Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia kerap kali masih menemui berbagai hambatan jika dikaji dalam beberapa aspek. Untuk itu, tulisan ini akan membahas bagaimana perempuan yang duduk di ranah legislatif mengkonstruksikan dirinya dan menjalankan peran politisnya secara konkret. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, studi akan berfokus mengenai bagaimana peran legislator perempuan dalam memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang dianggap mewakili suara dan kegelisahan perempuan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana konstruksi peran perempuan di lembaga legislatif Indonesia melalui teori konstruksi sosial realitas milik Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Melalui teori konstruksi sosial realitas, tulisan ini akan membahas konstruksi peran perempuan melalui tiga dimensi yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di parlemen nyata adanya. Kesenjangan tersebut menghalangi peran perempuan untuk memaksimalkan peran politisnya. Akibatnya, perempuan harus bekerja dan berusaha lebih keras untuk membuktikan kualitas dirinya. ......The role of women in the political field in Indonesia still encounters various obstacles when examined in several aspects. For this reason, this paper discussed how women who has a role as a legislator built their social construct and carry out their political roles in a concrete way. To make this research more focused, the study will elaborate the role of women legislators in Submission of legislation draft on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which is considered to represent concerns of most women in Indonesia. This paper used a fenomenology research strategy with a constructivist paradigm. Moreover, the purpose of this study is to provide a perspective of how the construction of the role of women in Indonesian legislature through the theory of social construction of reality belonging to Peter L. Berger and Thomas Luckmann. Through the theory of social construction of reality, this paper will dissect the construction of women's roles through three dimensions, namely externalization, objectivation and internalization. The results of this study indicate that the gap between men and women in parliament is real. This gap holds back the role of women to maximize their political role. As a result, women have to work and try harder to prove themselves.

Abstrak :
Tesis ini membahas Peran Perempuan Parlemen Dalam mendorong Kesetaraan Gender : Studi Kasus Pada Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia Periode 2004-2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran dan strategi perempuan parlemen dalam mendorong kesetaraan gender, kebijakan apa yang sudah dihasilkan serta kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPRI memperjuangkan peningkatan peran perempuan dalam menyusun produk legislasi yang berpihak pada kepentingan perempuan. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, kaum perempuan memiliki peranan penting dan strategis dalam mewujudkan Ketahanan Nasional bangsa yang tangguh dan solid.

---

This thesis discusses the Role of Women in Parliament encourage Gender Equality: Case Studies on Women's Caucus of Parliamentary of the Republic of Indonesia during 2004-2009. The purpose of this study was to identify and analyze the roles and strategies of women parliamentarians in promoting gender equality, what policy has been produced and its relation to the National resilience. This research is a qualitative descriptive design. The results showed that KPPRI fight increasing women's role in preparing the product of legislation that favors the interests of women. In the perspective of National Resilience, women have an important and strategic role in realizing the nation's National Resilience tough and solid.

Abstrak :
Pemerintah menetapkan kebijakan kuota pencalonan perempuan di parlemen atas kesadaran bahwa perempuan masih sering mengalami banyak tantangan ketika ingin memasuki area politik. Kebijakan kuota perempuan pada dasarnya baik untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen, tetapi pertanyaan penting yang mesti diangkat adalah apakah perempuan di parlemen saat ini telah mampu membawa perubahan pada lingkungan parlemen yang didominasi oleh laki-laki. Pada studi ini, penulis menguji apakah perempuan di parlemen memiliki pengaruh pada level korupsi dan anggaran untuk bantuan sosial, menggunakan data panel sebanyak 363 kabupaten/kota tahun 2009-2017 and menggunakan metode fixed effects dan model logit. Studi sebelumnya pada umumnya menemukan hasil yang tidak konsisten dan lebih banyak menggunakan unit analisis antar-negara. Secara umum, penulis menemukan bahwa di Indonesia proporsi perempuan di parlemen tidak memiki pengaruh pada korupsi, tetapi perempuan memiliki pengaruh secara positif pada anggaran untuk bantuan sosial di pulau non-Jawa. Apabila dilihat secara komposisi berdasarkan jenis partai dan pulau, ditemukan hasil yang berbeda. kabupaten/kota dengan alokasi kursi untuk partai Islam yang lebih besar di parlemen mengalami korupsi anggaran yang lebih sedikit, sementara hal yang sebaliknya terjadi pada kabupaten/kota dengan alokasi kursi yang lebih banyak untuk partai nasionalis. ......The gender quota in parliament was implemented in response to the realization that women have often experienced inclusion from formal political processes. While the gender quota is in itself a good policy, one question that must be raised is whether women in parliament can make a substantive difference in a male-dominated network in a legislative body. In this study, I investigate whether the ratio of female in parliament is related with lower corruption and bigger spending on social assistance, utilizing panel data of about 363 districts/cities from 2009-2017 and employing fixed effects method and logit model. Previous studies results are generally mixed, not universal, and mostly employ cross-country level. In general, I find that in Indonesia the share of women in parliament is not associated with less corruption, but in terms of social assistance spending, their participation can influence government spending to allocate the budget more for social assistance in non-Java island. Breaking down the result to women from Islamic parties, Java and non-Java, the pattern yields interesting result. Localities with greater votes for Islamic parties in local parliament experience lower budget corruptions, while the reverse is the case for nationalist secular parties.

Abstrak :
Tulisan ini membahas salah satu faktor yang membuat pengesahan Women’s Reservation Bill, rancangan kebijakan menyediakan sepertiga kursi untuk perempuan di Lok Sabha India, terhambat pengesahannya. Salah satu faktor tersebut adalah keterwakilan perempuan di parlemen India yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 7% dari pemilihan umum yang pertama kali di laksanakan di India. Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur. Guna membahas permasalahan penelitian, digunakan teori Supply-Demand untuk menjelaskan sisi supply dan demand yang berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Lok Sabha India, yang menjadi salah satu alasan tidak disahkannya Women’s Reservation Bill. Teori ini dikemukakan Pippa Norris dan Joni Lovenduski di tahun 1995. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sisi supply, yang diuraikan menjadi sumber daya (waktu, uang, dan pengalaman) dan motivasi (dorongan, ambisi, dan minat dalam politik) lebih berfokus kepada ketersediaan perempuan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat di dalam pemilihan umum. Sementara sisi demand memperlihatkan bahwa partai politik atau elit partai memilih calon-calon kandidat berdasarkan diskriminasi dan prasangka yang dilihat dari kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman dari masing-masing kandidat. Hal ini yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan dan menjadi alasan Women’s Reservation Bill terhambat hingga saat ini. ......This paper discusses one of the factors that prevented the ratification of the Women's Reservation Bill, a policy draft to provide one-third of the seats for women in India's Lok Sabha. One of these factors is the very low representation of women in the Indian parliament, with an average of only 7% of the first general elections held in India. This research uses qualitative research methods with data collection techniques based on literature studies. To discuss research problems, the Supply-Demand theory is used to explain the supply and demand sides that affect the low representation of women in Lok Sabha India, which is one of the reasons the Women's Reservation Bill was not ratified. This theory was put forward by Pippa Norris and Joni Lovenduski in 1995. The findings of this study show that the supply side, which is broken down into resources (time, money, and experience) and motivation (drive, ambition, and interest in politics), focuses more on the availability of women to register as candidates in the general election. Meanwhile, the demand side shows that political parties or party elites assess candidate candidates based on discrimination and selection based on the ability, qualifications, and experience of each candidate. This causes the low representation of women and is why the Women's Reservation Bill has been hampered to date.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi Australian Labor Party (ALP) mendorong peningkatan representasi perempuan di parlemen Australia tahun 2016 melalui kuota gender sebagai “fast track” dan didukung oleh NLWN bersama EMILY’s List sebagai “incremental track” yang diterapkan oleh ALP untuk yang memperjuangkan keterwakilan perempuan ALP di Parlemen Australia. Ketimpangan gender dalam politik di Australia mendorong pemerintah Australia mengesahkan kebijakan tindakan afirmatif untuk kelompok minoritas termasuk di dalamnya perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan di parlemen diserahkan kepada partai politik. Namun, partai politik sering kali tidak cukup mampu untuk menerapkan kebijakan kuota gender 30 persen secara murni tanpa adanya agenda politik di dalamnya. Berangkat dari hal tersebut, ALP hadir sebagai salah satu partai politik terbesar di Australia berperan aktif dalam mengimplementasikan tindakan afirmatif melalui kuota gender dan NLWN. Untuk memahami topik ini, penulis menggunakan teori Perempuan, Kuota, dan Politik yang dipopulerkan oleh Drude Dahlerup dalam memahami aspek yang dapat diwujudkan partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di Australia. Skripsi ini menemukan ALP menggunakan dua model untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, yakni model fast track dalam bentuk kuota gender dan model incremental track dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh NLWN dan EMILY’s List. ......This thesis discusses the efforts of the Australian Labor Party (ALP) to encourage increased representation of women in the Australian Parliament in 2016 through a gender quota as a “fast track” and supported by NLWN together with EMILY's List as an “incremental track” implemented by ALP for those who fight for ALP women's representation in the Australian Parliament. Gender inequality in politics in Australia prompted the Australian government to adopt an affirmative action policy for minority groups including women. Meanwhile, specifically, the affairs of women's representation in parliament are left to political parties. However, political parties are often not capable enough to implement a 30 percent gender quota policy purely without a political agenda in it. Departing from this, ALP is present as one of the largest political parties in Australia, plays an active role in implementing affirmative action through gender quotas and NLWN. To understand this topic, the author also uses the Women, Quota, and Politics theory popularized by Drude Dahlerup in understanding aspects that can be realized by political parties to encourage women's representation in Australia. This thesis found that ALP uses two models to encourage women’s representations in parliament, namely the fast track model in the form of a gender quota and the incremental track form of training, mentoring, and financial assistance conducted by NLWN and EMILY’s List.

Abstrak :
Gender serves as a lens that makes visible important issues in the field of representation: Whom do elected politicians represent? What is at stake in the parliamentary process? What do we know about the interplay between parliaments and the everyday lives of citizens? It is widely understood that women's presence in government matters but we need to understand the conditions under which it matters more clearly. Using Sweden as a case study, a country where the number of women elected to the national parliament has steadily risen since the 1970s, Lena Wängnerud presents a novel approach on wh

Abstrak :
In this compelling book Pippa Norris and Joni Lovenduski provide the first full account of legislative recruitment in Britain for twenty-five years. Their central concern is how and why some politicians succeed in moving into the highest offices of state, while others fail. The book examines the relative dearth of women, black and working-class Members of Parliament, and whether the evident social bias in the British political élite matters for political representation. Legislative recruitment concerns the critical step from lower levels (activists, local counsellors) to a parliamentary career. The authors draw evidence from the first systematic surveys of parliamentary candidates, Members of Parliament and party selectors, as well as detailed personal interviews. The study explores how and why people become politicians, and the consequences for parties, legislatures and representative government.