Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Semakin tingginya tantangan persaingan dan semakin kompleksnya pihak-pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders) yang harus dihadapi dalam dunia usaha di Indonesia telah menuntut PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) sebagai salah satu BUMN yang menjadi pelopor perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, untuk menerapkan mekanisme corporate governance yang baik atau efektif di dalam perusahaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang perlu dilakukan PT Antam Tbk adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ perusahaannya, di mana salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting terhadap terwujudnya praktek dari corporate governance yang eFektit tersebut adalah board of directors (dewan kontisa.rs). Pada dasarnya terdapat banyak elemen yang diperlukan guns menciptakan praktek good corporate governance pada suatu perusahaan. Dari kerangka kerja corporate governance yang dikemukakan oleh Keasey dan Wright dan pendapat Ariyoto terungkap bahwa elemen-elemen untuk good corporate governance tersebut terdiri atas elemen regulatory framework (kerangka pengaturan tentang corporate governance), accountability supervisi terhadap Direksi, dan elemen pengelolaan perusahaan oleh pihak Direksi (eksekutif), manajer dan karyawan perusahaan. Sementara itu, dalam rangka pemberdayaan dewan komisaris agar dapat berfungsi secara efek-tif dan profesional sesungguhnya dibutuhkan beberapa aspek. Dengan mengacu pada pendapat dari beberapa ahli dapat diketahui bahwa aspek-aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dewan komisaris tersebut terdiri atas: aspek knowledge, informasi, kekuasaan, motivasi, waktu dan agenda dari rapat komisaris. Tujuan utama dari tesis ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan mekanisme corporate governance dan efektivitas penyelenggaraan fungsi dari dewan komusaris pada PT Antam Tbk serta untuk mengungkapkan dan menganalisis elemen-elemen yang diperlukan Magi terwujudnya praktek good corporate governance dan beberapa aspek yang dibutuhkasi dalam rangka pemberdayaan fungsi dewan komisaris pada PT Antam Tbk. Penelitian dari tesis ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data dan informasi yang diperoleh akan diungkapkan dan kemudian dianalisis: Data dan informasi dalam penyusunan tesis ini dikumpulkan melalui penyampaian daftar pertanyaan, kegiatan wawancara dart observasi. Dua hasil analisis dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mekanisme corporate governance pada PT Antam Tbk cenderung masih belum berjalan dengan efektif, karena terdapat beberapa elemen untuk terciptanya good corporate governance masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya. Sedangkan dari basil analisis terhadap pelaksanaan fungsi dewan komisaris dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan fungsi dari dewan komisaris pada PT Antara Tbk cenderung telah berjalan cukup baik, akan tetapi belum berhasil dalam upava mendukung terwujudnya praktek corporate governance yang efektif, karena beberapa aspek yang dihutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan komisaris belum berjalan sebagaimana mestinya.

Abstrak :
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan : Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal. Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham.

Abstrak :
Era globalisasai diartikan sebagai masa kebebasan bagi perdagangan dan menanamkan modal serta mengambil manfaat darinya secara bebas ke beberapa negara lain. Tahun 2003 kita kenal juga sebagai awal tahun AFTA yaitu awal perdagangan bebas khusus untuk wilayah Asia. Dengan demikian negara yang tergabung dalam AFTA harus berbenah diri dan bersiap menghadapi persaingan yang semakin keras ini. Jika tidak, negara bersangkutan akan ketinggalan dan tidak bisa mengikuti perkembangan perdagangan dunia. Konsekwensi dari kebebasan perdagangan ini, membawa para pengusaha untuk serius membenahi perusahaannya mengikuti ketentuan dalam perdagangan dunia. Sebab jika tidak, investor tidak akan bersedia menanamkan modalnya jika perusahaan tidak mengikuti ketentuan yang diberlakukan; yang dikenal sebagai etika berbisnis. Salah satu yang menjadi perhatian utama para investor adalah syarat good corporate governance, baik dalam kinerja finansial maupun menggabungkan potensi perusahaan, khususnya bagi negaranegara yang pasarnya berkembang. Investor cenderung menghindari pasar-pasar yang buruk atau rendah corporate governancenya. Hal ini menjadi salah satu sebab perlunya sosialisasi good corporate governance.

Abstrak :
Prinsip-prinsip good corporate governance saat ini telah diwajibkan oleh PT Bursa Efek Jakarta untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa. Melalui penelitian ini, ingin diketahui apakah pengimplementasian good corporate governance tersebut mendapat tanggapan dari para investor, yang terlihat dari adanya pengaruh terhadap return saham dan volatilitasnya. Didalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah data saham harian dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah memenuhi ketentuan PT BEJ mengenai pengangkatan Komisaris Independen dan penunjukan Komite Audit, dengan periode penelitian tahun 2001, 2002, dan 2003. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan return harian baik saham maupun IHSG, yang kemudian dijadikan dasar untuk memperoleh Beta portofolio, expected return, dan abnormal return, serta standar deviasi return. Pengujian untuk hipotesis dilakukan atas abnormal return dan standar deviasi dengan menggunakan pengujian t-test two samples. Dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa pengimplementasian good corporate governance tidak mempengaruhi retun saham dan volatilitasnya. Artinya, setelah tiga tahun kewajiban pengimplementasian good corporate governance berjalan, masih belum mendapatkan respon dari investor. Good corporate governance hingga saat ini masih sebatas pedoman, yang hanya mengatur level atas dari para pengelola perusahaan. Dampaknya tidak dapat dilihat secara langsung, sebagaimana kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para investor yang selama ini lebih tertarik pada angka-angka didalam laporan keuangan, kemungkinan belum berminat atau enggan untuk melihat penerapan good corporate governance pada emiten sebagai salah satu ukuran didalam menilai kinerja perusahaan.

Abstrak :
Konsep Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur korporasi untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable dengan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan staketholders lainnya. Dalam menerapkan prisip GCG maka akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan yang mencakup kontrol internal dan eksternal yang efektif serta keseimbangan antar organ perusahaan dan keseimbangan eksternal antar shareholders. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN khususnya PT.(Persero) PELINDO IV dan apakah perjanjian kredit antara PT (Persero) PELINDO IV dengan BII telah menerapkan konsep GCG. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan (Library Research). Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaan yaitu sejak tanun 2004 PT.(Persero) PELINDO IV telah mencanangkan untuk menerapkan prinsip GCG yaitu dengan adanya buku panduan GCG di lingkungan Perusahaan selain bertujuan untuk menciptakan praktik-praktik yang sehat dalam menjalankan kegiatan perusahaan, juga untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan Menteri BUMN NO.117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Perjanjian kredit yang diadakan antara PT.(Persero)PELINDO IV dengan BII pada tanggal 8 Desember 2004 telah melalui tahapantahapan yang sesuai dengan prinsip GCG bahwa sebelum perjanjian diadakan Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN dan Komisaris Perseroan dan manajemen perusahaan mengadakan proses seleksi kreditur dimana BII memberikan penawaran yang paling rendah. Klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Abstrak :
Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit.

Abstrak :
ABSTRAK
Corporate governance adalah suatu konsep yang dikenal sebagai keterkaitan antara kepemilikan suatu organisasi perusahaan dan manajemen serta peranan keterkaitan dan tanggungiawab pada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung pada perusahaan stake holder responsibility. Corporate governance yang efektif akan membentuk sistem check and balance atas pengendalian suatu perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dan salah urus dalam pengelolaan perusahaan. Sistem corporate governance yang sehat memberi perlindungan terhadap para pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar.

Prospektus merupakan alat marketing perusahaan sebagai emiten di pasar modal untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan prospek usahanya juga sebagai dasar pengambilan keputusan para pemegang saham dalam menanamkan modalnya. Prospektus yang mencerrninkan prinsip-prinsip corporate governance mencerminkan suatu perusahaan concern akan sistem manajemen yang baik yang menerapkan corporate governance dalam sistem dan operasinya. Tentunya Prospektus yang didalamnya mencerminkan corporate governance sangat dibutuhkan dalam dunia usaha saat ini tidak saja untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya juga untuk memberikan kepastian bagi investor bahwa dana investasinya digunakan secara tepat, selain itu perusahaan itu sendiri menjamin sistem pengelolaan perusahaan yang baik, transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Evaluasi terhadap prospekus perusahaan di Indonesia dilakukan untuk melihat dan mengkaji apakah prinsip-prinsjp corporate governance telah tercermin atau disajikan dalam prospektus perusahaan di Indonesia pada saat ini. Penelitian dilakukan terhadap 20 buah prospektus dan perusahaan yang melakukan penawaran umum selarna periode Januari 2000 ? April 2001.

Evaluasi tersebut menggunakan kerangka dan prinsip- prinsip corporate governance sebagai berikut:

1. Fairness

Yang mencakup evaluasi terhadap prinsip hak-hak pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap para pemegang saham, komposisi kepemilikan, komunikasi, hak suara (voting right), dan dividen.

2. Transparency

Tranparency ini merupakan prinsip corporate governance yang memuat kerangka prinsip corporate governance yaitu tui uan perusahaan, tujuan penawaran urnurn, kegiatan usaha perusahaan, kinerja perusahaan, informasi keuangan, resiko usaha, strategi perusahaan, prospek usaha perusahaan, rencana dan target perusahaan, teknologi, penelitian dan pengembangan (R&D), dan budaya perusahaan.

3. Accountability

Prinsip ini terdiri dan sistem pengawasan, balance of power, struktur organisasi, kepengurusan dan pengawasan, kompetensi eksekutif puncak, kebijakan remunerasi eksekutif puncak, sisteni pengangkatan eksekutif puncak, penilaian kineija eksekutif puncak perusahaan.

4. Responsibility

Evaluasi terhadap prinsip responsibility meliputi evaluasi terhadap, hukwn dan peraturan, masalah hukum, pegawai perusahaan, sistern remunerasi pegawai perusahaan, sistem pengadaan pegawai (rekruitment), pengembangan pegawai, hubungan perusahaan dengan pegawai, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.

Dan keranglia corporate governance diatas, evaluasi tethadap 20 prospektus dilakukan dengan penilaian kuantitatif yang disusun kedalam kategori miai sebagai berikut: Antara baik sampai dengan baik sokali (81-100), secLang sa.rnpai balk (61-80), kurang sampai sedang (41-60), Sangat kurang sampai kurang (21-40) dan tidak ada sarnpai kurang (O-20).

Dari hasil penilaian tersebut didapat bahwa prinsip fairness memperoleh nilai sebesar 48 dalam anti penyajiannya antara kurang sampal sedang, prinsip tranparency meridapat nilai 70 yang berarti sedang sampai baik, prinsip accountability memperoleh nilai rata-rata keseluruhan 40 berarti sangat kurang hingga kurang dan prinsip responsibility mendapat nilai rata-rata keseluruhan 62 yaltu antara sedang sanipai baik. Karya tulis ini ditutup dengan saran-saran bagi perbaikan dalarn penyusunan sebuah prospektus. Saran-saran tersebut mencakup saran untuk memperhatikan prinsip prinsip corporate governance dalam prospektus sesuai dengan kerangka corporate governance yang telah dijadikan acuan evaluasi yang dirasa masili kurang penyajiannya dalani suatu prospektus..

Abstrak :
Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bukan merupakan hal yang baru didalam industri perbankan. Terdapat berbagai pertanyaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penerapannya seperti apakah keberhasilan suatu Bank relevan dengan ditetapkan/tidaknya kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam suatu perusahaan atau pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) itu diterapkan dalam suatu perseroan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk ditemukan jawabannya secara normatif dari perspektif hukum perusahaan dan perbankan.

Regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan satu bentuk hukum dalam pengertian tata hukum, norma atau kaidah hukum maupun dalam pengertian sebagai jalinan nilai. Penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan rata kelola perusahaan yang bank (good corporate governance) pada Bank Rakyat Indonesia sebagai suatu perusahaan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kinerja yang baik.

Titik tolak penelitian hukum normatif ini akan mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari aspek struktur, substansi maupun penerapan nilai-nilai perusahaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan performance baik di industrinya telah melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance telah melengkapi diri dengan perangkat struktur maupun perangkat aturan yang menjadi landasan atau dasar substansi penerapan good corporate governance sebagaimana yang ditegaslian dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut.

Lembaga Komisaris sebagai perangkat untuk memastikan diselenggarakannya good corporate governance pada Bank BRI dan diberlakukannya nilai-nilai perusahaan dalam tatanan Kode Etik perusahaan yang berlaku bagi semua insan Bank merupakan mekanisme kontrol efektif berkenaan dengan penerapan prinsip good corporate governance tersebut.

Upaya sosialisasi maupun mekanisme kontroi penerapan good corporate governance perlu dioptimalkan sehingga diharapkan prinsip dan nilai-nilai ini menjadi menyatu (built in) di dalam perusahaan.

Abstrak :
Peneliti menganalisis responsivitas ketaatan perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEJ terhadap peraturan board governance yang dikeluarkan oleh BEJ berdasarkan variabel besar aset perusahaan, umur go public, dan industri. Peneliti menemukan bahwa reponsivitas ketaatan emiten yang terbagi berdasarkan kategori industri terhadap aturan board governance berbeda secara signifikan. Di sisi lain, responsivitas ketaatan emiten yang terbagi berdasarkan kategori besar aset dan umur go public tidaklah berbeda secara signifikan. Emiten yang berada pada industri bank dan sektor keuangan lebih respon/ taat dalam menerapkan aturan board governance dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam indutri lain selain bank dan sektor keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa responsivitas ketaatan emiten terhadap aturan board governance adalah lebih disebabkan karena faktor industri. Peneliti juga meneliti hubungan komposisi dan struktur board governance perusahaan. Peneliti menemukan bahwa nilai perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar komposisi dan struktur board governance. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas board governance yang secara teori bisa mengurangi agency cost yang kemudian bisa meningkatkan nilai perusahaan tidak berjalan.

---

I analyze the responsiveness of listed company?s compliance with board governance regulation, authorized by JSX, based on the asset's size, the age of emiten listed in JSX, and the industries. I find that the responsiveness of listed companies' compliance categorized by the industries is significantly different. On the other hand, the responsiveness of listed companies' compliance categorized by the asset's size and the.age of emiten listed in JSX is not significantly different. The listed companies in the banking and financial sector industry are more responsive to comply the board governance regulation than the other listed companies in the other industries. So that, I conclude that the responsiveness of listed companies' compliance with board governance regulation is because of industry factor. I also investigate the relationship between the board governance's composition and structure, and the value of the firm. I find that the firm value is influenced by factors other than the board governance's composition and structure. This result proves that the effectiveness of board governance, which theoretically will reduce the agency cost and the end result is increase the value of the firm, is not working.

Abstrak :
Penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Group PFA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para rekanan atau vendor. Melalui penerapan prinsip dasar Good Corporate Governance ini, Group PFA dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk berlaku adil (Fairness) dalam pelaksanaan pengadaan , transparan (Transparency) dalam memberikan informasi tentang Iingkup, tatacara dan kriteria pengadaan , patuh (Responsible) pada peraturan yang berlaku dan memiliki sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Accountable) yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penerapan konsep Good Corporate Govemance diharapkan mampu memberikan kualitas Iayanan yang baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan para rekanan atau vendor. Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka peneiitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1) Untuk mengetahui kondisi peiaksanaan Good Corporate Governance, yang terdiri dari prinsip Fairness, Transparency, Accountability dan Responsibilty, yang terdapat di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa, 2) Untuk mengidentitikasi tingkat kepuasan vendor pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang ada saat ini, dan 3) Untuk menjelaskan pengaruh penerapan Good Corporate Govemance berpengaruh terhadap tingkat kepuasan vendor dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk mencapai beberapa tujuan ini, penelitian ini meiibatkan 79 orang responden yang berasal dari para vendor. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Distribusi Frekwensi, Teknik analisis Rentang Kriteria dan Teknik Korelasi Rank?s Spearman. Sebagai hasil dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoteh beberapa kesimpulan, yaitu bahwa kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum cenderung tidak baik atau masih belum optimal. Dilihat dari tingkat kepuasan para vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terindikasi adanya kecenderungan ketidakpuasan para vendor tersebut terhadap kondisi yang ada saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis korelasi terindikasi bahwa terdapat korelasi antara penerapan Good Corporate Governance dengan tingkat kepuasan vendor dalam proses pengadaan barang dan jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, jika penerapan Good Corporate Governance tersebut dirinci menurut prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terindikasi kuat bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance (fairness, transparency, accountability, dan responsibility) pada proses pengadaan barang dan jasa di Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut memiliki korelasi atau hubungan dengan tingkat kepuasan vendor. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diindikasikan perlunya prioritas pembenahan kondisi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk meningkatkan tingkat kepuasan vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Iingkungan Group PFA PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adapun prioritas pembenahan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan vendor, yaitu 1) Prioritas I adalah pembenahan transparency, 2) Prioritas II adalah pembenahan faimess, 3) Prioritas III adalah pembenahan responsibility, dan 3) Prioritas IV adalah pembenahan accountability. Berdasarkan hasil temuan tersebut disarankan untuk dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan dan ruang lingkup yang Iebih Iuas agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat efektivitas penerapan Good Corporate Governance di berbagai unit kerja atau bidang yang terdapat di Iingkungan organisasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui gambaran yang komprehensif tentang kondisi penerapan Good Corporate Governance dimungkinkannya untuk dilakukan upaya pembenahan yang Iebih spesifik sesuai kondisi dan karakteristik unit kerja atau bidang tugasnya.