Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut.

Abstrak :
Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya membuat suatu perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur harta benda dan akibat perkawinan saja juga meliputi hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan memiliki syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalah dilakukannya pencatatan pada lembaga perkawinan. Namun seringkali terjadi dimasyarakat perjanjian perkawinan yang telah dibuat lalai untuk dimintakan pencatatan. Atas dasar latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu :1. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian perkawinan lalai untuk dimintakan pencatatan kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil? 2.Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan agar perjanjian perkawinan yang lalai dimintakan pencatatan menjadi sah mengikat secara hukum?. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan kesimpulan yaitu Perjanjian perkawinan yang lalai dimintakan pencatatan pada pegawai kantor catatan sipil tidak memiliki akibat hukum mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang perkawinan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan untuk dimintakan pencatatan kepada kantor catatan sipil.

---

Abstrak :
Kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang menyangkut perubahan nilai uang khususnya yang mengakibatkan turun nya nilai uang seperti devaluasi dll, sering menimbulkan permasalahan dibidang hukum khususnya mengenai kontrak pemborongan bangunan yaitu mengenai eskalasi harga kontraknya.,- Serta tidak jarang menimbulkan sengketa yang sampai diajukan ke meja hijau ( pengadilan ), maka berdasarkan hal itu penulis raencoba menelitinya serta bagaimana cara memecahkannya. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah me metode kepustakaan serta metode penelitian dilapangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kontraktor di Indonesia dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok kontraktor kuat serta kelompok kontraktor lemah, dan pada umum nya akibat dari adanya kebijaksanaan tersebut yang paling terpukul adalah kelompok kontraktor leaah akan tetapi tidak berarti kelompok kontraktor kuat tidak terpukul kelompok itu tetap terpukul akan tetapi tidak separah kelompok kon traktor lemah seperti ada yang sampai menjadi bangkrut atau terpaksa menghentikan pekerjaannya, Keadaan seperti ini me nurut hukum dapat dikatagorikan sebagai suatu keadaan memaksa yang relatif walaupun termasuk suatu keadaan memaksa akan tetapi menurut hukum pihak kontraktor tetap harus manger 3 akan pekerjaannya hingga selesai tanpa diperkenankan untuk menuntut penembahan harga borongan atau eskalasi harga ( ps, 1610 KUHPerd ), Dikarenakan hal ini dianggap tidak adil maka j'ika terjadi sengketa eskalasi harga kontrak menurut Mahkamah Agung risiko perubahan nilai uang dipikul secara bersaraa-sama oleh pihak kontraktor maupun pihak yang raemborongkan dengan berpatokan kepada harga emas. (Putusan M.A No.6lOK/Sip/1968, tertgl. 23 Mei 1970). Dari kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang per3'an3"ian panborongan di dalam BW saat ini sudahntidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yaitu bahwa risiko turunnya nilai uang yang tidak diduga lebih dahulu tetap ditanggung oleh pihak kontraktor, Oleh karena tidak sesuai dengan rasa keadilan maka M.A dalam putusannya menetapkan bahwa risiko dipikul secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan berpatokan kepada harga emas. Mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu relatif cukup lama serta dengan kemungkinan pengeluaran biaya yang cukup besar maka sebaiknya Jika terjadi sengketa mengenai masalah esfelsEi harga kontrak penborongan hendaknya lah diselesaikan secara bermusyav,-arah dengan berpatokan bahwa segala risiko yang timbul dari adanya perubahan nilai uang khususnya turunnya nilai uang ditanggung bersama-sama oleh para pihak.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrak rumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.

Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaan dan juga menggunakan metode wawancara.

Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumah ialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak man pergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah bukti yang berupa tulisan.

Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa, prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat. Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahan disatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,

Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang ada di Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturan Daerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadi penting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahan yang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsi ini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

Abstrak :
ABSTRAK
Keppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaan dari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^ man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional.

Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut ti dak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang- Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana / alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam Daftarlsian Kegiatan/Daftar Isian Prbyek.

Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swasta biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadi masalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal 1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatan para pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29 /1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudan dari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukan penelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research ) dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pa da Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.

Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa Keppres No.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian ada lah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhi oleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananya bersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84 dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuah Perjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' hal tersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

Abstrak :
ABSTRAK Sesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni yang mengikatnya.

Dalam perkembangan dan prakteknya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi unsur pelaksana dan perencanaan itu berada dalam satu tangan. Hal demikian ini terjadi karena perusahaan pemborong besar itu dapat memiliki ahli-ahlinya sendiri yang sekaligus' dapat merteliti dan merencanakan type bangunan yang di maksud. Keadaan demikian ini di biarkan saja oleh pemberi kerja karena kenyaataannya dapat menekan ongkos pembiayaan dari anggaran yang tersedia, Kemungkinan lainnya juga terjadi sebaliknya babwa pemerintah selaku pihak yang memborongkan sekaligus merupakan perencana dari bangunan tersebut.

---

Abstrak :
Kehadiran Paket Deregulasi Oktober 1988 atau yang dikenal dengan PAKTO 88, telah membuka pintu yang lebih lebar bagi masyarakat perbankan untuk melakukan ekspansi, dengan meningkatkan efisiensi. Disamping itu Kebijaksanaan Deregulasi, yang pada prinsipnya merupakan kebijaksanaan lanjutan dari Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, mempunyai cakupan yang lebih luas, lebih makro dan dampaknya akan sangat mempengaruhi kegiatan operasional perbankan. Dengan kebijaksanaan deregulasi ini, pemerintah berharap bahwa sektor perbankan dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkah dan memelihara kelangsungan pembangunan ekonomi Indonesia. Unsur ketidak pastian yang sangat besar di dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk menghindari hal tersebut maka peranan sumber dana dari luar negeri perlu lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan itu diperlukan penyempurnaan dan perluasan sarana yang dapat memungkinkan pengerahan dan penyaluran dana tersebut secara lebih intensif dan efisien, Salah satu instrumen yang di sempurnakan adalah Fasilitas Swap. Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki Fasilitas Swap yang dapat dipergunakan oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan usaha sebagai Bank Devisa serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk memperoleh Fasilitas Swap, sebuah Bank Devisa harus membuat suatu Perjanjian Transaksi Swap yang diajukan kepada Bank Indonesia. Di dalam Perjanjian Transaksi Swap tercantum prestasi-prestasi dari Bank Devisa sebelum maupun sesudah kontrak Swap itu dibuat. Demikian pula Bank Indonesia mempunyai prestasi-prestasi yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah Perjanjian Transaksi Swap itu ditutup.