Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed. This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors. This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets. This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors.

Abstrak :
Penelitian-penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan telah banyak dilakukan, terutama dalam menggunakan perspektif antropologi. Dalam antropologi, kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan masih dianggap memiliki cakupan yang luas, karena penderitaan perempuan yang diakibatkan oleh faktor sosial dan budaya yang terjadi di masing-masing masyarakat. Ini kemudian berdampak juga kepada isu shelter perempuan korban kekerasan, dimana terdapat cakupan luas antara frontliner dan shelter dimana diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang berakar dari faktor sosial dan budaya yang sama di dalam masing-masing masyarakat. Ini menyebabkan batasan antara kekerasan, korban, frontliner, dan shelter mengalami pemudaran. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan bibliografi beranotasi dari tulisan-tulisan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan shelter perempuan korban kekerasan. Penulis akan melihat dan mengkategorisasi tema-tema yang muncul di dalam tulisan-tulisan tersebut untuk memahami bagaimana isu kekerasan terhadap perempuan dan shelter untuk perempuan korban kekerasan dikaji dari perspektif antropologi. ......Much research on violence against women and shelters for women victims of violence have been carried out, especially using an anthropological perspective. In anthropology, gender-based violence or violence against women is still considered to have a broad scope, because of the suffering of women caused by social and cultural factors that occur in each society. This then has an impact on the issue of shelters for women victims of violence, where there is wide coverage between frontliners and shelters which is caused by policies rooted in the same social and cultural factors in each community. This causes the boundaries between violence, victims, frontliners, and shelters to be blurred. In this thesis, the author will present an annotated bibliography of writings on violence against women and shelters for women victims of violence. The author will look at and categorize the themes that appear in these writings to understand how the issue of violence against women and shelter for women victims of violence are studied from an anthropological perspective.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. ......This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai viktimisasi sekunder oleh sistem peradilan pidana terhadap perempuan korban kekerasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat apa saja bentuk-bentuk viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dari hasil wawancara 2 informan pendamping perempuan korban kekerasan dan data-data sekunder. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, yaitu adanya viktimisasi sekunder terhadap perempuan korban kekerasan oleh sistem peradilan pidana melalui institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan. Hasil penelitian menyarankan perlunya objektivitas dari sistem peradilan pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

This study focus on secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. The goal is to analyze what are the forms of secondary victimisation by the criminal justice system against women victims of violence. Using qualitative method, this study collected data from short interview with 2 accompanying victims to court and secondary data. This study found that there are secondary victimisation against women victims of violence by criminal justice system through the institution, state apparatus, and trial procedure. The result suggest that criminal justice system need an objectivity when handle the case of violence against women.

Abstrak :
tulisan ini membahas tentang upacara Nengget?gambaran kehidupan perempuan-perempuan di Tanah Karo, tanah yang saat ini dikenal karena sedang dilanda oleh bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Konstruksi patriarki dalam istiadat dan budaya Tanah Karo berkontribusi dalam melegalkan opresi terhadap hak-hak asasi perempuan. Tulisan ini akan membahas bagaimana dominasi patriarkal dalam adat istiadat perkawinan yang dibangun melalui model relasi tradisional yang melegitimasi konsep kepemilikan seutuhnya oleh laki-laki terhadap properti, status, peranan dan tubuh perempuan. Pada akhir tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaruh dari model relasi tersebut terhadap kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan-perempuan di Tanah Karo.

Abstrak :
Tesis ini memuat penelitian lentang kemarnpuan perempuan dewasa rnuda- memberikan pemaafan.Pemaafan yang diharapkan dapat diberikan adalah pemaafan total. Konsep pemaafan yang menjadi dasar penelitian ini disusun oleh Baumeister, Exline, dan Sommer (dalam Worthington, 1998). Pemaafan didefinisikan sebagai proses coping individu yang dapat rnenerima dan mengatasi emosi negatif (seperti rasa marah, benci, sakit hati), clan menggantinya dengan kinginan yang kuat untuk mencari sesuatu yang bermakna, seperti misalnya, kedamaian. Enright(1993) mendefinisikan pcniaafan interpersonal sebagai suatu kchendak yang kuat untuk melepaskan penilaian yang negatif terhadap pelaku kcjahatan yang telah melukai korban, dan menggantinya dengan keinginan untuk berbelas-kasih terhadap pelaku kejahatan tersebut Sementara menurnt Worlington pcmaafan terbagi dalam dua dimensi. Pertama, dimensi inzefpersonal, yang ditandai dengan kemarnpuan individu bertemu kembali dengan orang yang melukainya, dan menerirnanya sebagaimana saat sebelum peristiwa yang menyakitkan (transgression) teijadi. Kedua, dimensi intrapsikis yang ditandai dengan hilangnya emosi 'gatif dari dalam diri individu yang menjadi korban. Menurut Pargament (1997) pemaafan yang demikian terjadi karena korban melakukan religious coping. Agama yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai yang baik, mampu menjadikan individu menahan diri dari membalas dan berbuat kjahatan. Seberapa besar peran falctor agama dalam pengambilan keputusan individu untuk memberi pemaafan, inilah yang ditelaah dalam penelitian ini. Penelitian ini menjadikan perempuan dewasa muda yang menjadi korban chifd abused sebagai informan. Hal tersebut sesuai dengan maksud pendekatan kualitatif yang menjadikan pengalaman subyektif individu sebagai fenomenon yang menarik unmk diteliti. Dari tiga orang perempuan dewasa muda yang masing-masing mengalami kekerasan selama kurang lebih 5 tahun, digali seberapa jauh mereka sudah memaaikan pelaku kekerasan dan pengalaman masa lalu mereka, Sebagai hasil penelitian didapati ternyata tidak seorang pun dapat rnemaafkan secara total. Mereka hanya dapat memaafkan dalam batas tertentu yaitu secara interpersonal saja, ataupun hanya secara inn-apsikis saja, bahkan ada juga yang tidak bisa memberi pemaafan Ketidakmampuan perempuan dewasa muda memaafkan secata total para pelaku kekerasan, tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut adalah proses coping yang belum selesai, dan tidak didapatinya pemaafan intrapsikis. Korban masih dibelenggu oleh rasa marah, benci, dendam, dan berbagai emosi negatif lainnya. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa agama sebagai fasilitator sosial pun bersifat ambivalen. Artinya, individu yang menaruh kepercayaannya pada agama dapat terdorong untuk memberi pemaafan, tetapi juga sebaliknya tidak memberi -pemaafan. Sebagai contoh, pada korban kekerasan seksual yang merasa dirinya ‘kotor’, dan tidak layak dimaafkan, kepercayaannya pada agama mendorong korban untuk tidak memaafkan pelaku, sama seperti korban pun tidak dapatt memaafkan dirinya sendiri.

Abstrak :
Dengan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian besar korbannya adalah perempuan, kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dirasakan semakin mendesak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, belum lama ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT). Selama ini kekerasan dalam rumah tangga diyakini merupakan akibat dari adanya ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri yang mengakar dari budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita. Sebelum adanya UU Anti KDRT, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang ternyata masih mengandung banyak kelemahan karena memuat beberapa ketentuan yang mencerminkan budaya patriarki tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan perbandingan terhadap kedua undang-undang tersebut untuk melihat sejauh mana Undangundang Perkawinan yang telah berlaku lebih dahulu mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dan bagaimana UU Anti KDRT memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU Anti KDRT memuat ketentuan-ketentuan yang berisi perlindungan terhadap perempuan yang sebelumnya belum diatur dalam UU Perkawinan, yakni mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan besar dan terobosan hukum dalam hal perlindungan terhadap perempuan. Dengan disahkannya UU Anti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum dan bukan lagi merupakan masalah domestik/privat yang tidak boleh dicampuri orang lain.

Abstrak :
Skripsi ini membahas novel 'Jangan Ucapkan Cinta' karya Mira W yang memiliki unsur kekerasan terhadap perempuan di dalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari kekerasan terhadap kondisi psikologis tokoh perempuan dalam novel Jangan Ucapkan Cinta melalui pendekatan gender dan psikologi sastra. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan berbagai macam dampak pada kondisi psikologis tokoh. Dampak tersebut meliputi perubahan sikap, perburukan kondisi kejiwaan, usaha untuk meminimalkan kekerasan yang dialami, terisolasi, timbul perasaan tidak berdaya, sikap menyalahkan diri sendiri, timbul ambivalensi atau kebingungan, penurunan harga diri, serta muncul harapan bahwa keadaan akan semakin membaik. ...... This undergraduate thesis discusses a novel called 'Jangan Ucapkan Cinta' by Mira W. The mentioned novels plot mainly focuses on love conflicts between the characters, but also depicts violence against women as a form of gender bias. The main purpose of this research is to analyze the result of violence to womens psychological condition through women characters in the novel. As a result, it is concluded that the impact of womens violence includes change of attitude, worsened mental health, attempt to hide the truth about violence, getting isolated, feeling powerless, self-blaming, ambivalence or confusion, decreased confidence, and hoping the situation would become better.