Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan tinjauan makro terhadap pelayanan umum. yaitu distribusi pelayanan listrik di kotamadya Surakarta. Urgensi penelitian ini disamping masalah praktis bertalian dengan upaya pemerintah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan juga merupakan tanggapan terhdap fenomena kesenjangan antara jumlah pelayanan umum yang tersedia dengan tingkat kebutuhan dalam masyarakat tidak sebanding karena urbanisasi yang terus meningkat. Kesenjangan kebutuhan dan penyediaan tersebut menyebabkan permasalahan penyediaan pelayanan umum tidak saja terbatas pada dimensi teknis dan administratif. tetapi juga menyangkut sistem distribusi yang dalam konsepei sasiologi dikenal dengan masalah stratifikasi. Sistem distribusi pelayanan umum dalam konteks ini. Oleh karenanya dianalisa dengan menggunakan pendekatan stratifikasi. khususnya stratifikasi masyarakat Jawa.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pengkajian beberapa ahli dimensi stratifikasi yang berperan di jawa adalah Hubungan kekuasaan yang menyangkut: 1. hirarki kedekatan hubungan dengan keluarga kerajaan 2. hirarki posisi pakerjaan baik dalam birokrasi pemerintahan atau swasta. 3. hirarki pendidikan. dan 4. etnis.

Oleh karena itu. pengkajian terhadap distribusi penguasaan/pemili kan (previlage) pelayanan umum di kota dan hubungannya dengan stratifikasi sosial sebagai kerangka pengaruh. dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut: "Sejauh manakah terdapat perbedaan diantara hirarki: hubungan dengan keluarga raja.jabatan dalam pekerjaan. pendidikan. dan perbedaan etnis dalam penguasaan pelayanan umum.

Pengkajian terhadaap permasalahan tersebut dilakukan terhadap 240 responden yang dipilih dengan dua tahap: Purposive dan random sampling. Hasil pengumpulan data dengan kuesener dianalisa dengan menggunakan tekhnik statistik Analisa Of Variance dan Chi Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distribusi pelayana umum tersebar dengan tingkat ketimpangan sedang. Persebarannya mengikuti dimensi-dimensi stratifikasi (bukan strata tingkat harga yang dibuat PLN) tetapi dengan beberapa pola perubahan yang terjadi. Persebaran tersebut dalam kajian selanjutnya mengalami pengelompokan antar dimensi (konsistensi) berdasarkan kelompok yang berorientasi lama (kelompok budaya). Hal ini sesuai dengan pandangan Collins Sietem distribusi masyarakat (termasuk pelayanan umum) mencerminkan konflik kelompok-kelompok masyarakat untuk menguasai barang yang langka. Hasi1 ini merekomendaeikan kepada pemerintah agar lebih besar peluang untuk menerapkan sistem quota dibandinq subsidi silang dalam persaingan bebas terutama pada strata bawah.

Abstrak :
ABSTRAK
Karya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia.

Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan.

Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat.

Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah.

Abstrak :
Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Tekanan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, bagaimana pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tidak yang berpenghuni dan peran stake holder yang berperan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya segi kesejahteraan dan keamanan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pulau-pulau terluar yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan mempunyai peran strategis dalam menjaga tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dilihat kenyataannya, bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau terluar tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran batas wilayah, aktivitas ilegal maupun pengklaiman sepihak oleh pihak asing masih terjadi di pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka. Selain itu, pulau-pulau terluar rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global. Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan dari Ife, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kieffer bahwa pemberdayaan memerlukan adanya unsur partisipatif pada pemberdayaan. Dijelaskan juga oleh Parson et al bahwa pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Penelitian tentang pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka ini juga tidak terlepas dengan bagaimana untuk memberdayaakan ruang yang ada. Khususnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah nusantara. Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni, yang merupakan ruang negara juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendukung penelitian ini, dilaksanakan penelitian studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil yang diperoleh ternyata masih banyak kekurangan dan tidak tersedianya sarana prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka.;prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka.

Abstrak :
Indonesia yang selama ini tidak menjadi bagian dari negara yang mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan, namun demikian, secara faktual klaim Cina atas wilayah ini didasarkan pada nine dashed lines yang memotong garis batas landas kontinen Indonesia yang telah disepakati dengan Vietnam dan Malaysia, serta memotong klaim batas ZEE Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas apakah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merespons ekskalasi sengketa LCS dengan menggunakan strategi balancing power dengan metode kualitatif melalui perspektif naval intelligence. Dan adakah kemungkinan ASEAN akan menggunakan ASEAN Way59 untuk bersatu menghadapi hegemoni Cina serta bagaimana implementasi strategi tersebut dalam hubungan intra ASEAN maupun ASEAN dengan Cina.

Abstrak :
Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari cita-cita masa depan yang baik, tentu tidak lepas dari " perencanaan" ( dalam semua dimensinya, baik aspek kehidupan pribadi maupun antar pribadi). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah bagaimanakan peranan negara dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan memegang peranan sangat penting dalam menyelenggarakan tujuan negara sesuia dengan amanat pembukaan UUD 1945, baik untuk penyelenggaraan di tingkat nasional maupun di tingkat refleksi dari pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance). Atas dasar itu , peranan perencanaan pengembangan nasional menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Abstrak :
Integrasi ekonomi regional muncul antara lain karena keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang timbul dari pencapaian skala ekonomi dan keyakinan bahwa regionalisasi dapat memperluas pasar domestik sebagai persiapan bagi industri regional untuk menembus pasar dunia yang sangat kompetitif. Studi terhadap ekonomi regional seperti Uni Eropa menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara investasi regional dengan integrasi ekonomi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara investasi regional dengan proses integrasi ekonomi yang berlangsung di kawasan ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Investment Area (AlA). Terhadap investasi sektor industri, ingin diketahui pertumbuhan sektor industri pada periode pembentukan AFTA dan masa krisis serta pengaruh kebijakan investasi yang dilakukan masing-masing negara anggota ASEAN terhadap perkembangan investasi sektor industrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengujian secara statistik atas data investasi langsung regional ASEAN dan data investasi regional sektor industri antara periode sebelum dan sesudah pembentukan AFTA. Di samping itu, diuji efek dari krisis ekonomi dan keuangan (1998-2000) terhadap pertumbuhan investasi di ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran investasi ke ASEAN meningkat secara nyata pada periode sesudah pembentukan AFTA dibandingkan dengan sebelum AFTA terbentuk. Namun, krisis ekonomi yang berlangsung pada periode 1998-2000 menyebabkan penurunan aliran investasi ke ASEAN. Pada investasi regional sektor industri, menunjukkan sebagian besar sub-sektor industri pada periode sesudah pembentukan AFTA investasi dan porsinya terhadap total industri meningkat. Namun pada masa krisis, kebanyakan dari sub-sektor tersebut porsi investasinya menurun. Kebijakan investasi yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap perkembangan sektor industrinya, menunjukkan bahwa kebijakan suatu pemerintah yang memprioritaskan pada suatu sektor industri tidak selalu berarti akan mengembangkan industri tersebut.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN. Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu. Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung. Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tujuan dari thesis ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur pajak terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Penelitian ini mengidentifikasi implikasi dari penerapan beberapa jenis pajak pada tingkat partisipasi angkatan kerja dalam rangka menjawab pertanyaan riset utama yaitu jenis pajak apa sajakah yang benar-benar memberikan dampak terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Penelitian ini meregresi fixed effect model atas cross-country panel data set yang terdiri dari 22 negara OECD pada tahun 1995 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa payroll tax adalah satu-satunya jenis pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dimana hubungan antara keduanya adalah negatif. Temuan ini konsisten dengan prediksi teori yang terdapat dalam beberapa literatur.

---

ABSTRACT
The objective of this thesis is to investigate the influence of tax structure on labor force participation. This study identifies the implications of implementing different tax instruments on labor force participation in order to answer the primary research questions, which tax instruments are affecting labor force participation? I conducted fixed effect model regression using cross-country panel data set of 22 OECD countries during 1995-2011. The result shows payroll tax is the only instrument that can alter labor force participation significantly and negatively related. This finding is consistent with the theoretical prediction in the existing literature;The objective of this thesis is to investigate the influence of tax structure on labor force participation. This study identifies the implications of implementing different tax instruments on labor force participation in order to answer the primary research questions, which tax instruments are affecting labor force participation? I conducted fixed effect model regression using cross-country panel data set of 22 OECD countries during 1995-2011. The result shows payroll tax is the only instrument that can alter labor force participation significantly and negatively related. This finding is consistent with the theoretical prediction in the existing literature, The objective of this thesis is to investigate the influence of tax structure on labor force participation. This study identifies the implications of implementing different tax instruments on labor force participation in order to answer the primary research questions, which tax instruments are affecting labor force participation? I conducted fixed effect model regression using cross-country panel data set of 22 OECD countries during 1995-2011. The result shows payroll tax is the only instrument that can alter labor force participation significantly and negatively related. This finding is consistent with the theoretical prediction in the existing literature]