Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan terpenting Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan selain lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan diberikannya sejumlah kewenangan yang selama ini dimonopoli pusat kepada daerah, secara teoritis Pemerintah Daerah dan DPRD dapat lebih mengembangkan demokrasi didaerah kearah yang makin positif. Dalam tataran praktikal, pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidaklah mudah. Berbagai hambatan baik dari lingkungan eksternal maupun internal kerap menjadi kendala. Dalam lingkup eksternal belum tersedianya seluruh Peraturan Pelaksanaan yang dibutuhkan dan kurangnya bimbingan pusat kepada daerah merupakan masalah yang cukup menonjol sehingga implementasi undang-undang tersebut pencapaiannya belum seperti dengan yang diharapkan. Di lingkup internal belum siapnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perubahan struktur organisasi dan memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan perubahan struktur serta masih kuatnya "paradigma lama" dikalangan birokrasi, merupakan faktor yang menyebabkan perkembangan demokrasi ditingkat lokal, kalaupun mengalami kemajuan, relatif lambat. Kandisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa kualitas SDM DPRD sebagai lembaga representasi rakyat relatif rendah baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun pemahaman terhadap masalah-masalah yang digarap. Belum lagi dari sisi moral kecenderungan mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, cukup menonjol. Penelitian dilakukan untuk mendapat gambaran tentang praktek demokrasi di tingkat lokal,. mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, serta menyusun rekomendasi bagi pengembangan Demokrasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan praktek demokrasi hanya dapat digambarkan lebih baik dengan melakukan penelusuran dan menemukan jawaban terhadap motif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti menghimpun data dari sejumlah narasumber balk di lingkungan eksekutif (11 orang), legislatif (13 orang), lembaga kemasyarakatan (11 orang) dan media massa (5 orang). Peneliti juga melakukan pengamatan berperan serta dan analisis dokumen serta media massa selain menggulirkan kuesioner untuk mendapat informasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek demokrasi di Kota Depok belum berjalan baik Meski hak-hak masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, berpolitik, berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan beragama dijamin, namun terdapat sejumlah catatan berkenaan dengannya. Hak masyarakat untuk mencalonkan diri untuk dipilih dan memilih walikota Depok pada tahun 2000 relatif buruk karena diwamai praktek politik uang, sedang hak masyarakat mendapat informasi pada kegiatan pemilihan walikota dan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2003 belum optimal karena rendahnya aktifitas sosialisasi dan belum efektifnya kegiatan sosialisasi. DPRD Depok sebagai lembaga yang paling bertanggung-jawab terhadap penciptaan kondisi yang lebih demokratis di tingkat lokal belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Kondisi fraksi cukup memprihatinkan jika dilihat dari kehadiran anggota dan kegiatan yang dilakukan sedangkan kondisi Komisi relatif lebih baik jika dilihat dari rapat yang diselenggarakan dan dari partisipasi kehadiran, namun belum optimal jika dilihat dari kemampuannya menyelesaikan masalah dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masih dikedepankannya kepentingan pribadi oleh sementara anggota dewan dan "lambatnya" untuk tidak menyebut "malasnya" anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat menjadi penyebab lain mengapa hasil kerja Komisi, Panitia Anggaran, maupun Panitia Khusus, dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain belum optimal melaksanakan tugas dan wewenang, DPRD Depok belum menggunakan satupun hak yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999. Implikasi teoritik menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Kota Depok. Pertama, mengutip teori Carol C. Gould, karena masyarakat baru sebatas mendapat kebebasan negatif atau kebebasan menggunakan hak dan belum mendapat kebebasan positif atau kebebasan memperoleh daya dukung untuk menggunakan hak seperti tingkat pendidikan dan ekonomi yang memadai dan pengetahuan yang cukup tentang politik, demokrasi, maupun tentang Depok. Kedua, berdasarkan teori Amitai Etzioni, masyarakat Depok tidak tergolong kepada !kriteria masyarakat aktif, yaitu masyarakat yang dapat menggerakkan dirinya sendiri yang ditandai dengan tingginya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen baik dikalangan masyarakat maupun aktor pengambil keputusan. Sikap pasif masyarakat selain disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan komitmen; dari sudut perencanaan pembangunan sikap pasif juga disebabkan karena tidak jelasnya manfaat partisipasi bagi masyarakat. Seringnya program usulan masyarakat dianulir atau"hilang" ditengah jalan lantaran proses perencanaan pembangunan yang panjang dan tidak diberikannya penjelasan yang memadai mengenai mengapa sebuah program diterima dan program lain ditolak, menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk terus berpartisipasi. Penggunaan pola hubungan kekuasaan tipe trustee antara DPRD dengan masyarakat, pihak yang mewakili mempunyai otoritas penuh mengambil keputusan tanpa perlu meminta pertimbangan pihak yang diwakili, dan masih kerapnya penggunaan paksaan dalam penerapan kebijakan, menyebabkan sering terjadi penolakan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Implikasi kebijakan menunjukkan bahwa penciptaan kondisi yang lebih demokratis pasta implementasi UU No. 22/1999 masih berhadapan dengan kenyataan belum optimalnya DPRD dan Pemkot melaksanakan tugas dan wewenangnya balk karena rendahnya komitmen dan kesadaran memperjuangkan aspirasi masyarakat, masih dikedepankannya kepentingan pribadi dan kelompok, rendahnya kapabilitas dan akseptabilititas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, adanya' persepsi yang keliru tentang otonomi daerah, selain kelemahan yang terdapat pada undang-undang itu sendiri seperti tidak disebutnya (tidak jelasnya, pen) mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang oleh DPRD dan Pemkot. Peneliti merekomendasikan DPRD meningkatkan intensitas komunifasinya dengan masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan dan komitmen moral anggota dengan membentuk majelis kehormatan. Pemkot direkomendasikan melakukan simplifikasi mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan (tidak lagi merujuk pada Kepmendagri No. 9/1982), membentuk Dewan Kelurahan dan Dewan Kota menggantikan keberadaan LPM yang terlalu identik dengan LKMD, dan merevisi mekanisme komunikasi dengan masyarakat (menjadi lebih dialogis, intensif, dan mendalam). Kepada seluruh pihak terkait direkomendasikan untuk aktif melakukan civic education untuk peningkatan kesadaran politik masyarakat, sedang untuk DPR dan Pemerintah Pusat direkomendasikan agar mendukung penggunaan sistem proporsional terbuka sebagai transisi menuju sistem distrik, pada pemilu mendatang. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 22/1999 (pencantuman mekanisme kontrol dan diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, maupun Lurah) agar lebih mampu mendorong penciptaan iklim yang demokratis ditingkat lokal.

Abstrak :
Sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Padahal Nurcholish Madjid dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara ini bermaksud memetakan, menjelaskan dan menganalisis pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid. Dari pemetaan ditemukan data bahwa pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, demokrasi norrnatif ataupun demokrasi empirik saja. Kedua pemahaman demokrasi, balk normatif maupun empirik, dapat ditemukan pada butir-butir pemikirannya. Pada sisi lain, pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berakar dan diberi penjelasan elaboratif dari keyakinannya tentang Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah, khususnya tradisi Islam klasik. Dengan demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid berbasiskan pada paradigma Islam. Inilah yang disebut sebagai Islamo-demokrasi. Dengan Islamo-demokrasi ini, Nurcholish Madjid menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi. Namun demikian, konsep Islamo-demokrasi ini berbeda dengan konsep teodemokrasi yang pernah dikembangkan oleh Maududi. Bukan saja pandangan Nurcholish Madjid yang menjadikan Islam sebagai sumber etika asasi bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga konsep Islamo-demokrasi tetap mendmpatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan teo-demokrasi berdasarkan keyakinan bahwa Islam menyediakan secara lengkap, termasuk teknis penyelenggaraan negara dan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sebagai pemikir dan teolog, berbagai pemikiran demokrasinya mampu mempengaruhi wacara publik, meskipun pada awalnya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Gagasan-gagasan kontroversial Nurcholish Madjid akhirnya diterima dan bahkan menjadi arcabesar wacana demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid mempunyai pengaruh substantif bagi wacana demokrasi. Tetapi sebagai aktivis demokrasi, implikasi pemikiran demokrasinya secara empirik belum dapat dikonfirmasi secara signifikan pada realitas politik. Hal ini bukan saja disebabkan oleh pilihan garis hidupnya yang lebih sebagai pemikir dan teolog, tetapi juga karena lingkungan sosio-politik yang begitu kuatnya menegakkan otoritarianisme dalam durasi sejarah yang cukup panjang. Namun demikian pemikiran demokrasi Nurcholish Madjid telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi proses demokratisasi di Indonesia. Pada saat yang sama, sebagai manusia, Nurcholish Madjid pun mempunyai kelemahan. Ada kalanya, Nurcholish Madjid berlaku kurang konsisten dengan apa yang digagasnya sendiri.

Abstrak :
Kelahiran kaum Kid di Amerika bersamaan dengan proses perubahan dan industrialisasi yang terjadi pada abad 19, yang dalam perkembangannya juga menyebabkan kemelaratan dan eksploitasi berlebihan terhadap manusia. Pada tahun 1930an bertepatan dengan peristiwa great depression yang melanda masyarakat Amerika, situasi yang terjadi juga memunculkan momentum bagi kemunculan kaum Kiri atau yang dikenal dengan kaum the Old Left. Pergerakan kaum the Old Left terinspirasi dan dimotivasi Revolusi Bolshevik yang terjadi di Uni Soviet bulan Oktober 1917. Kaum tersebut berupaya menduplikasi Revolusi Bolshevik, akibatnya muncul histeria anti komunis pada sebagian warga masyarakat Amerika, dan situasi histeria itu juga dimanfaatkan untuk popularitas pribadi oleh Senator Joseph McCarthy (Republican, 1946-1957) dari Wisconsin. Sikap pemerintah, menguatnya kaum Kanan, ketidakadilan sosial-ekonomi, isu anti perang Vietnam data civil rights movement mendorong pemunculan gerakan the New Left yang didominasi kaum muda berpendidikan tinggi dan masyarakat kelas menengah Amerika. Pergerakan yang dimaksud merupakan bentuk protes dan perjuangan dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, serta ketidakadilan sosial yang dirasakan sebagian warga masyarakat. Suatu perjuangan yang didalamnya menyangkut aspek strategi, aksi yang dilakukan, hambatan dan lawan" politik yang dihadapi. Pergerakan untuk memperjuangkan ideologi "participatory democracy", yang kemudian dikalangan aktivis the New Left menimbulkan benturan antara pengikut Mantis dengan yang konsisten pada ide "participatory democracy ". Persoalan tersebut menjadi inti permasalahan dalam tesis ini, karena tujuan penelitian secara garis besar ingin menunjukkan pergerakan dan eksistensi kaum the New Left di tahun 1960an. Agar terbuka pandangan luas terhadap kaum Kid, serta kritis dalam melihat sejarah maupun realitas yang berkembang di masyarakat Amerika. Tesis ini menggunakan penelitian dan sumber kepustakaan dan dalam melakukan pengkajian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis prinsip-prinsip umum yang mendasari terjadinya satuan gejala atau pola-pola yang ada dalam kehidupan masyarakat. Gejala dan pola-pola yang satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan fungsional yang menyeluruh. Penelitian juga melibatkan bidang kajian ilmu sosial, politik, ekonomi dan sejarah, serta kerangka teori menggunakan teori ideologi dan kepemimpinan karena kedua faktor itu merupakan hal yang mendasar dalam suatu perjuangan politik. Apa yang dilakukan the New left sedikitnya turut berupaya melakukan percepatan praktek demokratisasi, dan mengingatkan kepada masyarakat akan persoalan kemiskinan yang tak pernah terselesaikan. Kaum the New left juga memperkuat desakan terhadap negara untuk menghapus diskriminasi ras, warna kulit, agama, asal suku bangsa yang kemudian berkembang dengan adanya pengakuan multikulturalisme bagi masyarakat dan bangsa Amerika. The New Left in the 60sThe Left wing in America was born in the 19th century; within the time of changing process and industrialization that resulted in poverty and human exploitation through the development. In the I930's, while the American great depression was commencing, rose these Left wing American whom was also known as the Old Left Their movement was inspired and motivated by the Bolshevik Revolution of the Soviet Union (October 1917). The Old Left tried to duplicate the Bolshevik Revolution into the American society. The result was the roar of anti communism within some of the American citizens. This situation was then used to boost the popularity gain of a Senator from Wisconsin, named Joseph McCarthy (Republican 1946-1957). The government's actions, strengthening of the Right wing, unjust in the social and economy, the Vietnam War issue and the civil rights movement pushed for the rising of the New Left. Its followers was mainly dominated by the young and well educated and middles class society. This movement was a form of protest and a battle effort to upright the principles of democracy, and the social unfairness which was felt by many of the American citizens at that time. This battle involved strategic aspects, actions, and political bathers and opponents. The movement also fought for the ideology participatory democracy, which later on caused some impacts within the New Left activists, which was between the Marxist followers and the followers who were constant to the "participatory democracy". The above issue will be the focused problem for this thesis since the purpose of the research is mainly to point out the movement and existence of the New Left in the 1960's. Hence opening up and broadening the view of the Left wing, while also being critical of seeing the history and reality developed in the American society. This thesis is based on research from literature studies and a qualitative approach for analyzing the basic principles that serves as the basis for indications or patterns that exists within the life of the society. Indications and patterns are functionally interrelated to one another as a whole. The research also incorporates the social, political, economy and history studies, and the theory of ideology and leadership, since the two factors are the basis of a political movement. What the New Left has at least done was increasing the speed of practicing democracy and reminded the society of the poverty issues that has never been solved. The New Left has also strengthened the pressure to the government to erase discrimination of race, skin color and religion, which then further developed into the multiculturalism acknowledgement for the American society and their nation.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana.

Abstrak :
Tokoh oposisi yang bersifat affirmatif, meskipun kritis terhadap bentuk-bentuk system politik nondemokratis sedikit jumlahnya. Karena penelitian tentang transisi menuju demokrasi cenderung menempatkan tokoh masyarakat sipil dengan masyarakat politik secara berbeda Penelitian tentang gagasan demokrasi oleh tokoh oposisi yang mengandung unsur kritis sekaligus affirmatif diperlukan, agar bisa menyatukan unsur masyarakat politik dengan masyarakat sipil Sifat affirmatif dan kritis tersebut merupakan dua unsur kepribadian yang harus dimiliki dalam proses transisi menuju demokrasi, karena transisi menuju demokrasi tidak hanya menyangklut proses liberalisasi, tetapi juga menyangkut proses konsolidasi demokrasi yang membutuhkan kerjasama antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Salah satu tokoh oposisi yang bersifat affirmatif, tetapi sekalgus kritis terhadap rejim otoritarian adalah Amier Rais. Penelitian ini difokuskan kepada gagasan demokrasi Amien Rais sejak dia menjabat Ketua Umum organisasi Muhammadiyah pada tahun sebagai tokoh Masyarakat Sipil sampai dengan menduduki jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebagai tokoh Masyarakat Politik pada tahun 2005. Permasalahan yang diajukan mengenai bentuk gagasan demokrasi Amien Rais ini adalah bagaimanakah gagasan demokrasi yang diajukan Amien Rais ini bisa menjembatani hubungan antara Masyarakat Sipil dengan Negara (Masyarakat Politik). Untuk Menjawab permasalahan tersebut dipinjam teori transisi menuju demokrasi oleh Adam Prezezowski, teori gagasan demokrasi oleh Uhlin yang digunakan untuk menjelaskan gagasan-gagasan sepsifik demokrasi yang dikemukakan oleh Amien Rais. Dengan menggunakan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualititaif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa gagasan demokrasi Amin Rais bersifat kritis dalam proses liberalitas, serta bersifat affirmatif pada saat proses konsolidasi demokrasi.

---

Although they are critical towards any forms of non-democratic political system, only few of opposition figures are affirmative in nature. This is because studies about transition towards democracy tend to place the figures of civil society and political society differently. Study about ideas on democracy held by an opposition figure that is critical as well as affirmative is needed in order to integrate political society with civil society. The affirmative and critical nature are two personality traits that should be possessed in the process of transition towards democracy, because transition towards democracy is not related with the process of liberalization only, but also with the process of consolidation of democracy that requires cooperation among civil society and political society. One of the opposition figures, which is affirmative but also critical towards authoritarian regime, is Amien Rais. This study focuses on the ideas of democracy held by Amien Rais since he was the Chairman of Muhammadiyah organization and as the Civil Society figure in 1994 until he became the Chairman of National Mandate Party and as the Political Society in 2005. The research problem is about the ideas of democracy held by Amien Rais that include how these ideas of democracy that are proposed by Amien Rais, can bridge relationship between Civil Society and the State (Political Society). To answer that problem, this study uses theory of transition towards democracy by Adam Prezezowski and theory of ideas of democracy by Uhlin, which are employed to explain specific ideas of democracy voiced by Amien Rais. By using library research, the data is collected and analyzed through qualitative analysis. From such analysis, the researcher finds that ideas of democracy held by Amien Rais are critical in the process of liberality and affirmative during the process of consolidation of democracy.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perubahan keyakinan sosial mengenai kesesuaian hubungan Islam dengan demokrasi dalam wacana di rubrik Room for Debate situs nytimes.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Ancangan penelitian yang digunakan didasarkan pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough (2003) dan konsep modernisme Azra (1996). Pendekatan analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkapkan bagaimana strategi pewacanaan para penulis teks yang didasarkan pada analisis tekstual dari Halliday (2004), Nida (1979), dan Toulmin (1974). Selain itu, pendekatan modernisme dipilih untuk menganalisis kondisi sosial yang tercermin di dalam wacana, serta nilai-nilai modern yang dinegosiasikan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan Islam dari Sjadzali (1993), Dahl (1999), Masdar (1999), dan Ar-Rahal (2000). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat negosiasi nilai-nilai demokratis yang menunjukkan perubahan keyakinan sosial mengenai hubungan Islam dengan demokrasi dalam pandangan modern. Perubahan tersebut diyakini terjadi karena adanya agen sosial dalam dunia Islam yang pro terhadap sistem pemerintahan demokrasi modern.

---

ABSTRACT
This study aims to reveal the changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy within the discourse on Room for Debate rubric, nytimes.com. The method used in this research is the descriptive and explanatory qualitative method. This study employs Fairclough‘s Critical Discourse Analysis (CDA) (2003), and Azra‘s modernism concept (1996). The CDA used in this study aims to identify the discursive strategy based on textual analysis of Halliday (2004), Nida (1979), and Toulmin (1974). In addition, modernism approach is used to analyze the social conditions reflected in the discourse, and the modern values negotiated based on the democratic and Islamic principles of Sjadzali (1993), Dahl (1999), Masdar (1999), and Ar-Rahal (2000). The result show that there are some democratic values negotiated within the discourse that indicate changes in social beliefs about the relationship between Islam and democracy in the modern view. The changes are believed to occur because of the social agents in the Islamic world who support the system of modern democratic government.