Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhadap emisi CO2 di tujuh negara Asia Tenggara (Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) pada periode 1995-2011 menggunakan metode panel data model fixed efect. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain emisi CO2 sebagai variabel terikat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDB per kapita, populasi, energi baru terbarukan serta efisiensi energi sebagai variabel bebasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan emisi CO2, sedangkan PDB per kapita dan populasi memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan emisi CO2. Sementara itu efisiensi energi memberikan dampak signifikan dalam menurunkan emisi CO2, sedangkan variabel energi baru terbarukan tidak memberikan dampak signifikan dalam jumlah total tetapi memberikan dampak signifikan untuk menurunkan emisi CO2 dalam proporsi terhadap total energi yang dikonsumsi. ...... This study aims to analyze the impact of the number of tourist arrivals to the emission of CO2 in seven Southeast Asian countries (Indonesia, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) during 1995-2011 using data panel fixed-effect models. The variables in this study are CO2 emissions as the dependent variable, while the number of tourist arrivals, GDP per capita, population, renewable energy and energy efficiency as the independent variable. The results showed that the number of tourist arrivals had no impact on the increasing of CO2 emissions, while GDP per capita and population had significant impact on the increasing of CO2 emissions. Meanwhile energy efficiency had a significant impact on reducing CO2 emissions while renewable energy showed insignificant impact as the total amount of renewable energy but had significant impact on decreasing CO2 emissions in renewable energy proportion of the total energy consumed.

Abstrak :
Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut. ......In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation.