Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buruh perempuan di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang potensia sehingga harus dilindungi dan dibina. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap buruh perempuan, dan didukung pelaksaaan secara efektif dan efisien, terutama dalam hal hubungan kerja mereka. Munculnya kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh perempuan mendorong untuk diadakan penelitian mengenai permasalahan: Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap buruh perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pasal 1365 KUHPer dapat melindungi buruh khususnya buruh perempuan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan? Untuk menguraikan permasalahan tersebut dilakukan studi kepustakaan, dengan mengkhususkan perbuatan melawan hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh majikan terhadap buruh perempuan. Perbuatan melawan hukum terhadap buruh perempuan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dengan fokusnya pada sifat kodrati buruh perempuan. Meskipun terhadap perbuatan melawan hukum dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, buruh perempuan kurang memahaminya dan upaya penyelesaiannya lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah secara bipartit .

Abstrak :
Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city.