Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Strategi Koalisi oleh Perusahaan-Perusahaan AnggotaIBCA untuk Penanggulangan HIV/AIDS Dalam Menjawab Tantangan TanggungJawab Sosial Perusahaan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsipCSR, yaitu sustainability dan stakeholder sudah ada dalam visi dan misi IBCAnamun pada prakteknya belum diterapkan secara maksimal. Lebih lanjut lagikeberlangsungan koalisi sudah berjalan sesuai isu dan komitmen anggota sangatkuat, serta mekanisme pengelolaan koalisi sudah baik, namun insentif dan manfaatIBCA bagi anggotanya belum maksimal

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Coalition Strategy by IBCA Members for HIV / AIDS as aChallenges of Corporate Social Responsibility. This study used a qualitativeapproach with descriptive research. The results showed that the implementation ofCSR principles, sustainability and stakeholders, existing in the vision and mission ofIBCA but in practice has not been applied to the fullest. Furthermore coalition isgoing according to HIV/AIDS issues and the very strong commitment of members,as well as the mechanism of coalition management is good, but the incentives andbenefits for its members IBCA is not maximized"

"Untuk pertama kalinya, hasil Pemilu 2022 Malaysia menghasilkan preseden baru yakni hung parlient, yakni kondisi ketika tidak ada partai atau koalisi yang mendapat angka mayoritas di parlemen, sehingga tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri. Akibatnya, koalisi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang masing-masing mendapatkan 82 dan 30 kursi harus berkoalisi agar bisa membentuk pemerintahan pasca pemilu. Studi ini menganalisis tentang bagaimana dan mengapa terjadi kondisi hung parliament pasca Pemilu 2022 Malaysia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkurasi beberapa data parlemen dan hasil pemilu. Dengan menggunakan teori elite split, studi ini berargumen bahwa hasil hung parliament dalam Pemilu 2022 terjadi karena perpecahan elit yang menyebabkan fragmentasi koalisi dan partai politik. Temuan studi ini menunjukkan bahwa perpecahan elit dalam Dewan Rakyat Malaysia yang terjadi selama kurun waktu 2020-2022 telah berdampak pada pecahnya koalisi partai yang sebelumnya menguasai mayoritas kursi di parlemen. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa terdapat efektivitas elite split yang berbeda antara partai dan anggota Dewan Rakyat.

---

Malaysia's 2022 General Election resulted in a hung parliament, which is a new precedent in Malaysia's election. The hung parliament means that no party or coalition can create a government itself. Pakatan Harapan and Barisan Nasional, which each got 82 and 30 seats, have to make a coalition to create a unity government. This research analyzed how and why the Malaysia's 2022 General Election resulted in hung parliament. This research use a qualitative method which include the curation of parliamentary seats and election result. Using elite split theory, this research argue that the hung parliament result in Malaysia's 2022 General Election caused by elite split that resulted in coalition and party fragmentation. This research found that the elite split in Dewan Rakyat on the period of 2020-2022 affecting in the split of party coalition that control the majority of the parliament. This research also found that the effectivity of elite split that done by the party and individual Dewan Rakyat member is different."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai lolosnya kebijakan Kontantstøtte di parlemenNorwegia (Storting) pada tahun 1998. Diinisiasi oleh partai kecil, yakni KristeligFolkeparti, kebijakan Kontantstøtte merupakan kebijakan yang kontroversial terkaitdengan dualisme kebijakan keluarga yang diakibatkannya. Melalui model penelitiankualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah partai kecilyang tergabung dalam pemerintahan minoritas dapat meloloskan sebuah kebijakanyang kontroversial. Analisis menggunakan teori koalisi ini mengungkap dukungandari partai di luar koalisi terhadap kebijakan tersebut. Dukungan muncul dari adanyamutually beneficial agreement antara pemerintahan minoritas dengan partai di luarkoalisi.

---

ABSTRACTThis thesis scrutinizes the passing of Kontantstøtte policy by Norwegian parliament(Storting) in 1998. Kontantstøtte is a controversial policies initiated by small partynamely Kristelig Folkeparti. The emergence of Kontantstøtte policy is the cause offamily policy dualism in Norway. Through a qualitative research, this study aims toexamine how Kontantstøtte policy could passed, emphasized on the supporting actorsoutside the minority government. The support arise from the existence of mutuallybeneficial agreement between the minority government and parties outside thecoalition."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan pasca amandemen Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai keikutseraan warga negara pasca amandemen pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesa. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikatuhui bahwa konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen hanya berkutat pada tataran wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia belum diterapkan secara maksimal.This thesis talk's about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang- Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The Regulation about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (State Defense Law), Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, and Buku Putih Pertahanan Indonesa (Indonesia's Defense White Book). Human rights principles which are related into implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in International Covenant on Civil and Political Rights. This research result The rights of citizen to participate in Indonesia Total People Defense System are generally concept in Indonesia Law and cannot be used for practical purpose, therefore this conditions make human rights principles has not been implemented in a best way."

"Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.

---

The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019."

"Are newly established presidential democracies doomed to fail? In support of their positive answer to this question, advocates of parliamentarism point out that these regimes tend to last longer than presidential ones. This book takes a contrary view. It argues that most of the reasons offered for the poor survival record of presidential democracies - that they are prone to deadlocks, offer no incentives for coalition formation, make political parties weak, and fragment decision making - have neither sound theoretical foundations nor any empirical support. In fact, what has made presidential democracies more fragile is that they typically emerged in countries where the military was already strong, which placed democracy of any kind at risk. Therefore, the prospects of new democracies that have established a directly elected president as their head of government may be better than usually considered.Instead of attempting to change the form of government, institutional reformers should thus concentrate on designing a better presidential democrac"