Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Legal empowerment for women in Indonesia

Abstrak :
Masyarakat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan anak perempuan di Desa Duda tidak dapat bertindak dalam pewarisan, karena yang berhak bertindak dalam pewarisan hanya keturunan laki-laki sesuai awig-awig Desa Duda. Oleh karena itu anak perempuan Desa Duda merasa tidak adil atas perlakuan subordinatif tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum anak perempuan dalam pewarisan adat Bali yang menganut sistem patrilineal pada Desa Duda. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris, menuai hasil pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan hanya ketika ia belum menikah sebatas hak untuk menikmati harta keluarganya. Adapun hambatan intern yakni kuatnya adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Hambatan ekstern terletak pada Pemda Bali karena pada Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tidak diatur mengenai jangka waktu pembaharuan awig-awig desa pakraman setiap berapa tahun sekali, mengakibatkan awig-awig Desa Duda dari tahun 1994 masih berlaku hingga sekarang, tanpa melihat keadaan masyarakat sekarang. Sehingga upaya untuk hambatan intern berupa perubahan budaya melalui edukasi secara konsisten kepada masyarakat, dengan sosialisasi ke desa terpencil mengenai Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP yang menyepakati adanya hak waris bagi perempuan Bali. Serta upaya untuk hambatan intern dengan melakukan perubahan dalam PERDA No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang berisikan secara tegas bahwa awig-awig Desa Pakraman harus dirubah setiap berapa tahun sekali. Sehingga dengan adanya peraturan demikian, maka awig-awig setiap desa terdapat perubahan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

---

In general, Balinese people who are Hindus embracing patrilineal family system. Where daughters in Desa Duda cant act in inheritance, because who have the right to act in inheritance are only man (purusa) according to the awig-awig Desa Duda. Therefore Desa Dudas daughters feel unfair for that subordinate, legal protection is needed for daughters in Balinese traditional inheritance. This thesis explains how the implementation of the legal protection of daughters in Balinese traditional inheritance which embracing patrilineal system in Desa Duda. The research method used is empirical research, which get the results of the implementation of legal protection for daughters only when she isnt married as far as the right to enjoy her familys property. The internal barriers are the strong Balinese customs that embracing patrilineal family system. External barriers are located in Pemda Bali because Perda Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman isnt regulated regarding the renewal period of awig-awig Desa Pakraman every year, resulting the awig-awig of Desa Duda from 1994 still valid until now, regardless of the current state of society. That effort for internal barriers include cultural change through consistent education to the community, with socialization to remote villages regarding Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP agreed on the existence of inheritance rights for Balinese daughters. As well as efforts for internal barriers by making changes in Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, which contained explicitly that the awig-awig of Desa Pakraman must be changed every year. So that with the existence of such regulations, the awig-awig of each village has a change to adjust the conditions of the local community.

Abstrak :
Salah satu asas yang dianut dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dimana seorang pria hanya di perbolehkan beristrikan seorang wanita saja dan begitu pula seorang wanita. Akan tetapi, terdapat pengecualian atas asas tersebut atau lazimnya disebut asas monogami terbuka dimana diperbolehkan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari satu orang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan. Sayangnya dalam penerapannya, persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan sering di simpangi yang akibatnya makin banyak praktek poligami yang tidak sehat seperti pelaku poligami bebas membuat Kartu Tanda (KTP) Penduduk baru yang menyatakan bahwa si pelaku poligami adalah seorang lelaki lajang sehingga ia dapat berpoligami tanpa melalui prosedur berpoligami yang ditentukan UU Perkawinan. Oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah seseorang yang tidak berkualifikasi dapat melakukan perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? dan apa akibat hukum bagi perkawinan poligami yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi tersebut? Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan dengan data sekunder dan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2039.K/Pdt.G/1997/MA dengan bertumpu pada UU Perkawinan. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang disyaratkan undangundang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah menurut hukum dan dengan ini dapat dilihat bahwa UU Perkawinan melindungi status isteri pertama. Kemudian mendorong adanya Perbaikan-perbaikan pengaturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengadakan sosialisasi yang edukatif kepada masyarakat agar problematika poligami dapat diatasi dengan baik.