Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meskipun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah lastimewa Aceh hingga saat ini masih sangat didominasi oleh berbagai proyek yang berasal dari Program Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, yakni merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, guna meningkatkan kemampuan Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan lingkup kewenangannya, dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan tersebut belum sepenuhnya terselenggara secara efektif. Berkaitan dengan hal di atas penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan pembangunan yang mencakup lima dimensi, yakni : penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan dimensi evaluasi, Berta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi lstimewa Aceh, yang mencakup tiga indikator yakni : pemerataan persebaran lokasi proyek, jenis proyek yang dibangun sesuai skala prioritas dan kebutuhan, dan penyelesaian proyek tepat waktu serta penggunaan sumber daya/dana dapat dikontrol. Penelitian dilakukan atas dasar metode desktiptif analitis, sedangkan data dihimpun adalah hasil pengamatan langsung terhadap beberapa proyek inpres, penyebaran kuesioner kepada 71 responden, serta melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menurut koefisien korelasi dari Rank Spearman (rs), dan karena ukuran n > 30, maka langkah pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan Kendal. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan memiliki hubungan yang sangat positif terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Abstrak :
Dalam perkembangannya, pemerintah kembali mengubah sistem perencanaan pembangunan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU SPPN . Sistem perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. UU SPPN adalah sebuah instrumen, maka agar instumen tersebut tetap up-to-date, perlu telaah mengenai apakah UU SPPN masih sesuai dengan kebutuhan kekinian. Kemudian diperlukan harmonisasi dengan instrumen lain yang setara maupun dibawahnya. Metode penelitian Hukum yang digunakan yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data penelitian. Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan RPJP-RPJMN sebagai Instrumen Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi yang berjenjang dari Tingkat Nasional sampai dengan Tingkat Daerah Tingkat II dimana berfungsi untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih optimal. Namun ternyata terdapat hambatan dari segi Birokrasi, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa diandalkan, dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya. Selain itu Presiden terpilih pada Tahun 2014 maka RPJMN akan disahkan pada tahun 2015, Kepala Daerah dari tingkatan Gubernur, Walikota hingga Bupati belum tentu terpilih pada tahun 2016 ataupun 2017 dan mungkin pengambil keputusan belum tentu sejalan tahun kepemimpinannya apalagi posisi partai yang belum tentu sejalan dengan visi misi Presiden terpilih. Maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu segera dilakukan terhadap Pemerintah Daerah termasuk satuan kerja perangkat daerah/ SKPD dalam Pembentukan perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Daerah untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra-SKPD untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD . Selain itu untuk pelaksanaan sinkronisasi Visi Pembangunan Pusat dan Daerah, maka pengaturan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Oleh karena itu, pengaturan perencanaan pembangunan di daerah menuju ke arah pluralistik.

---

In its development, the government again changed the system of development planning through the enactment of Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System UU SPPN . Planned planning system is expected to ensure the achievement of state goals. In an effort to achieve these objectives, the National Development Planning System as a unity of development planning procedures to produce long term, medium term and annual development plans implemented by the state and community organizers at the Central and Regional levels. The SPPN Law is an instrument, so that the institution remains up to date, it is necessary to examine whether the SPPN Law is still in line with the present needs. Then required harmonization with other instruments equivalent or below. Legal research methods used normative juridical with primary, secondary and tertiary materials as the source of research data. From the results of the study, the authors conclude RPJP RPJMN as a Legal Instrument in Economic Law Development tiered from the National Level up to the Level of Second Level Region which serves to encourage a more optimal development planning. But there are obstacles in terms of bureaucracy, which in its implementation can not be relied upon, and the political will of parties outside the government to support it. In addition, the President is elected in 2014, the RPJMN will be ratified by 2015, the Head of Region from the level of Governor, Mayor to Regent is not necessarily elected in 2016 or 2017 and maybe the decision makers are not necessarily in line of the year of leadership let alone the position of the party that is not necessarily in line with the vision mission of the elected President. So the optimization effort that can be done is the implementation of control and evaluation of regional development needs to be done immediately to Local Government including unit of regional apparatus SKPD in Formation of development planning resulted in documents Long Term Development Plan RPJP Daerah for long term , Regional Medium Term Development Plan RPJM Daerah and Strategic Plan of Local Government Devices Renstra SKPD for the medium term, and Local Government Work Plan RKPD and Work Plan of Regional Working Units Renja SKPD . In addition to the implementation of synchronization of Central and Regional Development Vision, the arrangement of national and regional development planning should not occur, especially because of the implementation of the principle of decentralization in the form of regional autonomy. Therefore, the arrangement of development planning in the regions towards the pluralistic direction.

Abstrak :
Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah. ......As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals.

Abstrak :
RINGKASAN
Jika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.

Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.

Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian dan pertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.

Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.

Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.

Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalam posisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah.

Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.

Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift- share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005 – 2025. Keberhasilannya ditandai dengan peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, penurunan AKI, AKB, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dengan indikator pembangunan Kesehatan berupa persalinan dengan bantuan tenaga keseahtan dan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK Fisik Bidang Kesehatan berpengaruh negatif terhadap indikator cakupan persalinan dengan bantuan tenaga Kesehatan namun tidak berpengaruh terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap, sedangkan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Kesehatan berpengaruh negatif terhadap indikator cakupan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan maupun terhadap cakupan imunisasi dasar lengkap.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar alokasi DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk pencapaian tujuan pemerintah di bidang kesehatan. Memperhatikan terdapat indikasi inefisiensi pada pengelolaan DAK Bidang Kesehatan direkomendasikan juga agar ke depannya alokasi DAK Bidang Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan peningkatan monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan pada pengelolaan DAK Bidang Kesehatan. ......Health development is one of the government’s major programs as outlined in the National Long-Term Development Plan for the period 2005 – 2025. Its success is marked by an increase in public health status, a decrease in MMR, IMR, and clean and healthy living behavior. This is in line with the government's goals in allocating the Specific Allocation Fund for the Health Sector.

This study tries to examine the effect of the Specific Allocation Fund for Health with Health development indicators in the form of childbirth with the assistance of health professionals and complete basic immunization coverage.

The results showed that the infrastructure Specific Allocation Fund in the Health Sector had a negative effect on the indicators of delivery coverage with the assistance of health professionals but did not affect the complete basic immunization coverage, while the Non-Physical that the Specific Allocation Fund in the Health Sector had a negative effect on the coverage indicators of deliveries with the assistance of health professionals as well as on the complete basic immunization coverage. 

Based on these results, it is recommended that the allocation of DAK in the Health Sector is directed towards achieving the government's goals in the health sector. Taking into account that there are indications of inefficiency in the management of DAK in the Health Sector, it is also recommended that in the future the allocation of DAK in the Health Sector be adjusted to the needs followed by increased monitoring, evaluation, and examination of the DAK management in the Health Sector.

Abstrak :
Belanja pertahanan diperiksa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah deret waktu (time series) mulai tahun 1976 hingga 2020 untuk memeriksa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan untuk memeriksa pengaruhnya terhadap investasi menggunakan data deret waktu mulai tahun 1990 hingga 2020 di Indonesia. Dengan hipotesis belanja pertahanan memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang dan memiliki kasualitas dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Melalui pendekatan model Autoregression Distributed Lag dengan uji batas yaitu Bound Cointegration Test dan uji kasualitas Granger Toda-Yamamoto secara empiris menghasilkan belanja pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan yang signifikan. Belanja pertahanan juga terbukti memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang atau bergerak bersama-sama dalam jangka panjang dan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa belanja pertahanan adalah bagian dari komponen belanja permerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain semakin meningkat investasi di Indonesia, maka secara linier akan mempengaruhi pendapatan pemerintah yang pada akhirnnya berimplikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara berkelanjutan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan. ......Defence expenditure is examined to determine its effect on economic growth and investment in Indonesia. The data used is a time series from 1976 to 2020 to examine its effect on economic growth and to examine its effect on investment using time series data from 1990 to 2020 in Indonesia. With the hypothesis that defense spending has a cointegration relationship in the long term and has a bidirectional to economic growth and investment in Indonesia. Through the Autoregression Distributed Lag model approach with a bound test, namely the Bound Cointegration Test and the Granger Toda-Yamamoto causality test, empirically, defence expenditure has a positive effect on economic growth and investment in Indonesia with a significant level of confidence. Defence expenditure is also proven to have a cointegration relationship in the long term or move together in the long term and has a a bidirectional or reciprocal relationship to economic growth and investment in Indonesia. The results of this study strengthen the theory that defence expenditure is part of the component of government expenditure that has a significant influence on economic growth and investment, and vice versa. In other words, increasing investment in Indonesia will linearly affect government revenues which, in the end, have direct implications for increasing economic growth so that it can be used sustainably to finance government expenditure in the defence sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menganalisis strategi implementasi pengembangan karir di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana data kuantitatif digunakan oleh peneliti sebagai data statistik (modal dasar) dan bukan merupakan pembenaran atau pembuktian atas persepsi pegawai untuk mendukung data kualitatif dari hasil wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berasal dari seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pada pendapat informan dan didukung dengan data statistik dari hasil penyebaran kuesioner. Dari analisis hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) pola perencanaan dan pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen.Imigrasi yang ada saat ini relatif masih berjalan sesuai dengan pola karir yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2006, walaupun pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi yang real di lapangan; 2) strategi pengembangan karir pejabat imigrasi di Ditjen. Imigrasi saat ini dilaksanakan antara lain dengan : memprioritas pada pemenuhan posisi jabatan struktural yang dipandang strategis berdasarkan pada volume dan intensitas beban pekerjaan pada setiap unit-unit pelaksana teknis; mempercepat pemenuhan posisi-posisi jabatan struktural pada level terendah (cq. eselon V) untuk mengantisipasi kekosongan posisi jabatan struktural pada level yang lebih tinggi (akibat purnabakti); menambah jumlah personil pejabat teknis imigrasi melalui penerimaan secara terbuka (cq. penerimaan cpns dan AIM) Hasil penelitian menyarankan bahwa: perlu penambahan jumlah personil pejabat teknis imigrasi dengan cara mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara melalui Menteri Hukum dan HAM; perlu memperbanyak diklat-diklat teknis beserta diklat-diklat penyegaran (lanjutan) teknis keimigrasian; dan perlunya mengoptimalkan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyelenggara pendidikan tinggi (formal) untuk membekali pengetahuan aparatur.

---

The research was aimed to analyze a pattern of career planning dan career development for immigration officials and to analyze the implementation strategy of career development in General Directorate of Immigration. The research applied both qualitative and quantitative methods, where quantitative data was only used as a statistical data (fundament comprehension) and was not a justification or a verification on officer?s perceptions to sustain qualitative data from an intensive interview result. The informan originated from a structural functionary in General Directorate of Immigration. The collecting data was achieved by a way of an intensive interview, whereas the analysis was referred to informan opinions and supported by statistical data resulted from questioners. From the interview result, it was assumed that: 1) th existing pattern of planning and career development for immigration officer is relatively run as according to patternof career released by Republic of Indonesia?s Ministry of Law and Human Rights in 2006, although it required logically adjustments to the factual need of the organizations; 2) strategy of officer?s career development in General Directorate of Immigrationis recently implemented by: highly focused on the fulfilment the strategical posts of structural functionary based on jobs volume and job rutinities on every technical representative units; accelarate the fulfilment the lower structural functionary posts (eq. eselon V) to anticipate the shortages of the upper structural functionary posts (caused by retirement process); multiply the amount of the technical officers of immigration by a way of public enrolment (c.q CPNS and AIM enrolment) The research result suggested that: it needs to multiply the amount of technical officers of immigration by proposing it to Ministry of State Aparatus Empowerment by a way of Ministry of Law and Human Rights; it requires to multiply immigration technical trainings and its series, and it requires having mutual relationships to a third party providing higher formal education to foster immigration officers knowledge.

Abstrak :
Peran strategis Walikota Sudiro dalam merumuskan outline plan bagi pembangunan kota Jakarta pada periode 1953 - 1960 belum banyak ditulis oleh sejarawan Indonesia. Padahal masa Sudiro menjabar sebagai walikota Jakarta, merupakan masa pembenahan yang penult dengan berbagai keterbatasan, dan berdampak pada pembangunan kota Jakarta selanjutnya. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan, kola perdagangan, dan kota industri menjadi faktor pendorong banyaknya pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Namun demik-ian, pembangunan yang terpusat di Jakarta sejak tahun 1950-an, telah mengakibatkan terjadinya arcs urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi itu berdampak pada sernai in kompleksnya permasalahan sosial budaya, politik-pemerintahan, dan ekonomi yang terkait satu dengan lainnya terjadi di Jakarta. Peran penting kota Jakarta sebagai ihukota negara dan pusat pemerintahan, secara politik, berpengaruh pada lingkat kesadaran masyarakat dalam merespon segala kebijakan pemerintahan kota Jakarta, atau pun pernerintahan Pusat Republik Indonesia. Bentuk partisipasi aktif warga kota terlihat dari banyaknya partai-partai politik. organisasi massa, huruh dan perkumpulan lainnya yang aktif merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pengaruh partai politik yang mendapat dukungan Was, dan menentukan keadaan politik di Jakarta, berpengaruh dalam menentukan keadaan politik secara nasional. Peran kota Jakarta sebagai kota industri dan perdagangan, secara ekonomi, berdampak pada banyaknya pembangunan infrastruktur pendukung jalannya perdagangan dan Industri, seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pabrik-pabrik, perusahaan, dan pasar. Secara sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterbatasan dana anggaran pembangunan, menimbulkan pengangguran yang banyak menyebabkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, tidak mudah menjalankan peinerintahan di Jakarta yang memiliki tingkat heterogenitas sosial penduduk yang tinggi, dan ditambah kurangnya daya dukung atau potensi yang dimiliki kota Jakarta, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola birokrasi pemerintahan kota Jakarta. Namun demikian dengan prakarsa pemikiran Wisma-Karya-Marga-Suka,' dan modal kepemimpinan yang memiliki misi yang kuat. Sudiro berhasil membuat perencanaan solusi yang baik, bertindak tegas dan berani menjalankan kebijakan, mengupayakan perangkat sistem pemerintahan yang memadai, dan mendapatkan dukungan politik, ekonomi dan sosial dari rakyat, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai walikota Jakarta.

Abstrak :
Untuk mengatasi masalah perbedaan bobot dari banyaknya faktor yang mempengaruhi pola mobilitas penduduk, maka analisis migrasi harus diletakkan dalam konteks proses pembangunan yang sedang berlangsung. Da1am konteks ini, analisis migrasi dalam kerangka perbedaan pembangunan. antar, daerah di Indonesia menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan kebijaksanaan redistribusi penduduk dari Jawa ke luar Jawa, dan tujuan pemerataan pembangunan antar daerah. Dalam skripsi ini analisis migrasi antar daerah dikaitkan dengan indikator-indikator pembangunan masing-masing daerah menggunakan model place-to-place migration. Untuk merangkul perbedaan perilaku migran antar wilayah, penulis menggunakan variabel dummy untuk membedakan migrasi yang masuk dan keluar dari Pulau Jawa, Sumatr.a , dan Kawasan Timur Indonesia. Dari ' penelitian tersebut penulis menemukan bahwa penanaman modal di daerah asal dan daerah tujuan, aglomerasi di daerah tujuan dan jarak mempengaruhi pola migrasi dari dan ke semua daerah. Variabel kesempatan kerja di daerah tujuan, tingkat upah dan kepadatan penduduk hanya mempengaruhi pola migrasi dari dan ke daerah-daerah tertentu. Migran dari Jawa mempertimbangkan probabilitas memperoleh pekerjaan dan tingkat upah di daerah tujuan sebagai faktor penarik, dan tingkat upah di daerah asal sebagai faktor pendorong. Migran yang menuj u ' Jawa ditarik oleh tingkat penanaman modal dan tingkat aglomerasi di Jawa, berhuQungan negatif dengan tingkat upah di Jawa, dan didorong oleh pe~anaman modal dan aglomerasi di daerah asal. Penulis menyimpulkan bahwa mobili tas penduduk antar daerah dipengaruhi oleh variabel-variabel yang bersifat umum, dan yang bersifat spesifik, demikian pula kebijaksanaan yang harus diambil untuk mempengaruhi redistribusi penduduk dan pembanqunan reqional. Untuk itu, penulis menvarankan aqar intervensi Pemerintah melalui program transmigrasi harus terkai t dengan kebij aksanaan yang mempengaruhi lokasi investasi dan pengembangan wilayah, dengan tetap memperhatikan faktor jarak sebagai penghambat arus migrasi.