Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah pusat atas nama negara bersikap lewat kebijakan yang diambilnya atas konflik Indorayon selama masa kurun waktu 1998-2003. Pemilihan rentang waktu tersebut karena selama masa itu telah terjadi pergolakan paling besar dan paling mengkhawatirkan selama berdirinya pabrik tersebut. Sejumlah korban nyawa terjadi, perlawanan rakyat mendapat dukungan dari kaum agamawan dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain itu, kurun waktu tersebut merupakan masa lima tahun era reformasi bergulir, yang ditandai dengan tampilnya pemerintahan baru, dan selama masa lima tahun itu tiga pemerintahan telah berkuasa: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-explanatif kritis. Disebut kualitatif karena tesis ini menjawab pertanyaan "bagaimana" pemerintah bersikap atas konflik tersebut. Lalu pokok permasalahan itu dijelaskan secara ekplanatif Pokok masalah secara komprehensif diperoleh lewat penelusuran literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Seluruh sumber ini kemudian dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan teori-teori yang dipergunakan.

Dalam meneliti permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan teori konflik dan konsensus dari Maurice Duverger yang melihat bagaimana konflik telah terjadi antara masyarakat dengan pihak pengusaha lalu pemerintah memberi konsensus atas konflik tersebut. Teori ini menampakkan pentingnya daya tawar dari yang berkonflik sebelum mencapai konsensus. Teori lain yang digunakan adalah pendekatan Teori System dari David Easton, yang melihat adanya tahap input-proses-out put. Teori System ini digunakan untuk melihat bagaimana, pemerintah sampai kepada kebijakan tertentu atas konflik yang terjadi. Teori lain yang digunakan adalah teori Kebijakan Publik dari Randal G. Stewart yang melihat adanya empat bidang pendekatan strategis pads kebijakan yakni: evaluasi, perencanaan strategi, implementasi strategis, formulasi dan resource allocation. Teori ini juga menjelaskan bagaimana daya tawar (bargaining) masyarakat secara kritis turut menganalisis kebijakan tersebut.

Dari seluruh penelusuran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakannya bersandar pada kepentingan bangsa yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan tuntutan masyarakat sekitar. Tampak sekali penguatan masyarakat sipil yang kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sementara itu, semakin membaiknya stabilitas nasional membuat pemerintah yang berkuasa semakin mampu untuk berpegang secara konsisten pada kebijakan yang diambilnya. Tiga masa pemerintahan: BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bagaimana proses konsistensi pada kebijakan tersebut semakin menguat.

Abstrak :
On the past new era, we always see the action of, expansion the violence for take over the human right of the society ( local community) to ward the plantation or horticultural and the natural resources which done by the Government or private company. Even for the low level society, the action of losing, expansion and violence are things which threaten their life. Even most of us call it as the era of Reformation, but the society's fate has become a sacrifice of the action and it hasn't changed. All of these happened because the society lived in a country with unjustice.

Based on the thought above, the researcher tried to learn the conflict about expansion and the violence for take over the plantation which done by the company of oil palm, which titled : The Effort of Reconciliation of Conflict Between Society of Mahato And PT. Torganda in North Tambusai Regent of Rokan Hulu Riau Province.

The research found, the efforts which are taken to reconciliate the conflict was only the effort to make it peace and compensation. It's often interpreted as the causes of conflict's appearing while the substance of the conflict has been never touched.

Many cases and efforts of reconciliation which done need to learn more deeply. How ever the research tried to open our mind to know a lot the cases deeply which caused why the conflict happened, so the effort of the reconciliation which has been doing will effectively be applied.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya menjadi prioritas utama dari Direktorat Jcndcral Pemasyarakatan, dimana kondisi keamanan di Lapas menjadi barometer utama keberhasilan Lapas. Untuk menjadikan kondisi Lapas aman, jauh dari konflik dihutuhkan petugas Lapas yang mampu membaca situasi apabila kontlik di Lapas akan terjadi. Untuk itu diperlukan suatu intcrvensi kepada petugas Lapas, berupa intervensi peningkatan kapasims petugas Lapas dengan pelatihan mencegah konhik, terutama konflik yang bersifat laten. Pelatihan merupakan salah satu bentuk pilihan altemalif yang dirasa paling efektif untuk meningkatkan kemampuan petugas, khususnya petugas pengamanan. Adapun modul dari pelatihan tersebut menitik beratkan pada 4 (empat) hal yaitu; memahami konflik, strategi menangani koflik, metode peringatan dan tanggapan dini (Earbz Warning System), Participatory Action Research.

Penulis berharap agar intervensi yang penulis buat dapat dijadikan sebagai acuzm untuk pelatihan pcnanganan kontlik, baik penanganan konflik yang terjadi di Lapas Klas I Cipinang pada khususnya dan lembaga pemasyarakatan Iainnya pada umumnya.

---

Abstrak :
Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial. ...... The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control.

Abstrak :
Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification. ......Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis. The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu wilayah walaupun kecil namun mampu menghasilkan berbagai komoditi sudah pasti dipertahankan mati-matian oleh pemiliknya itulah yang menyebabkan mengapa Inggris dan Argentina sama-sama menganggap bahwa negara nya merupakan pemilik sah kepulauan Falkland sebuah gugusan pulau-pulau kecil di Atlantik Selatan Sengketa mengenal kawasan ini yang secara resmi diakui oleh dunia international sejak masalah kedaulatan atas daerah ini diajukan oleh Argentina kesidang umum PBB tahun 1965 akhirnya pecah menjadi konflik terbuka setelah Argentina menduduki Falkland pada April 1982.

Abstrak :
Klithih merujuk pada aksi kekerasan di jalanan Yogyakarta pada malam hari. Fenomena ini tidak terbatas pada perilaku iseng remaja, namun telah berubah menjadi subkultur yang kompleks di Yogyakarta. Tugas karya akhir ini membahas bagaimana klithih dilihat masyarakat sebagai perilaku yang bersifat kriminogenik sedangkan klithih dikontestasikan sebagai kegiatan kultural oleh pelaku klithih itu sendiri. Adanya perbedaan pandangan tersebut tidak lepas dari eksistensi konflik budaya. Pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur. Pembahasan tulisan ini dibantu dengan perspektif kriminologi budaya dan teori subkultur delinkuen milik Albert Cohen, serta konsep kebudayaan, konfllik budaya dan subkultur. Hasilnya, konflik budaya antara pelaku klithih dengan masyarakat Yogyakarta terjadi karena adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai dan norma yang ada. Konflik budaya menjadi akar dari pembentukan wacana yang cenderung negatif terhadap klithih sebagai reactive subculture di masyarakat. ......Klithih refers to violent acts on the streets of Yogyakarta at night. This phenomenon is not limited to juvenile fad behavior, but has turned into a complex subculture in Yogyakarta. This final project discusses how klithih is seen by the community as criminogenic behavior while klithih is contested as a cultural activity by the klithih actors themselves. The existence of these different views cannot be separated from the existence of cultural conflicts. Data collection was obtained through literature study. The discussion of this paper is assisted by the perspective of cultural criminology and delinquent subculture theory by Albert Cohen, also the concept of culture, cultural conflict and subculture. As a result, cultural conflicts between klithih actors and the people of Yogyakarta occur because of different interpretations of existing values and norms. Cultural conflict is the root of the formation of discourse that tends to be negative towards klithih as a reactive subculture in society.

Abstrak :
The United states is a super power country. Its potential human resources and advanced economy are the powerfull weapons for the US to dominate the world economy....

Abstrak :
dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuasaan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan status quo, dengan mereka yang ingin merubahnya....