Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This paper is based on an observation on mollusc's life in mangrove forest of sepanjang Island, Sumenep Regency, east Java. a total of 25 species of molluscs that belong to 12 families was found in the Island. However only 19 species were used to found in Sepanjang's mangrove, others were immigrants from the sea. This paper also discusses the mollusc's density, reproduction conservation and potency.

Abstrak :
Lake area , such as Klakah , Ranu Gedang and Ranu Segaran , is the past settlements area which occupied by people since the neolithic period which were marked by the use of square pickaxe artifact. Activity in ranu region continu until the next period which is characterized by the existence of megalithics monuments, the remains of on old temple, and tomb from the early days of the entry of Islam, even now, the location of ancient settlements are still used as a residential location.

Abstrak :
ABSTRAK
Batang Hari dengan luas daerah allran sungalnya hampir meliputi i darl luas wilayah Propinsi Jambi sering menimbulkan ban^r diberbagai teift-- pat teimasuk di Kotamadya Jaiobi. Atas dasar pemikiran. tersebut maka tujuan darl penullsan Inl adalah un tuk mengetabui wilayah klkisan dan v/ilayah endapan daerah aliran Ba tang Hari. Untuk mencapal apa yang dilnglnkan maka dia^nkan permasalahan l»Bagalmana bentuk muka bumi daerah aliran Batang Haii? 2»Dimana saja terjadi kikisan dan endapan? 3.Bagaimana akibat dari sifat-sifat tersebut diatas apabila musim hujan tiba ? Batasan: wilayah penelitian hanya mencakup daerah aliran Batang Hari yang teimasuk dalam wilayah Propinsi Jambi.. Untuk menjawab permasalahan maka metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode korelasi peta. Dari hasil korelasi peta ketinggian dan peta lereng akan diperoleh gam baran bahwa bagian Barat merupakan wilayah pegunungan vulkanik, bagian tengah merupakan wilayah lipatan dan bagian Timur merupakan wilayah da taran rendah berawa/daerah rawa Jambi, yang tertuang dalam peta fisiograli. Dari hasil korelasi inipun dapat diperoleh peta wilayah kikisan dan wilayah endapan dan apabila dikorelasikan dengan peta lereng dan peta penggunaan tanah maha akan dihasilkan peta wilayah terkiMs. Apabila dari semua sifatS tersebut dikorelasikan lagi dengan peta curah hujan, dimana wilayah aliran Batang Hari curah hujannya cukup besar lebih dari 2000 mn/tahun maka apabila musim hujan tiba dengan periode waktu yang cukup lama di daerah aliran Batang Hari akan banjir, terutama pada wilayah dataran rendah berawa bagian Timur serta diberbagai tempat di wilayah lipatan berupa cekungan2 dan pada kanan kiri Batang Hari yang datar serta pendangkalan alur Batang Hari akibat mate rial-material hasil pengikisan dibawa arus sungai diendapkan. Dazi hasil pembahasan dapat dibuat rin^asan sebagai berikut : 1.Bentuk muka bumi daerah aliran Batang Hari adalah bagian Barat meru pakan milayah pegunungan vulkanik yang berbukit dan bergunung, bagi an tengah merupakan wilayah lipatan yang bergelombang dan bagian Ti mur merupakan wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi. 2.Wilayah kikisan terletak pada ketinggian 10^1000 meter dari muka laut atau lebih yang merupakan wilayah pegunungan dan wilayah lipatan dengan kendringan lereng atau lebih.Pada ketinggian 7-10 meter dari muka laut kikisan yang terjadi tidak jelas, sangat kecil dimana bentuk muka bumi hampir datar, banyak cekungan2 terutama di kanan ki ri Batang Hari.Wilayah endapan terletak pada ketinggian 0-10 meter dari muka laut, merupakan wilayah dataran rendah beraw^daerah rawa Jambi terutama pada bagian hilir Batang Hari. 3.Akibat dari sifat2 tersebut di atas apabila musim hujan tiba, daerah aliran Batang Hari akan banjir, terutama di wilayah dataran rendah berawa/daerah rawa Jambi dan pada cekungan2 di wilayah lipatan tej>» utama di kanan kiri Batang Hari yang datar serta dangkalnya alur Ba tang Hari akibat material-material hasil pengikisan yang dibawa arus sungai diendapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belum optimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplan yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikal dan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaan tersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masih kurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukan mengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zona pendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modal yang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACT
This paper discusses about the development planning of Minapolitan area in Sukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are still poor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results showed that the plans are made in the master plan which involves the central government, provincial government, local government, private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination in planning. There are problems in the planning that is about participation of fishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and there is a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and district related to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi and Palabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, with the construction of the core zone and the supporting zone. But development is still not maximal because there is some constraints like infrastructure is still not maximal, access to capital lending is still difficult and fishermans culture undisciplined

Abstrak :
Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah. Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area". Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini penting mengingat Kota Tangerang merupakan penyangga Kota Jakarta dimana pertumbuhan penduduknya yang sangat besar yailu 4,86%. Tingginya angka tersebut disebabkan laju urbanisasi penduduk dari daerah ke Kota Tangerang yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari kerja sebagai buruh pabrik, mengingat di Kota Tangerang terdapat hampir 1000 buah pabrik industri, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Tingginya jumlah penduduk tanpa disertai dengan penanganan tata kota yang belum baik menyebabkan bermunculannya permukiman-permukiman kumuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah mampu mengubah kampung Sukatani dan Bulak Kambing ini menjadi terlihat lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi kondisi Iingkungannya, peningkatan pendapatan masyarakatnya, peningkatan pendidikan masyarakatnya dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakamya. Selain itu pula ada perubahan prilaku penduduk untuk menjaga kondisi lingkungannya tetap bersih dengan mengadakau kerja bakti secara berkala.

Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat diajak untuk turut serta memperbaiki kondisi kampungnya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan semua kegiatan program. Ini berarti mereka tidak diperlakukan sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam berperan serta mensukseskan perbaikan kampungnya. Tanggapan masyarakat sendiri terhadap kebijakan ini sangat positif sekali. Mereka menyambut baik adanya kebijakan ini dan siap untuk rnembantu agar dalam pelaksanaan kegiatan programnya dapat berjalan dengan baik.

Akan tetapi kelemahan daripada implementasi kebijakan ini adalah kurangnya koordinasi antar aparat terkait di lapangan Serta tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut. Oleh karena itu Bappeda selaku instansi yang bertugas sebagai koordinator dinas/instansi yang terlibat dalam kebijakan ini harus lebih mampu lagi mengkoordinir dinas/instansi tersebut dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali selama implementasi kebijakan tersebut sedang berjalan. Hal ini penting untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan program diantara para aparat pelaksana dari berbagai dinas/instansi tersebut. Sedangkan pembinaan yang berkelanjutan penting dilaksanakan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut untuk mengantisipasi agar kondisi kedua kampung tersebut tidak kembali kumuh.

Abstrak :
ABSTRAK Kasus sengketa tanah dapat terjadi antara institusi dengan masyarakat baik institusi swasta maupun pemerintah. Pada tesis ini dilaporkan kasus sengketa tanah antara Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dengan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Tujuan studi ini adalah mengkaji kekuatan hukum dari alat bukti kohir/petok D sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan mengkaji hak-hak masyarakat atas tanah yang termasuk kawasan hutan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888k/PDT/2014. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada kasus ini empat orang warga Sumenep menggugat Perhutani karena menganggap Perhutani telah menyerobot tanah milik mereka. Warga menggugat Perhutani berdasarkan kohir/petok D yang dimilikinya padahal kohir/petok D bukan alat bukti penguasaan tanah. Sementara itu Perhutani menggunakan penunjukan kawasan hutan sebagai dasar penguasaan tanah. Penunjukan kawasan hutan bukan dasar yang kuat terhadap kepemilikan tanah di kawasan hutan karena harus diikuti proses penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Pada kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi warga. Seharusnya Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil penilaian dari tim IP4T karena bila terjadi sengketa tanah di kawasan hutan, perlu dibentuk tim IP4T yang akan menilai dan menyelesaikan sengketa di kawasan hutan. Selanjutnya tanah tersebut dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dan didaftarkan permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan setempat. Dengan demikian warga dapat melakukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung tersebut.

---

ABSTRACT Land dispute cases could occur between institutions with society, either private and government institutions. This thesis reported cases of land disputes between the State Forestry Public Company (Perhutani) with peoples in Sumenep. The purpose of this study are to assess legal force of the evidence Kohir/Petok D as Proof of Land Entitlement Rights in Forest Areas and examine the rights of peoples over land including forest area is related with the Supreme Court verdict No. 1888k / PDT / 2014. The method used is the literature research to perform study towards a case that has become a court verdict and has enforceable. In this case there are four Sumenep villagers sued Perhutani because it assume Perhutani had usurped their properties. The residents that sued Perhutani based kohir/Petok D while them are not evidence of land tenure. Meanwhile, Perhutani use the designation of forest areas as a basis of entitlement of land. The designation of forest area is not a strong basis for the entitlement of land in the forest because they have followed structuring limit process and establishment of forest. In this case, the Supreme Court rejected the resident cassation. The Supreme Court should consider the results of the assessment IP4T team because, when there is land disputes in forest areas, need to be formed IP4T team that will assess and resolve disputes in the forest area. Furthermore, the land could excluded from of forest area and registered the application of land rights in the local land office. Thus residents can undertake a reconsideration of the verdict of the Supreme Court.

Abstrak :
PT Asta Kriya adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang suvenir kerajinan tradisional Indonesia dan berdiri dibawah naungan Yayasan Darma Bhakti Astra (YDBA). Penelitian ini dilakukan pada UMKM PT Asta Kriya menggunakan metode business coaching, dimana Penulis akan berdiskusi dan mengamati proses produksi secara langsung di PT Asta Kriya. Permasalahan yang terjadi pada PT Asta Kriya berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik dan pengamatan langsung, adalah tidak tertatanya area kerja dengan baik dan terjadinya penumpukan produk semi-finished di area kerja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi terjadinya pemborosan di area kerja PT Asta Kriya akan meningkat. Permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya sistem yang mengatur tata letak area kerja dan pengawasan persediaan produk semi-finished. Pelaksanaan penerapan konsep 5S di area kerja PT Asta Kriya bersifat kualitatif dengan melihat perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Dari hasil pelaksanaan 5S di dalam business coaching ini, area kerja PT Asta Kriya terlihat lebih tertata dengan adanya pemilahan barang-barang yang tidak terpakai, pengelompokan produk semi-finished, dan pemberian floor marking di area kerja. Pengawasan produk semi-finished dilakukan dengan membuat kartu stok untuk produk semi-finished untuk mengawasi aktivitas keluar-masuk produk. ...... PT Asta Kriya is one of the SMEs engaged in the souvenir of Indonesian traditional handicrafts and stand under the auspices of the Foundation Darma Bhakti Astra (YDBA). This research was conducted at SME PT Asta Kriya using business coaching method, where the author will discuss and observe the production process in PT Asta Kriya. Problems that occur at PT Asta Kriya based on the results of discussions with the owner and direct observation, is not well-organized work area and the occurrence of the buildup of semi-finished products in the work area. If this continues to be allowed, then the potential waste in the work area PT Asta Kriya will increase. The problem arises because of the absence of a system that regulates the layout of the work area and the supervision of the inventory of semi-finished products. Implementation of the 5S concept in PT Asta Kriya work area is qualitative by comparing at differences before and after implementation. From the results of the 5S implementation in this business coaching, PT Asta Kriya's work area looks more organized with the sorting of unused items, the classification of semi-finished products, and the provision of floor marking in the work area. Supervision of semi-finished products is done by making a stock card for semi-finished products to supervise inbound and outbound activities of the product.

Abstrak :
Tanah berfungsi sebagai penyaluran akhir dari seluruh gaya yang berasal dari bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut. Sehingga sifat kekuatan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus diperhitungkan dalam perencanaan suatu konstruksi. Lintasan tegangan (stress Path) merupakan suatu metoda dalam menganalisa kekuatan tanah melalui permodelan perubahan tegangan yang terjadi dimasa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Lintasan tegangan mewakilkan.secara grafik perubahan dari suatu set kondisi tegangan kelainnya yang digambarkan melalui garis yang menghubungkan titik-titik pada grafik antara p ( tegangan isotropis ) dan q (tegangan deviator) dari hasil uji kekuatan tegangan aksial tanah terkekang yang mencapai tegangan aksial maksimum. Dengan menggunakan metoda analisa ini, maka didapatkan parameter-parameter kekuatan tanah, yaitu : M, ?, ? dan K yang dibutuhkan untuk analisa geoteknis tanah. Pada metode ini terdapat 3 metoda pengujian, yaitu : 1. Tak terkonsolidasi Tak Terdrainasi 2. Terkonsolidasi Tak Terdrainasi 3. Terkonsolidasi Terdrainasi Sedangkan pada penelitian kali ini kondisi yang digunakan adalah kondisi Terkonsolidasi Tak Terdrainasi dan kondisi Terkonsolidasi Terdrainasi. Contoh tanah yang digunakan dalam penelitian ini berupa tanah yang diambil disekitar bantaran sungai Ciliwung, tepatnya didaerah Condet. Selain itu, dilakukan beberapa uji laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui soil properties dari contoh tanah bantaran sungai Ciliwung. Kata kunci: Lintasan tegangan, citical state, parameter kekuatan tanah, uji triaksial, contoh tanah, sungai Ciliwung, soil properties.