Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (local legislative councils/DPRD). However, the issue of womens representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where womens political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how womens organizations and parliamentarians are critical actors that encourage womens involvement with parliament. This article explains how the involvement between womens organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. It is based on studies conducted on a model of strengthening the involvement of several womens organizations with the DPR and DPRD, which was developed by MAMPU and its partner organizations.

Abstrak :
ABSTRAK
Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat / DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD). Namun persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana orghanisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra Mampu dengan DPR dan DPRD.

Abstrak :
ABSTRACT
Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages womens issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislators portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done througt document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for womens political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Abstrak :
ABSTRACT
Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. kehadiran anggota parlemen perempuan (APP) tidak sekedar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan indonesia timur yaitu: kabupaten maros, kabupaten bone, kabupaten tana toraja, kota parepare, kota mataram, kabupaten lombok timur, kota kendari, kabupaten belu, dan kota ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di kawasan Timur Indonesia.

Abstrak :

Hak politik perempuan masih diperjuangkan melalui berbagai bentuk kebijakan dan gerakan resmi dikarenakan rendahnya tingkat kepentingan perempuan dalam lingkup politik dari tahun ke tahun, berhasil mencitrakan politik Indonesia sebagai bidang publik yang didominasi oleh pria. Penelitian ini bertujuan menelaah secara komprehensif dan memberikan penekanan pada rasional dibalik fenomena kelemahan tingkat partisipasi politik perempuan berdasarkan wawancara mendalam dengan remaja pemilih pemula PILPRES 2019 dan followers akun Instagram @psi_id yang merupakan generasi millennial, serta temuan, literatur, dan dokumentasi dari Internet. Progresivitas millennial diharapkan mampu mengidentifikasi isu kepemimpinan perempuan dan keterkaitannya dengan konsep gender serta implikasi sistem sosial melalui perspektif yang cenderung lebih liberal dan ekstensif. Akun resmi media sosial partai politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dijadikan sebagai sarana penelitian karena selain generasi millennial adalah pemakai media sosial fanatik, PSI identik dengan keterwakilan politik perempuan sehingga dianggap mampu menjadi acuan kompeten pada strategi studi kasus penelitian. Studi ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat narasi patriarkis yang berpengaruh signifikan terhadap inferioritas perempuan dalam konteks kepemimpinan politik dan masih mengakar di Indonesia bahkan dalam lingkungan dengan penerapan pola pikir yang tergolong modern.

---

Womens political rights are still being advocated through various forms of official policies and movements due to the low level of womens interest in the political sphere from year to year, successfully portrayed Indonesian politics as a male-dominated world. This study aims to examine and emphasize comprehensively the rationale behind the phenomenon of womens low political participation based on in-depth interviews with PILPRES 2019 beginner voters and also @psi_ids active followers on Instagram, as well as findings, literature, and documentation from the Internet. Millennials progressive behavior and mindset are expected to better identify the issue of womens leadership and its relation to gender as a concept and possible implication of social system through a more liberal and extensive perspective. The official Instagram account of Indonesian political party Partai Solidaritas Indonesia (PSI) is utilized as part of the research tools due to its correlation with womens political representation therefore considered as a competent reference in supporting the case study research strategy within this study. Instagram usage is also being stressed upon since millennial is a generation dubbed as fanatic social media users. This study then continues to display patriarchal narratives and its significant influence towards womens political leadership inferiority, which is still being deeply rooted in Indonesia even amongst the relatively modern environment.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACT
This skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups.