Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Abstrak :
Pergantian Presiden Indonesia di tahun 1998 membawa dampak bagi negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Pergantian pucuk pimpinan negara itu, juga berakibat berubahnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Kalau pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, integrasi merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi maka pada zaman pemerintahan Habibie, hal tersebut berubah total. Pada zaman Presiden Soeharto, posisi dasar Indonesia terhadap Portugal tidak pernah berubah, namun dalam hal-hal tertentu seperti akses untuk orang lain atau pihak luar ke Timor-Timur tidak dapat dipungkiri telah mengalami banyak pergeseran. Begitu juga halnya dengan pendekatan diplomasi pemerintah RI dalam perundingan. Yang tetap konstan adalah posisi propinsi Timor-Timur yang menjadi bagian dari Indonesia dan posisi Republik Indonesia terhadap Portugal dalam negosiasi penyelesaian konflik Timor-Timur. Keempat faktor inilah yang menjadi tolak ukur tesis ini. Opsi pertama yaitu memberi status khusus dengan otonomi luas kepada Timor-Timur, yang dilanjutkan dengan opsi kedua yaitu mengusulkan kepada SU MPR agar Timor-Timur dapat berpisah secara baik-baik dan terhormat dari Indonesia, merupakan output pemerintah Habibie dalam menanggapi dan mengolah input yang masuk ke dalam sistem politiknya, serta adalah logis mengingat berubahnya isu-isu di tatanan internasional, tekanan yang berbeda yang diterimanya, serta latar belakang Presiden Habibie sendiri yang jelas berbeda dengan Presiden Soeharto.