Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Kajian ini mengungkapkan dan menganalisis gejala sosio-historis mengenai suatu identitas yang diperjuangkan oleh kelompok mantan tahanan politik perempuan berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965. Tidak seperti kelompok lainnya yang segera dapat beradaptasi, kelompok ini melakukan class action penanda mereka tidak merasa bersalah secara hukum. Kegagalan class action dan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong mereka untuk menghimpun dan membentuk suatu organisasi, yang menjadi ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan diri yaitu Wanodja Binangkit, Paduan Suara Dialita, dan Kiprah Perempuan. Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan identitas dan memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini, melalui pentasan seni pertunjukan dan lagu-lagu yang dibawakannya. Mereka juga berupaya untuk menghilangkan stigmatisasi dan merekontruksi sejarah terkait dengan identitas, dalam bentuk gerakan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan memory collective melalui merawat ingatan kolektif masa lalu untuk kepentingan masa kini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan menelusuri dokumentasi dari ketiga organisasi tersebut. Studi ini diharapkan memberikan perspektif baru sumbangan ilmu sejarah kepada ilmu budaya.

---

This study reveals and analyzes socio-historical phenomenon regarding an identity that was fought for by a group of former female political prisoners in connection with the G30S-1965 incident. Unlike other groups that quickly adapted, this group carried out class action as a sign that they did not feel legally guilty. The failure of class action and support from Non-Governmental Organizations encouraged them to gather and form an organization, which became a space for them to articulate themselves, namely Wanodja Binangkit, Dialita Choir, and Kiprah Perempuan. This space is used as a place to maintain their identity and fight for the values ​​they believe in, through performing arts performances and the songs they perform. They also seek to eliminate stigmatization and reconstruct history related to identity, in the form of cultural movements. This study uses a collective memory approach through caring for past collective memories for the benefit of the present. This approach is carried out by using in-depth interviews and tracing documentation from the three organizations. This study is expected to provide a new perspective on the contribution of historical science to cultural science."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas pandangan Aisyiyah terhadap isu yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928. Kedudukan perempuan pada saat itu masih banyak dipengaruhi oleh adat-adat yang membuat mereka seolah tidak memiliki hak apapun. Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi muslim modern di Indonesia menyadari bagaimana perempuan di Indonesia masih belum mengetahui kedudukan mereka sebagai mana yang mereka miliki dalam islam. Dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928, isu yang dibahas merupakan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kedudukan perempuan, poligami dan pernikahan dini. Melalui Kongres Perempuan Indonesia 1928 ini, Aisyiyah menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu yang dibahas dalam kongres tersebut melalui pidatonya. Dalam pidato yang dibacakan, Aisyiyah menyampaikan pandangan yang berbeda dengan organisasi lain yang hadir dalam kongres tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah berupa heuristik; yakni pencarian sumber baik itu arsip, buku, kritik sumber; yakni memverifikasi sumber yang telah didapat, interpretasi, dan terkahir ialah historiografi. Kata Kunci: Aisyiyah, Pergerakan Perempuan, Kongres Perempuan Indonesia, Pendidikan Perempuan

---

ABSTRACTThe issues discussed in the Indonesian Womens Congress of 1928. The position of women during that time was still heavily influenced by customs that made them seems to have no rights. Aisyiyah as part of Muhammadiyah which is a modern Muslim organization in Indonesia is aware of how women in Indonesia still not aware of their rights according to Islams law. During the Indonesia Womens Congress of 1928, the issues discussed were about women rsquo s education, womens position, polygamy and early marriage. Through the Indonesian Women rsquo s Congress of 1928, Aisyiyah gave their opinion on the issues discussed in the Congress through their speech. In this paper, the writer uses historical methods of heuristics is the search for sources of such archives, books, source criticisms is verify the source that has been obtained, interpretation, and the last is historiography. Key Words Aisyiyah, Womens Movement, Indonesian Womens Congress, Womens Education."

"Tesis mi membahas tentang kepemimpman tertinggi wanita dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi Wanita menjadi kepala negara seperti, presiden, perdana menten atau raja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desaindeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpman wanita pada pemerintahan dalam konteks negara demokrasi perspektif al-Qaradhawi diperbolehkan karena kekuasaannya tidak bersifat mutlak, wilayahnya terbatas.Yang terlarang adalah kepemimpinan wamta atas keseluruhan umat Islam Al- Qaradhawi menyebutkan beberapa persyaratan bolehnya seorang wanita menjadi kepala negara, yaitu tidak direpotkan oleh urusan rumah tangga, memiliki kapabilitas, ilmu pengetahuan, kecerdasan, berusia sekitar 50 tahun-an(berpengalaman) tidak direpotkan oleh uzur kewanitaan.

---

This thesis attempts to analyze the woman leadership in accordance with the perspective of Yusuf Al Qaradawi position of leader such as president, prime minister, queen in the context of a democracy. This research is conducted by using descriptive method with qualitative approach to text analysis The results of the study indicate that Yusuf al Qaradawi believed that woman was prohibited to become the top leader or al zmamah a!- uzma in the context of a democracy. He did not see any verse of the Qur an and hadith which prohibits a women to occupy

the position as a leader. The posibility of a woman to become a leader for it does not belong to leadership of the highest significance of Islam Then, to occupy the

position as a leader Yusuf Al qaradawi emphasized some qualifications. Firstly, the woman is not bothered by the affairs of the household Secondly, she should have the capability knowledge and intelligence. And the last one her age is about 50 years (be experienced).

"