Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) tengah dengan salah satu pokok materinya, yakni kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif atas kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat berdampak buruk. Disisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan masih banyak orang yang menganggap kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid ii. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, Fungsi pajak sebagai instrumen politik menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy. ......The government has passed into law the 2021 Law about Tax Regulation Harmonization, with one of its subject matters being the voluntary asset disclosure policy. Although the law is expected to have positive implications for the people, many are worried that this policy could create bad impacts. On the other hand, this policy creates uncertainty because there are still many people think that this policy is a tax amnesty volume II. For this reason, this research attempts to determine whether asset disclosure policy is a form of tax amnesty, analyze the government's considerations in setting asset disclosure policy, the process of formulating asset disclosure policy, and the fulfillment of criteria for good tax policy according to the Joint Venture's Tax Policy Group with asset disclosure policy. This descriptive research will employ a quantitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of library research, field studies, and in-depth interviews. The results of this study conclude that the voluntary asset disclosure policy is the same policy as the tax amnesty policy. Then, the tax function as a political instrument is the basis for government considerations in determining voluntary asset disclosure policies. The process of formulating a voluntary asset disclosure policy is in line with the concept of a simple rational model policy formulation proposed by Patton and Savicky. The voluntary asset disclosure policy has complied with the concept of a good tax.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah. ......This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard.

Abstrak :
Krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia mempunyai dampak besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia terutama pada sektor perbankan. Banyak bank-bank nasional yang mengalami kesulitan. Sektor perbankan nasional telah kehilangan kepercayaan nasabahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, kepercayaan merupakan modal penting bagi sektor perbankan. Keadaan yang makin memburuk ini menyebabkan Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena bantuan ini merupakan suatu pinjaman antara kreditur dan debitor maka bantuan ini harus dikembalikan sepenuhnya. BPPN sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani BLBI ini telah membuat beberapa bentuk perjanjian dengan para debitor yang terangkum dalam PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Yang dituangkan dalam tiga bentuk perjanjian, yaitu MSAA, MRA dan APU. Masalah yang ditemukan dalam penelitian tesis ini adalah mengenai pemberian jaminan asset yang dijadikan jaminan pelunasan BLBI. Penulisan tesis ini menggunakan rnetode penelitian normatif. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan hasil dari masalah tersebut diatas. Sehingga dapat diperoleh pengetahuan hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembalian BLBI. Upaya-upaya Pemerintah melalui BPPN dalam pengembalian BLBI belum maksimal, karena banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam asset yang diserahkan tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACT
Prior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes. Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses. This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations.

Abstrak :
Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance). Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev (1998) dan menggunakan data return 13 indck harian untuk mengestimasi pengukumn volatilitas yang kemudian dibandingkan dengan model-model volatilitas. Tujuan penulisan adalah untuk mengevaluasi apakah evolusi dari model-model volatilitas (dalam hal ini model-model GARCHfamib=) telah membawa hasil forecast volatilitas menjadi lebih baik dali model volatilitas yang lebih sederhana (ARMA). Penulis menggunakan 7 model dari GARCH famibv pada .13 indek yang terdailar di Bursa Efek Jakarta dengan jumlah pengamatan sebanyak 317 pengamatan. Hasil analisis penulis memmjukan bahwa tidak satupun model dari GARCH#1mi(y yang lebih superior dari model GARCHj21mib» lainnya untuk setiap indek, namun beberapa model volatilitas dari GARCH family jelas menunjukkan aproksimasi volatilitas yang Iebih baik jika dibandingkan dengan apa yang didapat dari model ARMA (sebagai bench mark). ......Within data from 13 daily index which listing on Bursa Efek Jakarta (BEJ) can be measured one important measuring, that is volatility in time series. Andersen and Bollerslev (1986) said that volatility models are specially usetirl when the goal of study to analyze and forecast the conditional variance (volatility). In this paper, the writer use approximation the same as with Bollerslev (1998), and use retum data of 13 daily index in BEJ to estimate measuring volatility and then make comparison among volatility models. This paper focuses on the performance of various GARCH models in terms of their ability of delivering volatility forecast for stock return data compared to the simple volatility model, that is ARMA. This paper using 7 models of GARCH family on 13 index which is listing on BFJ with 317 observation daily data. Finally, out of sample tests indicate that no one of GARCH models (in this paper) superior among themselves for every index, but some of GARCH models clearly show that they better than ARMA models as forecaster in volatility.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan aset kereta api merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengelolaan aset yang diterapkan di Indonesia belum dapat disamaratakan dengan pengelolaan aset yang ada di luar negeri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap teori pengelolaan aset yang berlaku dengan manajemen aset yang diterapkan oleh DAOP 1 Jakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Metodologi dalam penelitian ini adalah analisis arsip yang diberikan oleh pihak pengelola, wawancara, survei kuesioner, dan analisis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan aset kereta api lokal di Jakarta, antara lain pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia dan di negara luar sebenarnya memiliki metode yang sama, namun yang berbeda hanyalah kondisi iklim dan cuaca serta kemajuan teknologi yang berpengaruh pada negara tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa metode pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan DAOP 1 Jakarta telah membuat penumpang merasa puas dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik kereta api lokal.

---

ABSTRACT
Management of rail assets is important to do so that public services can be optimally achieved. However, asset management implemented in Indonesia has not been able to be generalized to the management of existing assets abroad. T he objective of this thesis is to determine differences between the prevailing theories of asset management and asset management applied by DAOP 1 Jakarta for achieving optimal public services. Analysis of documents provided by the manager, interview, survey passenger satisfaction questionnaires, and secondary data analysis are implied as the metodology. Based on the research that has been done, some conclusions can be found regarding the management of local rail assets in Jakarta, such as asset management that implied in Indonesia and in foreign countries actually have the same method, but we have some differences in climate and weather conditions and technological advances that affect to the culture of the country. In addition, it is known also that the method of asset management and services applied DAOP 1 Jakarta has made passengers feel satisfied and comfortable in using public transport facilities of local train.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas aset pada bank umum, yaitu dengan mengukur NLEA (Non Loan Earning Asset), SIZE (Ukuran Perusahaan), dan FA (Fixed Asset) terhadap kualitas aset yang diukur dengan PPAP (Loan Loss Provission) dan NPL (Non Performing Loan). Sampel terdiri dari 11 bank umum syariah dan 99 bank umum konvensional di Indonesia selama tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bank umum syariah memiliki kualitas aset yang lebih rendah daripada bank umum konvensional. Variabel SIZE dan NLEA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap PPAP. Variabel FA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PPAP. SIZE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap NPL. Sedangkan variabel NLEA, dan FA tidak memiliki pengaruh terhadap PPAP. ...... This study aimed to analyze the factors that affect the asset quality of commercial banks by measuring NLEA (Non Earning Asset Loan), SIZE (Size), and the FA (Fixed Assets) on banks asset quality as measured by PPAP (Loan Loss Provission) and NPL (Non Performing Loan). This research consists of 11 Islamic Banks and 99 Conventional Banks in Indonesia for period 2009-2012. The results of this study concluded that Islamic banks have a lower asset quality than conventional bank. SIZE variable and NLEA have significant effect on PPAP. FA variable has no significant effect on the PPAP. SIZE has a significant influence on the NPL. While variable NLEA, and the FA have no effect on NPL.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak akuisisi terhadap Rasio Profitabilitas pada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia setelah mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. PT Solusi Tunas Pratama Tbk diakuisisi oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebesar 94,03% dari saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan kepemilikan atas 1.069.614.676 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya senilai Rp15.640,51. Peristiwa akuisisi ini merupakan peristiwa akuisisi yang paling fenomenal pada tahun 2021 sehingga diduga dampaknya sangat besar bagi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. Namun, belum diketahui dampak bagi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Setelah mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian studi kasus untuk kasus evaluasi sesuai kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi berdampak negatif terhadap Return on Asset, Asset Turnover, Return on Net Operating Asset, dan Return on Common Equity, sedangkan akuisisi berdampak positif terhadap Return on Sales. Hal ini disebabkan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia berhutang terlalu banyak untuk mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk, namun tidak dapat menghasilkan laba dan pendapatan yang sebanding dengan hutang yang didapatkan. Hal ini mengindikasikan penurunan kemampuan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dalam mengelola Operating Asset-nya untuk menghasilkan Revenue dan keuntungan. Hal ini juga disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia dari Maret 2020 sampai dengan Desember 2021. Akuisisi dilakukan pada saat terjadi Pandemi COVID-19, yang menyebabkan turunnya inflasi yang berdampak pada tingginya pengangguran, mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia sedang lesu. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan suku bunga bank sentral, yaitu Bank Indonesia, diturunkan untuk memberikan stimulus terhadap ekonomi Indonesia sehingga ekonomi Indonesia dapat terus berjalan. Pertumbuhan ekonomi juga sedang menurun akibat COVID-19 saat melakukan akuisisi. ......This research is conducted to evaluate the effect of acquisition to Profitability Ratio of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia after acquired PT Solusi Tunas Pratama Tbk. PT Solusi Tunas Pratama Tbk was acquired by PT Profesional Telekomunikasi Indonesia for 94,03% of PT Solusi Tunas Pratama Tbk shares. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia possessed 1.069.614.676 shares of PT Solusi Tunas Pratama Tbk stock at Rp15.640,51. This acquisition event is the most phenomenal acquisition in 2021 so that hypothetically this event greatly affects PT Profesional Telekomunikasi Indonesia. However, the effect of this event to PT Profesional Telekomunikasi Indonesia remains unknown. This research using case study approach with evaluation case study based on criteria method. This research results in negative effect of Return on Asset, Asset Turnover, Return on Net Operating Asset, and Return on Common Equity after acquire PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Nonetheless, this even results in positive impact on Return on Sales. This effect caused by PT Profesional Telekomunikasi Indonesia writes a lot of debt but cannot generate revenue and income proportionally in debt that written to acquiring PT Solusi Tunas Pratama Tbk. This fact indicates declining the ability of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia in managing their Operating Asset to generate Revenue and Profit. This condition caused by COVID-19 Pandemic that impacts in decreasing of inflation that leading to increasing unemployment rate, indicating that Indonesian economic condition was stagnant. COVID-19 Pandemic leading to central bank or Bank Indonesia decreasing its interest rate to stimulate Indonesian economic condition so that Indonesian economic condition can be shifting in a good term. Economic growth in decreasing caused by COVID-19 Pandemic when the acquisition was conducted.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas terhadap excess stock return periode tahun 2012-2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data panel. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan tahunan dan data penjualan saham tahunan yang diperoleh dari Thoumson Reuters Ikon tahun 2011-2016. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria perusahaan yang menjadi sampel, adalah perusahaan yang memiliki data untuk seluruh variabel penelitian yang dibutuhkan. Total perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah 244, sehingga jumlah seluruh sampel pada penelitian selama 5 tahun adalah 1220. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). cash holding memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return, (2). market capitalization memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return, (3). book to market memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap excess stock return, (4.) asset growth memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap excess stock return, dan (5.) Illikuiditas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap excess stock return. Oleh karena itu, investor harus memperhatikan cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, dan illikuiditas karena memiliki hubungan yang signifikan terhadap excess stock return. ...... This research aims to test the influence of cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, illiquidity of excess stock return year period 2012-2016. This research using approach a quantitative research with analysis techniques multiple regression. The data used  is panel data. The data used in this study are data on annual financial statements and annual stock sales obtained from Thoumson Reuters Icon year period 2011-2016. Sampling technique uses purposive sampling, with criteria companies that become the sample are companies that have research variable data required. The total of companes used as the sample is 244, hence the total sample in the research for 5 years is 1220. The result of this research show that: (1) cash holding has a significant positive effect on excess stock return; (2) market capitalization has a significant positive effect on excess stock return; (3) book to market has a significant negative effect on excess stock return; (4) asset growth has a significant negative effect on excess stock return; and (5) illiquidity has a significant positive effect on excess stock return. Therefore, investors should pay attention to cash holding, market capitalization, book to market, asset growth, and illiquidity because it has a significant relationship to excess stock return.