Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Negara Republik Indonesia mengemban berbagai fungsi dalam kehidupan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dalam memenuhi berbagai fungsi tersebut dituntut agar kinerja kelembagaan dan aparatur dapat ditingkatkan guna memenuhi tuntutan dan perkembangan kehidupan masyarakat dalam memenuhi pelayanan kota. Tuntutan terhadap pelayanan yang semakin meningkat dan beranekaragam, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, dan salah satu implikasi dari perkembangan tersebut menyebabkan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin terarah dan terpadu. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memerlukan penanganan yang lebih professional sehingga mampu meningkatkan days guna dan hasil guna anggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan pertama sebesar kurang lebih 20 %, triwulan kedua kurang lebih 50%, triwulan ketiga sebesar 75 %, dan triwulan keempat 95%. Dan data yang terlihat pada lima tahun Anggaran, yaitu tahun 1991/1992 s!d 1995/1996 menunjukkan adanya sisa hampir kurang lebih 20% setiap tahun. Bertitik tolak dari besarnya sisa anggaran tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab rendahnya daya serap dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ; Perencanaan, Pengaanggaran, Pengawasan dan Pelaporan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptifkualitatif sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan ( data sekunder) dan mengkaji informasi yang diperoleh melalui wawancara dan tidak terstruktur dengan para pimpinan proyek, bendaharawan proyek, staf perencanaan yang menangani proyek dan merupakan kunci informasi. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan Anggaran Pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana perencanaan, pengaanggaran, pengawasan dan pelaporan satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi. Dengan mengetahui dan mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di Pemda DKI Jakarta diharapkan pada waktu yang akan datang akan dapat diatasi dan diperkecil.

Abstrak :
Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan, terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh dan dalam kondisi yang sebenarnya. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum. Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat kembali.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. ......This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used. Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities. These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, dan rencana strategis daerah Kabupaten Sumedang dengan alokasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2006 dan memusatkan perhatian pada isu-isu prioritas yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui APBD TA. 2004-2006. Studi kasus Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) wawancara kepada Litbang Bappeda dan Badan Keuangan Daerah; dan (2) telaah dokumen atas dokumen Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008, Pertanggungjawaban APBD TA. 2004-2006, Arah Kebijakan Umum APBD TA. 2004 dan TA. 2005, Kebijakan Umum APBD TA. 2006 dan LAKIP TA. 2005. Temuan penelitian ini adalah: (1) selama tiga periode tahun 2004-2006 cakupan alokasi APBD terfokus pada empat sektor strategis dan berkelanjutan, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ketenagakerjaan, sehingga capaian visi melalui sektor pariwisata cukup sulit tercapai dengan dukungan alokasi anggaran sekitar 0,4 persen dari alokasi APBD; (2) konsistensi arah kebijakan alokasi anggaran pada programprogram selama tiga tahun anggaran (2004-2006) belum secara optimal berkaitan pada capaian visi-misi Kabupaten Sumedang, karena sebagain besar program-program yang ditetapkan berlainan dengan program-program Renstrada. Dari 94 program Renstrada yang ditetapkan, hanya 19 program yang terkait dan berlanjut pada tahun anggaran 2005-2006. Namun demikian, terdapat pula hal positif, yaitu cakupan alokasi anggaran belanja untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai besar telah memberikan perhatian pada belanja publik meskipun di dalamnya masih tercakup alokasi belanja aparatur. Untuk itu peneliti menyarankan: (1) komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam konsistensi kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai entry point Sumedang yang ingin dibangun, sehingga dapat memudahkan operasionalisasi kebijakan dalam mewujudkan tahapan pencapaian visi-misi Sumedang; dan (2) proses perencanaan dan penganggaran hendaknya mencerminkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas yang sebelumnya telah menjadi komitmen di dalam pelaksanaan program-program Renstrada Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008. ......This research is aimed to identify how far the relation between the vision, mission, and strategic planning of Sumedang Regency area with the allocation of Local Budget for Fiscal Year 2004-2006 and concentrating on priority issues already identified by the Government of Sumedang Regency through Local Budgets FY. 2004-2006. This Sumedang Regency, West Java Province study case is performed through the approach of positivism. The data collecting technique is performed by means of: (1) interviews with Litbang Bappeda and Badan Keuangan Daerah/Local Financial Body; and (2) documentary observations on the documents of Sumedang Regency Strategic Plan Year 2003-2008, Financial Report on Local Budget FY. 2004-2006, General Policy Directions of Local Budget FY. 2004 and FY. 2005, General Policies of Local Budget FY. 2006 and LAKIP FY. 2005. The findings of this research are: (1) for three periods of 2004-2006, the scope of Local Budget allocation is focused on four strategic and continuous sectors those are educational sector, health sector, infrastructure sector, agricultural sector, and employment sector, therefore the achievement of vision through tourism sector is sufficiently hard to be achieved with the support of budgetary allocation around 0.4 percent of the Local Budget allocation; (2) consistency of budgetary allocation policy directions in the programs for three year budget (2004-2006) has not yet optimally related with the achievements of Sumedang Regency visions-missions, for the majority of programs determined are different from Renstrada programs. Of 94 Renstrada programs determined, there are only 19 programs related and continuous in the 2005-2006 budget. Even so, positive things the scope of expenditure budgetary allocation to education sector and health sector of it have given its consideration on public expenditures from every sector even though in it still including the apparatuses expenditure allocation. For that reason this research suggests: (1) The commitment of DPRD (Local Parliament) and Local Government is very much needed in the consistency of budgetary allocation policy for agricultural sector and tourism sector as Sumedang entry points to be developed, therefore it can make it easier for operational policies in manifesting Sumedang visions-missions achievement stages; and (2) The process of planning and budgeting should reflect budgetary allocation policies based on its previous priority scale, which previously it has become the commitment in the performances of Sumedang Regency Resntrada 2003-2008.

Abstrak :
Tesis ini adalah studi kasus bagaimana ide investasi yang berasal dari karyawan dapat bertransformasi menjadi suatu proposal proyek investasi dengan bantuan opini subjektif dari karyawan lain di perusahaan yang sama. Hasil studi menunjukkan pengumpulan opini subjektif dengan variasi metode kualitatif dapat membantu mentransformasikan ide karyawan tersebut menjadi suatu perkiraan nilai ekonomis. Namun penggunaan opini subjektif ini menyebabkan problem informasi asimetris. Problem informasi asimetris dapat terjadi antara karyawan penggagas proyek investasi sebagai agen dan manajemen sebagai pemegang kepentingan. Dan problem informasi asimetris juga dapat terjadi antara karyawan penggagas proyek investasi sebagai pemegang kepentingan dan karyawan lain sebagai agen. Evaluasi terhadap proposal proyek investasi dapat mengurangi problem informasi asimetris tersebut. Pada penelitian ini model stage gate (Cooper, Robert G., 2008) dapat membantu menggambarkan sejauh mana model intertemporal capital budgeting (Roper, Andrew H. & Ruckes, Martin E., 2012) sesuai dengan kondisi pada penelitian. Pada penelitian ini kondisi informasi asimetris masih belum mendekati sesuai dengan model intertemporal capital budgeting, yaitu terjadi akibat perbedaan pandangan terhadap prospek investasi melainkan kondisi informasi asimetris masih terjadi pada faktor-faktor yang lain yang menentukan. ......This thesis is a case study of how investment ideas from employees can be transformed into an investment project proposal with help of the subjective opinion of the other employees in the same company. The study shows the variation of collecting subjective opinion with qualitative methods can help transform the employee idea into an estimate economic value. However, the use of subjective opinion causes asymmetric information problems. Asymmetric information problems can occur between employees initiators of the project investment as an agent and management as an stakeholders. Also, asymmetric information problems can occur between employees initiaors of the project investment as an stakeholders and other employee as an agents. Evaluation of investment project proposal can reduce the asymmetric information problems. At this research stage gate model (Cooper, Robert G., 2008) can help illustrate the degree to which intertemporal capital budgeting model (Roper, Andrew H. & Ruckes, Martin E., 2012) in accordance with the conditions of the study. In this study the condition of asymmetric information still has not been similar in accordance with the intertemporal capital budgeting model, which occurs as a result of different views of the the investment prospects, but the asymmetric information condition still occurs at others factors that determine.

Abstrak :
Satuan Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai unsur pelaksana Markas komando Polres Metro Jakarta Selatan bertugas menyelenggarakan fungsi bimbingan masyarakat yang meliputi fungsi pre-emptif dan preventif serta bertugas menyelenggarakan: Operasi rutin kepolisian sebagai kegiatan sehari-hari. Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian pimpinan Polres maupun Kasat Bimmas yakni : a. Diperlukan kebijaksanaan untuk mengadakan penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan serta kebijaksanaan alokasi biaya pendukung operasi rutin kepolisian yang tersedia oleh Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker, termasuk upaya pengadaan tambaham biaya, karena keterbatasan anggaran operasi yang diterima oleh Sat Bimmas. b. Didalam melaksanakan tugas Operasi rutin kepolisian, oleh Sat Bimmas diperlukan pula dukungan sumber daya manusia, metode dan peralatan yang memadai agar dapat menunjang penampilan kegiatan rutin Bimmas yang dapat berhasil dengan efisien. Masalah-masalah tersebut bagi Polres akan dapat terpecahkan melalui analisa dan perumusan kebijaksanaan yang bersifat strategik, sedang sebagian dari permasalahan-permasalahan lain dapat dipecahkan secara parsial dan cukup dilakukan oleh kepala-kepala Satuan operasional, antara lain oleh Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan. Didalam melaksanakan kegiatan analisa terhadap kebijaksanaan tersebut, akan ditemui bagian-bagian yang penting dan kritis antara lain meliputi : a. Pengalokasian dan penggunaan sumber dana secara efisien b. Penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas dan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan tenaga manusia yang ada. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan operasi rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan, sesuai Perintah Pelaksanaan Program (P.3) yang diterbitkan per triwulan oleh kotama Polda Metro Jaya, dalam tahun anggaran 1997 1998, telah disalurkan sejumlah dana operasi rutin kepolisian kepada Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker. Jumlah dana/anggaran yang telah disalurkan tersebut, setelah diteliti dan diperhitungkan dengan menggunakan aturan penyusunan anggaran (DUK dan DIK) yakni didasarkan kepada Data x Indeks, temyata bahwa jumlah tersebut tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diajukan saat menyusun DUK ataupun saat diadakan penyesuaian-penyesuaian sewaktu menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan selektivitas dan prioritas. Jumlah tersebut sangat terbatas sekali apabila dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Jakarta Selatan, lebih-lebih bila diketahui bahwa dalam situasi yang penuh dengan tantangan, rawan dan serba terbatas seperti situasi sekarang ini, sedang anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasi rutin kepolisian SAT BIMMAS relatif kecil dan tidak memadai untuk mendukung pencapaian sasaran PROJA Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan tambahan dana dan kebijaksanaan yang terarah serta dilaksanakan oleh para pengelola yang berpengalaman serta mampu bekerja secara efisien dalam arti pengelola yang dapat menghasilkan terwujudnya hasil operasi yang produktif. Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa : Kebijaksanaan anggaran rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan akan mampu menghasilkan pencapaian sasaran Proja yang telah ditetapkan didalam program kerja secara produktif, bila didukung oleh pimpinan Polres (Kapolres, Kasat/Wakasat) yang mampu bekerja secara efektif dan didukung oleh pelaksana-pelaksana operasi yang lebih mementingkan efisiensi kerja.

Abstrak :
Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgeting Penyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen. Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan. Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen. ......Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study. From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments.

Abstrak :
Masalah penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang mencakup diantaranya masalah penentuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Disamping pembagian kewenangan dalam penentuan kebijakan yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah anggaran sangat menentukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan success approximation, maka penelitian ini mencoba menghubungkan antara data dan teori yang menjelaskan kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut maka dapat dirumuskan suatu generalisasi dari proposisi agar dapat memperoleh refleksi realitas sosial. Sedangkan teknik analisa perhitungan sendiri menggunakan analisa yang menggambarkan trend belanja anggaran melalui perhitungan public expenditure analysis (PEA). Perubahan kebijakan dan perilaku penganggaran serta penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu potret penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah. Tesis ini mencoba memberikan gambaran perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data yang diperoleh selain wawancara mendalam, juga dengan serangkaian pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Hasil temuan menjelaskan bahwa perilaku pemenuhan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan, tetapi pemenuhan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku target penanggulangan kemiskinan. Hasil penelitian diantaranya menyarankan perlunya evaluasi dan koordinasi program serta kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu ditingkat daerah serta perlunya masukan dari masyarakat miskin dalam rangka berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah.

---

Problems of poverty reduction are a problem that requires special handling and attention. Because the problem of poverty is a multidimensional problem that includes issues such as policy determination and implementation of policies that affect people's lives. Besides the division of authority in determining policy concerning the relationship between central and local government, budget issues are critical for poverty reduction efforts. With the success approximation approach, this research tries to connect between the data and theories that explain the gap. From this gap, it can formulate a generalization of the proposition in order to obtain a reflection of social reality. While the analysis techniques using its own calculation that illustrates a trend analysis through the calculation of the budget expenditure of public expenditure analysis (PEA) Changes in policies and behavior of budgeting and organizing programs to reduce poverty became one of the existing portraits of poverty in the region. This thesis attempts to describe the behavior of the poverty reduction budget years 2005 to 2008 in Pekalongan City. The research is descriptive qualitative research design. The data obtained in addition to in-depth interview, also with a series of planning documents collection, budgeting and poverty reduction programs at both national and in the government's own Pekalongan City. The findings explain that the behavior of the fulfillment of the budget of poverty reduction has been done by increasing budgetary allocations for poverty reduction, but compliance does not significantly influence the behavior of the poverty reduction targets. The results suggest the need for such research, evaluation and coordination of poverty reduction programs and institutions more coherent regional level and the need for input from the poor in order to participate in poverty reduction programs in the area.

Abstrak :
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek nasional di Indonesia mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah litbang iptek yang belum menjadi prioritas penganggaran oleh para pembuat kebijakan, karena masih dikalahkan oleh sektor lainnya. Sementara dihadapan kita persaingan global sudah tidak terelakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah serta menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 tahapan dalam penelitian ini: tahap pertama untuk memotret anggaran litbang nasional, tahap kedua dalam rangka membangun skenario dan tahap ketiga untuk membangun grand strategy dan roadmap peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Identifikasi trends, constraints dan issues terkait politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST), yang menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi kondusif dan mampu menciptakan kesejahteraan, baru sebatas harapan untuk menciptkan kesejahteraan, adanya pertumbuhan ekonomi belum menjadi buah manis pembangunan dan kita masuk pada situasi krisis, terpuruk karena faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang terus menurun. Driving forces yang paling berpengaruh didapati faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Garuda adalah negara, Bertelur menghasilkan inovasi dan Menetas adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran nasional, dana penelitian dan pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah, namun terkait dengan alokasi anggaran inovasi teknologi masih dikalahkan peruntukan anggarannya oleh program skala prioritas pembangunan utama lainnya. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran pada sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas, namun harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Provinsi, Industri, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara masih belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Selain itu, belum adanya grand strategy dan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini bertolak belakang dengan dinamika globalisasi yang terus menuntut perkembangan terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional. ......In Indonesia, the implementation of research and development for the country's science and technology sector has been experiencing many problems in recent years. One of the main factors that influence this situation is the fact that science and technology's research and development is not yet a top priority of our policymakers in terms of spending, which saw this sector fall short behind other sectors while the increasing global competition is inevitable. The purpose of this research paper was to explore the reason behind the low budget allocation for the science and technology's research and development in Indonesia. In addition, this paper would analyze the policy strategy of the science and technology's research and development program in Indonesia in the long term by exercising scenario planning scheme. The post-positivist research paradigm was used in this paper as well as mixed research method, in which both quantitative and qualitative research methods were combined. This paper is divided into three parts. The first part illustrates the national research and development spending, the second part develops the scenario, and the third part constructs both grand strategy and road map in the enhancement of the national research and development budget. The identification of the trends, constraints, and issues related with politics, economy, social, and technology these days confirms that the goal to bring both conducive atmosphere and welfare to this country by 2035 is still a wishful thinking. While Indonesia, the Southeast Asia's biggest economy, has experienced economic growth in the past few years, it is yet to achieve satisfactory results in terms of development. Instead, Indonesia is currently facing imminent crisis with its political, economic, social and technological factors continue to decline. Out of these four elements, the most influential driving forces in Indonesia are political and economic factors. In terms of political factor, the support may be in the form of regulations that prioritize substantial research and development in science and technology. While in terms of economic factor, the firm support was named Garuda Bertelur Menetas or literally means Garuda Spawns and Hatch. Garuda, the golden mythical bird that is also the main part of Indonesia's coat of arms, represents the nation, while ?spawns? means ?generate innovation? and 'hatch' means ?the increasing economic growth.? The results of this paper shows that, in terms of the politics of budget, the research and development fund is already included in the government's top priority. However, the budget allocation for technological innovation in this country is still lower than other main development programs. In fact, there is still a huge gap between the budget for the government's eleven priority programs in the Indonesia?s National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 and its allocation. This is due to the fact that while the fiscal space of the national budget is limited, is still have to be divided to other Ministries/Institutions, Provincial Administrations, foreign debts, and subsidies. Public universities, provincial research agencies, industries, private parties, and State-Owned Enterprises (SOEs) have yet to maximize their budget expenditure to finance research and development activities in order to support industrial growth that is an engine for job creation and economic growth. Furthermore, the government, public universities, provincial research agencies, industries/private firms, and society have yet to create both grand strategy and road map in relation to research and development in science and technology spending in Indonesia. This domestic situation is the complete opposite with the dynamics of globalization, which demands growth to the research and development in science and technology. The theoretical implications of this research are related to its contribution to the development of the science and technology's budget policy in Indonesia as well as the grand strategy to increase the national budget for the research and development in science and technology.