Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan koleksi bahan ajar mata kuliah wajib program studi Pendidikan Bahasa Inggris (Prodi PBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup dalam mendukung kurikulum pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode checklist/ list checking. Data penelitian berasal dari daftar bacaan mata kuliah wajib prodi PBI yang tertera di dalam silabus dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan judul bahan ajar mata kuliah wajib prodi PBI sebesar 21% dari 204 judul yang dibutuhkan sehingga termasuk dalam kategori tidak baik, sedangkan ketersediaan eksemplar setiap judul hanya mencapai 7.35% dan dikategorikan sangat tidak baik. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis di perpustakaan STAIN Curup dan juga dapat menjadi salah satu penghambat lembaga induknya dalam mencapai visi yang telah dirancang. Dengan demikian penulis menyarankan kepada pihak perpustakaan STAIN Curup untuk menyusun kebijakan pengembangan koleksi agar dapat memenuhi kebutuhan pemustaka sesuai dengan kurikulum serta visi dan misi lembaga induknya.

---

The objective of this research is to identify and analyze the main learning material collections’ availability of English Study Program (Prodi PBI) in State College of Islamic Studies (STAIN) Curup in supporting learning curricula. This research was conducted by using quantitative approach through checklist/ list checking method. The data were collected by means of reading list of main learning materials from syllabus and interview. The result of this research shows that the main learning material collections’ availability of English Study Program is 21 percent from 204 required titles recommended in syllabus and categorize as not good, meanwhile to the title volumes availability of main learning material collections’ only 7.35 percent which categorized as very bad. All those results are achieved because there is no written collection development policy in STAIN Curup library and also could be one of the problems for the institution in achieving the vision. Therefore, the researcher suggests that library should arrange written collection development policy in order to provide user needs based on the curricula, vision and mission of the university.

Abstrak :
Permasalahan stunting di Kabupaten Magetan saat ini menjadi program prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Magetan. Hal tersebut didasari karena stunting berpengaruh langsung terhadap kondisi daya saing di tingkat lokal, nasional, bahkan dunia. Tingginya prevalensi stunting menempatkan Kabupaten Magetan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting di Indonesia. Ada tiga masalah utama penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Magetan, yaitu pertama, kondisi ekonomi atau tingkat kemiskinan, kedua, pola asuh balita yang tidak tepat dan dibarengi dengan kurangnya kesadaran masyarakat, serta yang ketiga masih terdapat beberapa desa lokus stunting dengan prevalensi tinggi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengatasi masalah stunting. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori strategi dan manajemen strategi yang mencakup tipe-tipe strategi serta analisis SWOT. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan strategi untuk mengatasi masalah stunting, meskipun pada pelaksanaan program di lapangan sempat mengalami beberapa hambatan, salah satunya pandemi Covid-19. Strategi penanganan stunting di Kabupaten Magetan juga telah didasarkan pada empat tipe strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Berdasarkan tipe-tipe strategi tersebut, selanjutnya dapat diketahui analisis SWOT yang meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengatasi stunting. ......The problem or issue of stunting in Magetan Regency is currently a priority program for the Magetan Regency Government. This is because stunting directly affects competitiveness at local, national, and even global levels. The high prevalence of stunting places Magetan Regency as one of the Priority Regencies/Cities for Stunting Management in Indonesia. There are three main issues causing the high rate of stunting in Magetan Regency: first, economic conditions or poverty levels, second, improper parenting of toddlers coupled with a lack of community awareness, and third, there are still several villages that are stunting loci with high prevalence. This research aims to analyze the Magetan Regency Government's strategy in addressing the stunting problem. The main theory in this research is strategy and strategic management theory, which includes types of strategies and SWOT analysis. This thesis uses a qualitative method with a descriptive research type. Data collection in this research was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that the Magetan Regency Government has implemented strategies to address the stunting issue, although there were some obstacles in the implementation of the program in the field, one of which was the Covid-19 pandemic. The stunting management strategy in Magetan Regency is also based on four types of strategies: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. Based on these types of strategies, further SWOT analysis can be conducted, including aspects of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the strategies implemented by the Magetan Regency Government in addressing stunting.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji pembahasan penyebab berkembangnya praktik human trafficking dalam konteks pembangunan internasional yang menjadi perhatian berbagai ilmuan dari literatur-literatur yang digunakan. Penulis memberikan perhatian terkait isu yang di bahas pada tiga kawasan yaitu Eropa yang mewakili kawasan negara maju, Asia yang mewakili kawasan negara berkembang, dan Afrika yang mewakili kawasan negara miskin. Ketiga wilayah pembahasan tersebut digunakan oleh penulis karena Eropa, Asia, dan Afrika merupakan kawasan-kawasan yang memiliki perkembangan isu human trafficking yang sangat signifikan. Dari temuan-temuan penyebab yang didapat dari keseluruhan literatur yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi pemetaan dengan mengaitkannya melalui empat tema isu yang berhubungan dengan pembangunan internasional seperti industrialisasi dan globalisasi, diskriminasi sosial dan praktik kebudayaan, kondisi politik dan aturan hukum, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Temuan yang didapatkan pada akhirnya menunjukkan bahwa penyebab berkembangnya isu human trafficking yang paling sering dibahas dalam keseluruhan literatur adalah isu industrialisasi dan globalisasi yang secara lebih spesifik menjelaskan tentang kemiskinan struktural dan krisis finansial. ......This literature review is analyzing and identifying various causes of human trafficking in international development context based on scholarly articles. It is focusing on three areas of discussions, those are Europe which represents a developed regional countries, Asia which represents a developing regional countries, and Africa which represents a poor regional countries. These three areas of discussions are important for human trafficking practices and networks. Findings about the various causes of human trafficking then linked and classified through four themes of issues related to international development such as industrialization and globalization, social discrimination and cultural practices, political conditions and rule of law, as well as geographical and natural resource factors. The findings ultimately show that the underlying causes of human trafficking issues most often discussed in the entire literatures are the issues of industrialization dan globalization, specifically about structural poverty and the financial crisis.

Abstrak :
Ada kalanya keinginan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tidak didukung oleh masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan. Kasus yang acapkali terjadi adalah pembangunan jalan, proyek, dan fasilitas pemerintahan yang bersangkutan dengan pertanahan. Dalam situasi tersebut, masyarakat biasanya pasrah tehadap pembangunan yang dijalankan pemerintah. Pembangunan dan kebijakan pro investasi yang dirancangkan pemerintah daerah di banyak kabupaten bisa mendatangkan keuntungan sekaligus menciptakan masalah urban yang khas masyarakat perkotaan….

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM. ......This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study. The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR.