Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wacana pemberdayaan komunitas lokal dan civil society tampaknya sedang aktual di kalangan ilmuan, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal itu terjadi karena dalam waktu yang cukup lama, negara dan birokrasi sangat dominan melakukan intervensi dalam seluruh kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah di sektor ekonomi dan politik. Praktek monopoli dan oligopoli terjadi di semua tingkatan usaha dan komponen komunitas. Industrialisasi di desa- desa adalah satu contoh kasus yang menghilangkan potensi geografis dan institusi lokal.

Penelitian ini melihat bagaimana hubungan industri (PT Way Kandis) dan Komunitas lokal (di sekitar pabrik) di Lampung. PT Way Kandis adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan karet rakyat. Diawali dengan cara mengungkap apa adanya hubungan-hubungan sosio-ekonomis, sosio- politik dan sosio-ekologis industri daan komunitas lokal. Posisi industri dan posisi komunitas lokal dipelajari secara mendalam di Iapangan sehingga diketahui keseimbangan atau ketimpangan hubungan antar keduanya.

Teori yang dipakai adalah teori kooperatif dan teori konflik dalam menganalisis hubungan industrial maupun hubungan dengan komunitas pabrik. Teori ini digunakan setelah diketahui dan dianalisis posisi industri dan posisi komunitas lokal. Bagaimana kedua posisi tersebut saling berhubungan menjadi persoalan teoritik yang akan diteliti di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang dimulai dengan langkah pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok. Pengumpulan data diperolah dengan cara menyebar kuisioner, memilih informan kunci (dengan kriteria tertentu) untuk mendapatkan data dan informasi yang valid, dan juga dilakukan diskusi bersama dengan buruh dan komunitas lokal sebagai data tambahan. Data kuantitatif digunakan untuk melengkapi yaitu dengan cara survey dengan menggunakan daftar pertanyaan dan data kependudukan terhadap 100 orang komunitas. Pengolahan dan analisa data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai pada proses penulisan.

Hubungan ekonomi industri dan komunitas lokal ditemukan masalah. PT Way Kandis merupakan industri padat modaldan teknologi yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sementara itu sebagian kecil tenaga kerja lokal hanya ditampung sebagai buruh harian tetap dan lepas. Upah kerja mereka relatif rendah dan menempati perumahan yang tak terawat dan kumuh. Tenaga kerja borongan, jumlahnya Iebih banyak yang didatangkan dari luar komunitas.

Hubungan sosial industri daan komunitas Iokal telah menciptakan Fragmentasi di komunitas. Terdapat dua kelompok yaitu Penduduk lama (pekerja pabrik dan eks.pekerja pabrik) dan pendatang. Keduanya berbeda pandangan dan sikap dalam merespon keberadaan ?pabrik?. Dalam waktu yang cukup lama telah terjadi konflik yang bersifat laten antar komunitas itu sendiri dan antara komunitas pendatang dengan fihak pabrik.

Hubungan politik industri dan komunitas lokal berkaitan dengan keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan warga komunitas secara luas serta aspirasi mereka tentang perlu tidaknya pabrik karet tersebut. Hasil lapangan diketahui bahwa komunitas tidak pemah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal komunitas sering kali melakukan protes secara tertulis untuk meninjau kembali keberadaan pabrik. Sebagian besar mereka menghendaki pabrik dipindahkan ke Iokasi Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Tanjungbintang-Lampung Selatan atau ditutup dan diganti dengan sektor usaha yang ramah lingkungan dan padat kaarya.

Abstrak :
Terjadi kesenjangan antara kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan harapan masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Pemerintah Daerah merasa sudah melakukan yang terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik namun tetap saja masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi antara kualitas pelayanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dengan harapan masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diterima. Kajian literatur adalah tentang kualitas pelayanan. Tingkat harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 79.525 %. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 58.975 %. Terjadi kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kota Depok oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, yaitu sebesar: 79.525 % - 58.975 % = 20.55 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Beji sebesar 20.55 %. Alternatif saran yang dapat diangkat dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat adalah: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup segera memprioritaskan pengadaan peralatan yang modern, meremajakan dan memperbaiki alat-alat yang telah rusak agar dapat lebih digunakan secra efektif dan efisien oleh petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup bagi petugas maupun aparat agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan bekal budipekerti yang luhur, karena masyarakat mengharapkan dengan tingkah laku yang sopan dan bekerja dengan tulus Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup perlu diberikan reward dan punishment berupa pengakuan prestasi kerja misalnya dengan menjadikan petugas kebersihan yang statusnya honorer menjadi pegawai tetap, dan bagi yang melanggar aturan dan disiplin diberikan sangsi tanpa pandangbulu.

---

There is differeces between public services service quality which conduct by regional government with user expectations as publik services consumer. Government municuple as operator publik service felt have done the best for conducting public services but people still feel unsatisfy with regional government services. This research is aim to identify service quality between environmental services of Depok Municiple with community expected in quality services, they have received. Literature analysis is about quality of services. The grade of The grade of community expected to quality of services which operated by Environmental Services is base on community evaluation, on waste service user, with the average expected is 79. 525 %. And received service average 58.975 %. There is 20.55 % gap. Alternatif advice for perfecting quality service, so there not big gap between community expected and community received. Environmental Service have to priority and procure their tools to be modern tools, renewed, and fixing the broken tools. Environmental Service could used it effective and eficient and also need to add more knowledge and their ability, to be professional. Environmental Service also need rise their polite ability to rise their quality of services, is need to give employer reward and punishment.

Abstrak :
Tesis ini mengambil topik tentang strategi Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi literature. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang diteliti meliputi upaya terarah, keterlibatan kelompok sasaran dan pendekatan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Mandiri Energi di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah tercapai. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi banyak pihak dalam Pengembangan Desa Mandiri Energi. ......This thesis chooses a topic about the development of independent energy village based on community empowerment. The locations of the research is in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Data collection did by using the observation method, interview and study literature. The data got from the research, the analyzed by using descriptive qualitative data analysis technique. Community empowerment dimensions examined include efforts targeted, empowerment and group approaches.The result showed that the ecommunity empowerment in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedan, Jawa Barat reached. This research is expected to give recommendation for many sides in the development of Independent Energy Village.

Abstrak :
Penelitian ini mengembangkan indikator pemberdayaan dan cara pengukurannya yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan tingkat keberdayaan desa siaga. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian berupa instrumen yang sudah terbukti valid dan reliabel. Desa siaga yang memiliki skor tingkat keberdayaan 60 ke atas lebih dari 85%, namun yang memiliki skor 80 ke atas masih di bawah 25%. Tingkat keberdayaan desa siaga dapat meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kenaikan berat badan balita (N/D) dan menurunkan jumlah balita gizi buruk. Disarankan agar instrumen ini diuji cobakan di tempat lain untuk mengetahui stabilitas dari indikator. ......The objective of this research was to develop empowerment indicators in measuring empowerment level of alert villages. Qualitative and quantitative approaches were used in this research. The research found out that indicators instrument was valid and reliable. Less then 25% of alert villages had score of empowerment level was 80 or more and more then 85% of alert villages had score was 60 or more. The empowerment level of alert villages was able to increase coverage of delivery assisted by health personnel, weight gain (N/D) and decrease the amount of under five children malnutrition. It is recommended to retested the indicators instrument in other places to know stability of the indicators.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berisi tentang pengaruh dari empowerment (psychological, social, political) dan personal economic benefit terhadap resident attitudes pada pariwisata. Hipotesis yang diuji menggunakan data yang diambil dari 186 orang penduduk kota Surakarta melalui survei online dan survei secara langsung. Dengan menggunakan Structural Equation Modeling metode Maximum Likelihood Estimation, hasil yang didapat adalah terdapat pengaruhn signifikan antara dampak negatif dan positif pariwisata terhadap dukungan masyarakat. Dimana personal economic benefit hanya mempengaruhi dukungan pada pariwisata, psychological empowerment mempengaruhi dampak positif dan dukungan terhadap pariwisata, social empowerment hanya mempengaruhi dampak positif pariwisata, sedangkan political empowerment tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi dampak positif, negatif, maupun dukungan terhadap pariwisata.

---

ABSTRACT
This study contains the impact of empowerment (psychological, social, political) and personal economic benefit of resident attitudes toward tourism. The hypothesis was tested using data that taken from 186 Surakarta?s resident through online and direct survey. By using Structural Equation Modeling, Maximum Likelihood Estimation method, the results obtained is that negative and positive impact of tourism having direct and significant effects on support for tourism. Whereas personal economic benefit only affects support for tourism, psychological empowerment affects positive impact and support for tourism, social empowerment affects positive impact of tourism, while political empowerment doess not affect whether positive, negative impact and support for tourism.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Pendamping pada Program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan peran Tenaga Pendamping. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, diketahui bahwa Tenaga Pendamping melaksanakan seluruh peran yang dikemukakan Ife, namun belum optimal. Kapasitas Tenaga Pendamping merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan. Pembentukan kemandirian masyarakat sebagai tujuan program pemberdayaan belum tercapai. ...... This study aimed to determine the roles of outreach workers on PUMP-PB Program year 2012 in the District of Bogor. The research is a qualitative descriptive design. The research is also to determine the factors that influences the effectiveness of outreach workers roles. Based on the results of the research through in-depth interviews and observations, its known that outreach workers have been performed all the roles mentioned by Ife, but it?s implementation are not optimal. The outreach worker capacity is the main obstacles to be solved. Echancement of community independence as the goal of an empowerment program is not achieved.

Abstrak :
Penulisan disertasi ini dilatari suatu penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi pemukiman baru masyarakat Timor Timur di wilayah Timor Barat seperti; Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Belu. Hasil Jajak Pendapat Timor Timur 1999 berdampak pada pertikaian dan pergolakan antara kelompok prointegrasi dan prokemerdekaan sehingga terjadi pengungsian masyarakat secara masif ke Timor Barat. Pengungsian, penerimaan dan penanganan masyarakat Timor Timur di Timor Barat selama tahun 1999-2009 ditempatkan sebagai permasalahan utama. Karena itu, tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengungsian masyarakat Timor Timur ke Timor Barat pascajajak pendapat 1999. Kemudian menganalisis proses pengungsian masyarakat Timor Timur ke Timor Barat serta penerimaan dan penangananya selama 1999-2002. Selanjutnya, menganalisis kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Timor Timur di lokasi-lokasi pemukiman baru Timor Barat dalam kurun waktu 2002-2009. Metode penelitian yang digunakan antara lain; studi lapangan, wawancara masyarakat dan pemerintah, serta studi pustaka dan sumber-sumber sezaman. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan antara lain; Pertama, terbentuk ragam pergerakan yang berpola dalam proses pengungsian. Kedua, terdapat perubahan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat pengungsi, namun ada juga kelemahan dalam penanganan sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Ketiga, masyarakat pengungsi yang relokasi ke pemukiman baru mengalami dekadensi hidup sejahtera sehingga harus diberdayakan demi kesejahteraan. ......The writing of the dissertation is based on a field research conducted in the new settlements of East Timorese community in the West Timor region, such as Kupang Regency, South Central Timor Regency, North Central Timor Regency, and Belu Regency. The results of the 1999 East Timor Referendum had an impact on uprising and upheaval between pro-integration and proindependence groups. It was resulting massive displacement of people to West Timor. The displacement and handling of the East Timorese people in West Timor during 1999-2009 was formulated as the main problem. Therefore, the aim of this research is to analyze the factors behind the displacement of the East Timorese to West Timor after the 1999 Referendum. Then to analyze the process of refugee of the East Timorese to West Timor related to its acceptance and handling during 1999-2002. Furthermore, analyzing the social, cultural, and economic life of the East Timorese people in the new settlements West Timor in the period 2002-2009. The research methods include field studies, community and government interviews, sources of contemporary and literature studies. The results of research showed several findings; Firstly, various movements were patterned in the process of displacement. Secondly, there are concrete changes as beneficial for the refugee community, but also weaknesses in handling that cause many problems. Thirdly, refugee communities who have relocated to new settlements have experienced decadence of prosperity and must be empowered for their welfare.

Abstrak :
ABSTRAK Kebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources.