Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Timur termasuk beberapa negara ASEAN membuat publik memberikan perhatian pada kemampuan neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Defisit transaksi berkepanjangan yang berkepanjangan diduga menjadi salah satu penyebab krisis karena defisit tersebut tidak sustainable dan membebani devisa. Pendekatan model intertemporal budget constrain: dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan transaksi berjalan suatu negara. Pendekatan ini melihat hubungan antar waktu antara transaksi berjalan dengan net output dengan memaksimalkan discounted value utility-nya dari fungsi konsumsi yang dibangun. Estimasi bivariat VAR dari pendekatan intertemporal menunjukkan bahwa pada semua lima Negara ASEAN, posisi defisit neraca pembayaran menghasilkan peningkatan net output pada periode berikutnya. Namun pada tahapan selanjutnya, hanya pada kasus Singapura, Indonesia dari Malaysia yang peningkatan net output-nya berpengaruh dalam memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan dengan Singapura yang menunjukkan pengaruh paling kuat. Sementara untuk Thailand, pengaruhnya tidak konsisten dan Philipina tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, tidak berlangsung siklus yang mulus dari posisi deficit ke peningkatan net output dan perbaikan posisi transaksi berjalan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, kelima Negara ASEAN secara umum menunjukkan posisi transaksi berjalan yang masih sustainable pada sebagain besar periode antara 1966-2004. Posisi yang tidak aman hanya terjadi pada beberapa periode pendek di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand terutama menjelang krisis 1997/1998. Trade balance menjadi factor penting dalam menentukan keberlanjutan transaksi berjalan. Namun pelajara dari krisis menunjukkan aliran modal jangka pendek yang cenderung massif dan tinggi juga berpotensi membahayakan posisi transaksi berjalan. Posisi transaksi berjalan yang tidak sustainable sekaligus juga menjadi sinyal terjadinya krisis ekonomi terutama disektor eksternal (nilai tukar dan kewajiban luar negeri).

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang didalamnya berisikan klausula baku yang merugikan pemegang kartu. Kemudian konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pihak bank penerbit, mengenai karakteristik dan risiko produk bank tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Untuk itulah bank penerbit haruslah menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perundang-undangan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu perundangundangan nasional lain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, juga dapat melindungi pemegang kartu kredit, walaupun disisi lain perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat melindungi pemegang kartu kredit tersebut. Untuk itulah pemerintah memiliki peran yang menentukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. ......This thesis discusses on the legal protection for the credit card holders in Indonesia. On the reason that in general the rights of credit card holders have been neglected by the issuer bank. The case causes the inconvenient of the credit card holders in using the card. The credit card agreement which consists of standard clauses show the weakening the rights of credit card holders. In turn consumers are unable to get their rights on accurate information with regard to the characteristics and risks of such product. For the reason mentioned, the bank as a producer shall liable to provide excellent services standard for their consumers in accordance the law. The Law Number 8/1999 stipulates the right and obligations of the consumers and producers. Instead of the law, there are also other national legislations in relation to the use of credit card which provide the protection for the credit card holders, although the laws itself have some weaknesses. To overcome such burden, the government has the role to determine on the couching and retaining consumers protection which is implemented comprehensively by the all stakeholders such as the government, business, and the community.

Abstrak :
[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK. , The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]