Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat. ......The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer.

Abstrak :
Donor darah adalah salah satu unsur penting dalam penyediaan darah dan oleh karena itu keberadaannya selalu diprioritaskan oleh PMI. Dalam pelayanan donasi darah, UTDD PMI DKI Jakarta sebagai unit pelaksana teknis transfusi darah di Jakarta berusaha untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan donor. Dalam kaitan itu, dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode QFD yang hasilnya dirumuskan dalam matriks House of Quality untuk mengidentifikasi atributatribut apa saja yang menjadi keinginan donor terhadap layanan donasi darah serta respon teknis apa saja yang perlu diprioritaskan UTDD PMI DIU Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan donasi darah tersebut. Dari hasil penyusunan matriks HoQ, diperoleh atribut-atribut yang memiliki prioritas tertinggi berdasarkan tingkat kepentingan donor adalah jaminan keamanan dalam penggunaan peralatan dibagian Hemoglobin, jaminan keamanan dalam penggunaan jarum suntik, kebersihan ruang pengambilan darah, keahlian petugas dalam proses pengambilan darah, dan kecepatan petugas dalam memberikan respon jika terjadi keluhan. Sedangkan atribut-atribut yang harus diprioritaskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal adalah keahlian petugas dalam proses pengambilan darah, jaminan kemanan dalam penggunaan jarum suntik, jaminan keamanan dalam penggunaan peralatan dibagian Hemoglobin, keahlian petugas dibagian Hemoglobin dalam menggunakan peralatan, dan kemudahan memperoleh informasi dari petugas dibagian informasi. Respon teknis yang menjadi prioritas tertinggi berdasarkan tingkat. kepentingan donor dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal adalah komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pengadaan layanan donasi 24 jam, pengadaan layanan donasi diluar UTDD PMI DKI Jakarta, mempekerjakan SDM yang berkualitas, peningkatan program pelestarian donor darah sukarela, sosialisasi penggunaan peralatan yang steril dan aman, serta review standar operation procedure (SOP) pelayanan donasi.

---

Blood donor is one of the important things in blood supply, so that their existence always had been prioritized by Indonesian Red Cross (PMI). In blood donation service, UTDD PMI DKI Jakarta as an implementer?s technical unit in blood transfusion in Jakarta tries to give services that can meet their requirements. Related to this situation, a research is conducted using QFD method, which results, is formulated by the House of Quality matrix to identify customer requirements attributes to the blood donation services, and also to identify technical responses that have to be prioritized by UTDD PMI DKI Jakarta in order to improve the quality of blood donation services. From the House of Quality matrix results, the highest priority attributes based on importance to customer are security guarantee of tools in Hemoglobin section, security guarantee of needles, cleanliness of blood room, staff expertise in blood transfusion, and quick staff responsiveness. Meanwhile, the highest priority attributes based on consideration of internal factors are staff expertise in blood transfusion, security guarantee of needles, security guarantee of tools in Hemoglobin section, staff expertise in Hemoglobin section, and easiness to get information from staff. The highest priority technical responses based on importance to customer and considering of internal factors are giving best service commitment, conducting 24-hour blood donation services, conducting blood donation services outside UTDD PMI DKI Jakarta, employing the qualified human resources, improving the perpetuate program of voluntary blood donor, socializing the utilization of sterile and secure tool, and reviewing standard operation procedure of donation service.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peneiltian dlmulai dengan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menguji hipotesishipotesis tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Ditinjau dari maksud studi, sifat hubungan antar variabel pada penelitian ini merupakan hubungan causal, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat explanatory. Ditinjau dari cakupan topik, penelitian ini merupakan statistical study, dan berdasarkan dimensi waktu data yang akan dianalisis, peneitian ini menggabungkan analisis data cross sectional dan time series. Populasi sampel adalah seluruh BPR di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode proportional stratified random sampling karena sifat populasi yang heterogen. Jumlah sampel adalah 30 BPR atau sebesar 11% dari jumlah populasi. Hasil estimasi model memberikan informasi bahwa hasil Uji Serempak (Uji F) dan Uji Parsial (uji t) signifikan artinya semua variabel babas secara bersama-sama maupun secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan dari hasil Uji Asumsi Klasik memberikan informasi bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi yang tercermin dari pemanfaatan komputer di BPR signifikan berpengaruh terhadap pengembangan kredit BPR, modal dan kredit signifikan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba dan bunga serta insentif deposito signifikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah deposito.

Abstrak :
Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional. Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized). Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun. Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan. Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index. Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo.

Abstrak :
Sejak diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, peranan Bank Indonesia semakin lebih fokus terhadap pelaksanaan tugas sebagai bank sentral/otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pengendalian moneter melalui piranti-piranti moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi (barang dan jasa) serta dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Pelaksanaan atas kebijakan moneter dan perekonomian telah menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif dan terkendali. Diantaranya telah terjaga stabilitas moneter dari keuangan yang ditunjukkan oleh indikator-indikator makro perekonomian Indonesia diantaranya nilai tukar, inflasi dan ekspor telah menunjukkan perbaikan, sehingga dapat lebih selaras dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Walaupun kepercayaan terhadap perekonomian tersebut telah diraih, namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi diantaranya fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih terlihat dari penyaluran kredit perbankan dan penyerapan sektor riil belum sepenuhnya berlangsung. Oleh sebab itu dana lebih banyak berputar di sektor keuangan. Hal ini mengakibatkan adanya tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi sehingga fungsi Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai tukar mengalami tekanan. Sesuai dengan kondisi perekonomian tersebut diatas, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sejak tahun 1999 mengambil langkah kebijakan moneter kontraktif (penyerapan likuiditas), melalui piranti moneter yang dimilikinya melalui pengaturan jumlah uang beredar yang berdampak pada tingginya biaya pengendalian moneter. Dalam tahun 2003 biaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter mencapai Rp. 14,4 triliun termasuk pengeluaran untuk diskonto SBI sebesar Rp. 13,9 triliun. Besarnya biaya pengendalian moneter tersebut menyebabkan penurunan kondisi keuangan Bank Indonesia sehingga dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan akan mengalami defisit dan apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan dapat menggerogoti permodalan, sehingga dapat menurunkan kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Untuk itu menjaga sustainable permodalan sangatlah penting agar peranan dan fungsi Bank Indonesia yang cukup stategis dalam perekonomian Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 23 tahun 1999 yakni periode 1996/97 s.d. 1998/99 permodalan Bank Indonesia dapat memenuhi ketentuan permodalan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan keuntungan (surplus) yang diperolehnya. Namun setelah tahun 1999 permodalan Bank Indonesia mulai dipermasalahkan oleh para stakeholder sehubungan dengan peningkatan biaya pengendalian moneter, namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan ratio permodalan Bank Indonesia periode 1999 s.d. 2003 dapat terpenuhi bahkan selalu memoeroleh keuntungan (surplus), walaupun secara operasional pada tahun 1999 dan 2003, Bank Indonesia telah mengalami defisit masing-masing sebesar Rp. 5,442 triliun dan Rp. 6,491 triliun, namun dengan dilakukannya revaluasi asset dan penilaian kembali aktiva valuta asing yang dimiliki oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 mengakibatkan adanya tambahan pendapatan atas penilaian aktiva valuta asing sebesar Rp. 14,628 triliun sehingga Bank Indonesia dapat membukukan keuntungan sebesar Rp. 9,186 triliun tahun 1999. Sedangkan untuk tahun "2003, Bank Indonesia memperoleh tambahan pendapatan sehubungan dengan adanya penyelesaian BLBI (sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia ) sehingga Bank Indonesia memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp. 9,186 triliun, sehingga Bank Indonesia dapat tetap membukukan keuntungan sebesar 2,153 triliun. Penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia sejak tahun 1999 disebabkan oleh : 1. Berkurangnya sumber pendapatan Bank Indonesia diantaranya : a. Dihapuskannya SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan pemberian Kredit Likuiditas, b. Menurunnya pendapatan dari pengelolaan devisa yang disebabkan oleh penurunan tingkat sukubunga internasional. c. Menurunnya kualitas aktiva yang diakibatkan oleh pengalihan tagihan pemerintah menjadi obligasi yang harus dimiliki sampai jatuh tempo dalam jumlah yang sangat significant (24,1 % dari total aktiva tahun 2003). 2. Meningkatnya biaya pengeluaran Bank Indonesia atas beban pengendalian moneter dan tambahan biaya untuk penyisihan aktiva produktif. Mengingat terjadinya penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran Bank Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 1999 akan dapat meningkatkan defisit keuangan dan berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 14,412 triliun akan dapat mengakibatkan penurunan kondisi permodalan Bank Indonesia, terlebih lagi bila kondisi defisit keuangan tersebut berlanjut pada tahun 2005 diproyeksikan bahwa permodalan Bank Indonesia akan lebih kecil dari 3% (3/100) sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku saat ini, pemerintah akan menyediakan anggaran untuk memenuhi ketentuan permodalan Bank Indonesia, hal ini akan membawa dampak yang kurang menggembirakan terhadap kredibilitas dan indenpendensi Bank Indonesia sebagai penyusun dan pelaksana pengendalian kebijakan moneter di Indonesia. Untuk menjaga sustainable permodalan Bank Indonesia diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Kebijakan Umum Bank Indonesia di bidang keuangan hendaknya memprioritaskan pada upaya meningkatkan surplus dengan jalan mengoptimalkan sumber penerimaan dan sebaliknya mengefisienkan setiap pengeluaran sehingga permodalan Bank Indonesia dapat ditingkatkan. 2. Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Dalam rangka optimalisasi dan upaya peningkatan penerimaan, maka langkah yang dapat ditempuh terutama dalam : a. Pengelolaan devisa dengan menyempurnakan sistem yang berlaku melalui optimalisasi profit dengan tanpa mengorbankan likuiditas dan keamanan. b. Pengkajian sumber penerimaan lain, berkenaan dengan pencetakan uang rupiah (seignorage). c. Peningkatan kualitas aktiva yang dimiliki termasuk pencarian sumber-sumber penerimaan baru seperti pengenaan biaya transaksi warkat peserta kliring dan distribusi uang. 3. Kebijakan Pengendalian Beban Dalam rangka peningkatan efisiensi dan menekan jumlah beban, maka langkah - langkah yang dapat ditempuh terutama meliputi: a. Perubahan pengendalian moneter dari target base money menjadi pricing target. b. Pengembangan piranti pengendalian moneter selain SBI, misalnya Treasury Bills (T-Bill), dan secara bertahap menggantikan SBI. c. Mencari alternatif pencetakan dan distribusi uang yang lebih efisien dan efektif. 4. Kebijakan pengaturan perbankan Membuat regulasi/ketentuan yang dapat mendukung peningkatan Loan to Deposit Ratio perbankan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit sehingga dapat mengurangi over likuiditas perbankan yang dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar. 5. Ketentuan Permodalan Mengingat perubahan ketentuan permodalan Bank Indonesia dari jumlah nominal menjadi prosentase tertentu dari kewajiban moneter telah mengakibatkan para stakeholder mempermasalahkan permodalan Bank Indonesia. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan permodalan Bank Indonesia agar jumlah modal minimum Bank Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank Indonesia tanpa mengabaikan pada prinsip-prinsip permodalan minimum bank sentral.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan 7 (tujuh) bank umum konvensional pada periode 1994-2003. Ukuran kinerja ditentukan berdasarkan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO. Untuk membuktikan hipotesis awal (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja BMI dengan bank umum konvensional, penulis menggunakan Independent samples t-test. Selanjutnya t-test jenis comparing means digunakan untuk mengetahui perbedaan antarkelompok bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan rata-rata (mean) rasio keuangan, BMI relatif lebih baik pada tiga rasio, yaitu NPL, ROE dan LDR, sementara itu rasio lainnya BMI relatif lebih rendah kualitasnya.

---

This study was aimed to compare banking performance between Bank Muamalat Indonesia with 7 conventional banks for 1994-2003 period. Banking performance analysis based on financial ratio which depends on CAR, NPL, ROA, ROE, LDR and BOPO. Independent samples Hest was used to prove null hypothesis (Ho) that states there is no significant difference between conventional banking performance and that of Islamic bank. Then. comparing means was used lo find difference in inter banks performance. This study shows that BMI is relafively superior in NPL. LDR ratios significant value.

Abstrak :
Since year 1997 up to 1999, 64 banks in Indonesia have been liquidated/closed by Central Bank and numbers of bank have followed banking re-capitalization program or under control of Indonesian Banking Restructuring Agency/OKRA. It brings Indonesia into a big economic problem because Bank's role in Indonesian economy was very important. Indonesia becomes a country which has a big burden and very hard to recover from the crisis. That is the reason that the author intends to explore more precisely the condition of Indonesian Banking. This research is designed to make a model that can be used to predict Bank Failure with case study in Indonesian Banking 1997 - 1999. This research purpose is to differentiate good bank and failure bank, so the result of this research will contribute to banking knowledge in Indonesia and will help the Indonesian to select a good bank. This research uses Multiple Logistic Regression Model as a methodology with more than 2 (two) independent variables. The model had been chosen since the type of dependent variable is binary (Good bank or Failure bank) and allows us to use 'dummy data' that can not be possible in conventional model. The numbers of data sample in this research were 144 banks : 81 failure banks and 63 good bank. Data used in the model was the last published financial statement before the bank failure. The dependent variable is failure/good bank and there are 16 independent variables related to Capital, Asset Quality, Earning/ Profitability, Liquidity and Efficiency. The model was tested by determination coefficient Cox & Snell R Squared and Nagelkerke R Squared. The test shows that the model is significant (0.6 & 0.8). it means that independent variable used in the model has significant correlation to dependent variable. Kolmogorov Smimov Test shows that the model be able to differentiate failure bank and good bank. Hosmer & Lemeshow Test proves that the prediction of the model is fit with the actual data. The above tests summarize that the model can be used to predict and differentiate between failure bank and good bank.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya persaingan yang tajam dibidang industri jasa keuangan/perbankan pada dewasa ini ditengah arus globalisasi, arus deregulasi, dan perubahan lingkungan yang cepat menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin tajam. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bank Pemerintah dalam penghimpunan dana dan pemasaran kredit. Sedikit detail sedikit porsinya diambil oleh bank swasta. Demikian juga yang terlihat pada Bank BNI, sehingga menurunkan perolehan pangsa pasar yang hal ini dipandang sebagai permasalahan utama. Target yang ingin dicapai dalam corporate plan-nyapun tidak dapat terpenuhi.

Bank BNI dalam hal ini telah membuat perencanaan jangka panjang dengan corporate plan (untuk jangka waktu 5 tahunan) dan dipandu dengan kebijaksanaan umum Direksi (KUD) selanjutnya disusunlah business plan untuk masing-masing unit. Business plan tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi goal setting pegawai dari unit yang bersangkutan. Perencanaan jangka pendek (business plan) tahunan adalah rencana yang akan dikerjakan pada tahun yang bersangkutan, dan merupakan pentahapan dari corporate plan. Perencanaan tersebut sebelumnya telah dimintakan masukan dari unit-unit secara bottom up, dan setelah masukan tersebut dipadukan dengan keinginan Direksi dan pemegang saham (dalam hal ini Departemen Keuangan), maka diputuskanlah keinginan jangka panjang tersebut melalui corporate plan perusahaan secara top down yang harus dilaksanakan oleh segenap unit.

Berkenaan dengan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dan dicoba mengajukan alternatif strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dengan pendekatan dual strategy.