Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rajagukguk, H.P.
"Hubungan manusia dengan kerja sifatnya alamiah. Manusia dilahirkan untuk bekerja karena hanya dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan alam menyediakan kebutuhan itu melimpah ruah, manusia masih harus bekerja untuk dapat menikmati atau memanfaatkan apa yang disediakan alam itu. Tidak semuanya yang disediakan alam itu siap begitu saja untuk dikonsumsi atau digunakan, tanpa diolah terlebih dahulu.
Dengan demikian kerja adalah suratan hidup, bahkan dapat dikatakan kerja adalah keharusan alamiah (natuurnoodzakelijkheid). Dalam perkembangannya, hubungan manusia dan pekerjaan bersifat khusus, karena perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja dipengaruhi oleh kepentingan para pihak, baik majikan maupun buruh.
Tanpa kerja kehidupan manusia adalah mustahil. Manusia sebagai makhluk bekerja atau sebagai makhluk pembuat alat, yang bekerja sendirian untuk menghidupi dirinya tanpa bekerjasama dengan sesamanya, sudah merupakan bagian dari sejarah umat manusia. keadaan sekarang ini ialah bahwa manusia dilahirkan untuk bekerjasama dengan sesama manusia. Manusia dilahirkan hanya dengan dua pilihan: menjadi majikan atau menjadi buruh.
Dalam kenyataan hidup bermasyarakat ternyata tidak selalu seperti alternatif tersebut. Banyak anggota masyarakat yang berperan ganda, yakni menjadi majikan tetapi sekaligus buruh atau buruh dan sekaligus majikan. Hampir tidak ada prang dewasa yang tidak terkait atau berkepentingan dengan masalah hubungan kerja sebagai suatu hubungan hukum akibat melakukan pekerjaan.
Hubungan kerja yang paling umum ialah hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja. Perjanjian yang paling banyak diadakan oleh anggota masyarakat adalah perjanjian kerja setelah perjanjian jual-beli. Hal itu antara lain dikemukakan dalam memori penjelasan dan waktu pembahasan pada tahap pemandangan umum rancangan undang-undang tentang perjanjian kerja diajukan pada tahun 1904.
Hubungan kerja mulai terjadi dalam susunan masyarakat yang paternalistik. Kemudian susunan masyarakat berubah menjadi bertingkat-tingkat (penguasa dan yang dikuasai). Hubungan kerja dicirikan oleh "sub ordinasi" dari yang dikuasai. Pada susunan masyarakat yang bertingkat-tingkat ini sub ordonasi itu didasarkan kepada "kekuatan". Kekuatan (power) itu diaktualisasikan dalam praktek, bentuk yang lebih subtiel (lebih halus) atau cenderung dirasionalisasi supaya diakui sebagai kekuasaan berdasarkan apa yang disebut "wibawa"?"
Depok: Universitas Indonesia, 1993
D276
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Naufal Huwaidi
"Penelitian ini menganalisis potensi kendala dan penyebabnya dalam proses pengurusan izin kerja bagi pekerja tambang dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Metode FMEA merupakan metode yang bertujuan untuk menentukan, mengklasifikasikan, dan menganalisis mode kegagalan. Nilai Severity, Occurrence, dan Detection akan dikalikan untuk mendapatkan RPN (Risk Priority Number). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengajuan izin kerja disebabkan oleh kesalahan dokumen yang dipersyaratkan. Mayoritas penyebab potensial terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembuatan rekomendasi perbaikan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pengajuan izin kerja bagi pekerja pertambangan. Hasil FMEA dari sumber hambatan dalam pengajuan izin kerja selanjutnya akan dipetakan ke dalam matriks Criticality. Setelah mengetahui sumber kendala yang memiliki nilai kritis, penulis merancang rekomendasi perbaikan berdasarkan masukan dan saran dari para ahli di tabel PICA. Berdasarkan hasil diskusi perbaikan dengan para ahli, ditemukan bahwa perusahaan sebaiknya memberikan modul dan pelatihan kepada admin yang bertugas mengurus izin kerja, menambah tenaga kerja untuk PJO, P&C, dan Safety Operation, memberikan contoh pengisian dokumen yang benar, dan sediakan satu atau dua ponsel dengan kamera yang memiliki resolusi baik.

This study analyzes potential obstacles and its causes in the process of applying for work permits for mining workers using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. The FMEA method is a method that aims to determine, classify, and analyze failure modes. The values of Severity, Occurrence, and Detection will be multiplied to obtain an RPN (Risk Priority Number). From this research it can be seen that the problems that often occur in the process of submitting a work permit are caused by errors in the required documents. The majority of potential causes occur due to lack of human resources. Therefore, making recommendations for improvement are needed in overcoming problems in the process of submitting work permits for mining workers. FMEA results from sources of obstacles in applying for work permits will then be mapped into the Criticality matrix. After knowing the sources of obstacles that have critical value, the authors design recommendations for improvement based on input and suggestions from experts in the PICA table. Based on the results of repair discussions with experts, it was found that the company should provide modules and training to the admin in charge of applying for work permits, add manpower for PJO, P&C, and Safety Operations, provide examples of correct document filling, and provide one or two mobile phones with a camera that has good resolution."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniela Komala
"Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia.

In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41614
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library