Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas pemikiran Maria Ullfah Santoso mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan Indonesia dalam lembaga perkawinan dan partisipasi politik antara tahun 1938 hingga 1941. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan dan menganalisis pemikiran Maria Ullfah terkait usaha perbaikan kedudukan perempuan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pengumpulan sumber atau heuristik; kritik sumber atau verifikasi; analisis dan sintesis atau interpretasi; dan penulisan sejarah atau historiografi. Sedangkan metodologi yang digunakan yaitu pendekatan sejarah pemikiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam isu perkawinan, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari keburukan-keburukan dalam praktik perkawinan yang seringkali menimpa kaum perempuan pada masa kolonial. Ia menekankan bahwa laki-laki dan perempuan haruslah memiliki kedudukan yang sama tingginya dan sama kuatnya dalam suatu perkawinan. Pemikiran yang utama adalah reformasi hukum perkawinan, dalam rangka menghasilkan peraturan perkawinan yang melindungi kedudukan perempuan. Di sisi lain, akses terhadap bantuan hukum perlu dibuka dan diperluas agar kaum perempuan Indonesia dapat memperjuangkan hak-haknya saat itu juga. Dalam isu partisipasi politik, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari ketimpangan hak pilih antara laki-laki dan perempuan pada masa kolonial. Segala usaha yang ia lakukan kemudian ditujukan untuk memberikan hak pilih aktif dan pasif kepada kaum perempuan Indonesia. Kita dapat melihat bahwa dalam isu perkawinan maupun partisipasi politik, nilai utama yang selalu diperjuangkan oleh Maria Ullfah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sesama manusia, tentunya kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan kaum laki-laki. Kedudukan yang setara inilah yang harus terus diperjuangkan dalam segala bidang kehidupan hingga kesetaraan tersebut tertuang tidak hanya dalam teori belaka, namun juga dalam ketentuan hukum serta praktiknya di dunia nyata. ......This thesis discusses Maria Ullfah Santoso’s thoughts on women’s standing in Indonesian society. The scope of this study is Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing in marriage and political participation between the years of 1938 to 1941. The purpose of this study is to describe and analyze Maria Ullfah’s thoughts regarding the efforts to improve Indonesian women’s standing. This study uses historical research method, which comprises of source gathering or heuristics; source critique or verifications; analysis and synthesis or interpretations; and historical writing or historiography. Moreover, the methodology used is intellectual history approach. The results of this study show that on marriage issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from afflictions in marriage practices which often befell women in the colonial era. She stressed that men and women should have equal standings in marriage. The main idea was marriage law reform, in order to produce marriage legislations that could protect women’s standing. On the other hand, access to legal aids needed to be opened and widened so that Indonesian women could fight for their rights straight away. On political participation issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from suffrage inequality between men and women in the colonial era. Hence, her efforts were directed toward giving active and passive suffrage for Indonesian women. We can see that on marriage as well as on political participation issues, the main value that was always fought for by Maria Ullfah was equality between men and women. As fellow humans, surely women have the same human rights as men. This equal standing needs to be fought for in every field of life until that equality is achieved not only in mere theory, but also in legislations as well as in real life practices.

Abstrak :
Pembedaan perlakuan terhadap kaum wanita terdapat dimana-mana dan yang berbeda adalah intensitas, bentuk dan faktor lingkungan. Akan tetapi pembedaan perlakuan terhadap kaum wanita khususnya di negara Cina sangat menarik perhatian saya, karena hal ini berarti menyangkut sekitar 200 juta lebih kaum wanita seperti yang dikatakan oleh Soong Ching Ling dalam bukunya The Struggle for New China.Apabila terdapat perubahan perlakuan terhadap kaum - wanita, maka kekuatan apakah yang dapat mengubahnya? Untuk itu saya berusaha mencoba untuk menggalinya. Tetapi sangat disayangkan bahwa dalam usaha saya tersebut saya terbentur dengan kurangnya data-data. Saya telah berusaha untuk mendapatkan data-data mengenai kehidupan kaum wanita baik di perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, perpustakaan Nasional, maupun di LIPI. Dengan demikian data-data y9ng saya'peroleh kebanyakan tidak merupakan sumber primer ; dapat saya sebutkan disini misalnya sumber dari M.A.W. Brouwer, meskipun mungkin sumber tersebut kurang otentik, tetapi apa boleh buat tidak ada jalan lain untuk memasukkannya guna melengkapi tulisan saya.

Abstrak :
Dikukuhkannya sistem keluarga tradisional Ie sebagai standar keluarga nasional dalam Meiji Minpo di zaman Meiji telah membuat keadaan perempuan Jepang lebih buruk lagi dari sebelumnya Akan tetapi di tengah tengah bangsa yang sangat patriarkat tersebut komunitas geisha justru muncul dengan sistem matriarkat yang dijalankan dengan ketatnya Skripsi ini membahas mengenai keunikan sistem matriarkat dalam komunitas geisha Kyoto serta ldquo penolakan rdquo nya terhadap dominasi kaum lelaki di zaman Meiji Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan metode deskriptif analisis Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dijalankannya sistem matriarkat dalam komunitas geisha tersebut telah membebaskan mereka dari berbagai subordinasi seperti yang telah diterima perempuan pada umumnya. ......During the Meiji period, the condition of women in Japan deteriorated as a result of Ie, the Japanese traditional family system, which was further legitimized by Meiji Civil Code. The geisha community, however, created a stringently matriarchy system in the midst of a patriarchy nation. This study focuses on the uniqueness of the matriarchy system established by the geisha community of Kyoto, and its “rejection” of Meiji Period male dominance. The research conducted was primarily a literature study, using techniques of descriptive analysis, and the result show that the matriarchy system of Kyoto geisha community was able to sustain itself by means of several sub-ordinations received by women in general.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. Beberapa studi yang membahas kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta sedikit yang menaruh perhatian pada kekerasan terhadap perempuan Tionghoa (misalnya Purdey 2013; Siegel 1998; dan Tadié 2009). Beberapa penulis yang mencoba memberikan perhatian seperti Heryanto (2000) dan Wichelen (2000) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti kekerasan negara dan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pemeriksaan dokumen yang relevan dan studi literatur, penelitian ini berargumen bahwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa merupakan peristiwa yang kompleks dan perlu dilihat dengan penjelasan yang lebih dalam. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa tersebut dengan konsep opresi atau kekerasan berlapis dengan menggunakan konsep kekerasan struktural, interseksionalitas, ideologi gender negara, dan pemerkosaan massal. Opresi berlapis terhadap masyarakat Tionghoa melihat bahwa posisi mereka yang kuat secara ekonomi namun lemah secara sosial-politik telah membangun akar sentimen masyarakat pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya ideologi gender negara serta budaya patriarki masyarakat dalam memandang perempuan (konstruksi sosial keperempuanan sebagai simbol kehormatan dan objektifikasi dari tubuh perempuan).