eliminate Japan’s gender pay gap and gender imbalance in types of employment, which are on the large side among industrialized nations

Abstrak :
Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Untuk memanfaatkan momentum ini bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan program pelatihan kerja bernama Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program yang berfokus pada peningkatan produktivitas angkatan kerja Indonesia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperluas jangkauan peserta dan meningkatkan kualitas program, program ini berjalan dengan membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Penelitian ini menganalisis kapasitas ekosistem tersebut menggunakan Teori Kapasitas Kebijakan di Level Sistem yang digagas oleh Wu et al. (2015;2018) dengan tiga dimensi, yaitu analitis, operasional, dan politis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap delapan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem Prakerja sudah baik dan dimensi analitis merupakan dimensi yang paling berkontribusi dalam mewujudkan kondisi tersebut. ......Indonesia has entered a demographic bonus period. To capitalize on this momentum for economic growth, the Indonesian government launched a job training program called Kartu Prakerja. This program focuses on increasing the productivity of Indonesia's workforce to achieve Golden Indonesia 2045. To expand the reach of participants and improve the quality of the program, it operates by forming an ecosystem involving both government and private institutions. This research analyzes the capacity of this ecosystem using the Policy Capacity at the System Level Theory proposed by Wu et al. (2015; 2018) with three dimensions: analytical, operational, and political. The research was conducted using a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with eight informants. The results show that the capacity of the Prakerja ecosystem is already good, and the analytical dimension is the most contributing dimension in realizing this condition.